Polemik E−KTP Disusun : Sari Oktaviyani NIM 41616110102.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TAHUN 2012
Advertisements

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN BIODATA, PENERBITAN
Latar Belakang Masalah Pemerintah dewasa ini sedang dituntut melaksanakan pembangunan dan dituntut pula untuk melakukan perubahan di segala bidang. Salah.
Oleh: Nama: Tri Wahyu Oktavendi NIM: Kelas: Akutansi/3E JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2008/2009.
BANYAK BENER PUSING AH BAGAIMANA YA ??????? JADI BINGUNG AH.
DAN INSTRUMEN KARYA ILMIAH
SUMBER DAYA MANUSIA PERBANKAN SYARIAH
MEKANISME PELAKSANAAN COKLIT KOTA PALEMBANG TAHUN 2010
HANA OKTAVIANI, Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang.
NOOR FADLILAH, Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kudus dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak.
AMALIA MARLIZA, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEPULUH PROGRAM UNGGULAN PUSKESMAS DALAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (Kasus Puskesmas Bendan Kecamatan.
“Analisis Efektivitas atas Pemungutan Pajak Hotel Sebagai Upaya Mengoptimalkan Penerimaan Daerah Pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta.
Manajemen Sistem Informasi Publik
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Pemanfaatan SIAK berkaitan dengan Card Reader KTP-El
RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
BAGUS ALDRIAN, Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kota Magelang.
ELFA DINUL FU'AIDYATI, Proses Peralihan Hak Karena Jual Beli Sebagian untuk tanah yang Bersertifikat dengan Adanya Pemecahan Hak di Kantor Pertanahan.
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
PADA ACARA : KUNJUNGAN KERJA DI PROVINSI DI. YOGYAKARTA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Yogyakarta, 11 JUNI 2012 PENGARAHAN SEKRETARIS JENDERAL.
PENERAPAN KTP ELEKTRONIK SECARA NASIONAL
DHIKI GALIH SANTOSO, Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Universitas Negeri.
INSINAS 2013 “Tuliskan Judul Makalah Yang Akan Dipresentasikan”
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
E-Government E-Governance
Sikda PENGELOLAAN DATA INFORMASI SOFTWARE.
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN. DELI SERDANG
MATERI UMUM BIMBINGAN TEKNIS MODUL - 1
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL FORUM STATISTIK DAERAH
KEBIJAKAN PENCATATAN SIPIL
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 17 November 2015
KELOMPOK 1 Diskusi: Bantuan Keuangan (Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Riau)
Aspek Hukum.
Sebagai Sarana Bimbingan Masyarakat Di Luar Negeri
Pemanfaatan Hasil Konsolidasi dan Pembersihan Data Kependudukan
PENERBITAN KTP ELEKTRONIK TAHUN
Analisis sinergisitas Visi-Misi dan Isu strategis Pembangunan Daerah
ALUR PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
TRIGIYANI, Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali.
PESERTA SOSIALISASI PENCAIRAN TUNJANGAN PROFESI TW I
Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
“PEMROGRAMAN DATABASE SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS Syafrida Hanum
Kompetensi Dasar 1 Mempresentasikan Karya Tulis Ilmiah.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Selamat Datang Peserta Rakor Persiapan Pemilukada
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 4 November 2015
Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
1. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
POLEMIK E-KTP NAMA : KHAIRUL NIL HAKIM SITORUS NIM :
INDUSTRIAL ENGINEERING
SOSIALISASI DAN PELATIHAN e-PUPNS 2015
HABIB M. ROHAN KPU KAB. JEMBER
MAKALAH PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (KK,KTP dan AKTA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI   Disusun dan diajukan.
BESUK KIAMAT Bela Sungkawa Kirim Akta Kematian.
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
KEBIJAKAN PENCATATAN SIPIL
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG ADMINDUK
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
SKRIPSI FAJAR MUTAQIN NIM PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN
MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 17 November 2015
TUGAS PENILAIAN MATRIKULASI ARS 1. DASAR MANAJEMEN SUMBER DAYA DI RUMAH SAKIT 2. DASAR KEPEMIMPINAN DI RSUMAH SAKIT.
Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Umum Di Kota Surabaya Tahun 2018
Penjelasan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta Depok, 1 April 2019.
-Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil-
Judul ukuran 36 Oleh … Oleh : Nim : Jurusan …
Transcript presentasi:

Polemik E−KTP Disusun : Sari Oktaviyani NIM 41616110102

LATAR BELAKANG Program E-KTP dilatar belakangi oleh sisitem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP.

TUJUAN E-KTP Mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu Membatasi ruang gerak pelaku kriminal termasuk teroris Terwujudnya data penduduk yang akurat Dapat di gunakan dalam segala aspek kehidupan (penerbitan Paspor, SIM, NPWP, Polis Asuransi, dll)

PERMASALAHAN Lamanya proses pencetakan E-KTP, menjadi salah satu permasalahan yang cukup serius di beberapa daerah seperti Jakarta, Tangerang, Depok, dan Bekasi. Padahal lokasi ini dekat dengan pusat pemerintahan. Pencetakan Perekaman data

Perbandingan Pengguna E-KTP

CUPLIKAN MEDIA Polemik e−KTP yang lama terbitnya membuat Kemendagri menyoroti pegawai kelurahan dan kecamatan

SOLUSI YANG SUDAH DILAKUKAN Mendagri Tjahjo Kumolo telah memerintahkan seluruh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk turun ke lapangan untuk menyelesaikan e-KTP agar pendataan identitas masyarakat menjadi lebih valid

MASUKAN DAN SARAN Melakukan sosialisasi proses pembuatan e-KTP kepada masyarakat agar mereka tahu sehingga tidak menghambat proses update data Memperhatikan SDM, ketersediaan blanko, alat perekaman data masyarakat, dsb agar tidak menghambat proses hingga penerbitan e-KTP

DAFTAR REFERENSI http://m.solopos.com/2016/02/02/polemik-e-ktp-urus-e-ktp-lambat-kemendagri-soroti-kinerja-pegawai-kelurahan-687381 http://analisiskebijakane-ktp.blogspot.co.id/2014/04/analisis-kebijakan-e-ktp.html?m=1

TERIMAKASIH