SEMINAR   PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI ERA SISTEM ANGGARAN BERBASIS KINERJA (Performance Based Budgeting System)   RENSTRA IV.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Advertisements

RENCANA KERJA PEMERINTAH
. Pengertian belanja daerah. PENGERTIAN BELANJA DAERAH Menurut UU 17/2003 (Bab 1 Pasal 1 ayat 16) Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
STANDAR BIAYA KHUSUS (SBK)
SOSIALISASI ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
KOPERTIS IV Tanggal November 2014
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Central & Local Government Finance Week 7 – Seminar 1 Revised : March 2013 Semester 2 Year 2012/2013 Sigit Pamungkas, SE., MCom Public Sector Accounting.
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ANGGARAN.
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
SEMINAR DIYAH WIDI HARTATI.
SURAT RESMI BAHASA INDONESIA.
PERSIAPAN DAN IMPLEMENTASI UGM SEBAGAI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK BLU) Dr. Didi Achjari, M.Com Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan.
Alamat blog: Kedeputian II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi.
KEPALA BIRO PERENCANAAN
SEMINAR EKOKES. Pilihan tema Universal Coverage mungkinkah?  Kajian : Benchmark dengan negara lain.
Pembiayaan Pembangunan
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP)
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
POKOK BAHASAN Struktur Organisasi Penganggaran Jadwal Penganggaran
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pembiayaan Pembangunan
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
PROGRAM PENGEMBANGAN KEUNGGULAN PROGRAM STUDI
ALUR PENGAJUAN PROPOSAL
PELATIHAN ASESOR SEKOLAH/MADRASAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
VERVAL DOKUMEN 1 KURIKULUM 2013
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
ANGGARAN.
PERJANJIAN KINERJA.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Pengantar Administrasi, Persuratan, Proposal dan LPJ
Latar Belakang Perkembangan Sistem Penganggaran Publik
Pembuatan proposal Dan laporan pertanggungjawaban (lpj)
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
PERANCANGAN BINTEK & PELATIHAN KTSP SMP
KEBIJAKAN UMUM PENYUSUNAN RKAT UPI
Menuju Laporan Kinerja yang Akuntabel
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggung jawabkan dengan Karaktristik.
Manajemen Mutu Pendidikan (MMP)
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
PANEL 1 : Pengarah pemaparan
Banking day 2019 Based on Banking Day 2018.
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Transcript presentasi:

SEMINAR   PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI ERA SISTEM ANGGARAN BERBASIS KINERJA (Performance Based Budgeting System)   RENSTRA IV

A. Latar belakang Sebelum berlakunya sistem Anggaran Berbasis Kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metoda tradisional atau item line budget. Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan. Hal ini lebih dititikberatkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran dan sistem pertanggung jawabannya tidak diperiksa dan diteliti apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien atau tidak. Tolok ukur keberhasilan hanya ditunjukkan dengan adanya keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja namun jika anggaran tersebut defisit atau surplus berarti pelaksanaan anggaran tersebut gagal.

Undang-Undang Nomor 17 menetapkan bahwa Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja. Untuk melakukan suatu pengukuran kinerja perlu ditetapkan indikator-indikator terlebih dahulu antara lain indikator masukan (input) berupa dana, sumber daya manusia dan metode kerja.

B. Tujuan Tujuan Umum Dapat memberikan gambaran secara utuh tentang bagaimana UU No. 17 Tahun 2003 tersebut seharusnya dilaksanakan serta bagaimana konsekuensinya terhadap perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan nasional Indonesia di setiap Kementerian dan LPND. Tujuan Khusus Dapat memberikan pencerahan kepada para mahasiswa, khususnya terhadap bidang perencanaan strategis pembangunan nasional pada era Anggaran Berbasis kinerja.

C. Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan seminar hanya dibatasi pada bagaimana strategi implementasi UU No.17 Tahun 2003 serta kendala yang dihadapinya.

D. Target Audiens Mahasiswa dari 4 Program Pascasarjana ; Resntra IV, Imigrasi, Kepemimpinan dan BNN Sekretaris Jenderal Kumham, Sekretaris Utama Unit Esselon II Kumham, semua Kepala Biro. Sekretaris Jenderal setiap Kementerian dan LPND.

E. List Kebutuhan Sie. Acara Undangan acara: (1) Menteri Kumham; (2) Sekjen Kumham; (3) Irjen Kumham; (4) Ka.Biro Perencanaan di lingkungan Eksekutif-34 buah; (5) Media Cetak & Elektronik-12; (6) Lain-lain-20; Buku saku & ballpoint (pembicara-2, moderator-2, notulen-2); Spanduk lobby IASTH-1; Laptop-2 (pembicara & notulen); LCD-2 (depan & tengah); Walkietalkie- 6; Tanda pengenal panitia-15 dan peserta. penyiapan tempat car-park untuk pembicara dan tamu VIP pendampingan pembicara dari car-park sampai tempat seminar; penyambutan oleh MC untuk tamu VIP; pendampingan pembicara serta tamu VIP saat istirahat makan siang mengantarkan pembicara dan tamu VIP setelah selesai acara

F. Pelaksanaan Seminar akan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2010, bertempat di Gedung IASTH Lantai 3, Jam :08.30-17.00 WIB bertempat Kampus Universitas Indonesia Salemba, dengan pembicara: (susunan acara terlampir) Sesi I : DR. Sri Mulyani (Menteri Keuangan RI) “Mengimplementasikan Amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Kendala dan Tantangannya)” Sesi II : Prof Dr. Armida Salsiah Alisjahbana, SE,MA(Kepala BAPPENAS RI) “Model Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Berbasis Kinerja ” .

No. Waktu Acara/Materi Pembicara Penanggung Jawab 1. 08.00-0900 Registrasi & Coffe Breaks - Sie Registrasi & Sie Konsumsi 2. 09.00-10.30 * Sambutan Ketua Panitia * Sambutan Plh Ketua PPs UI * Sambutan Bohir * Hidayat Yasin * Prof.Dr.Chandra Wijaya * Sudirman D. Hury, SH., MM., MSc Sie Acara & MC 3. 10.30-11.30 “Mengimplementasikan Amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Kendala dan Tantangannya)” Dr. Sri Mulyani (Menteri Keuangan RI) 4. 11.30-12.30 Diskusi Moderator I 5. 12.30-13.30 ISOMA Sie Konsumsi 6. 13.30-14.30 “Model Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Berbasis Kinerja” Prof Dr. Armida Salsiah Alisjahbana, SE,MA (Kepala BAPPENAS) (Tentatif) 7. 14.30-15.30 Moderator II 8. 15.30-16.00 Penutupan Ketua PKN 9. 16.00-17.00 Pembagian Sertifikat Sie Regristasi

G. Biaya Biaya pelaksanaan seminar ini dibebankan pada anggaran Universitas Indonesia, khususnya Anggaran Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Program Kekhususan Perencanaan Strategis (RENSTRA), tahun 2010.

TERIMA KASIH