PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI TAHUN 2016

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
Advertisements

HASIL DISKUSI KELOMPOK PERENCANAAN DAK
a.Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai penunjang dana penelitian dan pengabdian yang minim. Belanja ini diberikan dalam bentuk.
Peran dan kesejahteraan Apoteker pada pelaksanaan jkn di fktp gorontalo Muhammad Kasim.
PEMBAHASAN EVALUASI IMPLEMENTASI TARIF INA-CBG’S
KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
DISAMPAIKAN DALAM SOSIALISASI PEDUM APBD KABUPATEN PROBOLINGGO
NoMisiTujuanSasaranProgramKegiatanInputOutputOutcomeKeterangan Mewujudkan kinerja aparat pemerintahan Kecamatan Harjamukti yang mengarah pada.
PERTEMUAN KOORDINASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
PENGENDALIAN KEUANGAN SEKOLAH MELALUI PENYUSUNAN APBS
Tarif Pelayanan Kesehatan
PEMANFAATAN DANA KAPITASI DI PUSKESMAS DI ERA JKN
Senin, 08 Juni Kewirausahaan POLITEKNIK NEGERI JAKARTA.
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Cilacap
Pengawasan Pengelolaan BLUD Gunungkidul, 26 Agustus 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
KANTOR PERWAKILAN DAERAH DIY 2017
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
Kabid. Anggaran DPKAD Kota Semarang
METODE Rancangan : Kuantitatif dan Kualitatif
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ARIF ZAINUDIN SURAKARTA
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
RAPAT KERJA PENYUSUNAN ANGGARAN KANWIL dengan BERSUMBER dana PNBP
POKOK BAHASAN Struktur Organisasi Penganggaran Jadwal Penganggaran
UPT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS
DESAIN LABORATORIUM Okimustava
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
WORKSHOP PENGELOLAAN DANA
S E L A M A T D A T A N G DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEJURUAN (SMK)
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PUSKESMAS di UPT PUSKESMAS RAJEG KECAMATAN RAJEG KAB. TANGERANG Oleh : SUGIYARTO.
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
SOSIALISASI ADMINISTRASI DANA KAPITASI JKN TAHUN 2017
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
Menilai Kebutuhan Usaha
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAWASLU PROVINSI DAN PANWAS KAB/KOTA
Ria Anggreiny Permenkes No.9 Thn 2017 Tentang Apotek  Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
Langkah persiapan akreditasi puskesmas
Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD )
LAPORAN PELAKSANAAN SELF INITIATIVE STRENGTHENING SCM
STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DI PUSKESMAS
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Dengan PPK - BLUD
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD
PENUGASAN & SUBSIDI PADA BUMD
Bagian 5. Menilai Kebutuhan Usaha
Menilai Kebutuhan, Posisi dan arah Pengembangan Usaha Kuliah VI
Bagian 5. Menilai Kebutuhan Usaha
إعداد : محمد مأمون ســـــــلمان
Oleh : INE INAJAH Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)
Penghitungan Unit Cost dan Activity Based Costing
PERanan pelayanan akupresur terkait pembiayaan kesehatan di pusk Ir iga putri mahadewi, m.kes. (kepala upt – jkmb dinkes prov bali.
8 orang per meja, 10 meja dalam ruangan dengan meja utama
ALUR PELAYANAN PASIEN UPT PUSKESMAS PONDOK PUCUNG.
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
E-RKAS VERSI 1.15 PENGENALAN APLIKASI
CROSS CUTTING 2018 Strategi Kebijakan : 1. Menurunkan Jumlah
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
UPT PUSKESMAS SIKUI. M.
Transcript presentasi:

PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI TAHUN 2016 Kamis, 15 Oktober 2015

Permenkes Nomor 28 Tahun 2014 Pengelolaan dan pemanfaatan dana non Kapitasi bagi FKTP yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah

Dana Non Kapitasi yang telah disetorkan ke Kas Daerah oleh FKTP dapat dimanfaatkan kembali dengan cara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus; mengusulkan adanya peraturan kepala daerah untuk pemanfaatan dana tersebut; membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan.

PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI TAHUN 2016 UPT Puskesmas membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan tahun 2016 Program dan kegiatan sebagai berikut : - Jasa Pelayanan 50% - Operasional pelayanan 50%

Jasa Pelayanan 50% (Pembagian jasa pelayanan non kapitasi mengacu pada ketentuan sebagai berikut : Manajemen 20% Pemberi pelayanan langsung 70 % Penunjang 10%)

Operasional pelayanan 50 % terdiri dari : Perjalanan dinas dalam dan luar daerah Operasional gedung/kantor Rehab/perbaikan gedung/kantor Mebelair dan perlengkapan kantor Sarana Trasportasi Akomodasi/makan minum pasien dll

Perjalanan dinas dalam dan luar daerah : Rujukan pasien (BBM dan biaya trasport) Pelatihan/Diklat Perjalanan dinas lainnya

Operasional gedung/kantor Biaya Listrik PAM Kebersihan Keamanan dll

Rehab/perbaikan gedung/kantor : Pengecetan gedung/kantor Rehab berat dan ringan Perbaikan dll

Mebelair dan perlengkapan kantor Meja dan kursi kantor Meja dan kursi tamu Almari Rak Kipas angin AC Jam dinding Perlengkapan kebersihan dll

Sarana Trasportasi Perbaikan kendaraan dinas Pembelian mesin perahu Pembelian sarana trasportasi lain untuk keperluan dinas