Manajemen Proyek.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN TOR DAN RAB SERTA TEKNIK PERENCANAAN AKTIVITAS
Advertisements

BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013
Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
Pengadaan Barang dan Jasa
SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN
(RINCIAN KEGIATAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA)
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :
KEBIJAKAN PENGANGGARAN 2010
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pada DPU Kab. Purbalingga
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
SERASI 2013 OLEH : BIRO PERENCANAAN.
SWAKELOLA Oleh : Tim LPP Mitra Timur.
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
MEKANISME PENCAIRAN DANA DIPA-BLU (RUPIAH MURNI/BOPTN)
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PK BLU
Rapat Kerja Perencanaan Tahunan/Fakultas Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun – 21 Oktober 2011,
PERKIRAAN BIAYA / RENCANA ANGGARAN BIAYA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
Oleh : Ir. HERU BUDI HARTONO, M.Si. Ketua PPBJ-DPUK Purbalingga T.A
Estimasi Biaya EEPIS-2013.
Kegiatan Kemitraan LKPP – APIP di Provinsi Jawa Tengah
Panduan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RKAT UNIT KERJA
PENGELOLAAN KEUANGAN BLU UNPAD TAHUN ANGGARAN 2016
Pengembangan LPSE Nasional Menuju 100% Eprocurement
EKONOMI PUBLIK PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEBIJAKAN dan teknis RENCANA UMUM PENGADAAN
MEKANISME PENCAIRAN DANA BOPTN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SATKER BLU
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Praseno Hadi, M.M., Ak. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara
KIAT DAN TEKNIK MENYUSUN RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )
Koordinasi Penelitian SAPPK
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI
Transfer dan Perekonomian Prov. Maluku
Pertemuan 3 Manajemen Logistik ( Perencanaan dan Pengadaan Logistik )
JADWAL PENGANGGARAN Alur Proses Perencanaan Penganggaran (Jan – Des)
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN SATKER BLU
PERENCANAAN SUMBER DAYA
PETUNJUK TEKNIS PEMAKETAN PEKERJAAN PADA APLIKASI SIRUP
ASPEK PERPJAKAN Bidang penelitian.
Inspektorat Kabupaten Sleman
Riset ITB.
Kami dan Keluarga mengucapkan “Assalamu ‘alaikum wr wb”
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI Pertemuan 05
PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA JALUR UNIT KERJA DI LINGKUNGAN ITB
Kebijakan Perencanaan Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan,
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Estimasi Biaya.
A P B N.
BANTUAN PENYELENGGARAAN UAM
Manajemen kontruksi.
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pada DPU Kab. Purbalingga
PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN ANGGARAN 2016 FGD PENYUSUNAN PROGRAM KEGIATAN KELEMBAGAAN KEMAHASISWAAN.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Strategi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018
Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019
SOSIALISASI UJI COBA SISTEM EKSEKUSI ANGGARAN BERBASIS TRIWULAN
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
SOSIALISASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN HIBAH DAMAS PENGEMBANGAN MATA KULIAH BERBASIS IT FK-KMK UGM TAHUN 2019.
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
Informasi umum PROSES PENGADAAN BARANG dan JASA DI PTN
PAPARAN TTD KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2019
Dalam Rangka Peningkatan Income Generating
Transcript presentasi:

Manajemen Proyek

Pagu anggaran proyek pemerintah merupakan nilai bruto belanja proyek yang sebenarnya, karena mengandung komponen: Pajak Pertambahan Nilai (PPN): 10% (untuk proyek pengadaan/pembelian barang) Pajak Penghasilan (PPh): 6% (untuk proyek yang mengandung kegiatan pekerjaan/jasa) Biaya pencairan dana Biaya perusahaan bendera (untuk memperkuat bargaining position perusahaan yang bersangkutan, dengan menggandeng beberapa mitra perusahaan yang saling bersinergi agar tidak mudah dikalahkan oleh pesaing): 1 juta per perusahaan Dana taktis instansi/organisasi: 10% (kisaran kasar, tapi ekspektasi dari organisasi/unit kerja yang bersangkutan sekitar 10%) Biaya panitia tender (fee tambahan untuk panitia tender): 2.5% Biaya lainnya, tergantung permintaan pejabat yang berwenang pada unit kerja/instansi yang bersangkutan Setidaknya komponen-komponen ini yang akan dihitung dalam Owner Estimate (OE) dari panitia tender pada proyek yang bersangkutan. Secara kasar, panitia tender akan meluluskan kandidat pemenang tender yang memberi penawaran +/- 90% dari nilai Owner Estimate mereka. Sementara nilai OE berkisar 90% dari nilai pagu anggaran.

Rencana Kerja Pemerintahan RENSTRA PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) PARAMETER KOMPONEN SUB KOMPONEN ANGGARAN Rencana Kerja Pemerintahan

Proses Penyusunan Anggaran Pemerintah KOMPONEN/ SUB KOMPONEN RKAKL DIPA RENCANA KEGIATAN MAK SATUAN KEGIATAN RAB Proses Penyusunan Anggaran Pemerintah

Jenis Mata Anggaran Pemerintah 51 BELANJA GAJI/HONOR/VAKASI 52 BELANJA RUTIN (KEGIATAN/BARANG HABIS PAKAI) 53 BELANJA MODAL (INVENTARIS/TIDAK HABIS PAKAI) Jenis Mata Anggaran Pemerintah

Mata Anggaran 52 adalah mata anggaran belanja kegiatan atau barang yang habis pakai/non belanja inventaris. Mata Anggaran ini adalah mata anggaran yang dikeluarkan dengan menggunakan mekanisme: SWAKELOLA UANG PERSEDIAAN LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PENUNJUKAN LANGSUNG (sampai dengan 100 juta) PEMILIHAN LANGSUNG (100 s.d 200 juta) LPSE (diatas 200 juta) Beberapa bentuk kegiatan yang biasanya dilakukan antara lain adalah: Belanja Rutin (ATK, Bahan Makanan, dll) Penelitian Mata Anggaran 53

Mata Anggaran 53 adalah mata anggaran belanja modal atau yang tidak habis pakai/belanja inventaris. Mata Anggaran ini adalah mata anggaran yang dikeluarkan dengan menggunakan mekanisme: LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PENUNJUKAN LANGSUNG (sampai dengan 100 juta) PEMILIHAN LANGSUNG (100 s.d 200 juta) LPSE (diatas 200 juta) Mata Anggaran 53

Problem Anggaran LSM/ Wartawan TAHAP II PELAKSANAAN TAHAP I PERENCANAAN Problem Anggaran