KULIAH 8-15 NOVEMBER 2010 Universitas Pembangunan Nasional Surabaya TEORI KEBIJAKAN KULIAH 8-15 NOVEMBER 2010 Universitas Pembangunan Nasional Surabaya

9 pemetaan model/teori kebijakan Thomas R. Dye Model Kelembagaan (institutional) Model Proses (Process) Model Kelompok (Group) Model Elite (Group) Model Rasional (Rational) Model Inkremental (Incremental) Model Teori Permainan (Game Thepry) Model Pilihan Publik (Public Choice) Model Sistem (System)

The Other Models Model Pengamatan terpadu Model Demokratis Model Strategis

Model Kelembagaan Mengandaikan bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah Pemerintah Aktor tunggal Pemerintah sah membuat kebijakan Fungsi kebijakan bersifat Universal Pemerintah cenderung melakukan fungsi koersi (pemaksaan) Lebih menekankan pada struktur Cenderung tradisional Minus interaksi dengan lingkungan sekitar

Model Kelembagaan (Kebijakan publik merupakan proses rangkaian aktivitas komprehensif) Identifikasi masalah Menata agenda formulasi Perumusan proposal Kebijakan Legitimasi Kebijakan Implementasi Kebijakan Evaluasi kebijakan

Model Teori Kelompok Core is equilibirium: mengandaikan adanya titik keseimbangan antar kelompok kepentingan yang sedang mempengaruhi pengambilan kebijakan Pemerinta bertindak as manager konflik

Model Elite Abstrasi dari Konstanta where politics end, administrations begin ELITE Arah Kebijakan Administratur Eksekusi Kebijakan Massa

Model Teori Rasionalisme Pemerintah harus dapat membuat kebijakan yang paling menguntungkan publik (Maximum social gain) Model ini enlarge dari model cost benefit analysis Paling banyak dipraktekkan dalam formulasi kebijakan di seluruh dunia Penekanan pada aspek ekonomi Urutan formulasi: 1.Midentifikasi preferensi publik dan kecenderungan 2. Choices find 3. Assesment/appraisal konsekwensi 4. Menilai dengan seksama rasio yang dikorbankan 5. Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien

Analisis Biaya dan Manfaat Perangkat analisis untuk mempetakan pro (manfaat) dan kontra (kerugian) dari sebuah kebijakan Menilai besaran dari manfaat dan kerugian Mengidentifikasi stakeholders; penerima manfaat dan penanggung kerugian Melakukan transfer/kompensasi dari yang diuntungkan kepada yang dirugikan

Model Inkrementalis

Pengesahan/Pemerintah Konsepsi model sama dengan pilihan publik Berkembang dinegara transisi ke demokrasi MODEL DEMOKRASI MASALAH Pemerintah Stakeholder Forum Masyarakat/NGO Pembahasan Kebijakan Kelemahan: Tdk efektif untuk masalah kritis, Darurat Kelangkaan Resources Kekuatan: Setiap pihak bertanggungjawab melakukan kebijakan Rumusan Kebijakan Pengesahan/Pemerintah

MODEL STRATEGIS Makna perencanaan Strategis Tujuan Perencanaan Strategis Upaya pendisiplinan u/membuat keputusan dan tindakan penting membentuk, memandu bagaimana menjadi organisasi/entital lain, apa yg dikerjakan organisasi/entitas lain, mengapa organisasi/entitaslainnya mengerjakan hal seperti itu. Mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksploratif alternatif, menekankan implikasi masa depan dengan keputusan sekarang (Bryson,2002) 1. Berpikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif 2. Memperjelas arah masa depan 3. Menciptakan prioritas 4. Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan 5. Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi formulasi keputusan 6. Menggunakan keleluasaan yang maksimum dalam bidang-bidang yang berada di bawah. 7. Kontrol organisasi 8. Membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi 9. Memecahkan masalah utama oganisasi 10. Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif 11. Membangun kerja kelompok dan keahlian

PROSES PERUMUSAN STRATEGIS Memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis yang meliputi kegiatan memahami manfaat proses perencanaan strategis, mengembangkan kesepakatan awal Merumuskan panduan proses Memperjelas mandat dan misi organisasi yang meliputi kegiatan perumusan misi dan mandat organisasi Menilai kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi. Proses ini melibatkan kegiatan-kegiatan dari kebijakan, merumuskan contoh2 isu strategis, mendeskripsikan isu-isu strategis Merumuskan strategi untuk mengelola isu (Bryson,2002)

KEBIJAKAN SAPI

YOGYAKARTA (Pos Kota) – Kebijakan pemerintah yang akan  membeli ternak Pendataan hewan ternak baik yang sudah mati maupun hidup belum dilakukan. “Kami minta pemerintah jangan hanya omong doang . Pak SBY, mana ganti rugi ternak kami?  Kami butuh kepastian bukan hanya janji-janji melulu,” kata Sunarto, warga Kaliadem Cangkringan, Sleman, Sabtu (13/11). Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjanjikan bakal mengganti ternak korban Merapi. Untuk keperluan itu, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp100 miliar. Sejauh ini warga korban Merapi masih menunggu janji pemerintah. “Kapan hewan kami didata. Kalau janji tepati dong?” sambungnya, seraya menanyakan tata cara penggantian terhadap ternak baik yang mati maupun hidup. Hal senada juga dikatakan Riyono, warga Dukun Kab. Magelang, Jawa Tengah. “Kami bingung, kok penggantian hewan ternak sampai sekarang belum juga ada. Apanya yang mau diganti, saat ini saja belum ada pembicaraan masalah itu,” ujarnya. BARU 10 PERSEN.Menteri Pertanian, Suswono, mengaku  ternak sapi yang telah dievakuasi sebanyak 6.787 ekor.  Sedangkan jumlah  ternak sapi yang ada sekitar 61.884 ekor. ”Dari jumlah itu baru sekitar 10 persen yang didata dan lainnya kami harap sabar,”  katanya. Saat ini para peternak sapi memang mengakui kesulitan mencari pakan ternak. Sebab pakan ternak umumnya sudah ketimpa abu, sehingga sudah tidak bisa lagi diberikan. “Peternak juga ada yang memilih minta bantuan pakan dari pada untuk dibeli oleh pemerintah,” jelas Suswono. Menteri Pertanian juga berharap agar hewan ternak yang masih bisa bertahan bisa dipelihara dulu dan jangan buru-buru minta diganti rugi atau dijual dengan harga murah.