SINGAPERBANGSA KARAWANG EKOLOGI PEMERINTAHAN OLEH : KARIENA FEBRIANTIN, S.IP., M.IPol. UNIVERSITAS NEGERI SINGAPERBANGSA KARAWANG 2016

Pengertian Ekologi Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata oikos (lingkungan) dan logos (ilmu). Secara tipologi, ekologi dibedakan atas darat, laut, dan udara. Sedangkan secara jenis, ekologi dibagi atas alami dan buatan. Edward S. Rogers: Ecology is of the study of relationship between organism and their environment. Fuad Amsyari: Ekologi ialah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya dan antara organisme – organisme tersebut dengan lingkungannya.

Lanjutan.. Prajudi Atmosudirjo: Ekologi adalah tata hubungan total (menyeluruh) dan mutual (timbal-balik) antar satu organisme dengan lingkungan sekelilingnya. H. Sitanggang: Ekologi ialah ilmu yang mempelajari saling hubungan antara lingkungan dengan faktor- faktornya, saling hubungan antar faktor – faktor lingkungan sendiri dan saling hubungan antar unsur sesuatu faktor,serta saling hubungan dengan lingkungannya.

Pengertian Ekologi Pemerintahan Ekologi pemerintahan ialah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling pengaruh mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tinggi negara, maupun antar pemerintah, vertikal horizontal, dan dengan masyarakatnya.

Klasifikasi Lingkungan Menurut Fuad Amsyari lingkungan dapat dibedakan dalam tiga kategori : Lingkungan Fisik (physical environment), yaitu segala sesuatu disekitar kita yang berbentuk “benda mati”, seperti : rumah, kendaraan, gunung, air, sinar matahari, dll. Lingkungan Biologis (biological environment), yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain manusia itu sendiri. Seperti binatang dan tumbuh – tumbuhan. Lingkungan Sosial (social environment), yaitu manusia – manusia lain yang ada di sekitarnya, seperti tetangga, teman-teman dan orang lain di sekitar kita yang belum kita kenal.

Lanjutan.. Manusia atau makhluk hidup pada umumnya dan lingkungan mempunyai ikatan ekologis, yaitu hubungan timbal balik atau interaksi yang harmonis dan stabil dalam bentuk ikatan sumber energi kehidupan yang dalam batas – batas tertentu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena keduanya merupakan satu kesatuan sistem yang disebut dengan ekosistem.

Bentuk-Bentuk Ekosistem Berkaitan kajian ekologi, terdapat dua bentuk ekosistem, yaitu : Ekosistem Alamiah (natural ecosystem), yaitu bentuk daripada proses kehidupan yang terdapat seperti di hutan – hutan belantara atau lautan – lautan luas, maupun di daerah – daerah kutub, dimana campur tangan manusia belum sampai kesana. Ekosistem Buatan (artificial ecosystem), yaitu suatu bentuk lingkungan hidup terutama sebagai hasil kerja manusia terhadap ekosistemnya, sehubungan dengan kemampuan yang luar biasa untuk mengolah materi – materi yang ada di sekitarnya.

Asas – Asas Dasar Ekologi Asas interpedensi merupakan ketergantungan antara satu aspek dengan aspek lainnya. Asas perubahan berbunyi bahwa segala sesuatu itu akan mengalami perubahan atau lingkungan dinamis. Asas evolusi bahwa segala sesuatu perubahan terjadi secara bertahap, tidak ada perubahan yang bersifat meloncat. Ada proses – proses yang mendahuluinya namun tidak nampak.

Ekologi Pemerintahan Pada tahun 1950 – an muncul istilah ekologi administrasi, sedangkan istilah ekologi pemerintahan itu sendiri barulah dikenal pada tahun 1980 – an. Ekologi pemerintahan merupakan suatu disiplin ilmu / cabang ilmu pemerintahan yang mempelajari adanya suatu proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga – lembaga Negara, masyarakat, lingkungan fisik dan lingkungan sosial dimana pemerintahan itu berada, baik secara vertikal maupun horizontal. Ekologi pemerintahan dibagi atas dua lingkungan, yakni lingkungan fisik (tri gatra) dan lingkungan sosial (panca gatra).

Lingkungan Pemerintahan Dalam Ekologi Pemerintahan, ada dua macam Ekosistem yaitu : Ekosistem/lingkungan Fisik Lingkungan fisik ialah lingkungan alam bersama tumbuhan dan hewan yang ada disuatu wilayah Negara, termasuk manusia sebagai salah satu faktor yang selalu berproses dengan lingkungannya. Lingkungan Fisik dapat digolongkan kedalam 3 kelompok yaitu : kondisi geografis, keadaan penduduk, dan sumber daya alam. 2. Ekosistem/lingkungan sosial atau geografis Lingkungan geografis dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia.

Lingkungan fisik pemerintahan dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok, antara lain : Lingkungan geografis Lingkungan geografis dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia karena didalamnya selalu terdapat adaptasi, misalnya penyesuaian bentuk tubuh, cara hidup dan bentuk bermukim serta berkelompok, penyebaran dan penyesuaian budaya serta seni, cara berpikir dan mempertahankan diri, dll. Pengaruh lingkungan geografis terhadap kehidupan Negara dapat dibagi menjadi tujuh aspek, yaitu : Letak Negara dalam rotasi bola dunia Bentuk daratan Bentuk air Kesuburan tanah dan mineral Iklim Bentuk – bentuk fisik pebatasan Negara Ukuran wilayah negara

2.  Sumber daya dan kekayaan alam (SDA) Sejak awal kehidupan manusia selalu berhubungan dengan sumber daya alam. Hubungan ini berjalan secara terus menerus dalam proses yang saling mempengaruhi dengan melakukan berbagai adaptasi. Sumber daya alam adalah berbagai potensi yang terdapat di dalam lingkungan alam yang dapat diubah menjadi bahan atau energi untuk kepentingan hidup manusia. Kekayaan alam pada dasarnya juga termasuk dalam SDA, namun secara spesifikasi berarti berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan berbagai material kandungan bumi (cair maupun padat) yang dapat bermanfaat kepada manusia dan bangsa yang memilikinya. 3.  Penduduk Penduduk sebagai lingkungan fisik harus melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Penduduk sebagai faktor ekonomi, manusia disebut sebagai faktor produksi.

Lingkungan sosial pemerintahan, terdiri atas : 1.  Ideologi Ideologi merupakan salah satu hal yang digolongkan ke dalam lingkungan sosial pemerintahan. Ideologi dalam suatu Negara tentu memberi pengaruh yang sangat besar terhadap corak kehidupan pemerintahan suatu Negara. Sebagai contoh sistem pemerintahan di Indonesia yang mendapat pengaruh dari ideologi Pancasila yang dianut dan diterapkan didalamnya. Dengan Pancasila yang menjadi ideologi yang dianut dan berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka seluruh aktivitas pemerintahan yang berlaku pun bertumpu pada Pancasila yang menjadi dasar Negara.

Lanjutan… Sejumlah kebijakan dan pelaksanaannya pun tidak boleh bertentangan dengan nilai – nilai yang diakui dan dijunjung tinggi di dalamnya. Tentu corak pemerintahan yang berlaku di Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila berbeda dengan corak pemerintahan yang berlaku di Amerika yang menganut sistem Liberal, serta di China yang lebih ke Sosialis – Komunis.

Lingkungan sosial pemerintahan, terdiri atas : 2.  Politik Pemerintahan dan politik adalah dua hal yang sangat erat kaitannya, sehingga perbedaannya terkadang sulit dilakukan. Demikian pula dalam hal ini, dapat dipastikan bahwa sistem politik yang dianut oleh suatu Negara tentu sangat mempengaruh aktivitas lingkungan pemerintahan di dalamnya. Kita lihat saja sistem perpolitikan di Indonesia yang menganut sistem kepartaian dengan multipartai. Kehadiran partai – partai yang semakin menjamur saat ini tentu mengambil pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan pemerintahan yang ada. Kebijakan yang dikeluarkan kemudian selalu lahir dari pertarungan pertentangan kepentingan antar parpol yang ada. Sehingga parpol yang kemudian “menang” dalam pertarungan tersebut dapat mengambil pengaruh yang paling besar dalam pengeluaran kebijakan dan mendapat kesempatan yang sebesar - besarnya untuk mengakomodasi kepentingan parpol yang memboncenginya.

3. Sosial Budaya Sosial budaya juga termasuk dalam lingkungan sosial pemerintahan yang paling besar memberikan impact bagi kehidupan pemerintahan. Kondisi budaya suatu Negara kemudian akan sangat nampak dari corak pemerintahannya. Misalnya saja di Indonesia, dengan sosial budaya yang multikulural akibat dari kondisi geografis yang terpisah – pisah berbentuk kepulauan sangat berpengaruh pada bentuk Negaranya, yakni Negara kesatuan. Kemudian dengan masyarakat yang plural mengenai agama, semuanya sangat berpengaruh pada iklim pemerintahannya yang menjunjung tinggi sikap toleransi yang kemudian memunculkan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Lebih jauh lagi pengaruh kemajemukan budaya tersebut dalam kehidupan pemerintahan kita, yaitu dengan penerapan sistem pemerintahan daerah yang otonom, dengan harapan masing - masing daerah dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Dengan penerapan asas desentralisasi tersebut, diharapkan seluruh daerah memiliki daya saing tinggi yang sifatnya sehat untuk terus menggali potensinya agar lebih maju, namun tetap dalam kerangka NKRI.

4. Ekonomi Sisi ekonomi dan sisi ekologi pemerintahan, merupakan dua ujung tali yang saling tarik menarik antarbagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Kadangkala pemfokusan perhatian pada kebijakan pemerintah mengenai peningkatan taraf ekonomi suatu Negara menyebabkan kehidupan ekologisnya terlupakan. Padahal hal yang mungkin tidak diingat bahwa betapapun kemajuan suatu Negara dalam bidang ekonominya, tentu tidak ada nilainya jika sisi ekologinya rusak akibat eksploitasi besar – besaran dilakukan. Misalnya saja di Indonesia, akibat sistem pemerintahan yang otonom pada tiap daerah menyebabkan lahirnya bermacam – macam masalah terkait ekologi yang apabila dianalisis lebih dalam masalah tersebut ternyata berangkat dari ekonomi. Bagaimana PAD tiap daerah kemudian dijadikan “ajang persaingan” bagi daerah – daerah, sehingga tak ayal pengerukan kekayaan daerah dilakukan sebagaimana mungkin asalkan PAD-nya tinggi.

4. Ekonomi Hal tersebut tentu sangat miris kedengarannya, dan lebih miris lagi pada saat kabar bencana yang terjadi disejumlah daerah itu terjadi. Kemudian, muncul pula masalah lain dalam bidang yang serupa, kondisi / jumlah penduduk yang sangat besar yang tidak ditunjang dengan kebijakan berupa penyediaan lapangan kerja, sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kriminalitas, sementara sebagian besar aparat pemerintahnya sibuk melakukan korupsi “berjamaah”. Semua ini berangkat dari kebijakan ekonomi yang tidak seimbang, yang di mana kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak bersifat holistic pertimbangannya dalam melihat potensi dan masalah – masalah lain yang mungkin atau telah hadir selain masalah ekonomi yang terus menerus menjadi fokusnya. Maka dalam hal ini, tentu sangat dibutuhkan kejelian pemerintah dalam mencari solusi atas masalah – masalah ekonomi yang berskala kenegaraan di atas agar dapat teratasi dengan bijak.

5. Hankam (pertahanan dan keamanan) Bidang hankam merupakan bidang yang tak bisa dinafikan bahwa memiliki pengaruh yang cukup besar bagi iklim pemerintahan kita. Salah satu syarat suatu Negara dapat dikatakan Negara apabila memiliki wilayah. Hal ini kemudian tentu menjadi perhatian oleh pemerintah untuk memperkuat pertahanan keamanan untuk menjaga kedaulatan negaranya. Apabila kita tarik konsep ideal tersebut pada kondisi Indonesia kekinian, maka dapat kita lihat kesenjangan – kesenjangan bidang hankam Indonesia. Dengan kondisi ekologis yang terpisah pulau antar pulau oleh perairan, maka seharusnya kebijakan pemerintahan terkait hankam tersebut lebih mendapat perhatian lagi. Sementara pada saat ini, masalah klaim mengklaim wilayah masih saja terjadi sebagai cerminan masih sangat kurangnya perhatian pemerintah terkait masalah tersebut.

Suatu pernyataan Aristoteles menyatakan bahwa “ketika suatu sistem pemerintahan yang diterapkan disuatu Negara berbeda dengan sistem yang sama, maka hasilnya tidak akan mutlak sama, hal tersebut dikarenakan ada faktor lain yang mempengaruhi, misalnya faktor kondisi geografis”. Adapun prinsip dasar ekologi pemerintahan, antara lain : Setiap masalah akan menimbulkan suatu stimulus negatif yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menghancurkan / menganggu eksistensi manusia. Perlunya tindakan adaptasi menyeluruh dan mengarah pada suatu perbaikan ekosistem agar menjadi lebih stabil dan harmonis, serta bebas dari ancaman stimulus negatif yang sama untuk masa yang akan datang. Apabila tindakan adaptasi yang dilakukan merupakan suatu stimulus negatif yang baru bagi organisme lain, maka segala usaha harus mendahulukan kepentingan populasi manusia dibandingkan populasi lainnya. Tindakan adaptasi apapun yang dilakukan harus berorientasi pada pemikiran untuk kemanfaatan yang sebesar mungkin bagi kepentingan eksistensi manusia (asas kemanfaatan).

Penerapan ekologi secara analogis dalam bidang pemerintahan, yakni dapat dilihat pada : Ekosistem Pada dasarnya adalah dinamika ekologi meliputi gelombang kehidupan, energi, kelahiran, pertumbuhan, kematian, perkembangan, kehancuran dalam hubungan yang saling mempengaruhi. Suksesi Yaitu adanya kehidupan setelah adanya kematian suatu spesies. 3.  Habitat Adalah suatu ruang atau wilayah di mana terdapat suatu kehidupan tumbuhan atau binatang. Dalam habitat ini terjalin suatu hubungan unsur-unsur lingkungan yang rumit. 4.  Perubahan energi Organisme hidup dapat bergerak dan berjalan karena adanya perubahan energi dari dan ke lingkungan mereka. Energi tersebut dapat dirubah sesuai dengan kepentingannya.

5.  Saling hubungan antar organisme Beberapa pola hubungan: Bersifat netral: pengaruh suatu organisme yang selalu sama terhadap organisme lainnya. Bersifat kompetitif: hubungan yang saling memperebutkan untuk keperluan masing-masing kehidupan organisme Bersifat mutualisme (yang satu memerlukan yang lain) Dimensi pemerintahan dapat dikaji berdasarkan salah satu teori dari Aristoteles, yaitu teori organisme. Yang menyatakan bahwa Negara atau pemerintahan itu adalah kodrat dan merupakan satu organisme yang mempunyai kehidupan tersendiri. Dalam bukunya “Politics”, Aristoteles menyatakan bahwa Negara adalah suatu masyarakat paguyuban yang paling tinggi di atas masyarakat paguyuban yang lainnya. Negara bersifat kodrat dan memiliki semua sifat organisme yang terdapat pada makhluk hidup. Aristoteles juga menyatakan bahwa bernegaralah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya.

Penyesuaian dalam dimensi pemerintahan, antara lain: Dari teori organisme, gerak dan cara bergerak pemerintahan itu merupakan proses upaya penyesuaian dalam beberapa hal, yaitu : Penyesuaian dalam kedaulatan dengan pencapaian tujuan dalam kehidupan bernegara. Penyesuaian dengan lingkungannya, baik faktor – faktor internal maupun eksternal. Upaya mencari keseimbangan hubungan yang terbaik, antara lain: Kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain, Kelompok dengan individu, Individu dengan individu, Warga dengan SDA yang tersedia, dan Hubungan warga Negara perseorangan dan secara bersama dengan lingkungan sosial budaya dan lingkungan alam sekitar.

Ada 5 hal yang akan pengaruhi bekerjanya sistem dalam ekologi pemerintah: Kondisi keadaan penduduk (keadaan ekonomi, sosial, budaya): Dalam Indonesia yang sangat heterogen/multi teknik dibutuhkan suatu pemerintahan. Fenomena sosiologis, banyak dimensi yang bisa menjadi asumsi pemerintahan desentralistik karena heterogenitas masyarakat kita, integrasinya lemah, ingin memisahkan diri masyarakatnya, rentang kendali pemerintah sangat jauh. Struktur sosial Solidaritas mekanis; yang masih banyak persamaan - persamaan kerja di dalam masyarakat; pedesaan. Solidaritas organis; sudah muncul perbedaan – perbedaan masyarakat secara banyak; perkotaan, masyarakat; polarisasi pekerjaan sangat banyak.

3.      Sistem ekonomi di dalam suatu Negara Sistem ekonomi pancasila, patrilinearlistrik pertimbangan keluarga, lebih di utamakan = nepotisme Sistem penyelengaraan ekonomi dalam suatu Negara Daya beli masyarakat Income masyarakat Peredaran uang Potensi sumber daya alam  4.      Ideologi Fungsi ideologi dalam masyarakat : Fungsi integrasi = mempunyai kekuatan untuk menyatukan perbedaan dalam masyarakat, harus mampu disadari, Fungsi sebagai penataan tujuan bersama, Fungsi sebagai patron nilai yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. 5.      Sistem politik

Prinsip Dasar Ekologi Pemerintahan Ada 4 prinsip dasar Ekologi Pemerintahan menurut Fuad Amsyari, yaitu : Setiap masalah akan menimbulkan stimulus negatif terhadap sistem yang akan menghancurkan eksistensi manusia. Perlunya tindakan adaptasi yang menyeluruh dan mengarah kepada suatu perbaikan ekosistem agar menjadi lebih stabil dan harmonis. Serta bebas dari ancaman stimulus negatif yang sama untuk dimasa yang akan datang. Apabila tindakan adaptasi yang dilakukan merupakan satu stimulus negatif yang baru bagi organisme lain, maka segala usaha harus mendahulukan kepentingan populasi manusianya dibanding kepentingan populasi lainnya. Tindakan adaptasi apapun yang dilakukan harus berorientasi pada pemikiran untuk kemanfaatan yang sebesar mungkin untuk kepentingan eksistensi manusia.

Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Ekologi Pemerintahan Pengaruh Ideologi terhadap Ekologi Pemerintahan Secara etimologi, istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata Ideas dan logos. Yang berarti ilmu atau ajaran tentang ide, gagasan, atau cita – cita tertentu, di mana sifatnya tetap dan sekaligus merupakan dasar, pandangan atau paham. Untuk memperkuat ketahanan ideologi perlu langkah pembinaan sebagai berikut : Pengamalan Pancasila secara obyektif dan subyektif. Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu direlevansikan dan diaktualisasikan agar mampu membimbimbing dan mengarahkan masyarakat, Bangsa dan Negara.

Bhineka Tunggal Ika dan Wawasan Nusantara terus dikembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat yang majemuk sebagai upaya untuk menjaga persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Contoh para pemimpin, penyelenggara Negara dan pemimpin tokoh masyarakat merupakan hal yang sangat mendasar. Pembangunan seimbang antara fisik, material, dan spiritual untuk menghindari tumbuhnya matrealisme dan sekularisme. Pendidikan moral Pancasila ditanamkan pada anak didik dengan cara mengintegrasikan ke dalam pelajaran lain.

Pengaruh Politik terhadap Ekologi Pemerintahan Membahas politik tidak lepas dari pemerintahan. Lebih khusus lagi dalam pemerintahan Indonesia. Kita ketahui bahwa sistem politik yang dianut suatu Negara mau tidak mau pasti akan berpengaruh ke dalam lingkungan pemerintahan Negara tersebut, begitu pula di Indonesia. Sistem multi partai yang dianut Negara kita pasti akan sangat berpengaruh terhadap pengambilan – pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Bagaimana tidak, parlemen diduduki oleh orang – orang yang berasal dari partai politik. Maka tidak heran jika kebijakan yang dikeluarkan akan selalu ada perbedaan – perbedaan didalamnya.

Pengaruh Ekonomi terhadap Ekologi Pemerintahan Bidang yang mengalami perbenturan paling keras dengan urusan lingkungan adalah ekonomi, sebagian besar terminologi ekonomi mulai dari yang Marxis sampai yang monetarian terbukti gagal mempertemukan keperdulian lingkungan dengan kenyataan praktik berekonomi di dunia nyata. Dalam peningkatan ekonomi, nilai ekologi diabaikan. Padahal nilai ekologi lebih penting daripada perkembangan nilai ekonomi. Sehingga tidak mengherankan terganggunya keseimbangan ekosistem, langsung maupun tidak langsung seperti meningkatnya suhu udara di perkotaan, pencemaran udara, menurunnya air tanah dan permukaan tanah, banjir dan masih banyak lagi dampak – dampak yang di timbulkan akibat pengrusakan lingkungan demi mengembangkan ekonomi.

Dalam permasalahan ini, pemerintah sudah seharusnya berfikir langkah apa yang harus diambil, kebijakan – kebijakan yang diambil tidak hanya sekedar kebijakan semata, tapi membutuhkan realisasi yang berdampak positif bagi ekologi maupun perkembangan perekonomian.

Pengaruh Sosial Budaya terhadap Ekologi Pemerintahan Sosial budaya juga sangat berpengaruh terhadap kondisi ekologi pemerintahan. Misalnya, di Indonesia, sosial budaya yang multikulural akibat dari kondisi geografis yang terpisah – pisah berbentuk kepulauan sangat berpengaruh pada bentuk Negaranya, yakni Negara kesatuan.

Pengaruh Pertahanan dan Keamanan terhadap Ekologi Pemerintahan Masalah pertahanan keamanan tidak bisa begitu saja diabaikan. Suatu Negara yang kondisi pertahanan negaranya tidak kuat, maka akan dengan mudah di kacaukan oleh Negara lain yang memiliki kepentingan. Dengan begitu, sistem pemerintahan pun akan goyah, yang akan mengakibatkan ketidakstabilan semua sektor. Contohnya saja, Negara Indonesia tercinta ini, jelas sekali bahwa sistem pertahanan di Negara kita masih lemah. Kasus klaim mengklaim wilayah misalnya antara Indonesia dengan Malaysia. Dari segi keamanan, teroris dengan mudah memasuki wilayah NKRI.

Daftar Pustaka Inu Kencana Syafiie. 1998. Ekologi Pemerintahan. Jakarta: PT Perca.

TERIMAKASIH SALAM SUKSES SELALU