PPt. 4.1 INTEGRASI GENDER DALAM SISTIM PERENCANAAN DI DAERAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA
Advertisements

RENCANA KERJA PEMERINTAH
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
RENCANA KERJA MADRASAH (RKM)
Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah
HOTEL GRAND ANGKASA MEDAN JUMAT, 5 JULI 2013
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
Perencanaan Pembangunan
TAHAPAN & MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan Keuangan Daerah
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
MEMBACA DAN ANALISIS APBD
EDS/M-RKS/M-RKTS/M-RKAS/M
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
EUIS DEWI KARTINI, A. MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD
Pertemuan 2: ANATOMI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
-dalam forum- -disampaikan oleh- Konsolidasi Perencanaan Program KKBPK TA Provinsi Bengkulu -Hotel Madelin Bengkulu, 15 September 2016-
SOSIALISASI IMPLEMENTASI e-NEWBUDGETING di PEMPROV JATIM
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Universitas Negeri Semarang
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Perencanaan dan Penganggaran Daerah
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Kaitan Perencanaan dan Penganggaran
OVERVIEW MATERI WORKSHOP FASILITATOR MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH (MBM) MA KABUPATEN/KOTA ANGKATAN II TAHUN 2016.
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
Pertemuan ke-3 Penyusunan dan Penetapan APBN
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA
PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER
Integrasi gender dalam sistim PERENCANAAN di DAERAH
PPT 4.3 MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
PADA BINTEK LPM DESA CANGGU BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH (RPS).
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
PARADIGMA BARU PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
LANDASAN HUKUM. REFORMASI KEUANGAN NEGARA: PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA LOMBOK BARAT 08 DESEMBER 2018.
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
PERENCANAAN – ANGGARAN HUBUNGAN ANTARA KUA-PPAS, RKA DAN DPA OLEH : ACHMAD ZAKI NIM : P2C
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Transcript presentasi:

PPt. 4.1 INTEGRASI GENDER DALAM SISTIM PERENCANAAN DI DAERAH Jun-18 PPt. 4.1 INTEGRASI GENDER DALAM SISTIM PERENCANAAN DI DAERAH Tujuan pembelajaran: Kompetensi dasar Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu menganalisa dan mengintegrasikan gender dalam sistim perencanaandi daerah 2. Indikator Keberhasilan Setelah mengikuti sesi pembelajan ini peserta diharapakan mampu: Memahami proses dan mekanisme penyusunan dokumen perencanaan di daerah; Menerapkan MBK dalam perencanaan; MengIntegrasikan gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah  

PPt 4.1.1, Sesi: sistim perencanaan dan penganggaran di daerah Tujuan yang diharapakan sesi ini peserta mampu: Menjelaskan sistem dan Dokumen-dokumen kunci perencanaan dan penganggaran; 2. Menjelaskan pendekatan, tujuan dan jenis-jenis perencanaan pembangunan

Perencanaan Program & Penganggaran PPt 4.1.2. Perencanaan Program & Penganggaran Pedoman Pedoman RENSTRA KL RENJA KL RKA - KL RINCIAN APBN Pemerintah Pusat Pedoman diacu Pedoman dijabarkan RPJP NASIONAL RPJM NASIONAL Pedoman RKP RAPBN APBN diacu diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANGDA Pedoman Pedoman RPJP DAERAH Pedoman RPJM DAERAH dijabarkan RKPD RAPBD APBD KUA Pemerintah Daerah Pedoman PPAS Pedoman RENSTRA SKPD RENJA SKPD Pedoman RKA – SKPD PENJABARAN APBD PERENCANAAN PROGRAM PENGANGGARAN Sumber; UU 25/2004 & UU 17/2003 3

PPt 4.1.3. Latihan: PERENCANAAN PENGANGGARAN PUSAT DAERAH

PPt 4.2

PENGERTIAN PERENCANAAN PPt 4.2.1. PENGERTIAN PERENCANAAN (UU No 25 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional) Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

TUJUAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PPt 4.2.2 TUJUAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

JENIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN PPt 4.2.3 JENIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan strategis terdiri dari Perencanaan Jangka panjang (RPJP) dan Perencanaan Jangka Menengah (RPJM) serta Rencana Strategis (Renstra) KL dan SKPD yang disusun setiap 5 (lima) tahun. Perencanaan operasional terdiri dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (Renja ) KL dan SKPD yang disusun setiap tahun.

TERIMA KASIH & SELAMAT BEKERJA