SOSIALISASI DAN PELATIHAN e-PUPNS 2015

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
Advertisements

manajemen KEPEGAWAIAN biro kepegawaian sekretariat jenderal
BANYAK BENER PUSING AH BAGAIMANA YA ??????? JADI BINGUNG AH.
Pemerintah Kota Surabaya Badan Kepegawaian dan Diklat
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
E-PUPNAS 2015 SMP NEGERI 2 PADANG
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik (e-PUPNS)
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KEBIJAKAN PENDATAAN ULANG PNS
Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015
APLIKASI SENTRAL OPERASIONAL KANTOR MAYA
PERSYARATAN USULAN KARPEG
SISTEM PENDATAAN ULANG PNS ELEKTRONIK 2015
PENJELASAN KENAIKAN PANGKAT
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KABID. PENGEMBANGAN PEGAWAI
DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN no.19 Tahun 2015 Tentang PUPNS Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian.
Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (e-PUPNS)
Mohon dikonfirmasi kembali dengan SKPD terkait
PEDOMAN PELAKSANAAN PUPNS SECARA ELEKTRONIK 2015
SISTEM PENDATAAN ULANG PNS ELEKTRONIK 2015
RAPAT TEKNIS KEPEGAWAIAN
KARTU PEGAWAI ( KARPEG )
BIDANG KESRA DAN PENSIUN jakgov.jakarta.go.id/pensiun
SISTEM PENDATAAN ULANG PNS ELEKTRONIK 2015
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SISTEM PENDATAAN ULANG PNS ELEKTRONIK 2015
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PADA SUBBAG TATA USAHA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ROKAN HULU.
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
RAPAT TEKNIS PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN DAN EVALUASI IMPLEMENTASI SIMPEG Selasa, 01 Desember 2015.
PENGOLAHAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN ELEKTRONIK BKD PROVINSI JAWA TENGAH
DADANG PRIYONO Sub Bidang Kesejahteraan dan Data Pegawai BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BKPPD KABUPATEN CIREBON.
Bidang Kesra dan Pensiun BKD Provinsi DKI Jakarta
Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta, 21 Agustus 2015
EVALUASI PELAKSANAAN e-PUPNS 2015 DI KABUPATEN JOMBANG
Implementasi e-PUPNS di Kabupaten Sleman
Aula BKD Kab.Cilacap, Desember 2010
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
2015 SOSIALISASI DAN PELATIHAN ePUPNS
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI PENSIUN TERPADU
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU (GURU)
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Penerapan Perka No. 25 dan 26 Tahun 2013
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
S I M P E G SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT KOORDINASI
SSCN 2018 Badan Kepegawaian Negara Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian.
MATERI SOSIALISASI KLIM OTOMATIS
PENDAFTARAN CPNS TAHUN Pendaftaran
SOSIALISASI DAN PELATIHAN ePUPNS 2015
SSCN 2018 KEPALA BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN KANREG IX BKN JAYAPURA
Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2017 tentang
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
PENGHARGAAN SLKS DAN MASA KERJA
Ruang Sidang Kepegawaian Universitas Sebelas Maret,
SIAp JABAR SISTEM INFORMASI APARATUR JAWA BARAT
Validasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU (GURU). Kenaikan Pangkat DASAR yang LAMA : Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat.
STANDARD DOKUMEN KEPEGAWAIAN CPNS 2019
IMPLEMENTASI APLIKASI “SEMAR” DALAM PROSES KENAIKAN PANGKAT PADA WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA Bidang Mutasi dan.
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
Transcript presentasi:

SOSIALISASI DAN PELATIHAN e-PUPNS 2015

LATAR BELAKANG Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Kepala BKN No. 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015 secara Elektronik Surat Edaran Kepala BKN No. K.26-30/V77-4/99 Tgl. 27 Juli 2015

TUJUAN PUPNS Untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara Memperbaiki database nasional PNS.

Prosedur ePUPNS Masuk ke portal PUPNS Alamat akses website http://pupns.bkn.go.id Pendaftaran PUPNS melakukan registrasi sebagai otentifikasi PNS yang bersangkutan Pengisian formulir e PUPNS Verifikasi data

Tahapan Implementasi Pelaksanaan PUPNS 2015 Dilaksanakan setelah admin PUPNS selesai melakukan setting Dibentuk petugas HDS (BKD, Kanreg, BKN Pusat) yang akan menyelesaikan dan menjawab permasalahan melalui Help Desk System (HDS) Dibentuk Tim Verifikator di BKD, Kanreg, BKN Pusat

Berkas yang dikumpulkan untuk pendataan e-PUPNS : Foto Copy SK CPNS Foto Copy SK PNS Foto Copy KTP Pegawai Foto Copy NPWP Foto Copy Pangkat Foto Copy SK Jabatan ( Struktural atau Fungsional ) Foto Copy KARPEG Foto KARIS/KARSU Foto Copy Ijazah & Transkrip Foto SK Tugas Belajar Foto Copy KK ( Yang sudah berkeluarga ) Foto Copy Buku Nikah Foto Copy AKTE Lahir (seluruh anggota keluarga pegawai)

TAHAP VERIFIKASI LEVEL I ( SATU ) DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA LEVEL II ( DUA ) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA LEVEL III ( TIGA ) BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL

BERKAS YANG HARUS DIKIRIM RANGKAP 3 DIBUAT DALAM SATU MAP WARNA BEBAS 1 UNTUK KE DINAS 1 UNTUK KE BKD 1 UNTUK KE BKN

http://pupns.bkn.go.id WEB UNTUK LATIHAN https://pupns-training.bkn.go.id