Local Autonomy Kelompok 6.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
Advertisements

Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
Drs. Cyrus Ramot Marpaung
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Otonomi Daerah.
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
APBN dan SISTEM PENGANGGARAN NEGARA
BAB 7 Otonomi Daerah.
PENGERTIAN Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Tentang Keuangan Negara
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
KEUANGAN DAERAH 13/04/2017.
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
DANA PERIMBANGAN DANA ALOKASI DANA ALOKASI UMUM/DAU KHUSUS/DAK
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SOSIAL PASCASARJANA UNIVERSITAS MERDEKA MALANG 2017 PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA MENUJU INDONESIA YANG MAJU DAN SEJAHTRA (Studi.
Alur Paparan Pendahuluan Kategori dan Mekanisme Penilaian
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Pengertian Anggaran; Rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode pada masa yang akan datang . Suatu pernyataan tentang perkiraan.
Administrasi Pemerintahan di Daerah Hukum tentang Organisasi Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Semester 4
Otonomi Daerah (Dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Wilayah)
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPR
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
TIPE DAN ASAS PEMERINTAHAN LOKAL
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DAERAH OLEH : DEDY ARFIYANTO , SE.MM
INFORMASI TEKNIS SEKRETARIS DITJEN BELMAWA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DISAMPAIKAN DALAM RAPAT KOORDINASI NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL.
MENGKAJI KEBERHASILAN
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
OTONOMI DAERAH.
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Hubungan Keuangan Pemerintah & Daerah
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
Oleh: ANUGRAH ROMADHON
Tentang Keuangan Negara
Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN GOOD GOVERMENT
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
PENYUSUNAN dan PENETAPAN APBD
Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Otonomi Daerah studi kasus provinsi riau
OTONOMI DAERAH Desi Harsanti Pinuji.
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
BAB 2 PERMASALAHAN EKONOMI ERLINA AYU INDRIANI TATANIAGA 5A
Selvia Nurindah Sari JP081280
KELOMPOK 3: OTONOMI DAERAH.
DR.Suharto,SH.,M.Hum.
ISU DAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
APBN, apbd, fungsi, tujuannya, serta tingkat inflasi
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
Pengelolaan Hibah Daerah
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

Local Autonomy Kelompok 6

Otonomi Daerah Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti auto, dan nomous. Auto berarti sendiri, dan nomous berarti hukum atau peraturan. jadi, pengertian otonomi daerah adalah aturan yang mengatur daerahnya sendiri.

Hakikat Otonomi Daerah Kewajiban

Tujuan Otonomi Daerah X √ Terjadi Pemusatan Daerah Hanya Pemerintah Pusat Menjadikan Daerah Lebih Baik √

Prinsip Otonomi Daerah Prinsip otonomi seluas-luasnya Prinsip otonomi nyata Prinsip otonomi yang bertanggung jawab

Desentralisasi Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang pada level bawah pada suatu suatu organisasi

Bentuk Desentralisasi Dekonsentrasi Delegasi Devolusi Privatilisasi

Result of Local Autonomy Positif Negatif

Nonton video dulu yuk

QnA

Latihan Liputan 6, Jakarta. Sejak diberlakukannya pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, banyak terjadi permasalahan. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan, sedikitnya 1.000 pilkada secara langsung yang digelar terjadi berbagai macam distorsi yang tidak diharapkan terjadi, walaupun ada sisi positif seperti munculnya kepala daerah yang inovatif dan dekat dengan rakyat. "Buah dari desentralisasi termasuk pilkada secara langsung membuat pelaku politik tidak siap. Begitu pula masyarakat pemilih yang kurang siap serta penyelenggara (KPU) yang perlu dikuatkan kapasitasnya," ungkap Djohermansyah di Jakarta seperti dikutip laman setkab.go.id, Sabtu (197/2014). Dia juga mengaku prihatin dengan kepala daerah yang dipilih secara langsung yang ternyata banyak terjerat kasus korupsi. "Total 327 kepala daerah dari 524 orang terkena proses hukum, 86 persen di antaranya kasus korupsi," paparnya. Menurut Djohermansyah, banyaknya kasus korupsi yang dihadapi para kepala daerah itu karena politik biaya tinggi. "Biaya bayar kampanye mahal. Kerumitan itu membuat terjadi korupsi," paparnya. Djohermansyah juga menyoroti banyaknya pecah kongsi di antara pasangan kepada daerah terpilih dengan wakil kepala daerah. Berdasarkan catatan Kemendagri, 94 persen kepala daerah dan wakil kepala daerah pecah kongsi. "Wakil dan kepala nggak harmonis, pecah," katanya. Selain itu, menurut Djohermansyah, pilkada langsung juga menumbuhkan terjadinya politik dinasti. Berdasarkan catatan Kemendagri, 11 persen pemerintahan di daerah merupakan politik dinasti, termasuk jika dilihat dari hasil pemilihan legislatif April lalu. "Banyak keluarga kepala daerah memenangkan kursi DPR," jelasnya.

Latihan Liputan 6, Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan Dana Alokasi Umum "Saya kira Dana Alokasi Umum ini kan hanya ditunda pembayarannya. Dan ini saya kira tidak akan mengganggu perencanaan. Khusus untuk gaji saya kira tidak terganggu. Gaji tetap teralokasi," ucap Tjahjo usai rapat persiapan SEA Games 2016 di Menko Pembangungan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu (31/8/2016). "Pemerintah daerah dan DPRD saya kira akan arif untuk merevisi kembali guna menunda kembali beberapa proyek rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). Saya kira ini harus realistis," ucap Tjahjo. "Kemarin sudah saya kumpulkan semua ketua DPRD se-Indonesia dan sepakat. Yang penting skala prioritas infrastruktur, kesejahteraan rakyat, dan hal-hal yang berkaitan gaji pegawai tidak. Hanya pengurangan rapat-rapat, itu saja," imbuh Tjahjo. Sebelumnya Menteri Keuangan Alasan penundaan tersebut penentuannya didasarkan pada perkiraan kapasitan fiskal, kebutuhan belanja dan posisi saldo kas di daerah pada akhir 2016 yang dikategorikan sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi dan sedang. Penundaan penyaluran sebagian DAU dilakukan untuk bulan September, Oktober, November, dan Desember 2016. (Linus Sandi Satya)

Latihan TEMPO.CO, Bandung - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, menargetkan kajian pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke wilayah baru di luar Pulau Jawa selesai tahun ini. Kepada Antara di Badung, Bali, Bambang mengatakan ada beberapa kota kandidat yang berpotensi menjadi ibu kota baru. Dia mengakui salah satu kandidat ibu kota baru adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. "Pokoknya harus di luar Jawa (untuk kandidat lain). Sudah, nanti malah munculin spekulasi lagi," ucapnya setelah menghadiri Regional Workshop on Country Safeguard System bersama Asian Development Bank (ADB) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Senin, 10 April 2017. "Tahun ini jelas," ujarnya ketika disinggung target waktu penyelesaian kajian pemindahan ibu kota. Bambang menuturkan tim dari Bappenas sedang menganalisis kriteria wilayah, kemudian kesiapan dan ketersediaan lahan serta sumber pendanaan untuk pembangunan ibu kota baru tersebut. "Kita berikan update (perkembangan) kepada Presiden Joko Widodo secara teratur," ucapnya. Terkait dengan munculnya nama Palangkaraya sebagai kandidat ibu kota baru, kata Bambang, itu juga pernah digagas Presiden Indonesia pertama Sukarno. "Ya, itu memang salah satu kandidat karena pernah diucapkan Presiden Sukarno," ujar mantan Menteri Keuangan tersebut. Bung Karno, menurut beberapa literatur, pernah mewacanakan agar ibu kota berpindah ke Palangkaraya, tepatnya pada dekade 1950-an. Proklamator kemerdekaan tersebut bahkan pernah mengunjungi kota yang terletak di tengah Indonesia itu untuk meninjau perkembangannya. Dalam kesempatan sebelumnya, Bambang menuturkan rencana pemindahan ibu kota muncul kembali karena adanya kebutuhan pembentukan pusat ekonomi baru. Menurut dia, Pulau Jawa terlalu mendominasi kegiatan perekonomian Indonesia. Itu pun aktivitas perekonomiannya lebih banyak terkonsentrasi di Jabodetabek.

Question Sebagai warga negara bagaimana cara menyikapi kasus korupsi tersebut? Berikanlah alasan logis bahwa Dana Alokasi Umum harus adil dan tidak merugikan pihak lainnya! Setujukah anda apabila ibukota dipindahkan? Dan berikan alasannya!