Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.

GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
KEBIJAKAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN Badan Kepegawaian Negara
Prof. Dr. H. Nur Syam, MSi Guru Besar Sosiologi IAIN Sunan Ampel
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
E- Government: Menuju Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi Indonesia
TUGAS KWN Nama: Nuraini Kelas : PSIK 2A/ S1 Keperawatan Nim : tugas : sinopsis film wakil rakyat.
Pendidikan Pancasila.
KORUPSI & DAMPAKNYA Bahan – 8 etika administrasi
SISTEMATIKA DOKUMEN RKP-Des
RAVIK KARSIDI (2010 ). PENGERTIAN KELOMPOK 1. ATAS DASAR KESAMAAN, BERINTERAKSI MELALUI POLA/STRUKTUR TERTENTU U/. MENCAPAI TUJUAN BERSAMA, DLM KURUN.
Etika Bisnis.
PERSPEKTIF DAN RUANG LINGKUP ISBD
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL (Polstranas)
PERINGATAN 5 TAHUN PELAKSANAAN
LANDASAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA
2 PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS
ISSUE, MASALAH DAN DILEMA ETIS DALAM PEKERJAAN SOSIAL
SUPRANAWA YUSUF, S.H., M.P.A. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN.
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN
Doris Febriyanti, M.Si KORUPSI & DAMPAKNYA Doris Febriyanti, M.Si
ANATOMI DAN ELEMEN POKOK BIROKRASI ABDUL HAKIM ENDAH SETYOWATI
Anatomi dan Elemen Pokok Birokrasi
VISI DAN MISI KORPRI Oleh : Tjahjanulin Domai.
Mengapa Perlu ????? PENGEMBANGAN S D M/A
2 PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS
Penataan Kewenangan dan Kelembagaan di awal reformasi
ETIKA KERJA KARYAWAN purwati
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
BIROKRASI DEMOKRASI Pertemuan 1 3 September 2009.
BUDAYA ORGANISASI PERTEMUAN 13.
ETIKA BISNIS “Prinsip dalam Bisnis dan Lingkungan”
ETIKA PELAYANAN PUBLIK
ETIKA; ETIKA ORGANISASI PEMERINTAHAN
ETIKA.
bhn 8 etika administrasi 2016
Problem Solving.
OLEH PROF.DR. SJAMSIAR SJAMSUDDIN
Dosen Magister Teknik Sipil UMS
ETIKA PROFESI.
Apa dan Mengapa Demokrasi?
Penataan Kewenangan dan Kelembagaan di awal reformasi
ANATOMI TUBUH BIROKRASI
Perekonomian Indonesia Membangun Indonesia Emas
Konsep Negara Hukum Demokratis (demokratischer Rechtstaat)
UJIAN KOMPETENSI DASAR 3
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH CLEAN AND GOOD GOVERNANCE Di Indonesia terminologi ini dipadankan dengan tata kelola pememrintahan yang baik,
SINERGITAS PERENCANAAN
Otonomi Daerah dan Good Governace
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL (Polstranas)
KULTUR DAN ETIKA BIROKRASI DI INDONESIA
TUGAS INDIVIDU Problematika Reformasi Birokrasi (Anshar/eko Warsono)
RELEVANSI ETIKA.
DRA. H. FATMAWATY HARAHAP, MAP
GLOBALISASI.
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DASAR HUKUM VISI & MISI KEUNGGULAN PROBLEMATIKA PENYUSUN.
BAB 1 PENGANTAR ISBD IIS DEWI LESTARI, M.Pd.
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
STANDAR ETIKA PUBLIK Oleh BERE ALI.
Judul Bab: PENGANTAR PERILAKU ORGANISASI
KELOMPOK 4 : 1. AIDA 2. MARGARETHA 3. RIRIN ENDANG S 4. NELLA RETTA R.S. 5. EKA PURNAMA SARI.
KORPRI Tjahjanulin.
PUSKESMAS REJOSARI MEMILIKI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 MOTO VISI TATA NILAI MISI.