TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

Perancangan Peraturan Negara
TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
TEKNIK PERSIDANGAN Oleh: Alfian Arif Bintara Dipresentasikan dalam:
Oleh: Dedy Try Yuliando Oleh: Dedy Try Yuliando
Nama: A R S A M TTL: Bonto-Bonto, 24 September 1991 Alamat: BTN Wesabbe Blok A No. 28 Studi : S1 Keperawatan STIKES NHM Notel : Organisasi.
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PROSES PEMBENTUKAN RANCANGAN PERPU, PP, PERPRES & PERDA
1. TAHUN 2007 MASIH TERDAPAT 3 DAERAH DI PROVINSI JAMBI YG BELUM MENYERAHKAN RAPERDA KE KANWIL TERMASUK KOTA JAMBI.
BAB II Proses Pembentukan Undang-Undang
NoNama Peserta RapatJabatanKeterangan Karimatul Ummah, SH., M.Hum M. Abdul Kholiq, SH., M.Hum Dr. M.Syamsudin, SH., MH Yuli Wasitohadi Widiyanto,
PROSES PEMBENTUKAN UU YANG BERASAL DARI RUU USULAN DPR & DPD
Proses Dan Prosedur Penyusunan Dan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh : Drs. Agun Gunandjar Sudarsa Bc.Ip,.MSi Anggota Komisi II DPR-RI.
SMART MEETING : Seni Memuluskan Pencapaian Tujuan Organisasi (LK)
POKOK-POKOK PIKIRAN RANCANGAN PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD BADAN LEGISLASI 2010.
PENYUSUNAN RUU TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
PETUNJUK PELAKSANAAN SUB DIREKTORAT KELEMBAGAAN
DASAR-DASAR MANAJEMEN RS
Materi Ke-11: PROGRAM LEGISLASI DPR-DPD
PROSES PEMBENTUKAN UU YANG BERASAL DARI RUU USULAN PRESIDEN
Pengajuan Mekanisme FORMA Musyawarah Mahasiswa Kamis, 24 April 2014 Aula Student Center FE UI.
Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan
TEHNIK BERSIDANG BY : Nursyamsu
Oleh : Ermawati (Pimpinan MPM REMA UPI 2013)
LDKS 2010 SMKN 1 PLERED PURWAKARTA
DASAR PEMIKIRAN Setiap permusyawaratan dalam sebuah organisasi formal pasti membutuhkan persidangan-persidangan. Hal ini dilakukan secara fokus dan berimbang.
Sidang Lembaga Kemahasiswaan: Perspektif Teoritik
Materi Ke-5: Proses Pengesahan RUU di DPR
Ertemuan 10 Komunikasi Lisan.
Oleh : TAUFIQ ARRAHMAN, S.Pd.
Impeachment atau Pemakzulan
MWA UI 2014.
MPR, DPR dan DPRD Fitra Arsil.
HUKUM TATA NEGARA
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 111 TAHUN 2014   TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Tata Cara Bersidang Permusyawaratan dalam MUBES, KONGRES, RAKER membutuhkan persidangan-persidangan. Hal ini dilakukan secara fokus dan berimbang untuk.
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
PENGUATAN MANAJEMEN PERSIDANGAN DPRD
PERUNDANG –UNDANGAN NASIONAL
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2 TAHUN 2015
BADAN LEGISLASI DPR RI 19 APRIL 2016
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Administrasi Negara Semester IV Ilmu Administrasi Negara 2016
PENGANTAR DISKUSI REGULASI PROSEDUR ETIK
Presiden dan DPR.
Pengaturan impeachment di berbagai negara
Seminar Skripsi Oleh: Ahluddin Saiful Ahmad E1A005335
Ertemuan 10 Komunikasi Lisan.
PERATURAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN KERJASAMA
Fungsi, Wewenang, dan Hak
VISI MISI & PROGRAM KERJA
Ertemuan 10 Komunikasi Lisan.
HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
PERUBAHAN TATA TERTIB Senat Akademik Fakultas FKM UI 2015
PROGRAM KERJA CALON KETUA UMUM DPM UNDIKNAS
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
Nugroho Ibnu Purwandityo
LEGAL DRAFTING PERDA Kuliah Tamu Peminatan Promosi Kesehatan dan AKK
Tolak ukur ketercapaian materi:
MEKANISME PEMBENTUKAN PERDA (EXECUTIVE)
TEKNIK PERSIDANGAN Pengantar Musyawarah Anggota
Hukum Acara Peradilan Konstitusi
Hukum tata laksana UNIVERSITAS BRAWIJAYA rektorat lantai 2
PEMBUATAN PERATURAN DAERAH
STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019
TUGAS, FUNGSI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERDA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 80 TAHUN 2015 DAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS.
TATA CARA PENANGANAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHATIDAK SEHAT PERATURAN KOMISI NO 1 TAHUN 2010 PERATURAN KOMISI NO 1 TAHUN 2010 PERATURAN KOMISI.