PENGANGGARAN PUBLIK : ANGGARAN TRADISIONAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
Advertisements

JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
APBN dan SISTEM PENGANGGARAN NEGARA
Pendekatan Penyusunan Anggaran
ANGGARAN.
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBIAYAAN MODAL
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Agustus 2007.
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Oktober 2007.
PERENCANAAN.
ASPEK FINANSIAL Tujuan menganalisis aspek keuangan adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan, dengan.
PENGANGGARAN.
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN DALAM LINGKUNGAN PEMANUFAKTURAN MAJU
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
Latar Belakang Perkembangan Sistem Penganggaran Publik
Penyusunan APBN Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan yang ditujukan kepada pimpinan departemen/ketua lembaga negara  penyusunan DUP (daftar usulan pembangunan)
Pusat Pusat Tanggung Tanggung Jawab Pendapatan dan Beban Jawab Pendapatan dan Beban KELOMPOK 6: TAUFIANI ISTI IDAYANTI( ) NABILAH MAULIDIYAH( )
Analisis Investasi Publik
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
SIKLUS APBN dan APBD.
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
Penganggaran Sektor Publik
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
sistem pengukuran dan indikator kinerja kebijakan publik
JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PENGANGGARAN.
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
JENIS-JENIS SISTEM EKONOMI DI DUNIA
Sistem Ekonomi.
Universitas Negeri Semarang
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
SISTEM EKONOMI Pertemuan 4.
Bab 1 Perencanaan dan Penganggaran Perusahaan
RENCANA BISNIS Investasi yang dilakukan merupkan usaha menanamkan faktor produksi langka dalam usaha atau proyek tertentu. Tujuan investasi  memperoleh.
KEUANGAN PUBLIK & KEBIJAKAN FISKAL
APBN dan Pembangunan di Indonesia
F. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah
PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI MANAJEMEN MATERI-1 KONSEP-KONSEP DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN
ENDRI SANOPAKA, S.Sos STISIPOL RAJA HAJI
ANGGARAN NEGARA.
ANGGARAN.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK (Pengertian anggaran)
AKUNTANSI MANAJEMEN MATERI-1 KONSEP-KONSEP DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN
RUANG LINGKUP LAPORAN KEUANGAN oleh : Endah Utami
Latar Belakang Perkembangan Sistem Penganggaran Publik
Kelompok 3 Aini Musfiroh
KAS (CASH) Kas: adalah alat pembayaran yang sah, memiliki 2 kriteria, yaitu: Tersedia; berarti kas harus ada dan dimiliki serta dapat digunakan sehari-hari.
Jenis – jenis anggaran sektor publik
PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN
Laporan realisasi anggaran
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
TIPE ORGANISASI PROFIT MOTIF NON PROFIT MOTIF..
AKUNTANSI MANAJEMEN MATERI-1 KONSEP-KONSEP DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN
PENGANGGARAN.
Pengertian Budget dan Budgeting
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Penganggaran KESEHATAN
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
Anggaran Sektor Publik Pertemuan 6 KELOMPOK 6 : Ni Made Mia Damayanti Ni Putu Santa Oktaviani
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
Penganggaran KESEHATAN
Penganggaran KESEHATAN
Transcript presentasi:

PENGANGGARAN PUBLIK : ANGGARAN TRADISIONAL ENDRI SANOPAKA, S.Sos

PENDAHULUAN

Pendahuluan Sistem anggaran traditional mencurahkan perhatiannya pada pengembangan sistem pengawasan atas pengeluaran dan penerimaan. Klasifikasi anggaran tercipta berdasarkan jenis-jenis pengeluaran dan penerimaan. Klasifikasi yang terperinci berdasarkan jenis-jenis pengeluaran merupakan mekanisme pengawasan yang paling pokok. Daftar perincian jenis-jenis pengeluaran dan pemasukan diperlukan untuk melaksanakan suatu satuan administrasi. Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini.

Ciri-Ciri Anggaran Tradisional Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu: cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism dan; struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item. cenderung sentralistis; bersifat spesifikasi; tahunan; dan menggunakan prinsip anggaran bruto.

Struktur anggaran tradisional dengan ciri-ciri tersebut : tidak mampu mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan, dan bahkan anggaran tradisional tersebut gagal dalam memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan. Oleh karena tidak tersedianya berbagai informasi tersebut, maka satu-satunya tolok ukur yang dapat digunakan untuk tujuan pengawasan hanyalah tingkat kepatuhan penggunaan anggaran.

Klasifikasi Anggaran Klasifikasi anggaran diberbagai negara diklasifikasikan menurut jenis-jenis pengeluaran biasanya dialokasikan untuk gaji, tujangan, pensiun, perjalanan dinas, pengangkutan barang, sewa, komunikasi, gas, air, listrik, cetak-mencetak, reproduksi, bahan-bahan, perlengakapan, tanah, bangunan, peralatan, investasi, pinjaman, sumbangan, subsidi, asusransi, bunga, dividen dan refund. Klasifikasi seperti ini mencerminkan struktur anggaran yang mengarah pada masukan (inputs) atau apa-apa yang akan dibeli, dan tidak menyajikan informasi tentang apa-apa yang dilaksanakan pemerintah dan tentang apa yang akan dicapai atas uang yang akan dibelanjakan.

Lanjutan …………… United State uniform clasification by objects Personnel services and benefits Personnel compensation Personnel benefits Benfeits for former personnel Contractual services and supplies Travel and Transportation of persons Transportation of things Rent, Communication, and Utilities Printing and Reproduction Other services Supplies and Materials Acquisition of capital assets Equipment Lands and structures Investments and Loans Grants, and fixed charges Grants, Subsidies, and Contributions Insurance claims and indemnities Interest and dividens Refund (United Nations, 1965 : 9)

Masalah utama anggaran tradisional adalah terkait dengan : tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money. Konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas seringkali tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money ini, seringkali pada akhir tahun anggaran terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya kemudian dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan.

Dilihat dari berbagai sudut pandang, metode penganggaran tradisional memiliki beberapa kelemahan, antara lain (Mardiasmo, 2002): Hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya, atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai. Sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan, dan persaingan antar departemen.

Lanjutan …………………. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi. Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal dan hal tersebut dapat mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan (korupsi dan kolusi). Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya adalah munculnya budget padding atau budgetary slack. Persetujuan anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan ’manipulasi anggaran.’ Aliran informasi (sistem informasi finansial) yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan.

Beberapa kelemahan anggaran tradisional di atas sebenarnya lebih banyak merupakan kelemahan pelaksanaan anggaran, bukan bentuk anggaran tradisional.

KESIMPULAN Traditional budget didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat line-item dan incrementalism, yaitu proses penyusunan anggaran yang hanya mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, konsekuensinya tidak ada perubahan mendasar atas anggaran baru. Hal ini seringkali bertentangan dengan kebutuhan riil dan kepentingan masyarakat. Dengan basis seperti ini, APBD masih terlalu berat menahan arahan, batasan, serta orientasi subordinasi kepentingan pemerintah atasan. Hal tersebut menunjukkan terlalu dominannya peranan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Besarnya dominasi ini seringkali mematikan inisiatif dan prakarsa Pemerintah Daerah, sehingga memunculkan fenomena pemenuhan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.