100 HARI KEPEMIMPINAN JOKOWI-JK

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI -Bab I . Profil Jokowi - Peta Politik - Fenomena Politik - Permasalahan - Solusi iii. Kesimpulan

KATA PENGANTAR Alhamdulilah, dan puji syukur penulis ucapkan pada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayahnya hingga tugas ini bisa di selesaikan dengan baik, tugas kepemimpinan yang menjadikan pijakan bagaimana mengembangkan kepemimpinan yang efektif, fenomena kepemimpinan harus di pahami melalui teoris yang di hasilkan dari berbagai studi empiris sehingga hasilnya bisa di pertanggung-jawabkan.

LATAR BELAKANG Kepemimpinan yang efektif sangat dipengaruhi oleh kepribadian pemimpin. Setiap pemimpin perlu memiliki aspek-aspek kepribadian yang dapat menunjang usahanya dalam mewujudkan hubungan manusia yang efektif dengan anggota organisasinya. Kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh banyak hal, yang salah satunya adalah kepemimpinan yang berjalan dalam organisasi tersebut. Pemimpin yang sukses adalah apabila pemimpin tersebut mampu menjadi pencipta dan pendorong bagi bawahannya dengan menciptakan suasana dan budaya kerja yang dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan kinerja karyawannya. Pemimpin tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh positif bagi karyawannya untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diarahkan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.

Gaya kepemimpinan diartikan sebagai perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku organisasinya (Nawawi, 2003:113).

Gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi (Malayu, 2000:167). Motivasi merupakan sebab, alasan dasar, pikiran dasar, gambaran dorongan seseorang untuk berbuat atau ide pokok yang berpengaruh besar sekali terhadap segenap tingkah laku manusia (Kartono, 1994:17

PROFIL PEMERINTAHAN JOKOWI Masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dan dan wakilnya, Jusuf Kalla telah melewati 100 hari. Memasuki masa itu, tiba-tiba 'badai' mengguncang pemerintahan Jokowi-JK itu.

'Badai' itu menerpa ketika Presiden Jokowi mengungkapkan keinginannya hendak mengangkat kepala Polri (Kapolri) baru. Jokowi mengatakan telah menemukan calon yang tepat untuk menggantikan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman. Hanya beberapa hari setelah pengumuman itu, tanpa disangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan calon tunggal kapolri Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka. Dia diduga terlibat kasus penerimaan hadiah atau janji terkait transaksi mencurigakan atau tidak wajar

PETA POLITIK Keraguan masyarakat terkait pencapresan Jokowi saat ini sudah terjawab. Namun, disisi lain, majunya Jokowi sebagai capres akan membuat atmosfir politik menjelang pemilihan akan semakin dinamis. Pihak kompetitor PDIP dan Jokowi akan semakin meningkatkan serangan-serangan yg diarahkan kepada Jokowi dan PDIP. Namun, disisi lain, PDIP akan menjadi magnet politik, sehingga beberapa partai politik akan mencoba merapat untuk menjajaki koalisi. Artinya, dengan diusungnya Jokowi sebagai capres, maka peta politik koalisi secara perlahan akan semakin terbuka. Kendati demikian, figur calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi, mungkin baru akan diputuskan setelah pemilu legislatif. Terkait dengan peta politik di internal PDIP pasca diumumkannya Jokowi sbg capres, saya memprediksi tidak akan terjadi friksi yang tajam karena kuncinya ada di tangan Megawati yang memiliki otoritas menentukan capres. Dan kini Ketua Umum PDIP itu sudah memberikan mandat kepada Joko Widodo. Jadi kecil kemungkinan akan terjadi friksi di tubuh PDIP.

FENOMENA YANG TERJADI Kasus itu diduga dilakukan mantan ajudan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir (Binkar) Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Markas Besar Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya. Rencana pengangkatan BG tersebut memicu pro-kontra. Belakangan menjadi konflik terbuka antara KPK dan Polri, setelah Mabes Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW). BW ditangkap selang 9 hari setelah BG ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan BW dituding sebagai imbas dari penetapan status tersangka BG. Banyak pihak yang tidak terima dengan aksi yang dilancarkan Bareskrim Polri.

BW ditangkap usai mengantar anaknya ke sekolah, pagi ini BW ditangkap usai mengantar anaknya ke sekolah, pagi ini. "Posisi antar anak sekolah, setelah antar dibawa orang itu (Bareskrim Polri)," ujar Johan, Jumat 23 Januari, di Jakarta.

Sejumlah tokoh dan masyarakat pun berkumpul di Gedung KPK dengan alasan menyelamatkan lembaga tersebut, 'Save KPK'. Sebab konflik antara KPK dan Polri ini bukanlah yang pertama. Disebut-sebut kisruh antar 2 lembaga penegak hukum ini sebagai Cicak Vs Buaya jilid III. .

Pemerintahan Jokowi-JK pun terguncang Pemerintahan Jokowi-JK pun terguncang. Orang nomor satu di Indonesia itu dianggap berada dalam tekanan partai saat mencalonkan BG. Ia pun diminta bersikap tegas dan membuktikan janji kampanyenya untuk mendengarkan suara rakyat dan pemerintahannya bersih dari unsur korupsi.

PERMASALAHAN-PERMASALAHAN Badai' tersebut memicu desakan publik agar Presiden Jokowi tak tinggal diam mengatasi gesekan 2 lembaga penegak hukum untuk kali ketiganya itu. Jokowi melakukan langkah yang sama yang pernah diambil mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat 2009 lalu. Turun tangan membentuk tim independen untuk menengahi ketegangan antara 2 lembaga hukum, Polri dan KPK. .

Keputusan ini diambil setelah 2 lembaga penegak hukum itu 'menawan' masing- masing pimpinannya. KPK menjerat calon Kapolri tunggal Komjen Pol Budi Gunawan. Dan Polri membidik Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto

Tim independen untuk menengahi KPK dan Polri itu mirip dengan bentukan SBY saat mengatasi kasus Chandra Hamzah dan Bibit Samad, yang ditetapkan tersangka oleh Polri pada 2009 silam. Tim Independen bernama Tim 9 tidak hanya ditugaskan mencari fakta kasus yang menyebabkan polemik di antara KPK dan Polri, tapi juga memberi masukan kepada Presiden Jokowi untuk pembenahan hubungan antar lembaga hukum negara ke depan.

Sembilan anggota Tim Independen tersebut adalah mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie, mantan Wakil Kepala Polri Komjen Polisi (Purnawirawan) Oegroseno, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas, sosiolog Imam Prasodjo dan mantan Kapolri Jenderal Purn Sutanto.

Tim diketuai oleh Syafii Maarif, sementara Jimly Asshiddiqie menjadi Wakil Ketua dan Hikmahanto Juwana menjadi Sekretaris. Dalam situasi politik yang memanas, pengamat politik Emrus Sihombing berharap agar masyarakat menyikapinya dengan dewasa dan tak mudah terprovokasi tanggapan isu liar yang kebenarannya belum terkonfirmasi.

SOLUSI YANG TERBAIK Dukungan Tak Luntur Meski diterpa 'badai', pemerintahan yang dipimpin Jokowi masih mendapat dukungan dari rakyat. Walau tak sedikit yang kontra dengannya. Selama 100 hari kepemimpinannya, Presiden Jokowi dan Wapres JK dinilai telah menghasilkan berbagai gebrakan kebijakan. Di antara yang paling populer dan mendapatkan dukungan masyarakat, yakni penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dalam surveinya, lembaga survei Populi Center menyatakan, kebijakan penurunan harga BBM itu mendapat dukungan rakyat sebesar 93,8%. Tak cuma penurunan harga BBM, kebijakan Jokowi-JK lain yang dinilai didukung masyarakat, yakni swasembada pangan 73,3%, dan penenggelaman kapal asing pencuri ikan 72,8%.

KESIMPULAN Terkait dengan peta politik di internal PDIP pasca diumumkannya Jokowi sbg capres, saya memprediksi tidak akan terjadi friksi yang tajam karena kuncinya ada di tangan Megawati yang memiliki otoritas menentukan capres. Dan kini Ketua Umum PDIP itu sudah memberikan mandat kepada Joko Widodo. Jadi kecil kemungkinan akan terjadi friksi di tubuh PDIP.