PERAN MEDIA & KOMUNITAS MENGAWAL PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERKUALITAS Oleh : Muchamad Yuliyanto Staf Pengajar Magister Ilmu Komunikasi Undip, Peminat Komunikasi Politik, Peneliti LPSI Jateng dan Dewan Ahli Mapilu PWI Jateng

Dinamika Demokrasi Lokal: Praktik Pemilukada Masih kuatnya praktik politik transaksional baik di dalam parpol maupun masyarakat. Uang menjadi segalanya. Menguatnya fenonema oligharki politik atas nama keluarga/kelompok ; sering mereduksi kualifikasi tokoh ideal. Fluktuasi partisipasi politik : gejala semakin jenuh & kecewa dgn pilihan politik karena minimnya perubahan kondisi kehidupan. Matinya politik “massif” dan digantikan pencitraan via media massa dan komunikasi dialogis, serta medsos. Media masih dianggap instrumen strategis dlm proses politik pemilukada. Gejala “pertarungan” politik makin kompetitif akibat jumlah pasangan makin terbatas; krn persyaratan.

Fungsi Media Massa (Mc.Quail; 1996: 70) Fungsi informasi: menempatkan media sbg agen diseminasi informasi politik; sosialiasi pemilukada dan para calon kepala daerahnya. Fungsi Korelasi : memanfaatkan media utk menjelaskan, menafsirkan dan mengomentari makna peristiwa & informasi. Misal; soal gugatan calon kepada KPU melalui MK. Fungsi sustainability : menempatkan media sbg agen utk melestarikan nilai2 kebajikan. Misalnya: kejujuran, tanggungjawab politik, anti korupsi. Fungsi mobilisasi: media dijadikan sarana iklan utk membangun opini sekaligus menggerakkan khalayak menuruti keinginan (pasangan calon kepala daerah).

Peran Media Dlm Pemilukada Media sbg jendela pengalaman yg mengingatkan & memperluas pengalaman tertentu tanpa intervensi pihak lain. Misal: pengalaman memilih figur calon. Media menjadi juru bahasa yg menjelaskan fenomena politik yg tidak jelas dan absurd selama pemilukada. Misal; soal bahaya politik uang. Media bisa dijadikan ruang publik utk wacana & aksentuasi persoalan politik. Misalnya: soal integritas calon . Media sbg sarana jaringan interaktif yg ditunjukkan komunikasi resiprokal aktor politik dgn khalayak seperti di TV lokal. Media sbg social mirror yg mencerminkan realitas politik meskipun sering mengalami distorsi karena penonjolan framing media demi kepentingan tertentu. (Mc.Quail: 53) Fungsi & peran media tersebut sah dimanfaatkan demi pemilukada berkualitas dan menjaga situasi kondusif.

Peran Elemen Sosial / Komunitas Kanalisasi aspirasi dan partisipasi melalui keterlibatan dlm pemilukada Sarana sosialisasi dan membangun kesadaran politik dlm pelaksanaan pemilukada Mengawal dan mengontrol pelaksanaan pemilukada supaya berkualitas Sarana pelaksanaan pendidikan politik yang mencerdaskan masyarakat dlm pemilukada Katalisator yang ikut mendinamisasi proses pemilukada supaya lebih berkualitas

Posisi Media: Pandangan Kritis Media bukanlah ranah yg netral dimana berbagai kepentingan dan pemaknaan dari individu atau kelompok akan mendapatkan perlakuan yg sama & seimbang (Agus Sudibyo: 2001). Praktik pandangan ini dilakukan lewat konstruksi pemberitaan & framing di dalamnya. Media massa seringkali dipandang sbg alat kekuasaan yg efektif krn kemampuannya membujuk pendapat & anggapan serta mendefinisikan & membentuk persepsi realitas (Jallaludin Rakhmat:1996). Dalam praktik media sering memain-mainkan makna imparsialisme dlm jurnalisme terkait pemilukada. Netralitas & keberpihakan semakin terlihat melalui framing dan ekspose media ketika pemilukada berlangsung. Media menjadi partisan dgn kepentingan atau pasangan calon tertentu.

Mengembalikan Peran Media, Mungkinkah? Peran kontrol sosial melalui aksentasi substansi berpolitik yg sarat moral dan kebajikan. Mengawasi perilaku elite politik. Peran political education melalui isi media yg mendidik khalayak kritis dan asketis dgn proses perhelalatan politik lokal seperti pemilukada. Menciptakan pemilih kritis. Mendorong media utk terus mematuhi asas imparsialitas, obyektivitas dan cover both sides dlm mengkover setiap proses pemilukada agar berkualitas & memenuhi ekspektasi publik. Menciptakan khalayak yg bijaksana memandang persoalan politik. Apalagi media adalah institusi yang TIDAK mungkin bebas kepentingan, shg TIDAK 100% obyektif dlm membingkai peristiwa (politik), misal dlm pilgub 2018

Sukses: Pemilukada Berkualitas Kualitas proses: mengutamakan regulasi dan taat hukum yg berlaku. KPU, parpol dan pasangan calon menjadi garda depan mewujudkannya. Kualitas hasil: produk pemilukada tidak menimbulkan konflik berkepanjangan yg menghambat pembangunan dan ketidaknyamanan masyarakat. Kualitas calon : diperoleh kepala daerah yg memenuhi ekspektasi publik: diyakini mampu menyejahterakan masyarakatnya. Kualitas politik: praktik politik dlm Pemilukada yg semakin minim politik uang, pemilih makin kritis, parpol makin bermutu serta kepercayaan thd demokrasi semakin meningkat. Sekali lagi, media sekadar sarana mengamplifikasi idealitas tersebut menjadi kenyataan yg meyakinkan.

Mewujudkan Situasi Kondusif ( Peran Media dan Komunitas ) Membiasakan masyarakat dapat menerima kemajemukan sikap dan pilihan dlm pemilukada Mewujudkan kesiapan mental calon, team pemenangan dan masyarakat thd hasil pemilukada Mewujudkan ruang publik untuk mendiskusikan segala persoalan publik termasuk proses pemilukada, shg dapat saling mengerti dan memahaminya. Menempatkan kepentingan masyarakat di atas segala proses pemilukada; shg tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Mendorong kepatuhan thd hukum dan regulasi yg berlaku.