POLITIK DAN STRATEGI BERDASARKAN PANCASILA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Konstitusi dan Rule of Law
Advertisements

UNTUK KELAS X (semester 2) Pada Kompetensi dasar yang ke - 6 (enam)
KONSTITUSI NEGARA DAN NEGARA HUKUM
MODUL SISTEM POLITIK INDONESIA LEMBAGA YUDIKATIF
Bab 4 Negara dan Konstitusi
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
NEGARA DAN KONSTITUSI.
SISTEM KONSTITUSI/HUKUM di INDONESIA
KONSTITUSI.
Substansi Konstitusi Negara
Dikdik Baehaqi Arif PANCASILA DAN UUD 1945 Dikdik Baehaqi Arif
Uud dasar negara republik indonesia
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
BAB 2 Menumbuhkan Kesadaran Berkonstitusi
KONSTITUSI NEGARA.
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
KONSTITUSI & RULE OF LAW
Pertemuan ke 2 “SUMBER HUKUM TATA NEGARA”
DEMOKRASI Pertemuan 9 Dr. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Suhardi Simson Dina Daniati Yulia Paulinus Toni Fera Liem
KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI OLEH KASYFUL QULUB.
SISTEM KONSTITUSI.
NEGARA DAN KONSTITUSI Eka Yuli Astuti, MH.
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG MENCIPTAKAN HUKUM
DINAMIKA PENGELOLAAN KEKUASAAN NEGARA
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Isi ( Batang Tubuh ) UUU 1945 Apakah Batang Tubuh UUD 1945 itu ?
Pertemuan 7 HAK ASASI MANUSIA Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan
PENDAHULUAN Disampaikan Pada Mata Kuliah
Konstitusi & Rule of Law
TINJAUAN UMUM TENTANG KONSTITUSI
POLITIK STRATEGI NASIONAL
POLITIK DAN STRATEGI BERDASARKAN PANCASILA
9 KONSTITUSI DAN RULE OF LAW
Pertemuan 7 HAK ASASI MANUSIA Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Negara dan Sistem Pemerintahan
Negara dan Sistem Pemerintahan

Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
Negara dan Sistem Pemerintahan
Pertemuan 7 HAK ASASI MANUSIA Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Oleh : Teori Konstitusi Oleh :
KONSTITUSI DAN TATA PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
Pert. 5 Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
Negara dan Sistem Pemerintahan
Perundang-undangan di Indonesia
NEGARA DAN KONSTITUSI STIE LAMPUNG TIMUR TAHUN AKADEMIK
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
NEGARA DAN KONSTITUSI Negara & Konstitusi Kata Pengantar Daftar Isi
KONSTITUSI (UUD).
Anang Zubaidy Universitas Islam Indonesia 2013
Pertemuan 7 HAK ASASI MANUSIA Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan
NEGARA & KONSTITUSI Konstitusionalisme,
Ketanegaraan Indonesia
UNDANG-UNDANG DASAR.
POLITIK STRATEGI NASIONAL
PENDAHULUAN Disampaikan Pada Mata Kuliah
SISTEM KONSTITUSI. PENGERTIAN KONSTITUSI  Berasal dari bahasa Prancis (constituer) = Membentuk  Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan.
KELOMPOK 6 PANCASILA DAN UUD 1945  AFFANDI YUSUF C  YESSY AYU AMANDASARIC  HISYAM SUDRAJAD C  WAHYU NUR FITRIANTO.
DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.
KONSTITUSI INDONESIA MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN.
KONSTITUSI NEGARA. A. KONSTITUSI NEGARA 1) Konsep Konstitusi  Konsep konstitusi berasal dari istilah “constituer” --- membentuk Artinya : untuk pembentukan.
PERKEMBANGAN, PENGERTIAN DAN MAKNA KONSTITUS
(1) Pertemuaan Ke IV (Empat) MPK (2019)
Transcript presentasi:

POLITIK DAN STRATEGI BERDASARKAN PANCASILA Pertemuan 13 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

SISTEM KONSTITUSI Konstitusi berasal dari bahasa Perancis Constituer , yang berarti membentuk. Dalam bahasa latin berasal dari kata cume berarti “bersama dengan...”, dan statuere berarti “membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan, menetapkan sesuatu” Istilah konstitusi dalam bahasa inggris memiliki makna yang lebih luas dari Undang-Undang Dasar. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

Kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada penguasa. Konstitusi? Kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada penguasa. Dokumen tentang pembagian tugas dan wewenangnya dari sistem politik yang diterapkan. Deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

Tujuan dan fungsi konstitusi Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

Tiga muatan pokok dalam konstitusi Jaminan hak-hak asasi manusia Susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar Pembagian dan pembatasan kekuasaan Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

Sejarah perkembangan konstitusi Dikenal sejak zaman Yunani Masa Kekaisaran Roma Zaman Klasik Islam Revolusi Perancis Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

Sejarah perkembangan konstitusi di indonesia UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949) Konstitusi RIS (27 Desember 1945-17 Agustus 1950) UUDS RI 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959) UUD 1945 (5 Juli 1959-sekarang) Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

Dua model perubahan konstitusi Renewal adalah sistem perubahan konstutusi dengan model perubahan konstitusi secara keseluruhan, sehingga diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Amandemen adalah perubahan konstitusi yang apabila suatu konstitusi diubah, konstitusi yang asli tetap berlaku.

Tahapan amandemen UUD 1945 Perubahan Pertama UUD 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999 Perubahan Kedua UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000 Perubahan Ketiga pada tanggal 1-10 Nopember 2001 Perubahan Keempat UUD 1945 tanggal 1-11 Agustus 2002

Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang Tata urutan perundang-undangan indonesia menurut UU No.10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan daerah Perda provinsi Perda kabupaten/kota Perda desa

SISTEM POLITIK DAN KENEGARAAN INDONESIA Politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

Str ategi merupakan seni dan ilmu dalam menggunakan serta mengembangkan kekuatan (ipoleksosbudhankam) Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan keputusan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam konteks politik nasional. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

KETATANEGARAAN INDONESIA Lembaga legislatif (MPR terdiri atas DPR dan DPD) Lembaga eksekutif, yaitu Presiden dan wakil presiden Lembaga yudikatif, terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah konstitusi, dan Komisi Yudisial Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si