PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Administrasi Pelayanan Publik
Advertisements

kompetisi inovasi pelayanan publik TAHUN 2014
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
managing editor Jawa Pos
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
Pokja. Program ini dimaksudkan dapat bersentuhan langsung dengan kebutuhan minimal masyarakat maupun stake holders dalam rangka meningkatkan kepercayaan.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
PENGORGANISASIAN.
DAMPAK DESENTRALISASI SISTEM KESEHATAN DI INDONESIA
Pengaruh Lingkungan luar terhadap Perubahan (2)
Best Practices on Regulatory Impact Analysis
Keterbukaan Informasi Publik
Masalah kunci dalam pelaksanaan RB  Mainstreaming reform di Kemen PAN dan RB  Mindset: “inward looking, empire building, group think”  Sebagai leading.
REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN
Tim Fasilitator PKP2A 1 LAN untuk Bimbingan Teknis Penyusunan SOP dan SP Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon April 2014.
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 2015 & USULAN KEGIATAN 2016
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PPID SKPD DAN PPID KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR
KONSEP PENANGANAN KUMUH
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015
SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP TENTANG INOVASI DAERAH
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
P2TP2A DAN PERKEMBANGANNYA
2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan
Perubahan dan Pengembangan Organisasi
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
PEMIMPIN VISIONER.
kompetisi inovasi pelayanan publik
LEMBAGA LEMBAGA ADMINISTRASI ADMINISTRASI NEGARA NEGARA.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
TOTAL QUALITY MANAGEMENT DALAM SEKTOR PUBLIK
INOVASI PELAYANAN PUBLIK “ONE AGENCY, ONE INNOVATION”
MENGELOLA PERUBAHAN ORGANISASI DAN INOVASI
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
STRATEGI DAN RESISTENSI REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
STRATEGI KEBIJAKAN.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
INOVASI PELAYANAN PUBLIK
Keuangan Sekolah/Madrasah
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH di lingkungan pemprov. Jawa barat Disampaikan oleh : JEJEN.
PERATURAN MENTERI PANRB NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK (KIPP) Di Lingkungan K/L/D dan BUMN/D Tahun 2018 Jakarta, 8 Februari.
Bambang Irawan Kepala lab. Kebijakan pubik universitas mularman
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
PENERAPAN KOORDINASI DAN SINGKRONISASI Tugas dan Fungsi Cabang Dinas dalam Rangka Mewujudkan Sekolah Menengah yang Mandiri Drs. ISTU HANDONO, M.Pd. Kepala.
Kunci Sukses Replikasi Inovasi : Belajar dari Pengalaman KINERJA ADB di Provinsi Jawa Timur Batu, 24 April 2018.
Analisis pemangku kepentingan untuk kebijakan kesehatan
PENGARAHAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA MKKS SMA/SMK SE JAWA TENGAH TAHUN 2018 Oleh: Drs. GATOT BAMBANG HASTOWO,
JARINGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK jipp.jatengprov.go.id
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
Peranan Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK)
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
STRATEGI REFORMASI BIROKRASI NASIONAL:
Pembangunan Jawa Barat Disdik Provinsi Jawa Barat
Transcript presentasi:

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Pencanangan One Agency One Innovation (Satu Instansi Satu Inovasi) dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 Senin, 23 Oktober 2017 Kantor Dinas Kesehatan Kab. Blitar PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR www.bandiklatjatim.go.id

8 Area Perubahan Area Perubahan Permen PAN & RB No. 11 Tahun 2015 2 Untuk Mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi : Birokrasi Yang Bersih & Akuntabel Birokrasi Yang Efektif & Efisien Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas 2

Pelayanan Publik Melakukan percepatan Bukan biasa-biasa saja, tetapi upaya luar biasa Perlu ide dan gagasan kreatif dalam melakukan terobosan pelayanan publik Gampang dipelajari dan direplikasi

Apa itu inovasi pelayanan publik ? “terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif orisinal dan atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung” Inovasi Teknologi Keunikan Nilai Ekonomi bagi Penemu Inovasi Pelayanan Publik VS Kebaruan Direplikasi

Tantangan-Tantangan Inovasi Resistensi Birokrasi Koordinasi antara unit/Organisasi Teknologi baru Kelompok Status Quo De-Regulasi dan Re-Regulasi Ketidakpercayaan masyarakat Transisi Pemerintahan Kelompok yang dipengaruhi oleh perubahan

Kriteria Inovasi dalam Pelayanan Publik Dampak (Impact), sebuah best practices harus menunjukkan sebuah dampak positif dan dapat dilihat (tangible) dalam meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan tidak beruntung Kemitraan (partnership), sebuah best practices harus didasarkan pada sebuah kemitraan antara aktor-aktor yang terlibat. Setidaknya melibatkan dua pihak Keberlanjutan (sustainability) baik politik, financial, sosial kultural, maupun legal formal

MANAJEMEN Inovasi KEBIJAKAN Kebijakan tradisional Kebijakan inovatif Fokus pada mandat Fokus pada public value Orientasi pada aturan Orientasi pada hasil Orientasi pada batas Orientasi pada peluang Sibuk mengurusi hambatan Mobilisasi sumber daya Status Quo/Reaktif Berubah/Kreatif/Proaktif Kepentingan Individu Kepentingan Kelompok Sikap defentif Sikap Terbuka Korban sistem Ikut menciptakan Sistem Menolak perubahan Mendukung Iklim perubahan Menghindari resiko Mengelola Resiko Bagian dari Masalah Bagian dari Solusi

PERUBAHAN POLA GOVERNANCE UNTUK INOVASI Dari hierarkis ke partisipatoris Dari kepemimpinan otoriter ke terbuka Dari sentralistik ke desentralistik Dari pembiayaan negara ke partnership Dari ego sektoral ke kolaboratif Dari process ke outcome Dari manual ke IT dan berbagi data

Strategi Peningkatan Inovasi Pelayanan KOMITMEN KEPEMIMPINAN PELAYANAN PENGETAHUAN ATAS INOVASI STRATEGI INOVASI IMPLEMENTASI TEKNOLOGI IMPLEMENTASI STRUKTUR IMPLEMENTASI MANUSIA IMPLEMENTASI PROSES

13 RUMUS INOVASI Ekspektasi untuk berkolaborasi Jika berhasil, maka replikasi Gagas, lalu suarakan Proaktif, bukan reaktif Fleksibel, bukan harga mati Apakah ada contoh model teorinya? One size doesn’t fit all Anticipate, anticipate, anticipate Respon secara fleksibel semua tantangan Ukur keberhasilan inovasi sendiri Bersikap untuk penilaian formal dari luar Peoplo are watching Persuasi dan advokasi dalam kritik atas inovasi

1. Apa itu kebaruan (Novelty) ? Modifikasi Memberikan nilai tambah Menyempurnakan dari yang telah ada 2. Berapa Ukuran Kebaruan? Praktek internasional antara 20%-25% 3. Inovasi pelayanan publik itu mudah ? A Amati T Tiru M Modifikasi S Substitute C Combine A Adapt, Adopt M Modify, Maximize, Minimize P Put To Other uses E Eliminate R Reverse, Re-arrange N Niteni N Nirokke N Nambahi

DALAM PELAYANAN PUBLIK Gelar Pameran Pelayanan Publik ( setiap dua Tahun ) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik ( setiap tahun ) LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI BAGIAN ORGANISASI BEKERJA SAMA DENGAN OBMUDSMAN UPAYA KABUPATEN BLITAR DALAM PELAYANAN PUBLIK MONITORING DAN EVALUASI TTG KEPATUHAN TERHADAP UU 25 TAHUN 2009 RAPAT KOORDINASI TERKAIT STANDAR PELAYANAN MINIMAL, STANDAR PELAYAN PUBLIK, DAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT INOVASI SEBAGAI GERAKAN ATAU PEMBUDAYAAN

GELAR PAMERAN PELAYANAN PUBLIK TUJUAN : MENYEBARLUASKAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT TENTANG INOVASI PELAYANAN PUBLIK YANG SUDAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH @ DILAKSANAKAN MULAI TAHUN 2010 @ MULAI TAHUN 2011 DI LAKSANAKAN DUA TAHUN SEKALI DENGAN TEMPAT YANG BERPINDAH-PINDAH UNTUK PEMERATAAN PESERTA : LEBIH 250 BOTH DENGAN PENGUNJUNG LEBIH 10 RIBU

KOMPETISI PELAYANAN PUBLIK TUJUAN : Menjaring inovasi pelayanan publik dari SKPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota @ DILAKSANAKAN MULAI TAHUN 2010 @ DIIKUTI OLEH SKPD DAN KAB / KOTA SE JAWA TIMUR @ DILAKSANAKAN SETIAP TAHUN ( SEBELUM SI NOVIK )

@ DILAKSANAKAN DUA KALI DALAM SETAHUN RAPAT KOORDINASI TERKAIT STANDAR PELAYANAN MINIMAL, STANDAR PELAYAN PUBLIK, DAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK TUJUAN : MEMBERIKAN INFORMASI TERKINI TERKAIT PERUNDANGAN TENTANG PELAYANAN PUBLIK DAN HAL-HAL LAIN @ DILAKSANAKAN DUA KALI DALAM SETAHUN @ DIIKUTI OLEH SKPD DAN KAB / KOTA

INOVASI PELAYANAN PUBLIK DESK EVALUASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK TUJUAN : MEMBERIKAN EVALUASI DAN BIMBINGAN KEPADA SKPD MAUPUN KABUPATEN / KOTA TERKAIT INOVASI PELAYANAN PUBLIK @ ANGGOTA DESK EVALUASI DARI PEJABAT DAN STAF STRUKTURAL YANG SDH FAHAM AKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK @ KONSULTASI MELALUI EMAIL MAUPUN DATANG KE BIRO ORGANISASI

SURAT BUPATI KEPADA KEPALA SKPD TERKAIT ONE AGENCY ONE INNOVATION BUPATI MENERBITKAN SURAT KEPADA SEMUA KEPALA SKPD UNTUK MEMBUAT INOVASI SETIAP KEPALA SKPD DIWAJIBKAN MEMBERIKAN PAPARAN INOVASI NYA DI DEPAN BUPATI/WAKIL BUPATI/SEKDA BAGIAN ORGANISASI

KATEGORI pada kompetisi Perbaikan pemberian pelayanan kepada masyarakat Memperkuat partisipasi dalam pembuatan kebijakan melalui mekanisme yang inovatif Mendorong pemerintahan berbasis pendekatan kolaboratif dalam era informasi Mendorong responsif gender dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat

THANK YOU SO MUCH MATURnUWUN