Bahan Pengajaran Sistem Pembayaran Indonesia Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia

Sekilas Sistem Pembayaran

Definisi Pembayaran Perpindahan nilai antara dua pihak (pembeli dan penjual) yang secara bersamaan terjadi pula perpindahan barang dan jasa secara berlawanan. Dalam setiap transaksi ekonomi selalu melibatkan pembayaran ini. Flow nilai (pembayaran) Pembeli (Payor) Penjual (Payee) Sebelum berbicara mengenai sistem pembayaran terlebih dahulu perlu dipahami mengenai terminologi pembayaran itu sendiri. Pembayaran dapat diartikan sebagai perpindahan nilai antara dua belah pihak (secara sederhana kita memakai istilah pembeli dan penjual), dimana secara bersamaan terjadi perpindahan barang dan jasa. Pada intinya dalam setiap kegiatan ekonomi pasti melibatkan proses pembayaran ini,. Perpindahan nilai dimasa lalu diejawantahkan melalui sistem yang kita kenal dengan istilah barter. Saat ini perpindahan nilai lebih dikenal dengan perpindahan uang atau dana. Flow barang/jasa

Definisi Sistem Pembayaran Sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi (UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia Pasal 1) Apabila terminologi sistem dan pembayaran di satukan maka pendefinisiannya menjadi sebagai berikut : Committee for Payment and Settlement Systems/ Bank for International Settlement (CPSS/BIS), merupakan lembaga internasional yang menerbitkan acuan best practice dalam pengelolaan sistem pembayaran mendefinisikan interaksi antar entitas tersebut terdiri dari, seperangkat instrumen, prosedur, IFT system yang menjadi komponen untuk melancarkan perputaran dana. Literatur lain (guitian) juga mendefinisikan hal yang hampir sama, hanya dengan penambahan entitas lembaga dan regulasi. Bank Indonesia sendiri pada UU No. 23 pasal 1 juga telah medefinisikan secara tegas mengenai sistem pembayaran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari seperangkat aturan, lembaga, mekanisme untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Dari semua definisi diatas, intinya adalah bila berbicara mengenai sistem pembayaran adalah bicara tentang alat pembayaran, prosedur perbankan sehubungan dengan pembayaran dan juga sistem transfer dana antarbank yang dipakai dalam proses pembayaran. Jadi kita bisa bicara tentang alat pembayaran seperti cek, Bilyet Giro, wesel-wesel, electronic funds transfer, kartu ATM, kartu debet, kartu kredit, mobile payments, dan e-money. Bicara tentang alat-alat pembayaran itu kita bisa pilih mau mendalami sisi apa, apakah sisi legalitas alat-alat pembayaran tersebut, sisi penggunaannya oleh masyarakat luas, sisi prudential regulation untuk lembaga-lembaga yang menjadi penerbit alat-alat pembayaran tadi, sisi kliring dan settlements agar dana yang terkandung dalam alat bayar bisa berpindah dari pengirim kepada beneficiary, sisi risiko-risiko yang dihadapi bank atau para penyelenggara kliring atau settlements, biaya investasi, bahkan bisa juga kita memilih membahas ketergantungan sistem pembayaran kepada infrastruktur publik seperti telekomunikasi. Semua itu adalah coverage dari sistem pembayaran dan tentu saja konsekuensinya bank sentral memperhatikan semua cakupan itu.

Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia Uang Mulai dari jenis kerang/batu logam emas/perak Pertama kali di terbitkan secara esmi oleh RI tahun 1950-an (RIS) Paper Based (Cek, BG , Wesel, Nota Debet, Nota Kredit dll) Mekanisme menggunakan sistem kliring di Bank Indonesia yakni: Kiring manual dimulai sejak 1909 (DJB) Sistem Otomasi Kliring sejak 1990 Alat Pembayaran Menggunakan Kartu Kartu Kredit dan Debit + ATM mulai diperkenalkan pada awal 1990 an Mekanisme transfer dana melelui kliring APMK Lembaga yang terlibat :Prinsipal, Penerbit, Perusahaan Switching, Perusahaan Personalisasi Electronic Based Transfer dana secara elektronik (credit transfer) menggunakan Sistem BI RTGS sejak 2000 sampai saat ini Sistem Kliring Elektronik Jakarta sejak 1998 sampai 2005 Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia sejak 2005 sampai saat ini Direct Debit Perkembangan Sistem pembayaran Terkini Store Value Card (e-money) Perkembangan Delivery channel Internet banking Electronic banking Mobile banking Phone banking Barter

Sistem Pembayaran dalam Perekonomian Peran Sistem Pembayaran dalam Perekonomian

Ilustrasi Pentingnya Sistem Pembayaran bagi perekonomian secara sederhana dapat diilustrasikan bahwa sistem pembayaran ibarat saluran darah dalam tubuh manusia, dalam hal ini tubuh manusia diibaratkan sebagai perekonomian. Semakin lancar dan tidak ada gangguan dalam saluran tersebut, darah yang berisi energi dan zat yang dibutuhkan akan tersalurkan keseluruh organ tubuh dengan baik, sehingga orang akan sehat. Demikian sebaliknya, apabila saluran darah tersebut mengandung kolesterol (atau gangguan lain), zat yang dibutuhkan tubuh tidak tersalurkan dengan baik akhirnya tubuh akan sakit. Sehingga sistem pembayaran menjadi bagian penting terhadap maju/mundurnya ekonomi suatu negara.

Literatur Sheppard (1996) Elemen penting dalam infrastruktur keuangan untuk mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan Sebagai channel utama transmisi kebijakan moneter untuk mendukung kebijakan pengendalian moneter yang lebih efektif dan efisien Untuk mendorong efisiensi perekonomian nasional.

Perspektif Sistem Pembayaran Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional Perspektif Bank Indonesia Memfasilitasi alokasi/perpindahan dana (flow of funds) secara efisien, aman dan cepat untuk mendukung transaksi perekonomian Mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan Mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat melalui layanan sistem pembayaran yang lebih beragam Perspektif Perekonomian Nasional Meningkatkan aktivitas ekonomi melalui kondisi lingkungan bisnis yang lebih kondusif karena adanya sistem pembayaran yang semakin efisien, aman dan handal Meningkatkan daya saing dan image nasional sehingga mendorong investor asing masuk ke Indonesia

Komponen Sistem Pembayaran

Komponen Sistem Pembayaran Kebijakan Hukum Kelembagaan Instrumen pembayaran Mekanisme operasional Infrastruktur

Kebijakan Merupakan dasar pengembangan Sistem Pembayaran di suatu negara. Kebijakan di berbagai negara sangat bervariasi, mengingat masing-masing negara mempunyai sejarah, karakteristik dan kebutuhan akan sistem pembayaran yang berbeda-beda. Umumnya ditetapkan oleh bank sentral karena ada keterkaitan yang erat antara kebijakan dibidang SP dengan sistem moneter dan sistem perbankan.

Hukum Menjamin adanya aspek legalitas dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran. Meliputi UU dan peraturan-peraturan yang mengatur aturan main berbagai pihak yang terlibat, misalnya antar bank, antar bank dan nasabah, antar bank dan bank sentral dll.

Kelembagaan Merupakan seluruh lembaga (entitas) yang terlibat dalam sistem pembayaran No Lembaga Peran 1 Bank Sentral Regulator, Operator, Pengguna 2 Otoritas Lain (Depkeu, Deperindag, Depkominfo ,dll) Peraturan Lain (PS related issues, e.g. competition, licensing of certain payment providers) 3 Perbankan Operator sistem pembayaran dan anggota sistem pembayaran 4 Lembaga Keuangan Non Bank 5 Global / Domestic Payment System Operator / Principal Operator (SWIPS & Non SWIPS) 6 Kantor Pos/KUPU Operator remittance services 7 Operator Mobile Phone Provide payment related services , provider of Stored Value Facilities 8 Perusahaan Lain Provider of Stored Value Facilities

Merupakan media yang digunakan dalam pembayaran Instrumen Merupakan media yang digunakan dalam pembayaran Instrumen pembayaran tunai : uang kertas uang logam Instrumen non-tunai : paper based : cek, bilyet giro, wesel, nota debet dan lain-lain electronic based : Transfer kredit RTGS, transfer kredit SKNBI, server based e-money card based : kartu debet, ATM, kartu kredit, kartu e-money

Mekanisme Mekanisme operasional diperlukan untuk melakukan perpindahan dana dari satu pihak ke pihak lain. Contoh Sistem/Mekanisme operasional antara lain kliring, sistem transfer antar bank dan settlement.

Infrastruktur Meliputi berbagai komponen teknis untuk memproses dan melakukan transfer dana seperti message format, sistem komputer Hw & Sw), jaringan komunikasi, sistem back-up, disaster recovery plan dan lain-lain.

Risiko Sistem Pembayaran Settlement Dan Risiko Sistem Pembayaran

PENGERTIAN SETTLEMENT Proses terjadinya perpindahan nilai uang dari satu pihak kepada pihak lainnnya dengan mendebit rekening pihak pembayar (payor) dan mengkredit rekening pihak penerima (payee) Dengan terjadinya settlement maka dana telah berpindah secara efektif, final dan irrevocable (tidak dapat dibatalkan) Ada 2 jenis setelment, yaitu net setelment dan gross setelment

NET VS GROSS SETTLEMENT Proses pendebitan dan pengkreditan tidak dilakukan per transaksi Dilakukan off-setting terlebih dahulu antara hak dan kewajiban antar pihak atas transaksi-transaksi yang timbul Terdapat time lag sejak transaksi dilakukan sampai dengan terjadinya setelment Umumnya digunakan dalam penyelenggaraan paper-based clearing GROSS Perpindahan dana dilakukan per transaksi dengan mendebit/mengkredit rekening para pihak secara simultan Sepanjang saldo pihak pembayar mencukupi maka proses pendebitan dan pengkreditan akan dilakukan saat itu juga (seketika) sehingga nyaris tidak ada time lag sejak instruksi pembayaran dilakukan sampai dengan settlement dilakukan Umumnya digunakan dalam penyelenggaraan sistem transfer dana antar bank yang bernilai besar

PROS & CONS NET SETTLEMENT Kebutuhan likuiditas relatif kecil bagi pihak yang mempunyai kewajiban membayar yi hanya sebesar ‘net’ kewajiban yang harus dipenuhinya di akhir suatu periode tertentu (biasanya akhir hari). Tidak di perlukan fasilitas overdraft intra day karena settlement dilakukan pada akhir hari Cons Net Risiko terpusat di akhir hari. Adanya risiko sistemik dimana kegagalan salah satu peserta dapat menyebabkan kegagalan peserta lainnya secara berantai. Apabila sistem tidak di ‘backup’ dengan suatu mekanisme untuk menjamin pembayaran pihak yang ‘gagal’ maka risiko ini akan menjadi beban penyelenggara settlement (bank sentral).

PROS & CONS GROSS SETELMEN Mengeliminir risiko-risiko pembayaran khususnya bagi bank sentral, karena setiap transaksi hanya akan dibukukan sepanjang saldo cukup Kons Gross Agar bisa melakukan pembayaran setiap saat, dibutuhkan likuiditas harian yang relatif besar. Dalam hal ini peserta ‘gross settlement’ harus dapat mengelelola dananya dengan lebih baik. Adakalanya dibutuhkan suatu fasilitas overdraft intraday dari penyelenggara (bank sentral) untuk lebih menjamin kelancaran pembayaran.

Risiko Sistem Pembayaran Risiko Sistem Pembayaran meliputi: Risiko kredit Risiko likuiditas Risiko sistemik Risiko Hukum Risiko Operasional

Risiko Kredit Risiko yang terjadi apabila counterparty tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar secara penuh baik pada saat jatuh tempo maupun sesudahnya. Credit risk menyebabkan kegagalan setelmen antarbank.

Risiko Likuiditas Terjadi apabila counterparty memiliki dana yang cukup tetapi tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar secara penuh baik pada saat jatuh tempo melainkan sesudahnya. Resiko likuiditas dapat berakibat pada resiko kredit.

Risiko Sistemik Terjadi manakala kegagalan suatu counterparty dalam setelmen pembayaran menyebabkan pelaku atau bank lain gagal memenuhi kewajiannya pada saat jatuh waktu. Dapat menyebabkan masalah likuiditas dan kredit yang serius yg dpt mengganggu Stabilitas Sistem Keuangan

Risiko Hukum Terjadi adanya ketidak pastian hukum yang terkait dengan masalah transaksi pembayaran dan setelmen Risiko hukum dalam SP meliputi antara lain: definisi yg jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam suatu transaksi pembayaran, persyaratan yg jelas mengenai keabsahan suatu instrumen dan instruksi pembayaran dll

Risiko Operasional Terjadi apabila adanya kegagalan dari manajemen operasi sistem pembayaran. Fasilitas operasional suatu sistem pembayaran harus terkelola secara rapi dan berfungsi dgn lancar. Sekali suatu sistem beroperasi maka tidak boleh ada ruang utk kegagalan teknis operasional .

Sistem Pembayaran di Indonesia

SISTEM PEMBAYARAN DI INDONESIA Sistem Pembayaran Nilai Besar (High Value Payment System) – BI-RTGS Transaksi untuk kepentingan pemerintah digolongkan kepada transaksi high value meskipun nilainya relatif kecil karena pertimbangan faktor urgensi. Transaksi pasar modal dan pasar uang, transaksi valuta asing, jual beli surat berharga dapat digolongkan kepada transaksi high value tanpa memandang nilai transaksinya Sistem Pembayaran Nilai Kecil/Retail (Small Value/Retail Payment System) Sistem kliring Transaksi kartu kredit / kartu debit / ATM

SISTEM KLIRING SISTEM PEMBAYARAN YANG DIOPERASIKAN OLEH BANK INDONESIA SISTEM BI-RTGS SISTEM KLIRING

SISTEM BI-RTGS

PENGERTIAN Suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika pertransaksi secara individual Merupakan sistem transfer dana antar-bank (credit transfer) Transaksi dilakukan secara elektronik dan on-line (computer to computer) dan bersifat paperless (tanpa disertai warkat antar bank) “Gross” karena transaksi transfer diselesaikan satu persatu (tidak perlu dikumpulkan terlebih dahulu sebagaimana halnya proses kliring) “Real-Time” karena pembukuan dan pemindahan dana antar bank dilakukan secara seketika dari rekening bank pengirim ke rekening bank penerima yang ada di BI, sepanjang ‘saldo ‘ giro bank pengirim mencukupi

TUJUAN Menyediakan layanan tranfer dana yang cepat, aman dan efisien Mengurangi Resiko Settlement (No money No games) Meningkatkan efektivitas pengelolaan dana oleh bank Menyediakan informasi real time bagi moneter dan early warning system pengawasan bank oleh Bank Indonesia.

Alur transaksi BI-RTGS Bank Pengirim Bank Penerima Bank kirim perintah transfer dana u/u bank penerima melalui terminalnya ke sentral RTGS Terima konfirmasi dari sentral RTGS Sentral Sistem RTGS di KP-Bank Indonesia (Jakarta) Cek kecukupan saldo bank pengirim Jika cukup, dana langsung dipindahkan dari rek.bank pengirim ke rek.bank penerima Jika tidak cukup, transaksi akan ditempatkan pada antrian dan tidak diproses, sampai dananya mencukupi

KLIRING

POLA TRANSAKSI MELALUI KLIRING NON KLIRING MELALUI KLIRING BANK A D E C B F KLIRING BANK A BANK B BANK F BANK C BANK E BANK D

CONTOH WARKAT KLIRING- BILYET GIRO Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada Bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya Sandi Transaksi Sandi Bank Nomor Rekening Nominal Nomor Seri

CONTOH WARKAT KLIRING- CEK Cek adalah surat yang berisi perintah tidak bersyarat oleh penerbit kepada bank yang memelihara rekening giro penerbit untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa. Sandi Bank Sandi Transaksi Nomor Seri Nomor Rekening Nominal

SISTEM KLIRING NASIONAL Pengertian SKNBI adalah Sistem Kliring Bank Indonesia yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Manfaat Bagi Bank Indonesia Efisiensi waktu dan biaya Tersedianya jangkauan transfer antar bank melalui kliring yang lebih luas Memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring. Bagi Bank Efisiensi biaya operasional bank Semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah