BAB 9 TERBENTUKNYA NEGARA DAN PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
Advertisements

BAB 8 PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN RI SETELAH PROKLAMASI.
MEDIA PEMBELAJARAN SEJARAH Kelas IX Semester II
Lembaga Kepresidenan di awal kemerdekaan
SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA
MENDISKRIPSIKAN MAKNA PROKLAMASI
Dari perjuangan dan pengorbanan merekalah. Kita bisa BISA SEPERTI
17 Agustus R. ARYO IMAN B X – B 28.
UPAYA MEMPERSIAPKAN KEMERDEKAAN
PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN INDONESIA
BAB V. PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA
SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA DI ERA PENJAJAHAN JEPANG
Anang Zubaidy Yogyakarta, 2013
Indonesia pada Awal Kemerdekaan sampai 1950
Dinamika Pelaksanaan Pancasila Sebagai Dasar Negara
BAB 7 USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA
LAHIR DAN BERKEMBANGNYA NKRI Oleh: Drs
Perjuangan Bersenjata dan Diplomasi -Sejarah XI IPA-
UPAYA PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Usaha Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
Dr. Wuri Wuryandani, M.Pd. Jurusan PPSD Fakultas Ilmu Pendidikan
PROSES PERUMUSAN PANCASILA SBG DASAR NEGARA
PEMILIHAN UMUM.
Usaha Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
Bahan kuliah Hukum Pemda FH UII 2015.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Terbentuknya NKRI Pengesahan uud 1945 & pemilihan presiden dan wakil presiden oleh INDARTI.
Perjuangan Mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan
Ideologi dan Nilai-nilai Pancasila
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN RI SETELAH PROKLAMASI.
Peristiwa-peristiwa Menjelang Proklamasi Kemerdekaan
PKN PRESIDEN By : Nurlina.
PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN INDONESIA
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Sejarah Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945
PERSIAPAN KEMERDEKAAN
BAHAN DISKUSI.
Konstitusi NKRI Pada Masa ORDE LAMA
SEJARAH TATA URUTAN PERATURAN PER-UU-AN
Antok Edy Y IPS-Sejarah Pertemuan : 1
Usaha Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
Dinamika aktualisasi Pancasila sebagai dasar Negara dan pelaksanaan UUD 1945 Dinamika pelaksanaan UUD 1945.
PERSIAPAN KEMERDEKAAN
1. Pertempuran Surabaya Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Britania Raya. Peristiwa besar.
Presented By: Lailatul Hikmah
KABINET NATSIR.
BADAN KEAMANAN RAKYAT.
Nawaksara atau Kudeta Konstitusi?
Terbentuknya NKRI Setelah pelaksanaan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, maka para pejuang bangsa Indonesia mulai menata kehidupan berbangsa.
Pancasila.
TERBENTUKNYA NEGARA INDONESIA
ASAL MULA PEMBENTUKAN NKRI.
Kelompok : Sejarah Indonesia Tirza Butarbutar ReginaRondonwu
SEJARAH PERJUANGAN BANGSA
PANCASILA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
KISAH KELAM PEMBERONTAKAN PRRI & PERMESTA
BAB 5 PERUBAHAN DAN PERKEMBANGAN POLITIK AWAL KEMERDEKAAN
UPAYA MEMPERSIAPKAN KEMERDEKAAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NAMA KELOMPOK 1.AYU 2.WRDYA 3.KURNIA 4.HENGKI 5.SYAFRIADIN 6.ZIMMY 7.JOSHUA 8.MONICA SARI.
Usaha Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Oleh : Johannes Sidabalok, S.Pd.
Nama : Nurfadania NIM : Kelas : PTIK/06 Zaman Kemerdekaan.
PERSIAPAN KEMERDEKAAN
PERSIAPAN KEMERDEKAAN
PENGERTIAN Sistem berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Pemerintahan dalam arti luas adalah.
SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA DI ERA PENJAJAHAN JEPANG OLEH : BUDIARTO,M.Si Asisten Dosen sospol UNDIP.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
EKONOMI POLITIK ORDE LAMA M. Husni Mubaraq, S.Sos.I, MAP Oleh : 18 Agustus 1945 – 11 Maret 1967.
1 Daftar Riwayat Hidup Pertemuan 1. 2 DINAMIKA UUD 1945 Pertemuan 1.
Transcript presentasi:

BAB 9 TERBENTUKNYA NEGARA DAN PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA TUJUAN PEMBELAJARAN Dengan mempelajari bab ini, kamu diharapkan mampu: mendeskripsikan proses terbentuknya negara dan pemerintahan Republik Indonesia beserta kelengkapannya; mengidentifikasi dukungan dan pembentukan lembaga pemerintahan di berbagai daerah terhadap Indonesia.

PETA KONSEP

SIDANG PPKI I Sidang PPKI I menghasilkan tiga keputusan penting. Keputusan-keputusan tersebut adalah pengesahan dan penetapan UUD, pemilihan dan pengangkatan presiden dan wakil presiden, serta pembentukan Komite Nasional Indonesia.

SIDANG PPKI II Sidang PPKI II, pada 19 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan untuk menetapkan 12 departemen beserta para pimpinannya (menteri). 4 menteri negara. Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dengan para calon gubernurnya.

WILAYAH INDONESIA SAAT PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA

SIDANG PPKI III Pada 22 Agustus 1945, PPKI kembali mengadakan sidang yang ketiga. Dalam sidang ini, membahas 3 persoalan penting, antara lain: Pembentukan Komite Nasional Indonesia. Pembentukan Partai Nasional. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Pembentukan BKR ini menimbulkan berbagai tanggapan pro dan kontra dari kalangan pemuda dan laskar yang ada di masyarakat. Untuk meredam gejolak di kalangan militer tersebut pada 5 Oktober 1945 Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan Soeprijadi sebagai pimpinan tertinggi.

PENGANGKATAN KOLONEL SOEDIRMAN Kolonel Soedirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR menggantikan Soeprijadi. Tapi Soeprijadi yang tidak muncul, digantikan oleh Kolonel Soedirman.

PEMBAHARUAN PEMERINTAHAN Untuk menunjukkan kepada negara-negara Sekutu bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis dilakukanlah beberapa perubahan. Di antaranya adalah memberlakukan sistem multipartai di Indonesia. Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 mengubah sistem kabinet presidensial menjadi sistem kabinet ministerial atau parlementer. Pembaruan yang lain adalah pengubahan fungsi KNIP. KNIP yang semula berfungsi sebagai pembantu Presiden. Sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 KNIP berfungsi sebagai badan legislatif.

DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH Pada 20 Agustus 1945, Sri Sultan Hemengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengirim surat ucapan selamat atas terpilihnya Soekarno dan Moh. Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Sri Sultan dan Sri Paku Alam juga menyatakan berdiri di belakang kepemimpinan mereka berdua. Pernyataan ini diikuti dengan dikeluarkannya amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII pada tanggal 5 September 1945. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII diikuti dengan berbagai aksi masyarakat. Pada bulan September 1945 terjadi perebutan kekuasaan secara serentak di berbagai tempat di Yogyakarta.

DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH Pada tanggal 19 September 1945 ribuan rakyat Jakarta tanpa takut pada tentara Jepang berbondong-bondong ke lapangan IKADA (sekarang lapangan Banteng). Mereka ingin mendengarkan pidato para pemimpinnya. Bersamaan dengan itu, tentara Jepang juga mengerahkan pasukan ke tempat tersebut. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya bentrok antara rakyat dengan pasukan Jepang, Soekarno dan para pemimpin lainnya akhirnya datang. Soekarno tidak memberi pidato, melainkan hanya minta agar rakyat pulang dengan tenang, berdisiplin, tertib, dan menaruh kepercayaan kepada pemerintah. Ribuan rakyat ternyata mau pulang dengan tertib dan disiplin. Hal ini memberi kesan amat baik pada penguasa Jepang dan Sekutu bahwa Soekarno dipatuhi oleh rakyat Indonesia.

DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH Soekarno memasuki arena rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta pada tanggal 19 September 1945.

DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH Di Palembang, diakui bahwa hanya Republik Indonesia yang berkuasa. Hal ini diumumkan pada saat upacara penyambutan kemerdekaan proklamasi kemerdekaan yang dipimpin oleh Residen Sumatera Selatan, A. K. Gani. Di Sulawesi Selatan, Dr. Sam Ratulangi segera membentuk pemerintahan daerah. Beliau sendiri diangkat sebagai Gubernur Sulawesi dan Mr. Andi Zainal Abidin diangkat sebagai Sekretaris Daerah. Di Manado dibentuk pemerintahan sipil. Sebagai Residen, B. W. Lapisan dipilih. Satuan lokal Tentara Indonesia disusun dengan Ch. Taulu, Wuisan dan J. Kaseger sebagai pimpinan kolektif.

DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH Ada beberapa alasan yang menyebabkan daerah-daerah tersebut mendukung penuh proklamasi kemerdekaan. Alasan yang utama adalah keinginan untuk merdeka dari tekanan penjajah yang selama ini merugikan mereka. Dukungan ini semakin nyata dengan pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan di daerah. Komite-komite nasional seperti Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk di tingkat provinsi dan karesidenan. Orang-orang Indonesia yang menjadi penasihat pemerintahan (sanyo) dan wakil residen diangkat sebagai pejabat Republik.