Selamat Datang Calon Abdi Negara

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Administrasi Pelayanan Publik
Advertisements

SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
4/6/2017 STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH   Oleh : Drs. H. LA ODE ALI HANAFI, M.Si. Kepala BAPEDALDA Provinsi Sulawesi Tenggara.
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
Oleh: Irwan Apriyanto Class: B Pendidikan Bahasa Inggris
Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah
MASYARAKAT MADANI NURUL RIZKY AMALIA
BANDA ACEH, 1 MARET VISIKORPRI Seluruh pegawai negeri harus memiliki “semangat kebersamaan” dalam memperjuangkan hak dan menegakkan kewajibannya.
Masyarakat Sipil sebagai Ruang Publik
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Gonthor R. Aziz, SH., LLM.
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
GOOD GOVERNANCE.
Good Governance Bab 12.
BAB 7 Otonomi Daerah.
Good Governance Bab 12.
GOOD GOVERNANCE.
ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
PENYUSUN : METTA MARINA KHAZA MUHAMAD RANGGA K MOCHAMMAD RAUF.W
Penyelenggaran Kekuasaan Negara
Selamat Datang Calon Abdi Negara
Keterbukaan Informasi Publik
Administrasi Pemerintahan di Daerah Hukum tentang Organisasi Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Semester 4
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
RENDY SUEZTRA CANALDHY, SIP.,MPA
ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH
Lembaga Negara yang Independen
Konsep Dasar MATERI - 1.
Bab 1 Pengertian Dasar: Manajemen dan Koperasi
OTONOMI DAERAH.
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945 DR Fitriani A Sjarif, SH, MH 2008.
KONSEP PEMBANGUNAN POLITIK SEBAGAI PRINSIP GOOD GOVERNANCE
Good Governance Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
LANDASAN ETIKA PEMERINTAHAN
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI SISTEM POLITIK INDONESIA
UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DAN UPAYA PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE Satria Prayoga,S.H.,M.H., Dosen HAN &
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
PEMERINTAH DAERAH.
PB. 4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
Otonomi Daerah dan Good Governace
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Konsep dan Implementasinya
RASIO PENTINGNYA UU PERSAINGAN
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
Joko S.S. Hartono POLITIK STRATEGI NASIONAL.
Nama : Ranny Firdaus Ria yuwinda
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Unggul Profesional Islami
LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
GOOD GOVERNANCE.
LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
APBN dan APBD Nama Kelompok:  Adetiya  Amanda Yuni Sulistyani  Dhea Aliyah Nafa Irentsha  Daffa Bayu Raditya  Fajar Rivazio  Ina Kurnia Sari  Jodi.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

Selamat Datang Calon Abdi Negara

Apa itu Good Governace? Good governance merupakan hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta (bisnis) dan civil society (UNDP) Good governance sebagai suatu proses pembuatan keputusan yang pelaksanaannya melibatkan stakeholder dalam masyarakat yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektivitas, efesiensi dan persamaan hak

7 Kunci Pokok Sistem Pemerintahan RI berdasarkan UUD 1945 Negara yang berdasarkan atas hukum Memiliki Sistem Konstitusional Kekuasaan tertinggi di tangan MPR Presiden Penyelenggaran pemerintah di bawah Majelis Kekuasan Presiden Tidak tak terbatas Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR Menteri negara asdalah pembantu presiden

Good Governance Eksekutif Militer Peradilan Inteljen Birokrasi State Polisi Legislatif BUMN Parpol Ormas Orsos Profesi Civil Society Serikat Buruh Market Gerakan Sosial Pengusaha Pasar LSM Pasar Modal Perusahaan

Mengapa (harus) Good Governance? Runtuhnya Negara-2 totaliter Nazi, Komunis, dll) Organisasi governance tidak lagi dipahami dlm kerangka ruang sosial yang bernama negara Fenomena globalisasi Tuntutan publik terhadap pelayanan birokrasi yang adil

Bagaimana dengan good governance? Birokrasi harus bekerja dengan prinsip-2: Akuntabilitas Tranparansi Keterbukaan Peduli pada stakeholder Kesetraaan Efesiensi dan efektivitas Visi Strategis

Pilar-pilar Good governance Negara a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan c. Public servis yang efektif dam akuntabel d. Menegakkan HAM e. Melindungi lingkungan hidup f. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik

2. Sektor Swasta Menjalankan industri Menciptakan lapangan kerja Menyediakan insentif bagi karyawan Meningkatkan standar hidup Mentaati peraturan Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kpd masyarakat Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM

3. Masyarakat Madani Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi Mempengaruhi kebijakan publik Sebagai sarana cheks and balance pemerintah Mengawasi penyalahgunaan kewenangan Pengembangan SDM Sarana berkomunuikasi antar anggota masyarakat

Apa dasar hukum Good Governance di Indonesia? Keputusan Menpan no 81/Kep/M/M.Pan/7/1993 tentang pedoman umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Instruksi Presiden RI tahun 1995 tanggal 6 Maret 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur kepada Masyarakat Instruksi Menteri Dalam Negeri No 25 tahun 1998 tentang Pelayanan Perijinan satu atap di daerah. Keputusan Menko Was Bang Pan No 56/MK/WASPAN/6/98 tanggal 1 Juni 1998 tentang Langkah Nyata Memperbaiki Pelayanan Masyarakat Sesuai dengan Aspirasi Reformasi UU no 25 tahun 2000 tentang Propenas yang mempertegas bahwa pelayanan publik sbg salah satu program nasional yang hrs dilaksanakan tahun 2000-2004 UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2009 Bidang Hukum dan Aparatur Negara Bidang Keamanan Bidang Politik Bidang Sosial Budaya Bidang Sumberdaya Manusia Bidang Ekonomi Bidang Pembangunan Daerah Bidang insfrastruktur Bidang Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup

Good Governance dalam SDM Perencanaan SDM Proses Pengadaan SDM Pengembangan Kualitas SDM Penempatan dalam SDM Promosi Penggajian Kesejahteraan SDM Pemberhentian SDM