SKETSA E-GOVERNMENT DI KABUPATEN YANG ADA DI BALI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Advertisements

E-GOVERNMENT Adek Friska T Amalia Setyawati Henry Saputra
Penerapan e-government di lingkungan pemerintah kabupaten badung
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Studi Kasus Pengembangan E-Government di Provinsi Bali Disusun Oleh: Agus Indra Irawan
Oleh: Irwan Apriyanto Class: B Pendidikan Bahasa Inggris
E-GOVERMENT FARADIBA QADAAR ( ).
PENGUATAN DAYA SAING DENGAN KLASTER INDUSTRI UNTUK MEMASUKI EKONOMI MODERN Kristiana ( )
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
E- Government: Menuju Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi Indonesia
KEMANDIRIAN DESA BERBASIS IT
0leh : H. Saiful Hamdani,S.Ag.MH
KEBIJAKAN PROGRAM KB PASCA SALIN
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
STANDARD BALANCED SCORE CARD IT Pertemuan-9 Mata Kuliah: CSI402, IT Governance Tahun Akademik: 2012/
ACCOMMODATIONS IN BALI. ibps_PHRIBali.2012 Perkembangan Jumlah Akomodasi Di Provinsi Bali Tahun 2009 s/d 2011 NoKabupaten/Kota JumlahTotalJumlahTotalJumlahTotal.
Keterbukaan Informasi Publik
INOVASI PELAYANAN Ayu Dwi Wahyu
ICT Bagi Manajemen Organisasi Pemerintah
E-Government E-Governance
No. Kab./Kota Total PUS HAMIL (A) UNMETNEED (B) POTENSIAL A+B % THD.
VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.
TANTANGAN KEAMANAN BERTRANSAKSI DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) Dewi Bunga, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali.
PPID SKPD DAN PPID KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR
PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT e-GOVERNMENT
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
#KemalaJateng Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Twitter Indonesia
e - Business “e-Government” Sistem Informasi STMIK AMIKOM Purwokerto
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan 2014
Sistem Informasi Gender dan Anak di Provinsi Sumatera Barat
Manfaat dan Ruang Lingkup e-Government
STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERMENT
MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PUBLIK
Good Governance Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta Secara Umum
E-government Pertemuan I
Tata Kelola Pemerintahan dan Keterbukaan Informasi Publik
Electronic Government dan Implementasi di Indonesia
HUBUNGAN SISTEM INFORMASI &
Komputer dalam Pemerintahan
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014
Tata Naskah Elektronik ( Oleh: H.Amir Ja’far, S.IP, M.Si )
Komputer dan Pemerintahan
AKTIFITAS ANGGOTA KELOMPOK BKR
PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH
Pelayanan Transaksi Non Tunai dan Integrasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah BPD BALI.
AKUNTABILITAS KINERJA
TINJAUAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE)
Om Swastyastu SELAMAT PAGI.
E-Government Reformasi Birokrasi
E-Government 27 Sept 2010.
INTEGRASI INFORMASI DAN PERTUKARAN DATA
SKIP.
Keuangan Sekolah/Madrasah
PENGHARGAAN DAN SISTEM PENGUPAHAN
APLIKASI SIBER DI BIDANG PEMERINTAHAN
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
Ketua:Syafrial. M.Y., S.E., M.Si Sekretaris : Primarani Pangidaran, S.E., M.E Bendahara:Mery Trijana, S.E Penyaji:Yenki Febrida, S.T., M.T Moderator:Sari.
MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PUBLIK
E-Government Reformasi Birokrasi
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
Kantor Bappeda Litbang Provinsi Bali Senin, 9 Juli 2018
MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PUBLIK
Keberadaan Kelembagaan UKPBJ Pemprov Bali dan Rencana Pengembangan Kedepan Disampaikan : Pada Acara FGD Pembentukan UKPBJ di Provinsi dan Kab/Kota se.
KELOMPOK 2 : ERNI PRATAMI CITRA A. SONI RIO RIFQI ARYA S.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE AYU APRIANIDELTA WIJAKSANAFADLY FAFIZISRI NAHDABIMA ARIEFDHEA RAHMADHANARIZKY LAZEDITYATASYA KHAIRUNNISA ERFAN EFFENDI, SE.,MM.,AK.
APBN INSTRUMEN PEMERINTAH MEWUJUDKAN TUJUAN BERNEGARA
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
ELEKTRONIK GOVERNMENT Oleh : Widya Kurniati Mohi Widya Kurniati Mohi.
Transcript presentasi:

SKETSA E-GOVERNMENT DI KABUPATEN YANG ADA DI BALI Kelompok: NI KADEK REBINTANG PRATIKA SARI I WAYAN ANDIKA PRANAYOGA I WAYAN RENO JANU ASTA NURJATI ARIF FAHROZI MUTMAINNAH

PENGERTIAN PERKEMBANGAN PERBANDINGAN MANFAAT KESIMPULAN

PENGERTIAN E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik.

Keuntungan Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Peningkatan hubungan antara pemeritah. Pemberdayaan msyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah.

Keuntungan (lanj..) Dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuaat oleh pemerintah Terdapatnya informasi transportasi Mencakup banyak aspek Terbuka untuk pemerintah dan masyarakat

Kerugian Dapat membuka peluang terjadinya cyber crime. Kurangnya interaksi atau komunikasi antara admin (pemerintah) dengan masyarakat. kurangnya kesetaraan dalam akses publik

Kerugian (Lanj..) Tidak memaadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembanngan e-government. Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh system manajemen dan proses kerja yang efektif

PErkembangan Pengembangan konsep e-Government adalah issue penting yang mendorong Pemerintah Provinsi Bali mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government)

PErbandingan Kota Denpasar Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Tabanan

Perbandingan (Lanj..) Kab. Buleleng Kab. Karangasem Kab. Jembrana Kab. Bangli Kab. Klungkung

manfaat Layanan Masyarakat. Hubungan antara pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi. Pelaksanaan pemerintahan lebih efisien.

tujuan Pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi

kesimpulan

TERIMA KASIH KAWAN