KONSTITUSI DAN TATA PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Konstitusi dan Rule of Law
Advertisements

DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
UNTUK KELAS X (semester 2) Pada Kompetensi dasar yang ke - 6 (enam)
KONSTITUSI NEGARA DAN NEGARA HUKUM
MODUL SISTEM POLITIK INDONESIA LEMBAGA YUDIKATIF
Bab 4 Negara dan Konstitusi
NEGARA DAN KONSTITUSI.
KONSTITUSI.
Substansi Konstitusi Negara
Dikdik Baehaqi Arif PANCASILA DAN UUD 1945 Dikdik Baehaqi Arif
KONSTITUSI NEGARA Dr.SUHARTO,Drs,SH,M.Hum.
KONSTITUSI Emi Setyaningsih.
BAB 2 Menumbuhkan Kesadaran Berkonstitusi
KONSTITUSI NEGARA.
Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
HUKUM ADAT DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN (Dulu & Sekarang)
KONSTITUSI & RULE OF LAW
DEMOKRASI Pertemuan 9 Dr. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN
Suhardi Simson Dina Daniati Yulia Paulinus Toni Fera Liem
SISTEM KONSTITUSI.
NEGARA DAN KONSTITUSI Eka Yuli Astuti, MH.
Pertemuan 7 HAK ASASI MANUSIA Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan
Sejarah Tata Hukum Indonesia & Politik Hukum di Indonesia
Sejarah Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
RULE OF LAW Pertemuan 11 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Sejarah Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
PENDAHULUAN Disampaikan Pada Mata Kuliah
Konstitusi & Rule of Law
TINJAUAN UMUM TENTANG KONSTITUSI
DANA BAGI HASIL PPh WPOPDN DAN PPh PASAL 21,
RULE OF LAW Pertemuan 11 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
9 KONSTITUSI DAN RULE OF LAW
Pertemuan 7 HAK ASASI MANUSIA Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Negara dan Sistem Pemerintahan
DASAR NEGARA & KONSTITUSI
HUKUM ADAT DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN (Dulu & Sekarang)
Negara dan Sistem Pemerintahan

Konstitusi NKRI Pada Masa ORDE LAMA
DANA BAGI HASIL PPh WPOPDN DAN PPh PASAL 21,
SEJARAH TATA URUTAN PERATURAN PER-UU-AN
Negara dan Sistem Pemerintahan
Pertemuan 7 HAK ASASI MANUSIA Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Oleh : Teori Konstitusi Oleh :
POLITIK DAN STRATEGI BERDASARKAN PANCASILA
Sejarah Otonomi Daerah (Sistem Pemerintahan dan Keuangan)
Pert. 5 Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
Sejarah Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Negara dan Sistem Pemerintahan
Perundang-undangan di Indonesia
NEGARA DAN KONSTITUSI STIE LAMPUNG TIMUR TAHUN AKADEMIK
NEGARA DAN KONSTITUSI Negara & Konstitusi Kata Pengantar Daftar Isi
KONSTITUSI (UUD).
Anang Zubaidy Universitas Islam Indonesia 2013
Pertemuan 7 HAK ASASI MANUSIA Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan
Sejarah Tata Hukum Indonesia & Politik Hukum di Indonesia
NEGARA & KONSTITUSI Konstitusionalisme,
UNDANG-UNDANG DASAR.
PENDAHULUAN Disampaikan Pada Mata Kuliah
ILMU PERUNDANG-UNDANGAN
SISTEM KONSTITUSI. PENGERTIAN KONSTITUSI  Berasal dari bahasa Prancis (constituer) = Membentuk  Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan.
KELOMPOK 6 PANCASILA DAN UUD 1945  AFFANDI YUSUF C  YESSY AYU AMANDASARIC  HISYAM SUDRAJAD C  WAHYU NUR FITRIANTO.
KONSTITUSI INDONESIA MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN.
KONSTITUSI NEGARA. A. KONSTITUSI NEGARA 1) Konsep Konstitusi  Konsep konstitusi berasal dari istilah “constituer” --- membentuk Artinya : untuk pembentukan.
Di susun oleh: Diding Suhendi NPM:  Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara.
PERKEMBANGAN, PENGERTIAN DAN MAKNA KONSTITUS
Transcript presentasi:

KONSTITUSI DAN TATA PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA Pertemuan 10 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

PENGERTIAN Konstitusi berasal dari bahasa Perancis Constituer , yang berarti membentuk. Dalam bahasa latin berasal dari kata cume berarti “bersama dengan...”, dan statuere berarti “membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan, menetapkan sesuatu” Istilah konstitusi dalam bahasa inggris memiliki makna yang lebih luas dari Undang-Undang Dasar. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

Kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada penguasa. Konstitusi? Kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada penguasa. Dokumen tentang pembagian tugas dan wewenangnya dari sistem politik yang diterapkan. Deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

Tujuan dan fungsi konstitusi Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

Tiga muatan pokok dalam konstitusi Jaminan hak-hak asasi manusia Susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar Pembagian dan pembatasan kekuasaan Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

Sejarah perkembangan konstitusi Dikenal sejak zaman Yunani Masa Kekaisaran Roma Zaman Klasik Islam Revolusi Perancis Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

Sejarah perkembangan konstitusi di indonesia UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949) Konstitusi RIS (27 Desember 1945-17 Agustus 1950) UUDS RI 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959) UUD 1945 (5 Juli 1959-sekarang) Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

Dua model perubahan konstitusi Renewal adalah sistem perubahan konstutusi dengan model perubahan konstitusi secara keseluruhan, sehingga diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Amandemen adalah perubahan konstitusi yang apabila suatu konstitusi diubah, konstitusi yang asli tetap berlaku.

Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang Tata urutan perundang-undangan indonesia menurut UU No.10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan daerah Perda provinsi Perda kabupaten/kota Perda desa