PENINGKATAN KINERJA TKSK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KOMISI II DPR RI. DaerahAMJ 2013AMJ 2014Tidak ada data Provinsi 1230 Kab/Kota Jumlah
Advertisements

PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
OTONOMI KHUSUS (Otonomi khusus NAD, Papua, DKI Jakarta dan Yogyakarta)
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
PENYUSUNAN TAHAPAN PEMILU KDH TAHUN 2010
Pengelolaan Data Prioritas Pada Aplikasi Komunikasi Data
Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
KEDUDUKAN YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI DALAM PENINGKATAN KEPESERTAAN JKN/JKN MANDIRI KEPALA DINAS SOSIAL PRO.SUMBAR 2017.
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RAPAT KOORDINASI MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM)
Bimtek Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan PBI-JK
Kab. Jepara PEMANFAATAN PBDT 2015 UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. JEPARA.
BIMBINGAN TEKNIS PENDATAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) DENGAN SISTEM ONLINE Dinas.
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI
Knowledge Sharing Pemanfaatan Blockchains
Abdurrahman Syebubakar Chief Technical Advisor/Ketua Tim - SLRT Pusat
BASIS DATA TERPADU dan DATA PMKS & PSKS JAWA TENGAH
TUJUAN PEMBANGUNAN DESA DALAM UU DESA
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
Universitas Indo Global Mandiri
Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) dalam Rangka Perwujudan Produk Hukum Daerah yang Komprehensif OLEH : Andrie Amoes (Kasubdit Fasilitasi.
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN SASARAN PROGRAM BSM MENGGUNAKAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) Perbaikan Penetapan Sasaran Program BSM dari berbasis sekolah.
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
VERIFIKASI SEKOLAH MODEL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017
KOORDINASI PROGRAM STRATEGIS BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN BALI MANDARA (JKBM) KE JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) Disosialisasikan pd toma dan provider.
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
PROGRAM INDONESIA PINTAR MENGGUNAKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
S E L A M A T D A T A N G.
PEMBINAAN & PENGAWASAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
PERMENSOS NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PP 76 TAHUN 2015
Evaluasi dan Rencana Kerja
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
Kantor Bappeda Litbang Provinsi Bali Senin, 9 Juli 2018
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
INTEGRASI INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
VALIDASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA SOSIAL EKONOMI
Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Palangkaraya, 29 November 2018.
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
STRATEGI PENANGANAN PMKS
MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM) SOSIALISASI MEKANISME PEMUTAHIRAN MANDIRI PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN (MPM-PPFM) TAHUN 2017.
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
-Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil-
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
Reformasi Pengelolaan Data Kementerian Sosial Jakarta, 2 Mei 2019
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Kepala Bagian Verifikasi dan Akuntansi
Basis Data Terpadu Untuk Perlindungan Sosial: Pembentukan, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Elan Satriawan Kepala Kelompok Kerja Kebijakan TNP2K Februari 2016.
PERENCANAAN – ANGGARAN HUBUNGAN ANTARA KUA-PPAS, RKA DAN DPA OLEH : ACHMAD ZAKI NIM : P2C
Pembangunan Jawa Barat Disdik Provinsi Jawa Barat
Transcript presentasi:

PENINGKATAN KINERJA TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) Peranan TKSK dalam Verifikasi dan validasi Data Kemiskinan serta Prioritas Pembangunan Jawa Barat tahun 2018 Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

UU No. 11 Tahun 2009 Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada… Perseorangan keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Target adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan didukung oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Menurut Permensos No. 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS, terdapat 26 jenis PMKS dan 12 jenis PSKS Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Jenis-Jenis Data PMKS Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Jenis-Jenis Data PSKS Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Peranan TKSK Permensos No 24 Tahun 2013 BAB II Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Pasal 3, 4 dan 5 Kedudukan TKSK berkedudukan di tingkat kecamatan. TKSK mempunyai wilayah kerja di satu wilayah kecamatan yang meliputi desa atau kelurahan. Pasal 4, Tugas TKSK di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi : melakukan pemetaan sosial berupa pendataan PMKS dan PSKS dan/ atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; melaksanakan dan/ atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial, dinas/ instansi sosial provinsi, dinas/ instansi sosial kabupaten/ kota, dan kecamatan; melakukan koordinasi dengan PSKS dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

Peranan TKSK Permensos No 24 Tahun 2013 BAB II Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Pasal 3, 4 dan 5 melakukan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi dengan camat dan/atau perangkat organisasi dibawahnya antara penyelenggara kesejahteraan sosial dan penyelenggara tugas umum pemerintahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan; melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial baik atas inisiatif sendiri maupun atas penugasan dari berbagai pihak; dan mengembangkan partisipasi sosial masyarakat dan jejaring kerja dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penanganan Fakir Miskin Dalam UU No 13 Tahun 2011 Bagian Kedua Pendataan Fakir Miskin, Pasal 8 ayat : (7) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa. (8) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada bupati/ walikota. (9) Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

Kondisi Pengelolaan Data PMKS Data program PMKS dikelola oleh masing- masing unit terkait secara terpisah (tidak terintegrasi) Masalah yang dihadapi: Penyediaan data untuk program-program kesejahteraan sosial yang tidak komprehensif (exclusion error) dan kurang akurat (inclusion error) Variabel atau atribut data yang tidak sinkron antar KPM program sehingga perangkingan tingkat kesejahteraan peserta program tidak dapat dilakukan

Langkah Awal Integrasi Data di Kemensos Lakukan pemadanan data diantara BDT, PKH, KKS dan PBI Untuk melihat exclusion error Dilakukan berdasarkan BNBA Bagi peserta yang tidak tercatat di BDT lengkapi atribut PMT-nya (pelaksanaan verivali)

Membangun Satu Basis Data Terpadu Pengelolaan data kesejahteraan sosial yang terpusat Pengelolaan data terpusat oleh Pusdatin Kesos (PMKS dan PSKS) Penggunaan data oleh unit teknis terkait Pelaksanaan verivali data oleh Pemda UU No.13 Tahun 2011 Sesuai prosedur baku dan dilakukan secara periodik Mengembangkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) meliputi: Sistem verifikasi dan validasi data kesos  SISKADA-SATU Sistem layanan dan rujukan terpadu  SLRT Sistem layanan pemanfaatan data kesos  PKH, KKS, PBI, KIS, PKSA etc. Sistem layanan diseminasi data kesos  Internal Kemensos dan Eksternal Link dengan data administratif Dukcapil, Kemenkumham, Kemendikbud dll.

SKEMA SINKRONISASI PENETAPAN DATA KEMISKINAN PIS-PBI (Jiwa) Landasan Penetapan: Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2015 RASTRA/BPNT (RTS/KPM) R-Perpres Bansos Non Tunai Kepmensos MEI Penetapan 1 penerima Melalui SK (data baru penyaluran selanjutnya) NOV Penetapan 2 penerima Melalui SK Pengaduan Tahap 1 Pengaduan Tahap 2 PIP – KIP (JIWA) Kepmen Penyaluran Dilaksanakan Setiap Bulan Penetapan JANUARI FEBRUARI MARET APRIL JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER DESEMBER Penyaluran Semester II MARET/APRIL AGUSTUS/SEPTEMBER Penyaluran Semester I PKH – (KPM) Penyaluran Tahap 1 FEBRUARI/MARET MEI/JUNI Penyaluran Tahap 2 Penyaluran Tahap 3 NOVEMBER/DESEMBER Penyaluran Tahap 4 SLRT *) Data diluar BDT dan program lainnya Pengaduan Tahap 3 13

KM 0 Pro Poor Jawa Barat Perda No 24 Tahun 2012 Tetang Satu Data Pembangunan Jawa Barat, Pasal 8 Pemerintah Daerah membangun Sistem Satu Data Pembangunan Jawa Barat. Sistem Satu Data Pembangunan Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang terkoneksi di tingkat: Desa/ Kelurahan; Kecamatan; Kabupaten/Kota; OPD; Instansi Vertikal; perguruan tinggi; Badan Usaha Milik Daerah; dan pemangku kepentingan lainnya. Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses data

SKEMA IRISAN DATA dan KEWENANGAN SLRT -Pro Poor KM 0 JABAR BDT Program Nasional Kementerian Sosial Pusdatin Pro Poor KM 0 SLRT Pemda Prov Jabar Bapeda/BP2APD Program Provinsi Jawa Barat Sekretariat Nasional SLRT PMKS Kemiskinan Kerentanan Dukcasip Prov Data Kependudukan Sekretariat Koordinasi SLRT Provinsi/Dinsos TKPK Provinsi Musrenbang Provinsi Program Kab/Kota TKPK Kab/Kota Sekretariat Teknis SLRT Kab/Kota/Dinsos Musrenbang Kabupaten/Kota Dukcasip Kab/Kota Supervisor SLRT Musrenbang Kecamatan Puskesos & Fasilitator Musrenbang Desa/Kelurahan

Menuju masyarakat Jawa Barat yang Sejahtera Singkronisasi, integrase dan sinergitas program baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/ Kota Dukungan data yang akurat dan realtime sehingga peranan TKSK diberdayakan sesuai aturan yang menjadi tugas dalam melakukan pemetaan sosial berupa pendataan PMKS dan PSKS dan/ atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; Meningkatkan kinerja dengan dukungan sarana dan prasarana kerja TKSK Dukungan dari berbagai stakeholder di Pemerintahan Jawa Barat dan Pusat

PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT

Terima Kasih