MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM PEMERTINTAHAN INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA
Advertisements

PADA MASA ORDE LAMA DAN ORDE BARU
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd.
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 45 KULIAH KE-4.
Dinamika Sistem Politik Indonesia
Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945
PASIRIA HARTATI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
NEGARA DAN KONSTITUSI A.Konstitusionalisme
SOSIOLOGI EKONOMI PERTEMUAN KE-9
Pelaksanaan Demokrasi Era Reformasi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X

Pert. 9 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
Dikdik Baehaqi Arif PANCASILA DAN UUD 1945 Dikdik Baehaqi Arif
Uud dasar negara republik indonesia
Dinamika Pelaksanaan Pancasila Sebagai Dasar Negara
PERUBAHAN KONSTITUSI
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH UUD’45
Berbagai Konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
HUKUM TATA NEGARA # Hierarki Peraturan Perundang-Undangan # Asas HTN
PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK
Perubahan Pertama Perubahan Kedua Perubahan Ketiga Perubahan Keempat 1
Doris Febriyanti, S.IP, M.Si
Pelaksanaan Demokrasi di Inonesia
Dr. Wuri Wuryandani, M.Pd. Jurusan PPSD Fakultas Ilmu Pendidikan
KONSTITUSI NEGARA.
DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Sisitim ketatanegaraan Republik Indonesia
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Oleh : WATA KEPALA SMP NEGERI 1 TAMBAK
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
SISTEM KONSTITUSI.
PERIODESASI PERKEMBANGAN SANRI
Materi Ke-10: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / II
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
DINAMIKA PENGELOLAAN KEKUASAAN NEGARA
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
Materi Ke-10: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / II
TIPE-TIPE SISTEM POLITIK
Bukti Kekuasaan Lembaga Eksekutif Sebelum Amandemen UUD 1945
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraa Republik Indonesia
PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN INDONESIA
Konstitusi NKRI Pada Masa ORDE LAMA
REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN GOOD GOVERMENT
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD’45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN HINGGA ERA SEKARANG
KELOMPOK 4 Anggi fitriyani annisa syahnun maria serevina nidia christine stelia mardiana simanjuntak XII MIPA 6.
Dinamika aktualisasi Pancasila sebagai dasar Negara dan pelaksanaan UUD 1945 Dinamika pelaksanaan UUD 1945.
Bahan Ajar LEMBAGA KEPRESIDENAN
NEGARA DAN KONSTITUSI Negara & Konstitusi Kata Pengantar Daftar Isi
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
PERBEDAAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAH RI
Mhd. Yusrizal Adi Syaputra, SH.MH
BAB II BUDAYA DEMOKRASI
MASA KEMERDEKAAN ( ) MASA REVOLUSI FISIK, MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN;
AMANDEMEN UNDANG – UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945
Ketanegaraan Indonesia
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NAMA KELOMPOK 1.AYU 2.WRDYA 3.KURNIA 4.HENGKI 5.SYAFRIADIN 6.ZIMMY 7.JOSHUA 8.MONICA SARI.
DEMOKRASI (7) HENRY B. MAYO DALAM BUKU “INTRODUCTION TO DEMOCRATIC THEORY” MEMBERI DEFINISI SEBAGAI BERIKUT : “SISTEM POLITIK YANG DEMOKRATIS IALAH.
TIPE-TIPE SISTEM POLITIK
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
PENGERTIAN Sistem berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Pemerintahan dalam arti luas adalah.
DEMOKRASI Demokrasi : sistem kehidupan berbangsa dan bernegara di mana rakyat memegang peranan yang menentukan (segala sesuatu berdasarkan kehendak rakyat)
EKONOMI POLITIK ORDE LAMA M. Husni Mubaraq, S.Sos.I, MAP Oleh : 18 Agustus 1945 – 11 Maret 1967.
1 Daftar Riwayat Hidup Pertemuan 1. 2 DINAMIKA UUD 1945 Pertemuan 1.
LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT.
Transcript presentasi:

MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1 ENDAH MRP Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer SMA KR. PETRA 2 SURABAYA

MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1 ENDAH MRP Sistem Keseluruhan dari beberapa bagian yang punya hubungan fungsional, baik antara bagian-bagian maupun hubungan struktural sehingga menimbulkan suatu kebergantungan. SMA KR. PETRA 2 SURABAYA

MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1 ENDAH MRP Pemerintahan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif Segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara Arti Luas Presiden/Perdana Menteri dan kabinetnya Arti Sempit Aktivitas yang diselenggarakan Presiden/Perdana Menteri sampai level birokrasi yang paling rendah SMA KR. PETRA 2 SURABAYA

MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1 ENDAH MRP Ciri-ciri Sistem Presidensial: Presiden dan parlemen tidak bisa saling menjatuhkan Menteri bertanggungjawab pada Presiden Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Penyusunan Kabinet wajib minta persetujuan parlemen Bila Presiden melanggar kena impeachment Presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat SMA KR. PETRA 2 SURABAYA

MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1 ENDAH MRP Sistem Parlementer Perdana menteri+menteri bertanggungjawab pada parlemen Kabinet mencerminkan kekuatan dalam parlemen Lama masa jabatan kabinet tidak pasti Kedudukan Kepala Negara tidak dapat diganggu gugat SMA KR. PETRA 2 SURABAYA

Perbedaan Presidensial dengan Parlementer MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1 ENDAH MRP Presidensial Kepala negara pasti Presiden Pemerintah tidak bertanggungjawab pada parlemen Parlementer Kepala negara: Presiden/Raja/Kaisar dsb. Pemerintah bertanggungjawab dan berada dibawah pengawasan parlemen SMA KR. PETRA 2 SURABAYA

MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1 ENDAH MRP Periode Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia 18 Agt 45-27 Des 45 (UUD 1945) 27 Des 45-17 Agt 45 (K.RIS 1949) 17 Agt 50-5 Juli 59 (UUDS 50) 5 Juli 59-11 Maret 66 (UUD 45 ORLA) 11 Maret 66-21 Mei 98 (UUD 45 ORBA) 21 Mei 98-sekarang (UUD 45 REFORMASI) SMA KR. PETRA 2 SURABAYA

MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1 ENDAH MRP Periode UUD 1945 Bentuk Negara: Kesatuan Kekuasaan: Presiden+KNIP Maklumat Wakil Pres. No.X 16 Okt 1945 Maklumat Pemerintah 14 Nov 1945 SMA KR. PETRA 2 SURABAYA

MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1 ENDAH MRP Bentuk Negara Kesatuan Pembukaan UUD 1945 alinea IV Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 SMA KR. PETRA 2 SURABAYA

MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1 ENDAH MRP Kekuasaan Pemerintahan UUD 1945 Legislatif :DPR Belum terbentuk semua Eksekutif : Presiden Konsultatif: DPA Eksaminatif: BPK Yudikatif : MA PRESIDEN = KNIP SMA KR. PETRA 2 SURABAYA

Maklumat Wakil Presiden No. X MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1 Maklumat Wakil Presiden No. X ENDAH MRP KNIP Legislatif Kekuasaan Lain PRESIDEN SMA KR. PETRA 2 SURABAYA

Maklumat Pemerintah 14 Nov 1945 MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1 ENDAH MRP Maklumat Pemerintah 14 Nov 1945 EKSEKUTIF PRESIDEN PERDANA MENTERI SMA KR. PETRA 2 SURABAYA

MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1 ENDAH MRP Periode Konstitusi RIS Bentuk Negara Serikat Parlementer Pembagian Kekuasaan Legislatif : DPR +Senat Eksekutif : Pemerintah Yudikatif : MA SMA KR. PETRA 2 SURABAYA

MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1 ENDAH MRP Periode UUDS 1950 Bentuk negara: Kesatuan Sistem Pemerintahan: Parlementer Pemerintahan tidak stabil Menganut Pembagian Kekuasaan Dekrit 5 Juli 1959 SMA KR. PETRA 2 SURABAYA

MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1 ENDAH MRP Negara Kesatuan: Mukadimah UUDS 1950 Pasal 1 ayat 1 UUDS 1950 UU Pasal 7 tahun 1950 SMA KR. PETRA 2 SURABAYA

MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1 ENDAH MRP Sistem Parlementer: UUDS Pasal 45 “Presiden ialah Kepala Negara” Pasal 83 ayat 1 dan 2: - Pres dan wapres tidak dapat diganggu gugat - Menteri-menteri bertanggungjawab atas keseluruhan kebijaksanaan pemerintahan. SMA KR. PETRA 2 SURABAYA

MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1 ENDAH MRP Pemerintahan tidak stabil karena: Sistem parlementer dengan sistem multipartai Perjuangan parpol hanya untuk kepentingan golongan Pelaksanaan sistem demokrasi yang tidak sehat SMA KR. PETRA 2 SURABAYA

MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1 ENDAH MRP Pembagian Kekuasaan: Eksekutif : Dewan Menteri Legislatif : Pemerintah+DPR Yudikatif : Mahkamah Agung SMA KR. PETRA 2 SURABAYA

MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1 ENDAH MRP Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Latar belakang: Kegagalan konstituante Isi : Pembubaran badan Konstituante Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 Pembentukan MPRS dan DPAS SMA KR. PETRA 2 SURABAYA

MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1 ENDAH MRP Periode berlakunya kembali UUD 1945 Orde Lama (Demokrasi Terpimpin) Orde Baru Orde Reformasi SMA KR. PETRA 2 SURABAYA

MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1 ENDAH MRP Orde Lama Dasar : Sila ke-4 Pancasila “Terpimpin” Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Penyimpangan-Penyimpangan SMA KR. PETRA 2 SURABAYA

MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1 ENDAH MRP Penyimpangan- penyimpangan ORLA: Konsepsi Pancasila berubah jadi NASAKOM Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup Pembubaran DPR hasil Pemilu 1955 diganti DPR-GR Pimpinan MPRS dan DPR jadi Menteri negara Politik LN Bebas aktif menjadi politik “poros- porosan” G 30 S/PKI SMA KR. PETRA 2 SURABAYA

MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1 ENDAH MRP Orde Baru Dasar: Keluarnya Supersemar Pembenahan sistem ketatanegaraan: Konsep dwi fungsi ABRI Pengutamaan golongan karya Magnifikasi kekuasaan ditangan eksekutif Sistem pengangkatan dalam lembaga perwakilan Kebijakan floating mass kontrol atas kehidupan pers SMA KR. PETRA 2 SURABAYA

MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1 ENDAH MRP Fenomena Ketatanegaraan Orba Golkar sebagai single majority Terciptanya stabilitas politik Pembangunan berjalan secara bertahap dan berkelanjutan Tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% Mampu berswasembada pangan Pembelengguan hak politik warga negara KKN SMA KR. PETRA 2 SURABAYA

MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1 ENDAH MRP Orde Reformasi Konsolidasi sistem ketatanegaraan RI - Tumbangnya kekuasaan Pres. Soeharto - Pemilu 1999 dengan sistem multi partai - Paket UU Politik,UU tentang Pemerintahan daerah dan Otonomi Daerah - Amandemen UUD 1945 SMA KR. PETRA 2 SURABAYA

MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1 ENDAH MRP Perubahan sistem ketatanegaraan RI yang fundamental: Sistem Presidensial murni Pres & Wapres serta Parlemen dipilih langsung oleh rakyat lewat Pemilu Kedudukan Pres & Wapres dengan Parlemen sama-sama kuat Adanya Peradilan Konstitusi Pertanggungjawaban Pres/Wapres pada parlemen diawali pertanggungjawaban hukum (yuridis) SMA KR. PETRA 2 SURABAYA

MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1 ENDAH MRP SAMPAI JUMPA TUHAN MEMBERKATI KITA SMA KR. PETRA 2 SURABAYA