“Kelembagaan dalam Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Restorasi Sungai”

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Menuju Broadband Lingkungan
Advertisements

Sosialisasi Sistem Informasi (Pengembangan Sistem Aplikasi SLHD)
PENGELOLAAN TERPADU SDA DAN OTDA OLEH AHYAR ISMAIL DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN.
PEMANFAATAN SUMBER MATA AIR DALAM KAWASAN HUTAN
PENCEMARAN AIR SUDENDI SUHENDI
KEBIJAKAN PENGELOLAAN MERCURY (Hg) DALAM USAHA PERTAMBANGAN DAN PERDAGANGAN EMAS (Sebuah Review dan Opsi Kebijakan) Tata Urut Presentasi Latar belakang.
Oleh: Rakhmat Bowo Suharto
EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
SUMBER DAYA AIR DAS (Daerah Aliran Sungai)
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN TERPADU DAS
PENGELOLAAN SUNGAI PERKOTAAN
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PERATURAN PERUNDANGAN & KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR
Oleh Cecep Kusmana Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB
Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Rakyat
Pelayanan Publik pada PDAM Tirta Mayang Jambi
IZIN LINGKUNGAN HIDUP PP 27 Tahun 2012.
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Hukum Lingkungan “ BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP”
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
1 Pertemuan 25 Reservoir dan DAM Matakuliah: S0634/Hidrologi dan Sumber Daya Air Tahun: 2006 Versi:
PENGELOLAAN DAS TERPADU
Masalah Pembangunan dan Lingkungan
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
RENCANA PENYUSUNAN RKL DAN RKT PADA RENCANA PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA ALAM BUKIT SULAP ANTARA PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DAN BALAI BESAR TNKS TAHUN.
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
UPDATE INISIATIF MENDORONG PENGELOLAAN DAS PEUSANGAN
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
AMDAL Pengertian Manfaat Proses
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TIPE DAN ASAS PEMERINTAHAN LOKAL
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENANGANAN TERPADU DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DI WILAYAH PESISIR, LAUTAN DAN PULAU.
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Perencanaan Perlindungan Lingkungan
SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR
PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Minimum Environmental Standards Environmental Quality Standards
LINGKUNGAN DALAM KAJIAN ETIKA & MORAL
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Lingkungan Hidup.
Studi Kelayakan Bisnis
MINGGU KE 2 DASAR-DASAR PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR DAN LINGKUNGAN MENURUT ASAS EKOLOGI DAN PENDEKATAN EKOSISTEM Nieke Karnaningroem.
Dikutip dari berbagai sumber
Kuliah ke-4 BANGUNAN TENAGA AIR
OTONOMI DAERAH Desi Harsanti Pinuji.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Oleh: Rahilla Apria Fatma, S.Kom., MT.
Tujuan, Sasaran, dan Aplikasi pengelolaan lingkungan hidup
Pembangunan secara terus - menerus
Laporan Akhir MASTERPLAN LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Bengkalis.
ASSALAMUALAIKUM WR. WB Hayat
(sebagai urusan pemerintahan)
Pencemaran air Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah danausungailautan.
Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa
DINAS KEHUTANAN PROV. SULAWESI SELATAN. “MEWUJUDKAN HUTAN LESTARI, PERKEBUNAN PRODUKTIF MASYARAKAT SEJAHTERA MANDIRI ”
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
PENGELOLAAN DAS TERPADU
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
Diskusi Draft Permen Pengganti Kepmen 1211k/1995
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
Transcript presentasi:

“Kelembagaan dalam Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Restorasi Sungai” Dalam Perspektif Hukum Lingkungan 2

Permasalahan Sungai-sungai mengalami degradasi : Kasus Kota Banjarmasin Tahun 1997 memiliki 117 sungai - Tahun 2002 turun menjadi 70 sungai - Tahun 2004 turun lagi tersisa 60 sungai

Sungai mengalami perusakan disebabkan : - Pendangkalan/sedimentasi - Erosi - Tumbuhnya bangunan- bangunan Sungai mengalami pencemaran - Limbah industri Limbah rumah tangga Limbah pertambangan 6

Permasalahan Kewenangan yang terbatas bagi kabupaten/kota berdasarkan UU 23/2014 masuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (kasus siring masa Gubernur Sjachriel Kelembagaan yang mengelola di hulu : Kehutanan PP37/2012 di hilir : Pekerjaan umum PP No. 38 Tahun 2011 menentukan pengelolaan sungai di Indonesia dilakukan berdasarkan pembagian wilayah sungai. Sungai melewati kabupaten/Kota bahkan melewati provinsi (administrasi/ekosistem)

FUNGSI UTAMA SUNGAI Fungsi utama sungai bagi: a. Kehidupan manusia : sebagai penyedia air dan wadah air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sanitasi lingkungan, pertanian, industri, pariwisata, olah raga, pertahanan, perikanan, pembangkit tenaga listrik, transportasi, dan kebutuhan lainnya; b. Kehidupan alam : sebagai pemulih kualitas air, penyalur banjir, dan pembangkit utama ekosistem flora dan fauna.

Pppppppkk PP No. 38 Th 2011 Pengelolaan meliputi : a. konservasi sungai; b. pengembangan sungai; dan c. pengendalian daya rusak air sungai. Dilakukan melalui : upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi. Konsep restorasi : bangun guna mengembalikan sungai seperti sediakala Pppppppkk

CONTOH PERDA KOTA BANJARMASIN No.2 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN SUNGAI bahwa untuk mengembalikan kondisi sungai sesuai dengan fungsinya, maka perlu dikelola.

Penanganan Ad. Hoc Permanen

Kelembagaan One River, One Plan dan Multi Management Pengelolaan lh berdasarkan asas ekoregion Melalui koordinasi / kerja sama antar daerah Lembaga yg mempunyai kewenangan bekerjasama dengan komunitas. Instansi terpadu yang mempunyai otoritas