Civics dan Pemerintahan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MENGANALISIS SISTEM POLITIK DI INDONESIA
Advertisements

CIVICS ILMU KEWARGANEGARAA
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
Pendidikan Kewarganegaraan
DADANG SUNDAWA JL. GEGERASIH
PERKEMBANGAN IPS DI INDONESIA
PENDIDIKAN, SEKOLAH, DAN PENDIDIKAN POLITIK
PENGORGANISASIAN MATERI IPS
Sidang Lembaga Kemahasiswaan: Perspektif Teoritik
SEJARAH PERKEMBANGAN IPS
Pert. 9 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
KULIAH I Latar belakang : PKN
(2)KARAKTERISTIK IPS SD
KURIKULUM INTI TEKNIK SIPIL BMPTTSSI draft-Februari 2015
RANGKUMAN PKn KELOMPOK 1: Dian Ratnawati
Materi Tutorial Tatap Muka
Doris Febriyanti, S.IP, M.Si
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
Kurikulum PKN dan Agama
NOVIA KENCANA, S.IP, MPA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “Pertemuan I : Pengantar Materi dan Silabus Pendidikan Kewarganegaraan.
Sejarah Pendidikan kewarganegaraan (citizenship education), secara substantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan warganegara yang cerdas dan baik.
Pertemuan I Pendahuluan Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Making Higher Education Open to All
Pertemuan I Pendahuluan Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
21 MEI 1998 ORBA BERGANTI REFORMASI DIANGGAP THE THIRD WAVE OF DEMOCRACY PADA DASAWARSA 1990-AN JULI 1995 TERBENTUK CIVITAS INTERNASIOANL DI PRAHA DIHADIRI.
Pertemuan I Pendahuluan Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
PENDAHULUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PENDAHULUAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (LECTURE I)
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian/Karakter
REFORMASI ADMINISTRASI
Definisi Pendidikan Kewarganegaraan
PENDIDIKAN PANCASILA.
BIMBINGAN KONSELING Sy LULU ASSAGAF, S.Psi.
PENGERTIAN DAN HAKIKAT IPS DALAM PROGRAM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN DR.Suharto,SH,M.Hum Kewarganegaraan_AKC.
Making Higher Education Open to All
Pertemuan I Pendahuluan Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Pengertian Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan.
BIMBINGAN KONSELING.
PDGK4201 Keterkaitan Pendidikan Kewarganegaraan dengan IPS dan Mata Pelajaran Lain   Pertemuan Ketiga.
Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian
PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Berkelas.
Pancasila Sebagai Etika Politik
MEMAHAMI KEDAULATAN RAKYAT DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Karakter
TEORI KEWARGANEGARAAN
PENDAHULUAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (LECTURE I)
KURIKULUM Pengertian Kurikulum 1. Kurikulum sebagai rencana belajar.
Civics, Civic Education, Citizenship Education
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PENGORGANISASIAN MATERI IPS
TANTANGAN PENDIDIKAN, & SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PENYELERASAN MATAKULIAH RUMPUN PPKn
Sejarah dan Definisi Civics
TUGAS INDIVIDUAL`.
SILABUS CIVIC DAN PANCASILA
Peristilahan dan Definisi
TUJUAN DAN MATERI PKN Pertemuan Ke-13 Nurul Febrianti, M.Pd.
KARAKTERISTIK PKN DI INDONESIA
JURUSAN MAGISTER PENDIDIKAN IPS FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROFIL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SD SEBAGAI PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL (PKN SEBELUM & SETELAH KURIKULUM 1994) By : Kelompok 2 1. Albert Gultom 2. Atika.
MATERI DAN PEMBELAJARAN Pkn SD MODUL 7
PEMBELAJARAN PKn di SD MODUL 3
CIVIC EDUCATION Rabiatul Adawiyah, M.Pd. Pendidikan Kewiraan UU N0.2 Tahun 1989 Alasan tidak relevan: a.Pola dan praktek pembelajaran yang indoktrinatif.
RIA KURNIASARI. KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN Mahasiswa mampu menganalisis hakikat, fungsi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di SD.
KARAKTERISTIK PKN SEBAGAI PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL Pertemuan Ke-3 Nurul Febrianti, M.Pd Prodi PGSD FKIP.
KONSEP DAN PRAKTIK DEMOKRASI SERTA PENDIDIKAN DEMOKRASI KB 2 PENDDIDIKAN DEMOKRASI SEBAGAI ESENSI PKN.
Diambil dari : Pendidikan IPS Dr Rudy Gunawan
KEWARGANEGARAAN Ary Handayani 1. Menggali sumber sosiologis & politis tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia Membangun argumen tentang dinamika.
Transcript presentasi:

Civics dan Pemerintahan Pertemuan Ke-3 Nurul Febrianti, M.Pd. Prodi PGSD FKIP

KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN Mahasiswa mampu memaparkan secara gradual sejarah perkembangan Civics dan PKn.

Pembahasan Materi Civics dalam Kurikulum Sekolah Pedoman Politik Civics Proses Demokrasi Politik Pemerintahan Perwakilan Hubungan antara Warga Negara dengan Warga Negara dan antara Warga Negara dengan Pemerintah yang Diatur oleh Hukum.

Civics dalam Kurikulum Sekolah Masyarakat demokratis bergantung pada warga negaranya. Untuk membentuknya memerlukan lembaga politik. Hal tersebut dapat ditemukan dalam kurikulum studi sosial melalui pembelajaran dalam teori dan praktik tentang cara hidup yang demokratis. Studi salah satu fasenya adalah “demokrasi politik” sebagai hal yang ditekankan dalam mata pelajaran civics dalam kurikulum studi sosial yang dalam kurikulum sekolah di Indonesia sejak tahun 1975 dikenal dengan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Civics sebagai mata pelajaran yang menekankan pada aspek teoritik tentang warga negara dan pemerintah serta hubungan antara warga negara dengan warga negara dan warga negara dengan pemerintah yang diatur oleh hukum merupakan cabang dari ilmu politikyang disebut dengan political democracy.

Civics in The Curriculum John Searles (1958: 247) “Civics is generally concerned with the governing of a democracy in theory and in practice. A broader aspect is frequently oriented around citizenship education. This latter, representing the newer trend emphasizes the involvement and participation of the populace in the affairs of society. These two aspects are frequently taught together in one course; sometimes they are separated. ….”

Civics dalam Kurikulum Sekolah Aspek penting lainnya dalam kurikulum sekolah adalah kegiatan siswa seperti pramuka, paduan suara, futsal, dsb. Istilah Civics dan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dikenalkan dalam kurikulum sekolah sejak tahun 1968. Hal ini sebagai upaya untuk menyiapkan warga negara menjadi warga negara yang baik. WN yang baik yang mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

Warga Negara WN adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. (KBBI) Pengertian dasar warga negara merupakan satu konsep tentang status formal seseorang dalam institusi negara. Istilah warga negara mengandung kata negara didalamnya. Kedua istilah tersebut sangat berkaitan satu dengan lainnya yaitu negara dan warga negara.

Pedoman Politik Civics Pembelajaran tentang pemerintahan (government) dengan cara mengorganisasikan pelajaran civics adalah memberikan pemahaman dalam bentuk generalisasi tertentu sebagai pedoman Generalisasi tersebut tidak hanya mengandung isi pelajaran namun isi mata pelajaran tersebut juga sekaligus dimaksudkan untuk menumbuhkan pengetahuan, keterampilan dan sikap para siswa terhadap pemerintahan. Mengembangkan dan mempertahankan ideologi demokrasi. Siswa diharapkan memiliki pemahaman tentang ideologi dan proses demokrasi, hubungan antara pemerintah dengan rakyat dan fleksibelitas yang ditunjukkan oleh sistem hubungannya dengan permasalahan kebijakan dan tindakan pemerintah yang ada sekarang.

Keterampilan Demokrasi yang Diperlukan Siswa Keterampilan mengemukakan dasar-dasar pertimbangan Penilaian terhadap persoalan pemerintah. Self-disciplined behavior.

Lanjutan… Indonesia memiliki dasar dan falsafah negara Pancasila justru menekankan bahwa peran individu menjadi penting jika berada dalam masyarakat. Pengajaran Civics ditujukan untuk membicarakan hakikat dan pemeliharaan terhadap ideologi sebagai tanggung jawab yang sangat besar kepada guru. Proses pembelajaran merupakan bagian dari kesatuan dari proses demokrasi. Mengajar demokrasi tanpa mempraktikkannya di dalam kelas adalah hal yang sia-sia. Hal ini menjadi jelas bahwa kelas Civics harus menjadi laboraturium demokrasi, yang mempelajari pertumbuhan dan mempraktikkan dasar-dasarnya.

Para Pemuda yang Demokratis Dituntut untuk: Mengetahui teori dan latar belakang pemerintahan yang demokratis. Berbagai tanggung jawab pemerintahan.

Kompetensi Dasar Warga Negara (Menurut Remy) Acquiring and using information Assesing Involvement Making Decisions Making Judgements Communicating Cooperating Promoting Interests

Proses Demokrasi Politik Demokrasi politik penting dalam proses kehidupan demokrasi Kewajiban-kewajiban dan Hak-hak Di masyarakat terdapat berbagai kebutuhan dan kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan. Organisasi sosial dan politik wujud dari proses demokrasi politik. Nilai-nilai demokrasi dapat berjalan baik jika didukung oleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan.

Pemerintahan Perwakilan Pemerintahan yang demokratis diperlukan pemerintahan perwakilan (representative government). Pemerintahan yang terdiri dari berbagai wakil masyarakat yang dipilih secara demokratis menurut aturan dan tata cara yang demokratis. Pemerintahan yang memiliki kekuasaan atau wewenang adalah kekuasaan yang dimiliki perwakilan-perwakilan. Pemerintahan perwakilan biasanya diwakili masyarakat dalam melaksanakan kekuasaannya yang mengatur masyarakat yang memilihnya.

Hubungan Antar Warga Negara dengan Antar Warga Negara dengan Pemerintahan yang Diatur oleh Hukum Kewarganegaraan adalah prinsip kehidupan dalam organisasi negara. Kewarganegaraan berarti hal-hal yang menyangkut kehidupan warga negara baik mengenai warga negara itu sendiri maupun negara dan hubungan antara keduanya. Hubungan antar warga negara dan hubungan warga negara dengan negara diatur oleh hukum. Hukum berada di atas segalanya termasuk pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan itu.

Terima Kasih…