DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI A. HAKIKAT DEMOKRASI B. DEMOKRATISASI C. DEMOKRASI DI INDONESIA D. SISITIM POLITIK DEMOKRASI E. PENDIDIKAN DEMOKRASI

A. HAKIKAT DEMOKRASI a. Penertian secara bahasa atau etimologis, dan KATA DEMOKRASI DAPAT DI TINJAU DUA PENGERTIAN ; a. Penertian secara bahasa atau etimologis, dan b. Pengertian secara istilah atau terminologis. Pengertian Etimologis Demokrasi Dari sudut bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu Demos yang berarti rakyat dan cratos atau cratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos berti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.

Pada prinsipnya rakyat tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan demokrasi atas dasar penyalaluran kehendak ada dua macam ; Demokrasi langsung Paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang – undang. Demokrasi tidak langsung Paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan, biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum.

2. Pengertian Terminologis Demokrasi Banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan para ahli politik, berikut beberapa definisi tentang demokrasi : a. Manurut Harris Soche Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karna itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan,melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah. Menurut Hennry B. Mayo Sisitim politik demokrasi adalah sisitim yang menunjukan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil – wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan – pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Menurut International Commission for jurist Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan – keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil – wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas. Menurut C.F. Strong Suatu pemerintaha dalam mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistim perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah mempertanggung jawabkan tindakan – tindakan kepada mayoritas itu.

Menurut Samuel Huntington Sisitim politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistim itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil , jujur, dan berkala dan di dalam sistim itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. 3. DEMOKRASI SEBAGAI BENTUK PEMERINTAHAN Secara klasik, pembagian bentuk pemerintahan menurut Plato, dibedakan menjadi ; Monarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.

Tirani, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi. Aristrokasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Olirgaki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri. Demokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri. Mobokrasi/Okhlokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang di pegang oleh rakyat tapi rakyat yang tidak tahu apa – apa,rakyat yang tidak berpendidikan,dan tidak paham tentang pemerintahan yang akhirnya pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk rakyat banyak.

4. Demokrasi sebagai sistem politik Adapun dari prinsip – prinsip dari sistim politik demokrasi, sebagai berikut ; Pembagian kekuasaan ; kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada badan yang berbeda; Pemerintahan konstitutional; Pemerintahan berdasakan hukum ( Rule of Low ); Pemerintahan mayoritas; Pemerintahan dengan diskusi;

Pemilihan umum yang bebas; Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya; Manajemen yang terbuka; Pers yang bebas; Pengakuan terhadap hak – hak minoritas; Perlindungan terhadap hak asasi manusia; Peradilan yang bebas dan tidak memihak; Pengwasan terhadap administrasi negara; Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintahan;

DEMOKRATISASI Demokratisasi melalui beberapa tahapan, yaitu ; Tahapan pertama adalah pergantian dari penguasa dari non demokratis; Tahapan kedua adalah pembentukan lembaga – lembaga dan tertip politik demokrasi; Tahapan keiga adalah konsolidasi demokrasi; Tahapan keempat adalah praktik demokrasi sebagai budaya politik negara. 1. Nilai (kultur) Demikrasi Henry B. Mayo dalam Marriam Budiarjo ( 1990 ) menyebutkan adanya delapan nilai demokrasi, yaitu ; Menyelesaikan pertikaian – pertikaian secara damai dan sukarela; Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah; Pergantian penguasa dengan teratur; Penggunaan paksaan sedikit mungkin; Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman; Menegakkan keadilan; Memajukan ilmu pengetahuan; Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.

2. Lembaga ( struktur ) Demokrasi Untuk melaksanakan nilai – nilai demokrasi perlu diselenggarakan lembaga – lembaga, antara lain sebagai berikut ; Pemerintahan yang bertanggung jawab. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan dan kepentingan dalam masyarakat yang dipilh melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia.Dewan ini melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Suatu organisasi politik yang mencakup lebih dari satu partai ( sistim dwipartai, multipartai). Partai menyelenggarakan hubungan yang kontinu dengan masyarakat. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat. Sistim peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi manusia dan mempertahankan keadilan. Untuk berhasilnya demokrasi dalam suatu negara terdapat dua hal penting sebagai berikut ; a. Tumbuhnya nilai – nilai demokrasi yang menjadi sikap dan pola hidup masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. b. Terbentuk dan berjalannya lembaga – lembaga demokrasi salam sistim politik dan pemerintahan.

3. Ciri Demokrasi Berlangsung secara evolusioner Demokratisasi berlangsung dalam waktu yang lama. berjalan secara perlahan,bertahap,dan bagian demi bagian. Mengembangkan nilai demokrasi dan membentuk lembaga – lembaga demokrasi tidak dapat dilakukan secepat mungkin dan segera selesai. Proses perubahan secara persuasif bukan koersif Demokrasi dilakukan bukan dengan paksaan, kekerasan atau tekanan. Proses menuju demokrasi dilakukan dengan musyawarah dengan melibatkan setiap warga negaranya. Perbedaan pandangan diselesaikan dengan baik – baik tanpa kekerasan. Proses yang tidak pernah selesai Demokratisasi merupakan proses yang berlangsung terus – menerus. Demokrasi adalah suatu yang ideal yang tidak bisa tercapai. Negara yang benar – benar Demokrasi tidak ada, tetapi Negara sedapat mungkin mendekati kriteria demokrasi.Bahkan, suatu negara demokrasi dapat jatuhmenjadi otoriter.

C.DEMOKRASI DI INDONESIA 1. Demokrasi Desa Memiliki 5 unsur yaitu; a.Rapat, b. Mufakat, c. Gotong royong, d. Hak mengadakan protes bersama, dan e. Hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut. Dmokrasi Indonesia Moderen menurut Moh. Hatta harus meliputi 3 hal, yaitu ; a. Demokrasi di bidang politik, b. Demokrasi dibidang ekonomi, dan c. Demokrasi di bidang sosial

2. Demokrasi Pancasila Sebagai ideologi nasional, pancasila berfungsi sebagai ; Cita – cita masyarakat yang selanjutnya menjadi pedoman dalam membuat dan menilai keputusan politik; Alat pemersatu masyarakat yang mampu menjadi sumber nilai bagi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi. 3. Perkembangan Demokrasi Indonesia Menurut mirriam budiardjo demokrasi Indonesia sampai masa orde baru dapat di bagi dalam 3 masa yaitu ; a. Masa Republik I, yang dinamakan masa demokrasi perlementer. b. Masa Republik II, Yaitu masa demokrasi Terpipin. c. Masa Republik III, Yaitu masa demokrasi Pancasila yang menonjolkans sistem Presidensil.

D. SISTIM POLITIK DEMOKRASI 1. Landasan Sistim Politik Demokrasi di Indonesia Landasan negara indonesia sebagai negara demokrasi terdapat dalam : Pembukaan UUD 1945 pada alenia 4 ; maka di susunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara RI yang terbentuk dalam suatu susunan Negara RI yang berkedaulatan rakyat.....” Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan UUD.

2. Sandi – sandi Pokok Sistim Politik Demokrasi Indonesia a. Ide Kedaulatan rakyat Bahwa yang berdaulat di negara demokrasi adalah rakyat. b. Negara berdasarkan atas hukum Negara demokrasi adalah juga Negara Hukum. c. Bentuk Republik Negara dibentuk untuk memperjuangkan realisasi kepentingan umum ( repoblika ).

D. Pemerintah berdasarkan konstitusi Penyelenggaraan pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang – undangan dan berlandaskan konstitusi atau undang – undang dasar yang demokratis. e. Pemerintahan yang bertanggung jawab Pemerintah selaku penyelenggara negara merupakan pemerintahan yang bertanggung jawab atas segala tindakannya. f. Sistim perwakilan Pada dasarnya,pemerintah menjalankan amanat rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. g. Sisitim pemerintahan preidensil Presiden adalah penyelenggara negara tertinggi.Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

3. Mekanisme dalam sistem Politk Demokrasi Indonesia Pokok – pokok dalam sisitim politik Indonesia sebagai berikut ; a. Meupakan bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. b. Bentuk pemerintahan republik,sedangkan sistim pemerintahan presidensil. c. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. d. Kabinet atau mentri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. e. Perlemen terdiri dari dua ( bikameral ), yaitu DPR dan DPD.

4. Masa Depan Demokrasi Diperlukan 5 kondisi yang dianggap mendukung pembangunan demokrasi yaitu ; Para pemimpin tidak menggunakan instrumen kekerasan,yaitu polisi dan militer untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Terdapatnya organisasi masyarakat plularis moderen dan dinamis. Potensi konflik dalam pluralisme subkultural dipertahan kan pada level yang masih dapat di toleransi. Di antara penduduk negri,khususnya lapisan politik aktif,terdapat budaya politik dan sisitim keyakinan yang mendukung ide dan lembaga demokrasi. Dampak dari pengaruh dan control oleh negara asing dapat menghambat atau mendukung secara positif.

Berdasarkan prakik pendidikan selama ini, Pendidikan Kewarga negaraan di indonesia mengembangkan misi , sebagai berikut ; Pendidikan kewarganegaraansebagai kewarganegaraan dalam arti yang sesungguhnya, yang bertugas membina dan mengembangkan pengetahuan dengan peranan, tugas,hak,kewajiban dan tanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan karakter,bertugas membina dan megembangkan nilai - nilai bangsa yang dianggap baik sehingga terbentuk negara yang berkarakter bagi bangsa yang bersangkutan. Pendidikan kewarga negaraan sebagai pendidika n bela negara, bertugas membentuk peserta didik agar memiliki kesadaran bela negara sehingga dapat diandalkan untuk menjaga kelangsungan negara dari berbagai ancaman. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan semokrasi ( politik ), bertugas mengemban tugas menyiapkan peserta didik menjadi negara yang demokratis untuk mendukung tegaknya demokrasi negara.