PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Advertisements

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
KINERJA DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI s.d TAHUN 2013
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2013
RENCANA KERJA ANGGARAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2014
STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) MELALUI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG) Deputi Bidang Pengarusutamaan.
Minggu pertama Oktober
EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KKP SD DESEMBER TAHUN 2014
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L)
ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR
KONTRAK KINERJA PROVINSI TAHUN 2013
√ Untuk Kabupaten-Kota 6,15 81,1 Grafik 3
Info PMU.
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN
SOSIALISASI HASIL DAN PEMANFAATAN DATA UJIAN NASIONAL 2013/2014
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
PENYELENGGARAAN PEMILU
TAMAN AGRO INOVASI DAN AGRO INOVASI MART (TAGRIMART) BALITBANGTAN
PEMANTAUAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RAPERDA BIDANG PLP
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
RAPAT KOORDINASI Perkembangan Penggandaan dan Pendistribusian
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
Modul / Tatap Muka 12 EKONOMI RAKYAT PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
Kiat JAWA TIMUR Menjadi PROVINSI BERKEADILAN GENDER.
DIREKTUR PERBENIHAN PERKEBUNAN
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
Revitalisasi KELOMPOK PENGKAJI Disampaikan pada :
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
Value Propositions Products/ Services
ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR
PRAKIRAAN KONDISI IKLIM DI INDONESIA (UPDATE JULI 2016)
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
Outline Presentasi Overview Kegiatan Tahun 2015
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
RANCANGAN KEGIATAN KEDELAI APBN-P 2017
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM
PUSAT TELAAH INFORMASI REGIONAL (PATTIRO) HOTEL MILLENIUM, 24 MEI 2012
DINAMIKA PRODUKSI DAGING SAPI DI PULAU JAWA MELALUI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PROGRAM KERJA
963 PELANGGARAN DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PENGELOLA PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK PROV/KAB/KOTA
PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI TAHUN 2017M / 1438H
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
Kementerian Ketenagakerjaan RI
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
PROGRAM PENGEMBANGAN KTSP - SMA
MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA
Kementerian Ketenagakerjaan RI
PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (PPS)
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI WILAYAH BVET MEDAN
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI 2017
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
RENCANA KERJA PERBENIHAN PAJALE 2019
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PUSAT –PUSAT PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI INDONESIA OLEH ARUM NUR LAILI SMA MUHAMMADIYAH 2 KERTOSONO 3.1. Memahami konsep wilayah dan pewilayahan.
Transcript presentasi:

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH

PELAKSANAAN PPRG DI DAERAH Pelaksanaan kebijakan PPRG di daerah sangat bervariasi  terbentur kepada komitmen, ketersediaan data terpilah dsb Belum optimalnya implementasi PPRG : (1) dari 42 kota/kabupaten yang diteliti, hanya 60% telah membentuk Pokja PUG dan focal point; (2) pokja PUG yang sudah terbentuk umumnya tidak menyusun rencana kerja tahunan dan tidak memiliki dana operasional yang memadai di lebih dari 70% pemerintah daerah; (3) kurang dari lima (5) daerah yang membentuk Tim Anggaran Responsif Gender (ARG) sebagaimana dimandatkan Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah; (4) Daerah juga perlu arahan untuk menentukan isu prioritas mereka dalam penyusunan PPRG (5) Belum ada tim yang dapat membantu SKPD melakukan analisis gender

SASARAN STRANAS Penetapan dasar hukum PPRG Provinsi. Penetapan mekanisme pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi di tingkat K/L, dan Pemerintah Provinsi, baik untuk Penggerak PPRG maupun pelaksana PPRG. Pelaksanaan PPRG di K/L terpilih berikutnya. Pelaksanaan PPRG di Provinsi terpilih. Perluasan cakupan PPRG ke tingkat output.

JANGKA PENDEK Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG STRATEGI STRANAS JANGKA MENENGAH: PPRG harus diintegrasikan melalui revisi Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, serta pedoman-pedoman pelaksanaannya JANGKA PENDEK Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG

Peningkatan kapasitas SDM Penggerak di 33 Provinsi KEGIATAN PRIORITAS Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang infrastruktur yang responsif gender INDIKATOR 5: Peningkatan kapasitas SDM Penggerak di 33 Provinsi

TARGET GROUP SDM PENGGERAK DAERAH SELURUH BIDANG PADA BAPPEDA SELURUH BIDANG PADA BADAN PP DAN PA SALAH SATU BIDANG PADA BIRO KEUANGAN DAERAH SELURUH BIDANG PADA BADAN PENGAWASAN DAERAH

MEKANISME PELAKSANAAN RENCANA AKSI STRANAS TAHUN 2013 No. KEGIATAN OUTPUT TARGET PELAKSANAAN PROV YG SDH DILAKS PROV YG BELUM DILAKS 1 Workshop PPRG SDM Penggerak Regional Barat dan Timur RTL dan RA Provinsi dlm mendukung percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG 26 sd 28 Maret 2013 ( Makassar) 8 sd 10 April ( Yogyakarta) Sulsel dan DIY 2 Advokasi Kepala Daerah dan DPRD (Sulteng, Papua, Sumbar, Sulut, Babel, Gorontalo, NTT, Lampung, Banten ) Komitmen Kepala Daerah dan DPRD di 9 Provinsi dalam pelaksanaan PPRG Juni sd sept 2013 Sumbar, Sulut, Banten, Gorontalo, Sulteng, Papua, Sulbar, Jambi Babel, NTT, Lampung (24 Sept 2013) NTB dengan dana Dekon akan dilaksanakan 21 September

No. KEGIATAN OUTPUT TARGET PELAKSANAAN PROV YG SDH DILAKS PROV YG BELUM DILAKS 3 Sosialisasi Stranas PPRG 16 Prov (Sulteng, Maluku, NTB, Kalsel, Jatim, Sumbar, Sulut, Kepri, Bengkulu, Babel, Sultra, Jambi, Sulsel, Kalteng, Sumut, Bali) Meningkatnya pemahaman PPRG bagi SDM penggerak PPRG di daerah April sd Sept 2013 ( Sulteng, Jatim Sulsel, Jambi, Sulut, NTB) Provinsi Maluku, Kalsel, Sumbar, Kepri, Bengkulu, Babel, Sultra, Kalteng, Sumut, Bali 4 Fasilitasi penyusunan data terpilah bagi SKPD (Provinsi DKI, Jatim, Bengkulu, Sulut, Sumsel, Sumbar, Maluku Utara, Jateng, Kepri, Aceh, Papua) Banten, Sumut, NTT, Gorontalo, Papua Barat dan Riau, Jabar, Sulbar, Jambi, Sulsel, Babel, Kalbar, Sultra, Kalteng, Bali, Kalsel, Jateng, Kepri Tersusunnya Data Terpilah pada SKPD Provinsi Mei sd Agust 2013 (APBN Satker Dep I, II dan Dekon) (Provinsi DKI, Jatim, , Sulut, Sumsel, Sumbar, Maluku Utara, Jateng, Kepri) Banten, Sumut, NTT, Papua Barat dan Riau, , Jabar, Sulbar, Jambi, Sulsel, Babel, Kalbar, Jateng, Kepri Provinsi Bengkulu, Aceh, Papua, Sultra, Kalteng, Bali, Kalsel Dilaks sebelum pendampingan 5 Pendampingan penyusunan program dan kegiatan yang RG bagi SKPD (Provinsi DKI, Jatim, Bengkulu, Sulut, Sumsel, Sumbar, Maluku Utara, Jateng, Kepri, Aceh, Papua), Banten, NTT, Sumut, Papua Barat, Babel, Kalbar, Sultra, Sulsel, Jambi, Bali, Kalteng Tersusunnya GBS pada program keg SKPD Provinsi Mei sd Sept 2013 (APBN Satker Dep I, II dan Dekon)) Jatim, DKI, Banten, Papua Barat, Babel, Kalbar, Sulsel, Kalteng Sumsel dilaksanakan 21-22 September Provinsi Bengkulu, Sulut, Sumbar, Maluku Utara, Jateng, Kepri, Aceh, Papua, NTT, Sumut, Sultra, Jambi, Bali Dilaks sebelum penelaahan

No. KEGIATAN OUTPUT TARGET PELAKSANAAN PROV YG SDH DILAKS PROV YG BELUM DILAKS KETERANGAN 6 Pelatihan Penelaahan Lembar ARG di 20 Provinsi (Provinsi Sulteng, Kaltim, Maluku, NTB, Kalsel, Jatim, Sumbar, Papua, Sulut, Kepri, Bengkulu, Riau, NTT, Babel, Sultra, Jambi, Sulsel, Kalteng, Sumut, Bali) Meningkatnya keterampilan SDM penggerak daerah dalam melakukan penelaahan ARG di 20 Provinsi Sept 2013 Provinsi Sulteng, Kaltim, Maluku, NTB, Kalsel, Jatim, Sumbar, Papua, Sulut, Kepri, Bengkulu, Riau, NTT, Babel, Sultra, Jambi, Sulsel, Kalteng, Sumut, Bali Dilaks setelah pendampingan 7 Implementasi Lembar ARG di 7 Prov (Kepri, Sumsel, Jateng, Jatim, NTB, Kaltim, Sulteng) Anggaran yang Responsif Gender yang dituangkan dalam RKASKPD Oktober 2013 Provinsi Kepri, Sumsel, Jateng, Jatim, NTB, Kaltim, Sulteng Dilaks setelah penelaahan 8 Identifikasi Gender pada Level Kebijakan (NSPK) di 10 Provinsi (Sulteng, Maluku, NTB, Kalsel, Sumbar, Bengkulu, Jambi, Sulsel, Bali, Sultra) Kebijakan (NSPK) yang RG di 10 Provinsi Okt sd Nov 2013 Provinsi Sulteng, Maluku, NTB, Kalsel, Sumbar, Bengkulu, Jambi, Sulsel, Bali, Sultra Dilaks setelah penelaahan dan implementasi lembar ARG

No. KEGIATAN OUTPUT TARGET PELAKSANAAN PROV YG SDH DILAKS PROV YG BELUM DILAKS KETERANGAN 9 TOT PPRG Bagi Fasilitator SDM Penggerak Fasilitator yang mampu dalam memfasilitasi PPRG di Daerah 24 sd 28 Juni dan 1 sd 5 Juli 2013 Jakarta 10 Worshop Evaluasi PPRG bagi SDM Penggerak Provinsi Jumlah Provinsi yang berhasil dalam melakukan percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG November 2013

RENCANA TINDAK LANJUT WORKSHOP SDM PENGGERAK DAERAH WILAYAH BARAT DAN TENGAH TIMUR Pengembangan mekanisme pendampingan bagi daerah dengan mendayagunakan fasilitator yang sudah ada di Kementerian/Lembaga, LSM, Perguruan Tinggi baik yang berada di pusat maupun yang berada di daerah; Penguatan dasar hukum PPRG di daerah dengan mengacu kepada Permendagri No. 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2014 dan Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014; Penguatan kelembagaan PPRG baik di eksekutif maupun legislatif

Lanjutan Mendukung peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran yang responsif gender melalui pelatihan analisis gender termasuk pelatihan penelaahan lembar ARG; Memfasilitasti memasukkan materi PUG dan PPRG pada sylabus Diklat Penjenjangan pada Badan Diklat Daerah; Mekanisme pengawasan dan pengendalian program/kegiatan yang responsif gender perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan pengawasan (Jakwas) dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2014  SUDAH DITINDAKLANJUTI MELALUI SURAT SESMEN KEPADA IRJEN KEMDAGRI No…..

Lanjutan Identifikasi permasalahan, tantangan, peluang dan rencana aksi 33 Provinsi dalam rangka mendukung Percepatan PUG melalui PPRG melalui alokasi APBD TA 2013 dan 2014  pelaksanaan rencana aksi ini akan dievaluasi pada bulan November 2013 untuk TA 2013

PELAKSANAAN ToT BAGI SDM PENGGERAK 33 PROVINSI Peserta yang hadir hanya dari 30 (tiga puluh) Provinsi  Kalimantan Timur, Papua dan Papua Barat yang tidak mengirimkan wakilnya Nilai rata-rata peserta adalah BAIK (…%), CUKUP (…%) dan KURANG (…%)  Sebagai REFERENSI dalam pelaksanaan ToT melalui Dana Dekonsentrasi 2013

REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN RENCANA AKSI STRANAS (OUTPUT5) No. KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN PENYERAPAN 1 Workshop PPRG SDM Penggerak Regional Barat dan Timur 658.335.000 545.870.000 568.788.499 (86,39%) 522.278.499 (95.67%) 2 Advokasi Kepala Daerah dan DPRD 1.254.586.000 460.998.100 (36,74%) 3. Sosialisasi Stranas PPRG 16 Prov 1.086.364.000 393.780.300 (36,24%) 4. Fasilitasi penyusunan data terpilah bagi SKPD 768.674.000 498.977.900 (64,91%) 5. Pendampingan penyusunan program dan kegiatan yang RG bagi SKPD 781.747.000 130.299.500 (16.66%)

No. KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN PENYERAPAN 6 Pelatihan Penelaahan Lembar ARG di 20 Provinsi 2.280.982.000 0 (0%) 7 Implementasi Lembar ARG di 7 Prov 145.740.000 8 Identifikasi Gender pada Level Kebijakan (NSPK) di 10 Provinsi 906.012.000 9. TOT PPRG Bagi Fasilitator SDM Penggerak 940.127.000 935.661.100 (99,52%) 10 Worshop Evaluasi PPRG bagi SDM Penggerak Provinsi 711.980.000 0 (0%) TOTAL PENYERAPAN 34,62%

TERIMA KASIH

SISTEMATIKA PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2013 Fasilitasi penyusunan data terpilah bagi SKPD (date line akhir Agustus 2013) Pendampingan penyusunan program dan kegiatan yang RG bagi SKPD (date line akhir bulan Agustus 2013) Pelatihan Penelaahan Lembar ARG di 20 Provinsi (date line akhir bulan September 2013) Implementasi Lembar ARG di 7 Prov (date line akhir bulan Oktober 2013) Identifikasi Gender pada Level Kebijakan (RPJMD, RENSTRADA) dan NSPK di 10 Provinsi Advokasi Kepala Daerah dan DPRD Sosialisasi Stranas PPRG 16 Prov Cattt: Keg 1 sd 4 harus dilaksanakan sesuai urutan. Sedangkan keg A sd C bisa dilaksanakan paralel dengan keg 1 sd 4