APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1

MENU UTAMA STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI

Standar Kompetensi Memahami APBN dan APBD

Kompetensi Dasar Menjelaskan pengertian, fungsi, tujuan APBN dan APBD Mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

INDIKATOR Menguraikan arti, fungsi dan tujuan APBN dan APBD. Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan negara dan daerah. Menguraikan pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian

APBN? APBD? Tujuan APBN Asas anggaran Format APBN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) Diatur oleh UU No ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) Diatur oleh UU No. 17 Tahun 2003 : “APBN adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)” Adalah daftar sistematis yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu tahun

Fungsi APBN Fungsi alokasi (Allocation), adalah fungsi penyediaan barang publik (public provision, dimana APBN yang bersumber dari pajak harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi (Income Distribution), berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi distribusi pendapatan ini adalah dalam rangka memperbaiki pendapatan. Pos – pos penerimaan dan pengeluaran APBN. Salah satu contoh pos pengeluaran APBN adalah subsidi. Fungsi stabilisasi (Stabilization), memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian, yakni diperlukan suatu kebijakan yang dapat recovery ditempuh dengan anggaran surplus.

Lanjutan…. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. RAPBN disusun oleh Pemerintah untuk satu tahun yang akan datang

Penerimaan Dalam Negeri Penerimaan Bukan Pajak Penerimaan dari Pajak Penerimaan Dalam Negeri Penerimaan Bukan Pajak

Tujuan APBN Penyusunan APBN ditujukan sebagai pedoman untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara agar pemanfaatan keuangan negara dapat mencapai sasaran yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. APBN juga bertujuan memudahkan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran tahunan

Asas anggaran: Asas anggaran surplus: pemerintah memberlakukan anggaran dengan pendapatan lebih besar dari belanja negara Asas anggaran defisit: pemerintah memberlakukan anggaran dengan pendapatan lebih kecil dari belanja negara Asas anggaran berimbang: pemerintah memberlakukan anggaran dengan pendapatan sama dengan belanja negara

Asas yang digunakan untuk penyusunan APBN : Asas kemandirian artinya pembiayaan negara didasarkan atas kemampuan negara, sedangkan pinjaman luar negeri hanya sebagai pelengkap. Asas Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktifitas. Asas penajaman prioritas pembangunan, artinya mengutamakan pembiayaan yang lebih penting dan bermanfaat.

FORMAT APBN URAIAN APBN 2004 ( dalam rupiah ) APBN 2005 Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negri II. Hibah Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat II. Belanja Daerah Keseimbangan Primer Surplus / Defisit Anggaran ( A – B ) Pembiayaan I. Pembiayaan Dalam Negeri II. Pembiayaan Luar Negeri 403.769,6 403.031,8 737,7 430.041,2 300.036,2 130.005,0 36.956,1 (26.271,6) 26.271,6 50.050,5 (23.778,9) 380.771,1 379.627,1 750,0 397.769,3 266.220,3 131.549,1 46.744,6 (17.392,2) 17.392,2 37.585,8 (20.193,6)

Data Pendapatan dan Pengeluaran Negara X Tahun 2004 (miliar rupiah) No Uraian Dalam Jutaan Rupiah 1. 2. Pendapatan Negara Penerimaan dalam negeri Hibah Belanja Negara Belanja Pemerintah Pusat Anggaran Belanja Untuk Daerah 300,19 210,5 0,30 327,86 229,34 98,52

Pengaruh APBN terhadap perekonomian Kebijakan defisit cenderung mendorong terjadinya kenaikan harga (inflasi) Kebijakan surplus cenderung mendorong terjadinya penurunan harga (deflasi)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) Adalah daftar sistematis yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah dalam satu tahun

Tujuan APBD, antara lain : Mengatur alokasi pendapatan guna membiayai program pembangunan di daerah masing-masing. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan desentralisasi untuk memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah.

Anggaran pendapatan daerah : Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

Anggaran pengeluaran daerah : Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk Dana Perimbangan, di samping Dana Alokasi Umum (DAU).

BANGUNAN DIATAS YANG MERUPAKAN FASILITAS UMUM DIBANGUN DENGAN UANG DARI PAJAK

Jam ke 7 : Nanti kita bahas bersama soal Evaluasi Bab 3 halaman 81

“Jenis Pajak yang dipungut Pemerintah Berdasarkan Undang-undang” Reading : “Jenis Pajak yang dipungut Pemerintah Berdasarkan Undang-undang” Hal 73 - 79 TERIMA KASIH