KONTRAK KULIAH Nurul Laili Fadhilah,S.H.,M.H. Koordinator Kelas I 

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAB IV UUPA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN HK AGRARIA NASIONAL
Advertisements

DEDHI KUSMANTO, Penolakan Perubahan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik dan Akibat Hukumnya (Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati)
DEWI NURUL MUSJTARI,S.H., M.HUM DOSEN FAKULTAS HUKUM UMY
MATA KULIAH HUKUM BISNIS
CHAERULIA NUR ASSYIFA, Perolehan Hak atas Tanah untuk Pembangunan Rumah Susun Bandarharjo Semarang.
Hak Penguasaan atas Tanah
Materi-6 HAK MILIK DEWI NURUL MUSJTARI,S.H., M.HUM
KONTEN HTN.
Pertemuan ke – 2 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
FIFI MARTIANI, Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.
OKE BRAHMANTIA PUTRA, Sertifikasi Tanah Wakaf yang Berasal dari Hak Guna Bangunan di Kabupaten Semarang (Studi Masjid Al-Hidayah Kelurahan Beji.
CAHYOSO ILHAMI, TINJAUAN HUKUM TERHADAP DIKABULKANNYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM KASUS SENGKETA TANAH SETELAH PELAKSANAAN PUTUSAN.
ASAS-ASAS HUKUM AGRARIA
AHMAD IHSAN SUYUTHI, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Melalui Program LMPDP (Land Management and Policy Development Project)
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
ERFA MEIYANI, Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah dengan Cara Jual Beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.
ARIEF BUDIMAN, Pendaftaran Hak Milik atas Tanah Yasan (Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara sporadik) di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.
Hukum Adat & Sistem Hukum Nasional
YOGA TRI SUTOMO, Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Desa Sedayu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten.
PERIODEISASI HUKUM AGRARIA NASIONAL
Landreform berasal dari kata
ELFA DINUL FU'AIDYATI, Proses Peralihan Hak Karena Jual Beli Sebagian untuk tanah yang Bersertifikat dengan Adanya Pemecahan Hak di Kantor Pertanahan.
WAHYU JENNY MUSTIKASARI, PROSEDUR PENGALIHAN FUNGSI TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEBUMEN.
TINJAUAN TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT ADMINISTRASI PROPOSAL SKRIPSI Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar.
PEMBAHARUAN HUKUM TANAH
AGRARIA Istilah Agraria berasal dari kata :
DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK. Pasal 1.
Oleh : Dosen Tim Agraria
Konsep Hukum Agraria dan Hukum Tanah
RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)
Kerancuan Hukum dalam Pengaturan Pertanahan akibat “Keistimewaan”
HUKUM ADAT DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN (Dulu & Sekarang)
DEMOKRASI Disampaikan pada Pertemuan ke-4 Mata Kuliah Kewarganegaraan
Luruhnya Hak Publik (Bangsa) di Tangan Lembaga Publik (Negara)
BAB I PENGANTAR.
HAK PENGUASAAN ATAS TANAH
Hubungan Politik Hukum Agraria
PEMBAHASAN UTS Hukum Agraria Minggu ke-8
POLITIK DAN HUKUM AGRARIA
RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)
Politik dan hukum agraria
Pertemuan ke-3 Pembentukkan UUPA dan Pembangunan Hukum Tanah Nasional
lembaga jaminan dapat dibedakan dalam bentuk
HAK ATAS TANAH SEKUNDER/DERIVATIF
HUKUM DAN SEJARAH AGRARIA MASA KEMERDEKAAN
MATA KULIAH PKNI4204/ HUKUM ADAT PROGRAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
Disampaikan pada Mata Kuliah Pancasila & Kewarganegaraan
PEMBENTUKKAN UUPA DAN PERKEMBANGAN HUKUM TANAH DI INDONESIA
HAK ATAS TANAH SEKUNDER/DERIVATIF
PARADIGMA KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA NASIONAL
SATUAN ACARA PERKULIAHAN CONDOMINIUM & PERMASALAHANNYA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2013/2014 PERSYARATAN PERKULIAHAN.
HUKUM ADAT DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN (Dulu & Sekarang)
Oleh : Upik Hamidah, S.H., M.H.
HUKUM ADAT PENGAJAR : ANTON BUDIARTO, S. H. , M. H
PARADIGMA KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA NASIONAL
PENGERTIAN HUKUM AGRARIA
PEMBAHARUAN HUKUM AGRARIA/LANDREFORM
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Disampaikan pada Mata Kuliah Pancasila & Kewarganegaraan
HUKUM AGRARIA MRT BOEDI HARSONO Kata “agraria” berasal dr agrarius, ager (latin) atau agros (yunani), Akker (belanda) yg artinya tanah pertanian.
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
BAB III SEJARAH PEMBENTUKAN UUPA
HUKUM DAN SEJARAH AGRARIA MASA KEMERDEKAAN
SEJARAH CARA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
REFORMA AGRARIA: TANAH,PEMBANGUNAN, DAN KONFLIK SOSIAL
Hukum Adat & Sistem Hukum Nasional
Pengantar Ilmu Pendidikan
HAK GUNA USAHA - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Presly Prayogo,SH,MH. DUA BENTUK HAK ATAS TANAH HAK PRIMER Hak atas tanah yang bersumber langsung dari hak bangsa Indonesia, yang dapat dimiliki oleh.
Transcript presentasi:

KONTRAK KULIAH Nurul Laili Fadhilah,S.H.,M.H. Koordinator Kelas I  Koordinator Kelas B  Koordinator Kelas F Dimas Bagus S (140710101082) 085755334531

LITERATUR YANG DIGUNAKAN ANTARA LAIN: Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya). Jakarta: Djambatan, 1997. Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah. Jakarta. Kencana. 2006 C. Kartasapoetra dkk. Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah. Jakarta. Rineka Cipta. 1991. R.R Ardiwilaga. Hukum Agraria Indonesia dalam Teori dan Praktek. Masa Baru. Bandung. 1962 A. A. P. Parlindungan, Beberapa Aspek Pelaksanaan UUPA.Bandung: Alumni, 1983 C. Harun Al Rashid, Sekilas tentang Jual Beli Tanah. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986. Imam Soetiknyo. Praktik Agraria Nasional. Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1983. John Salindeho, Masalah Tanah dalam Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika, 1987. R. Suprapto, UUPA dalam Praktik. Jakarta: UI Press, 1986. Soetomo, Pembebasan Pencabutan Permohonan Hak Atas Tanah.Jakarta: Usaha Nasional Swadaya, 1984.

SILABI HUKUM AGRARIA 1. PENDAHULUAN a. Penyampaian Silabus Mata Kuliah b. Kontrak Perkuliahan c. Pembentukan Kelengkapan Kelas (Koordinator Kelas) 2. PENGERTIAN POLITIK DAN HUKUM AGRARIA a. Pengertian Hukum Agraria b. Pengertian Politik Hukum Agraria d. Hubungan Politik Agraria Nasional dalam UUD 1945 dalam kebijakan pemerintah dengan UUPA e. Ruang Lingkup Pengaturan UUPA

SILABI HUKUM AGRARIA 3. HUKUM TANAH NASIONAL DAN HAK-HAK AGRARIA a. Peranan Hukum Tanah Adat dalam Pembentukan Hukum Tanah Nasional b. Sumber-sumber Hukum Tanah Nasional c. Asas-asas Hukum Tanah Nasional d. Hak-Hak Agraria Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1960 e. Hak-hak Agraria Menurut Ilmu Pengetahuan

SILABI HUKUM AGRARIA 4. HUKUM TANAH ADAT a. Makna Tanah dalam Hukum Adat b. Menganalisis Proses Pengakuan dan Pendaftaran Tanah 5. KEBIJAKAN AGRARIA DI ZAMAN PENJAJAHAN a. Agrarische Wet b. Domein Verklaring c. Hukum Tanah Administrasi Pemerintah Hindia Belanda 6. KEBIJAKAN AGRARIA DI ERA ORDE LAMA a. Pengertian Landreform b. Landasan Dasar Hukum Landreform c. Tujuan Landreform

SILABI HUKUM AGRARIA 7. KEBIJAKAN AGRARIA DI MASA ORDE LAMA a. Luas Maksimum Pemilikan Penguasaan Tanah Pertanian b. Luas Minimum Pemilikan Penguasaan Tanah Pertanian c. Gadai Tanah Pertanian d. Perjanjian bagi Hasil Tanah Pertanian 8. KEBIJAKAN AGRARIA DI MASA ORDE BARU a. Membekukan Landreform b. Mengundang Investor sebanyak-banyaknya c. Pelanggaran terhadap Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas tanahnya

SILABI HUKUM AGRARIA 9. KOMPONEN PENDAFTARAN TANAH a. Pendaftaran Tanah b. Pengertian Pendaftaran Tanah c. Tujuan Pendaftaran Tanah d. Sistem Pendaftaran Tanah e. Kegiatan Pendaftaran Tanah

SILABI HUKUM AGRARIA 10. PENGADAAN DAN PERALIHAN HAK TANAH a. Pengertian Peralihan Hak Atas Tanah b. Terjadinya Peralihan Hak Atas Tanah c. Jenis-jenis Peralihan Hak Atas Tanah d. Sahnya Peralihan Hak atas Tanah e. Pengertian Pengadaan Tanah f. Prosedur Pengadaan Tanah 11. KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA a. Masalah Agraria di Indonesia b. Konflik Agraria Indonesia