PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, KELAUTAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013
Advertisements

KINERJA DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI s.d TAHUN 2013
KESIAPAN SKPD DALAM IMPLEMENTASI ANGGARAN RESPONSIF GENDER
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
Klasifikasi/Pengelompokan/ Penggolongan/Stratifikasi
Deputi bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi 2014
HASIL REVIU RKA-K/L SATKER DEPUTI I
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEGIATAN PRIORITAS, SASARAN DAN TARGET RKP TAHUN 2015
 Sasaran strategisIndikator KinerjaTargetCapaian Meningkatnya pemenuhan hak perempuan dan laki- laki di bidang ekonomi Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG.
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
Harapan dan Dampak dari Usaha Koperasi
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
OUTCOME DEPUTI PUG BIDANG EKONOMI s.d TAHUN 2013
1.MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA ISU: -PENDIDIKAN -KESEHATAN -KETENAGA-KERJAAN -KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN ISU STRATEGIS: -HUKUM YANG BERPIHAK -POLITIK.
PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN
KEMISKINAN KESEJAHTERAAN Penyusunan RKP DESA PRESPEKTIF UU DESA.
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI s.d TAHUN 2013
KEGIATAN PRIORITAS, SASARAN DAN TARGET RKP TAHUN 2015
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
Asisten Pemerintahan dan Kesra
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
Potensi Pengembangan Koperasi didasarkan pada Jenis Usaha Koperasi di Wilayah Kota Banjar sebagai berikut : Ditinjau dari Tata letak Geografis Kota Banjar.
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
ISU-ISU PRIORITAS DI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
KEGIATAN TAHUN 2010 Disampaikan pada RAKORTAS Pemberdayaan Koperasi dan UKM, 10 Februari 2010 DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN SUMBERDAYA UKMK.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
AGUS JOKO PITOYO, S,SI,, M,A Fakultas Geografi, UGM
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
Materi Rakor Program Kerja KPMD Tahun Anggaran 2016
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Job Vacancy Kelompok Donny Prasetyo ( )
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
OLEH: YUNITA WULANSARI PPKn
PENGARUSUTAMAAN GENDER PENGARUSUTAMAAN GENDER
OUTCOME DEPUTI PUG BIDANG EKONOMI s.d TAHUN 2013
PERANAN KELOMPOK DALAM BERWIRAUSAHA
SOSIALISASI TEMA RISET BALITBANG – KABUPATEN GORONTALO
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
Pengertian, jenis dan Gender Indek (HDI, GDI dan GEM)
oLEH : Dindin Abdurohim BS
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN (KTNA) DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN
Otonomi Daerah studi kasus provinsi riau
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PERAN DAN FUNGSI PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR PILAR 1 PROGRAM DESMIGRATIF (Informasi Ketenagakerjaan dan Layanan Migrasi) Surabaya, 30 November 2017.
PEMBANGUNAN AGROPOLITAN BERBASIS AGRIBISNIS PETERNAKAN: SUATU KONSEP
MK. PIE BY: TRIANI RW, S.PD., M.PD.
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Job Vacancy Kelompok Donny Prasetyo ( )
WORKSHOP TENAGA PENDAMPING 2017
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA PADA APBD PROVINSI KALTIM
Agenda Riset Nasional & Laporan Pelaksanaan Fokus Tugas DRN
PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DIFABEL
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Jateng outlook Angelina Ika Rahutami
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
POTENSI INVESTASI DI KABUPATEN GRESIK, KARENA: POSISI YANG STRATEGIS POTENSI EKONOMI KETERSEDIAAN LAHAN DAN POTENSI PENGEMBANGAN KAWASAN INFRASTRUKTUR.
ANALISIS DATA DAN PENYAJIAN INFORMASI GENDER DALAM BENTUK PROFIL
Transcript presentasi:

PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, KELAUTAN INDUSTRI PDB KEMISKINAN PELUANG KERJA PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA FOKUS KUKM IPTEK KETENAGAKERJAAN PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, KELAUTAN INFRASTRUKTUR

ketenagakerjaan Isu gender di ketenagakerjaan Kualitas tenagakerja yang diperlukan Data terpilah ketenagakerjaan berdasar jenis kelamin, jenis pekerjaan Model ketenagakerjaan yang responsif gender Kajian dampak sosial ekonomi terhadap tenaga kerja migran (AWEN)

Kukm indag Data terpilah UKM, IR, anggota dan pengurus koperasi, pengusaha kecil, eksekutif dan pegawai perusahaan Model industri rumahan di provinsi, kabupaten/kota Peraturan yang menghambat/mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja Pedoman pendampingan bagi IR Kajian tingkat kebutuhan tenagakerja pada IR Dukungan penyusunan Financial Literacy Indeks kerjasama dengan OJK dan BI

Pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan Data pelaksana pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, jenis pekerjaan Model pemanfaatan tenagakerja yang efektif/ penciptaan lapangan kerja di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan

teknologi Data pengguna teknologi tepat guna berdasarkan jenis kelamin, jenis kegiatan Kebutuhan tenagakerja bidang teknologi Pemanfaatan teknologi sebagai alat bantu dalam ketenagakerjaan dan bagi tenaga kerja Model pemanfaatan teknologi untuk tenagakerja Pengembangan ICT4W untuk perempuan dan ekonomi, berhubungan dengan AWEN

infrastruktur Data ketenagakerjaan yang dibutuhkan bagi aktifitas infrastruktur berdasar jenis pekerjaan dan jenis kelamin Model pemanfaatan ketenagakerjaan yang responsif gender dalam infrastruktur Kajian pemanfaatan dan pemilikan lahan oleh perempuan Monitoring pemanfaatan pedoman yang responsif gender di bidang infrastruktur