KEBIJAKAN FISKAL DALAM ISLAM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
“Pertemuan ke Enam” Kebijakan Fiskal.
Advertisements

PENGELLUARAN PEMERINTAH
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
1 Muhtar Mahmud. 1.Asumsi Makro Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan APBN 2012 Arah Kebijakan Fiskal 2012 Postur APBN-P 2011 dan APBN 2012 Kebijakan.
Kebijakan Ekonomi Fiskal
TEORI PENGELUARAN NEGARA
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
PENGANTAR ILMU EKONOMI
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara
KEBIJAKAN MAKROEKONOMI DALAM PEREKONOMIAN TERTUTUP
BAB 11 KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
MATA KULIAH KEBIJAKAN FISKAL
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
MATA KULIAH KEBIJAKAN FISKAL
Kebijakan Fiskal dan Moneter (1)
MAKROEKONOMI, edisi ke-6.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
Kebijakan Ekonomi Fiskal
EKONOMI PUBLIK.
KEBIJAKAN FISKAL.
EKONOMIKA 2 KaitanBerbagai Pengertian dalam Ekonomi Makro
KEBIJAKAN MONETER & FISKAL
INFLASI Izzani Ulfi, SE.Sy., M.Ec.
UDINUS.
KEBIJAKAN FISKAL dosen: HJ. I.g.a aju nitya dharmani, se., mm. NAMA KELOMPOK: ADELIA NURWAHIDAH INDRIANI SETIYOSARI
KEBIJAKAN FISKAL DAN FINANSIAL
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
KONSEP DASAR EKONOMI MONETER
PENGELLUARAN PEMERINTAH
KEBIJAKAN MONETER Yayat Sujatna
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO
KEUANGAN PUBLIK & KEBIJAKAN FISKAL
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
LATIHAN PR PEREKONOMAN 3 SEKTOR
® Utang Pemerintah.
F. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
BAB V KEBIJAKAN FISKAL.
Program Studi Pendidikan Akuntansi ~FKIP UMS~
Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara
MAKROEKONOMI, edisi ke-6.
PEREKONOMIAN TERBUKA (OPEN ECONOMY)
Inflasi Pertemuan ke-4 Teori Ekonomi Makro I.
PENGELLUARAN PEMERINTAH
Kebijakan Ekonomi Fiskal
APBN 2013 Aflah Aulia Fisri R. (02) Qristalia Putri Gayo A. (20)
PERDEBATAN KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI: ATURAN KEBIJAKAN MONETER, ATURAN KEBIJAKAN FISKAL, INKONSISTENSI WAKTU DAN KEBIJAKAN KELOMPOK 10: ADHITYA PUTRI UTAMI.
NAMA : LUKMAN JATI U NO : 26 KELAS : XMIA7.
ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH
MANAJEMEN DAN BISNIS Lingkungan Bisnis Pertemuan 10 1.
SYNTA NOVIANA PENDIDIKAN AKUNTANSI UMS
PERTEMUAN 6.
Matrikulasi PENGANTAR EKONOMI MAKRO
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
Disusun Oleh : Dwi Tofiandita C
PENGELLUARAN PEMERINTAH
Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Model IS-LM
PENGELLUARAN PEMERINTAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
KEBIJAKAN FISKAL. Pengertian kebijakan fiskal (Fiskal Policy )  Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian.
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
PENGELLUARAN PEMERINTAH
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
Kebijakan Ekonomi Fiskal
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN FISKAL DALAM ISLAM Yayat sujatna

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang meliputi kegiatan penerimaan dan pengeluaran oleh negara untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan Fiskal Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran : 1. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif. 2. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran : 3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget) Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

ANGGARAN PENDAPATAN (AP) BELANJA NEGARA (BN)

APBN PENERIMAAN PENGELUARAN Kharaj Zakat Khums Jizya Penerimaan lain Penyebaran Islam Pendidikan Dan Kebudayaan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Armada Perang Penyediaan Layanan Kesejahteraan Sosial

APBN KETERANGAN EKONOMI ISLAM EKONOMI KONVENSIONAL ANGGARAN PENDAPATAN Kharaj Zakat Khums Jizya Penerimaan Lain Membuka Usaha Baru Memungut Pajak Meminjam Uang BELANJA NEGARA Penyebaran Islam Pendidikan & Kebudayaan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Pembangunan Armada Perang dan keamanan Penyediaan layanan kesejahteraan sosial Jenis - Wasteful Spending - Productive Spending - Transfer Spending Sifatnya - Temporary Spending - Permanen Spending

TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL Dalam konsep ekonomi Islam kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama.

PANDUAN POKOK Al-Qur’an dan As-Sunah memiliki panduan-panduan pokok dalam kebijakan fiskal, antara lain : Islam tidak menyukai pembelanjaan yang tidak terkendali atau berlebih-lebihan. Memiliki orientasi ideologis yaitu terpenuhi kesejahteraan material dan spiritual.

INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL PEMERINTAHAN ISLAM Peningkatan Pendapatan Nasional dan tingkat partisipasi kerja. Pemungutan pajak. Pengaturan anggaran Penerapan kebijakan fiskal khusus.