PENTINGNYA SINERGITAS DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM IMPLEMENTASI SDGS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Sekolah Pascasarjana Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.
Advertisements

ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS GENDER
Wadek III FIS UNY Terry Irenewaty, M.Hum. Disampaikan dalam LKMM FIS UNY 2012.
Hanindya Mustika Ningtyas
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN SERTA PENGEMBANGANNYA DITINGKAT NASIONAL DAN DAERAH Disampaikan oleh Beni Sujanto, A.Ks, M.Si,
Desain Induk Kependudukan
KABAR BAIK! 1. AKRESITASI PGSD ‘B’ (Pertama) 2. MAPRES FIP 2011 : Dari Prodi PGSD 3. Beasiswa berbasis PRODI 4. Kesehatan bersama kita semua….
Pancasila sebagai Paradigma
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
KULIAH I Latar belakang : PKN
Wakil Presiden RI Drs. H . Muhammad Jusuf Kalla
Sistem Perumahan Permasalahan umum dan isu-isu terkait pembangunan perumahan di Indonesia.
Sistem Ekonomi.
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Alvin Toffler, mengatakan bahwa salah satu gejala negatif
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN BADAN KESBANGPOL DIY TAHUN ANGGARAN 2017
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KURIKULUM FAKULTAS TEOLOGI - UKIM
TUJUAN DAN EKSES PEMBANGUNAN EKONOMI
DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
RANCANGAN AWAL RKP 2016 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian dan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Aktualisasi Revolusi Mental dalam Inovasi Pelayanan Publik
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN
MASYARAKAT MADANI (CIVIL SOCIETY)
Membumikan Politik Luar Negeri Bagi Kepentingan Rakyat
Pertemuan Kedua Kelompok Kerja Menuju Kota Inklusif / KKMKI Alat Penilaian untuk Kota Inklusif in Indonesia Di Indonesia Alexander Hauschild Le Meridien.
OVERVIEW PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK
Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi.
KOMUNITAS PEMBERDAYAAN EKONOMI UNTUK PEREMPUAN (KomPEP - FE Unpas) FE - Universitas Pasundan (The Community of Economic Empowerment for Women)
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian dan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Gerakan Kemandirian Nasional
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian Dr
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian dan Pembentuk Karakter Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Budaya Demokrasi. Budaya Demokrasi Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 2.Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani Kompetensi Dasar 2.1.
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian dan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Bab VIII Ketahanan Nasional
Unsur Dasar Wawasan Nusantara
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Geostrategi Nasional Pengertian geostrategi:
Kementerian Ketenagakerjaan RI
KEBIJAKAN PENGUATAN KARAKTER KEBANGSAAN
Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (SDGs)
KONSEPSI DAN PERAN KETAHANAN NASIONAL INDONESIA
DR.Suharto,SH.,M.Hum.
Kelompok 8 Bab VII “Apakah Ada Pengulangan ??”
Gedung Tokongnanas – Universitas Telkom
OLEH: DRA, HJ. FATMAWATY HARAHAP, MAP
Strategi Pembangunan Nasional untuk Menjadi Negara Maju
PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN
Pada Masa Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono
MASA AKHIR ORDE BARU.
Kementerian Ketenagakerjaan RI
PENGANTAR DISKUSI KELOMPOK AKSELERASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN AIDS (P2HA) DI KAWASAN HA ANIM Disampaikan dalam Pertemuan KPA Regio Ha Anim Dalam.
PEMBANGUNAN & PERUBAHAN SOSIAL
PEREKONOMIAN INDONESIA DI MASA DEPAN OLEH : ASTI NOVIANA C
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018
WAWASAN NUSANTARA Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan.
RIA KURNIASARI. KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN Mahasiswa mampu menganalisis hakikat, fungsi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di SD.
MENAKAR PERAN RUU PESANTREN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Sustainable Development Goals (SDGs)
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Transcript presentasi:

PENTINGNYA SINERGITAS DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM IMPLEMENTASI SDGS ENDANG SULASTRI

Sustainable Development Goals

PERBEDAAN SDGs DENGAN NAWACITA Nawa Cita dimulai dari visi Presiden tentang kedaulatan bangsa di arena politik, ekonomi, dan budaya, yang berasal dari penilaian bahwa bangsa menghadapi tiga masalah: ketidakmampuan untuk memastikan keselamatan semua warga negara, kemiskinan, kesenjangan, degradasi lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta intoleransi dan krisis karakter nasional SDGs melihat kemiskinan, kesenjangan, dan degradasi lingkungan hidup dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan sebagai isu-isu global yang perlu ditangani oleh semua negara dalam 15 tahun ke depan

KONVERGENSI AGENDA PEMBANGUNAN Nawa Cita RPJMN* SDGs Nawa Cita 1 Bab 6.1, 10 sub-bab Tuj3, 10, 16, dan 17 N2 B6.2, 5 sub-bab T16 N3 B6.3, 3 sub- bab T1-11 N4 B6.4, 6 sub-bab T14-16 N5 B6.5, 5 sub-bab T1-6 N6 B6.6, 11 sub-bab T1-10 N7 B6.7, 9 sub-bab T1-5, 8, 9, dan 12-15 N8 B6.8, 1 (sub-)bab T3-4 dan 11 N9 B6.9, 1 (sub-)bab T5, 10, 16, dan 17 Ket: ∗ Judul bab dalam RPJMN sesuai dengan nama komponen Nawa Cita

PENCAPAIAN Belajar dari MDGs Pentingnya Sinergitas dan Partisipasi Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sipil serta Perguruan Tinggi

Tantangan Demokrasi Elektoral yang sangat liberal Korupsi yang tidak terkendali

SEKIAN TERIMA KASIH