BAB VIII Penjelasan Peraturan Per-UU-an

STRUKTUR/ KERANGKA PERATURAN
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA PENDIDIKAN
NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
POLITIK HUKUM PENGERTIAN :
POLITIK HUKUM.
SISTEM KETATANEGARAAN BERDASAR AMANDEMEN UUD 45
Level Kompetensi V Indah Dwi Qurbani, SH, MH
SEBUAH MATA KULIAH PENGANTAR
SUMBER HUKUM DAN PERUBAHAN POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMERINTAHAN DAERAH Level Kompetensi V.
Permasalahan Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Universitas Airlangga Radian Salman, S.H., LL.M.
TINDAK PEMERINTAHAN NYATA HUKUM PRIVAT PUBLIK BERBAGAI PIHAK SEPIHAK UMUM INDIVIDUAL KONGKRITABSTRAK KONGKRITABSTRAK.
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Segi Hukum Kartu Kredit
Substansi Konstitusi Negara
HUKUM BENDA DAN PERIKATAN
Materi Ke-9: Perubahan Peraturan Perundang-Undangan
KAJIAN HARMONISASI RUU TENTANG BUMN
Oleh : Dosen Tim Agraria
HUKUM ADAT DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN (Dulu & Sekarang)
PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
SISTEM KETATANEGARAAN PADA AMANDEMEN UUD NEGARA RI TAHUN 1945
MEMAHAMI PERMASALAHAN PERTANAHAN DIY
Tim Kerja Harmonisiasi Regulasi GN-SDA
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Hubungan Politik Hukum Agraria
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
E-VALIDASI ANGKA KREDIT (e-VAK)
HUKUM PERTAMBANGAN MASRUDI MUCHTAR, S.H.,M.H..
30/11/2017 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
Politik dan hukum agraria
NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Peradilan Administrasi Pajak
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
TATIK ROHMAWATI, S.IP.,M.Si
Materi Ke-13: Pengujian Terhadap Perda (Toetzingrecht)
Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
PARADIGMA KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA NASIONAL
Materi Ke-13: Pengujian Terhadap Perda (Toetzingrecht)
Sosiologi Hukum: Pengantar
HUKUM ADAT DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN (Dulu & Sekarang)
SEJARAH LEGISLASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK)
Ganti kerugian dan Rehabilitasi
PENGGOLONGAN HUKUM.
HUKUM DI INDONESIA HUKUM DI INDONESIA.
SUMBER HUKUM DAN PERUBAHAN POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMERINTAHAN DAERAH Level Kompetensi V.
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA
DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PARADIGMA KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA NASIONAL
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
BADAN LEGISLASI 23 AGUSTUS 2017
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
SISTEM HUKUM & PERADILAN NASIONAL.
CHAPTER SURAT KEPUTUSAN.
Substansi Konstitusi Substansi Konstitusi Secara Umum, Negara Indonesia, Negara Liberal dan Negara Komunis.
LEGAL DRAFTING PERDA Kuliah Tamu Peminatan Promosi Kesehatan dan AKK
UNDANG-UNDANG DASAR.
PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Baduy)
SISTEM KETATANEGARAAN PADA AMANDEMEN UUD NEGARA RI TAHUN 1945
PENGGOLONGAN HUKUM.
RANCANGAN PERATURAN DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN (RPIK) LAMPUNG SELATAN TAHUN NASKAH AKADEMIK.
POLITIK HUKUM ( POLITIEK RECHT )
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Badan Kepegawaian Negara Balikpapan, 21 Februari 2019
UTS SERTAKAN NAMA DAN NPM. 1. Jabarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan kesehatan hewan menurut versi anda ! 2. Jabarkan Undang-Undang.