Kementerian Ketenagakerjaan RI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM MANAJEMEN K3 PERATURAN PEMERINTAH NO.50 TH MATERI 2
Advertisements

Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2013
MAKARTI KARYA MUKTITAMA
Minggu pertama Oktober
EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KKP SD DESEMBER TAHUN 2014
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Kebijakan K3 Nasional Disampaikan pada: Pembinaan Bagi calon Ahli K3
KONTRAK KINERJA PROVINSI TAHUN 2013
√ Untuk Kabupaten-Kota 6,15 81,1 Grafik 3
Info PMU.
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN
SOSIALISASI HASIL DAN PEMANFAATAN DATA UJIAN NASIONAL 2013/2014
TAMAN AGRO INOVASI DAN AGRO INOVASI MART (TAGRIMART) BALITBANGTAN
PEMANTAUAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RAPERDA BIDANG PLP
DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
UPAYA-UPAYA KHUSUS PERCEPATAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEDELAI TAHUN 2013
RAPAT KOORDINASI Perkembangan Penggandaan dan Pendistribusian
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
Peran Perum BULOG Dalam Ketahanan Pangan Nasional
Modul / Tatap Muka 12 EKONOMI RAKYAT PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
KEBIJAKAN DISNAKERTRAN PROVINSI SUMATARA BARAT
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
Disampaikan pada: RAPAT KOORDINASI NASIONAL
Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas
Disampaikan Oleh: Dr. Sukiman, M.Pd. Kasubdit Program dan Evaluasi
REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2016
Outline Presentasi Overview Kegiatan Tahun 2015
KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
Oleh: Ir. AMRI AK, MM Direktur Pengawasan Norma PNKPA
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PENUMBUHAN WIRAUSAHA BARU (WUB)
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM
INDUSTRI & PERDAGANGAN
DINAMIKA PRODUKSI DAGING SAPI DI PULAU JAWA MELALUI
POLITIK & STRATEGI KEAMANAN NASIONAL
MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PROGRAM KERJA
963 PELANGGARAN DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI TAHUN 2017M / 1438H
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KTSP - SMA
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA   NOMOR 50 TAHUN 2012   TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Kementerian Ketenagakerjaan RI
PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (PPS)
LATAR BELAKANG KEBIJAKAN SMK3
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS GAJAHMADA, 24 OKTOBER 2018
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
Bagaimana Upaya Pemerintah Mensinergikan Pelaksanaan dan Pengawasan K3
KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) NASIONAL
RENCANA KERJA PERBENIHAN PAJALE 2019
EPIDEMIOLOGI PADA LINGKUNGAN KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PUSAT –PUSAT PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI INDONESIA OLEH ARUM NUR LAILI SMA MUHAMMADIYAH 2 KERTOSONO 3.1. Memahami konsep wilayah dan pewilayahan.
Transcript presentasi:

Kementerian Ketenagakerjaan RI KEBIJAKAN K3 NASIONAL Kementerian Ketenagakerjaan RI

K3 PENDAHULUAN Mengapa K3 Penting ? Merupakan kebutuhan dan hak tenaga kerja dalam perlindungan K3 untuk mewujudkan kesejahteraan 3 1 Untuk mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja oleh manajemen 2 Merupakan persyaratan perdagangan global 3 Menciptakan tempat kerja yang sehat, aman dan produktif Estimasi ILO (per tahun) 2,3 juta org meninggal terkait dengan pekerjaan 360.000 org meninggal krn kecelakaan kerja 1,95 juta sakit akibat kerja Kerugian USD 1,25 triliun 4 5 Telah menjadi komitmen global

Data Angkatan Kerja Tahun 2014 (BPS) Pendidikan Tertinggi Bekerja Pernah Bekerja Tidak Pernah Bekerja Jumlah Pengangguran Angkatan Kerja Tdk Sekolah 5.187.494 43.159 31.739 74.898 5.262.392 Tdk Tamat SD 15.815.487 224.279 165.271 389.550 16.205.037 SD 32.952.556 690.374 539.278 1.229.652 34.182.208 SMP 20.350.838 738.221 828.617 1.566.838 21.917.676 SMA 18.579.737 713.669 1.249.117 1.962.786 20.542.523 SMK 10.520.757 597.221 735.300 1.332.521 11.853.278 Diploma 2.956.780 77.521 115.996 193.517 3.150.297 Universitas 8.264.377 161.746 333.397 495.143 8.759.520 Jumlah/Total 114.628.026 3.246.190 3.998.715 7.244.905 121.872.931

KASUS KECELAKAAN KERJA No Uraian 2012 2013 2014 2015 1 Kec. Kerja 103.074 103.285 126694 110285 a. Meninggal 2.124 2.438 15 530 b. Cacat Tetap/fungsi/anatomis 44 22 17 5 1173 811 c. Sembuh 85.090 94.125 107766 2 Kompensasi Rp. 554,00 M Rp. 618,49 M - Sumber : BPJS KTK

PELAKSANAAN UU No. 1 TAHUN 1970 MANAJEMEN SDM BAHAN LINGKUNGAN KERJA TEMPAT KERJA Prod’s AMAN SEHAT PERALATAN FAKTOR PENYEBAB SIFAT PEKERJAAN PROSES PRODUKSI CARA KERJA KECELAKAAN ANALISIS

Sebaran 224.060 Perusahaan Sebagai Objek Pengawasan Ketenagakerjaan Di Indonesia NAD 5413Prsh SUMUT 11111 Prsh KEP RIAU 4405 Prsh RIAU 3331 Prsh SUMBAR 2837 Prsh JAMBI 2001 Prsh BENGKULU 1726 Prsh SUMSEL 5610 Prsh BABEL 1101 Prsh LAMPUNG 6422 Prsh KALBAR : 2392 Prsh KALTENG: 2247 Prsh KALSEL : 3205 Prsh KALTIM : 6805 Prsh SULBAR 3220 Prsh SULTENG : 3390 Prsh GORONTALO 1104 Prsh SULUT : 4184 Prsh MALUKU Utara 1163 Prsh PAPUA BARAT 2744Prsh PAPUA 1249 Prsh MALUKU 2303 Prsh SULTRA : 6478 Prsh SULSEL : 9907 Prsh BANTEN 7164 Prsh DKI : 29750 Prsh JABAR : 27858 Prsh DIY : 3829 JATENG 19178 Prsh JATIM : 29042 Prsh BALI : 4723 prshn NTB : 3022 prshn NTT : 5144 prshn

Menjawab Tantangan & Meraih Peluang K3 & GLOBALISASI Kontribusi mewujudkan: Tempat Kerja : Aman Nyaman Sehat Bebas Polusi Nihil Kec. & PAK Produksi & produktifitas Kelangsungan Usaha K3 Menjawab Tantangan & Meraih Peluang WTO 2020; AFTA AC-FTA; AK-FTA; AI- FTA; AANZ-FTA; IJ-EPA ACFTA 2010-CAFTA 2012; Asean Single Market 2015; ILO OSH Guide Line 2001; Green Productivity; Global warming; SDGs Daya saing (Lokal, Regional, Global)

PP No. 50 Thn 2012 ttg Penerapan SMK3; DASAR HUKUM UU No. 1 Tahun 1970 Undang-Undang Uap 1930 UU. No. 32 Tahun 2004 UU. No. 13 Tahun 2003 UU. No. 21 Tahun 2003 Peraturan Uap 1930 PP No. 50 Thn 2012 ttg Penerapan SMK3; Peraturan Menteri Tenaga Kerja sebagai peraturan pelaksana UU. No.1 Tahun 1970.

Program Nasional Kebijakan K3 Nawacita No. 6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya

NAWA KERJA KETENAGAKERJAAN Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Percepatan Sertifikasi Porfesi Perluasan Kesempatan Kerja Formal Penguatan Wirausaha Produktif Penciptaan Hubungan Industrial Yang Sehat Dan Produktif Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Peningkatan Perlindungan Pekerja Migram Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan Dan Akumtable

Melanjutkan Visi K3 Nasional √ S K 3 “ INDONESIA BERBUDAYA K3 TAHUN 2015 “ Melanjutkan Visi K3 Nasional “ KEMANDIRIAN MASYARAKAT INDONESIA BERBUDAYA K3 TAHUN 2020“

Kepmenaker R.I Nomor 386 Tahun 2014 Langkah – Langkah K3 menuju Kemandirian Masyarakat Indonesia Berbudaya K3 Tahun 2020 2019 2015 Melalui penerapan SMK3 kita wujudkan Indonesia Berbudaya K3 dalam menghadapi perdagangan bebas Tingkatkan budaya K3 untuk mendorong produktivitas dan daya saing di pasar internasional Dengan budaya K3 kita tingkatkan kualitas hidup manusia menuju masyarakat yang selamat, sehat dan produktif Melalui budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mendorong terbentuknya bangsa yang berkarakter Wujudkan kemandirian masyarakat Indonesia berbudaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional 2018 2017 2016 Kepmenaker R.I Nomor 386 Tahun 2014

Strategi K3 Nasional Strategi K3 Nasional Menyusun dan meningkatkan kebijakan K3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang K3 Strategi K3 Nasional Meningkatkan pembinaan penerapan SMK3 Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan K3 Meningkatkan jejaring dan peran serta instansi, lembaga, personil dan pihak-pihak terkait

Peningkatan Produktivitas Program Nasional K3 Budaya K3 Daya Saing Tinggi Peningkatan Produktivitas Pelaksanaan K3

TUJUAN K3 Meningkatkan kesadaran dan ketaatan pemenuhan norma K3; Meningkatkan partisipasi semua pihak dalam mencapai pelaksanaan budaya K3 secara optimal disetiap kegiatan usaha; 3.Meningkatkan penerapan K3 menuju masyarakat mandiri berbudaya K3;

SASARAN K3 Turunnya tingkat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja; Terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas; Meningkatkan penerapan K3 menuju masyarakat mandiri berbudaya K3

PENUTUP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DILAKSANAKAN SECARA KONSISTEN & KONSEKUEN BERDASARKAN KETENTUAN, DIHARAPKAN DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN, SERTA KINERJA PEMERINTAHAN MAKA INDONESIA BERBUDAYA K3 DAPAT DICAPAI

UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Terima kasih, semoga bermanfaat ! ! ! UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ggggggggggg