KEUANGAN NEGARA DAN PENGELOLAANNYA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENGELLUARAN PEMERINTAH
Advertisements

Pendahuluan Audit Sektor Publik
Hukum Keuangan Negara.
presented by: REKA DEWANTARA, SH.MH.
1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
SIKLUS APBN.
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Tentang Keuangan Negara
HUKUM KEUANGAN NEGARA TIM PENGAJAR.
PENGANGGARAN.
Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK Pertemuan 4
ADMINISTRASI KEUANGAN
KERANGKA LEGAL FORMAL Tentang KEUANGAN
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
1. Konsep Anggaran dan Penyusunan Anggaran di Organisasi Sektor Publik
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
akuntansi PENGELOLAAN DANA BERGULIR MELALUI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
Pertemuan 01 Pengertian Pajak Dan Fungsinya
Penganggaran Sektor Publik
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Materi Pertemuan 1 DEFINISI PAJAK.
RERANGKA KERJA AUDIT SEKTOR PUBLIK
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PENGANGGARAN.
KEUANGAN NEGARA DAN PENGELOLAANNYA
APBN DAN APBD.
TUTORIAL TATAP MUKA IPEM4428 Ekonomi Pemerintahan
PEMERIKSAAN, PENGELOLAAN, DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA/DAERAH
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
HUKUM ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA
PENGELLUARAN PEMERINTAH
Tentang Keuangan Negara
OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
F. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah
KEUANGAN NEGARA Nama Kelompok: Ruth Patricia ( )
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA
ANGGARAN NEGARA.
PENGANGGARAN SEKTOR ORGANISASI PEMERINTAHAN
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK (Pengertian anggaran)
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Pertemuan 1 : PENGANTAR HUKUM PAJAK
PENGELLUARAN PEMERINTAH
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
BIAYA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PUBLIK
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA DAN RUANG LINGKUPNYA
Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran pada era Ototomi daerah
Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, Piutang/ Utang Negara atau Daerah. Perbendaharaan.
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH oleh Nisa Putri Bagaswati
PENGELLUARAN PEMERINTAH
BIAYA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PUBLIK
PENGELOLAAN ASSET NEGARA : PENGELOLAAN ASSET NEGARA : Introduksi ASAHI MARET Oleh : DRS. SISWO SUJANTO, DEA JAKARTA, 11 MARET 2015 ASOSIASI AUDITOR.
PENGELLUARAN PEMERINTAH
PENGANGGARAN.
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
BIAYA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PUBLIK
PENGELLUARAN PEMERINTAH
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
ASPEK KERUGIAN NEGARA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
Transcript presentasi:

KEUANGAN NEGARA DAN PENGELOLAANNYA PERTEMUAN 13 KEUANGAN NEGARA DAN PENGELOLAANNYA

Pengertian Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

UU No. 17/2003 Objek: semua hak, kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun barang yangdapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Subjek: seluruh objek keuangan di atas yang dimiliki negara dan/atau dikuasai pemerintah negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Proses: seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Tujuan: Seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Hak-hak Negara Hak mencetak uang Hak mengadakan pinjaman Hak mengadakan pinjaman paksa Hak menarik pajak Hak menarik iuran dan pungutan

Kewajiban Negara Kewajiban-kewajiban negara, dalam garis besarnya dapat dikelompokkan atas dua bentuk kewajiban: Kewajiban menyelenggarakan tugas-tugas negara . Kewajiban membayar tagihan-tagihan yang datang dari pihak ketiga.

Pihak Yang Mengelola Hak dan Kewajiban Negara Pengelolaannya Terpisah Komponen keuangan negara yang pengelolaannya dipisahkan adalah komponen keuangan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada badan- badan usaha milik negara dan lembaga-lembaga keuangan milik negara. Dikelola langsung oleh negara

Pengeluaran negara Pengeluaran negara adalah pengeluaran atau setiap penggunaan uang dan sumber daya suatu negara untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah atau negara dalam rangka menjalankan fungsinya mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Anggaran Anggaran adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Fungsi Anggaran Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. Anggaran merupakan aktivitas yang akna dilaksanakan di masa mendatang. Anggaran sebagai alat komunikasi intern Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi Anggaran merupakan instrumen politik Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal

Prinsip Anggararan sektor Publik Otorisasi oleh legislatif Komprehensif Keutuhan anggaran Nondiscretionary Appropriation Periodik Akurat Jelas Diketahui publik

Jenis Anggaran Anggaran operasional Digunakan untuk merencanakan kebutuhan- kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintah. Anggaran Modal/investasi Menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap.

Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik Tahap persiapan anggaran Tahap ratifikasi Tahap implementasi anggaran Tahap pelaporan dan evaluasi