DITERBITKAN OLEH SUBBAGHUMAS POLRES CIANJUR

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HUKUM KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
Advertisements

PENANGANAN TINDAK PIDANA
UU NO. 2 TH 2002 TTG UU KEPOLISIAN
PENERANGAN KESATUAN SIKAP POLRI PADA PEMILU 2014
SELAMAT DATANG.
PENEGAKAN HUKUM.
PENERANGAN KESATUAN NOMOR: 32/VI/2014/PENSAT
KELOMPOK 8 1. Masyarakat Kasus Marsinah termasuk pelaggaran HAM karena melanggar hak hidup seorang manusia Hak berpendapat Marsinah sebagai warga negara.
PENYIDIKAN PAJAK Kep-272/PJ/2002.
Pedoman bagi petugas Polmas.
FITRI PERMATASARI, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan di Wilayah POLRES Brebes.
PAPARAN KAPOLSEK BANYUDONO Dalam Rangka
CEKLIST LAPORAN QUICK WINS PROGRAM VI 2015
SALAM ADHYAKSA.
CEKLIST LAPORAN QUICK WINS PROGRAM III 2015
Oleh PENEGAKKAN HUKUM TERKAIT PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
PERTEMUAN KE-5.
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
JAKSA PENGACARA NEGARA - KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
DITERBITKAN OLEH SUBBAGHUMAS POLRES CIANJUR
KETENTUAN TENTANG POLITIK UANG dalam UU No. 10 Tahun 2016
TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN daerah (TP4D)
KASAT RESKRIM POLRES KONAWE SELATAN
PENETAPAN KINERJA BAG REN POLRESTABES BANDUNG
PERUNDANG –UNDANGAN NASIONAL
STRUKTUR ORGANISASI DIT TAHTI AKBP DEKY SUBAGIO, SH.M.Si
HAKIKAT KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT
Drs. AGUS ANDRIANTO, S.H. PERAN POLDA DALAM PENEGAKKAN HUKUM
PENGENDALIAN SOSIAL.
Geng Motor Bentrok di Pedes, Satu Tewas
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN Dan PENYIDIKAN PAJAK
PENERANGAN KESATUAN 1. RUJUKAN :
KEPALA BIRO OPERASI POLDA NTB Drs. DEWA PUTU MANINGKA JAYA
dalam Sistem Peradilan Pidana
Konsep pelayanan publik
PENYIDIKAN.
POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM
MANFAAT KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI BAGI HUKUM PIDANA
STRUKTUR ORANGISASI BAG REN
Menuju UU Cyber Republik Indonesia
DITERBITKAN OLEH SUBBAGHUMAS POLRES CIANJUR
PENAGIHAN PAJAK.
PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEDUDUKAN dan RUANG LINGKUP
PENGERTIAN KODE ETIK PROFESI
STRUKTUR ORGANISASI SAT BINMAS
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI.
PENGENDALIAN SOSIAL Pertemuan 15 SMA Kelas X.
STRUKTUR ORANGISASI BAG REN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
KESIMPULAN: 1. Sangat perlu dan penting mewujudkan kesepahaman
PENERANGAN KESATUAN NOMOR : 31/VII/2014/PENSAT
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
ASPEK HUKUM PELAYANAN PUBLIK
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Hukum Pidana Korupsi Nama Kelompok : Randi Septian ( ) Panji anugrah putra ( ) Endah Sri Lestari ( ) Fitri Lestari ( )
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
TRAGEDI BOM SOLO.
Di Gedung Rekonfu Polres Pemalang, 25 Mei 2016
Menyiram Indahnya Keadilan dan Kedamaian
SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN HIDUP
Penetapan Kinerja ( TAPJA )
STRUKTUR HUKUM PRANATA DI INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO
ANCAMAN SANKSI DAN HUKUMAN BAGI PELAKU PUNGUTAN LIAR
ONLINE SINGLE SUBMISSION
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN
PROSEDUR TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PEJABAT NEGARA
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Transcript presentasi:

DITERBITKAN OLEH SUBBAGHUMAS POLRES CIANJUR PENERANGAN KESATUAN KANTOR SUBBAGHUMAS POLRES CIANJUR Jl. Kh. Abdullah Bin Nuh Cianjur Email: subbaghumaspolrescianjur@yahoo.co.id Telephone : 0263-2288408 Kabag Ops Kompol Hilman Muslim Kasubbag Humas AKP A.Suprijatna, SH.MH Operator PID Brigadir Senja Hadiana, SH Bamin Administrasi BRIPDA Mochamad Wira. A ANTISIPASI PENCEGAHAN TERJADINYA AKSI PERUSAKAN TERHADAP FASILITAS POLRI Nomor : 24 / V / 2014 / PENSAT DENGAN MASIH TERJADINYA AKSI PERUSAKAN TERHADAP FASILITAS POLRI (POLSEK ATAUPUN POS – POS POLISI), DIINGATKAN KEMBALI AGAR TIDAK TERULANG LAGI PERISTIWA PERUSAKAN TERSEBUT, KEPADA SELURUH PIMPINAN DIBERBAGAI TINGKATAN STRUKTUR ORGANISASI KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT UNTUK : MELAKSANAKAN DETEKSI DINI AGAR CEGAH MELALUI TINDAKAN PERSUASIF DENGAN MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN TOKOH MASYARAKAT. TINGKATKAN KEGIATAN KEPOLISIAN KEWILAYAHAN DENGAN SASARAN PREMANISME, VANDALISME, GENG MOTOR DAN PENYAKIT MASYARAKAT LAINNYA GUNA PROSES HUKUM TERHADAP PARA PELAKU. MENGUSUT SECARA TUNTAS DAN MELAKSANAKAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM SECARA PROFESIONAL DAN PROPORSIONAL TERHADAP SETIAP PELAKU TINDAKAN ANARKIS GUNA MENJAMIN ADANYA KEPASTIAN HUKUM. LAKUKAN TINDAKAN HUKUM SECARA TEGAS DAN TERUKUR SESUAI DENGAN UNDANG – UNDANG YANG BERLAKU DENGAN MEMPERHATIKAN KONDISI SETEMPAT SERTA TETAP MENJUNGJUNG TINGGI HAK AZASI MANUSIA. KOORDINASI DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM LAIN (KEJAKSAAN DAN PENGADILAN) AGAR SANKSI YANG DIBERKAN DAPAT MENIMBULKAN EFEK JERA BAGI PARA PELAKU. SEHUBUNGAN DENGAN INFORMASI TERSEBUT DI ATAS, AGAR SELURUH PERSONEL JAJARAN POLDA JABAR MENGETAHUI DAN MEMAHAMI DAN MELAKSANAKANNYA. PERLU DIKETAHUI, DIPAHAMI DAN DILAKSANAKAN OLEH SETIAP ANGGOTA POLRI DI JAJARAN POLRES CIANJUR ===== SUBBAG HUMAS ======