KEPALA KANTOR LAYANAN PENGADAAN KOTA JAYAPURA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
PENERAPAN e-PROCUREMENT
Proses Dan Prosedur Penyusunan Dan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh : Drs. Agun Gunandjar Sudarsa Bc.Ip,.MSi Anggota Komisi II DPR-RI.
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN UMUM
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
RAPAT KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMKAB. PACITAN
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) dalam Rangka Perwujudan Produk Hukum Daerah yang Komprehensif OLEH : Andrie Amoes (Kasubdit Fasilitasi.
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BLITAR SABTU, 8 JULI 2017
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017
kelembagaan pengadaan barang dan jasa (PBJ)
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) DAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS (PPDGS) DI KABUPATEN.
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
( L H K A S N ) LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGERA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
PEMBINAAN & PENGAWASAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
PEMBUKAAN & KATA SAMBUTAN
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BLITAR SABTU, 8 JULI 2017
BPBD CECEP KURNIA.
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kebijakan SDM PBJ Dalam Perpres 16/2018 Disampaikan pada:
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
Keberadaan Kelembagaan UKPBJ Pemprov Bali dan Rencana Pengembangan Kedepan Disampaikan : Pada Acara FGD Pembentukan UKPBJ di Provinsi dan Kab/Kota se.
PEMBUKAAN & KATA SAMBUTAN OLEH DR. AGUS PRABOWO KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH RAPAT KOORDINASI UNIT LAYANAN PENGADAAN JAKARTA,
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
RAKOR UKPBJ PROVINSI BALI
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
LEMBAGA NEGARA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK
INSTRUMEN PEMERINTAH FAKULTAS HUKUM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Pelaku Pengelolaan Barang Milik Daerah (PMDN 19/2016)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
DR. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd. BEST WESTERN HOTEL BATAM, 4 JULI 2019
Transcript presentasi:

KEPALA KANTOR LAYANAN PENGADAAN KOTA JAYAPURA. BERBAGI PENGALAMAN DALAM MEMBENTUK ULP MENJADI BPBJ PERMANEN DAN BERDIRI SENDIRI OLEH : MATIAS B. MANO, S.Par.,M.KP. KEPALA KANTOR LAYANAN PENGADAAN KOTA JAYAPURA. DISAMPAIKAN DALAM : TEMU DAERAH UNIT LAYANAN PENGADAAN PAPUA GRAND ABE HOTEL , 25 NOVEMBER 2016 DI JAKARTA PROVINSI BALI

LANDASAN HUKUM PEMBENTUKAN KANTOR LAYANAN PENGADAAN KOTA JAYAPURA 1. PERPRES 54 TAHUN 2010 PASAL 1 AYAT 8 ULP ADALAH UNIT ORGANISASI PEMERINTAH YANG BERFUNGSI MELAKSANAKAN PENGADAAN BARANG/JASA DI K/L/D/I YANG BERSIFAT PERMANEN, DAPAT BERDIRI SENDIRI ATAU MELEKAT PADA UNIT YANG SUDAH ADA 2. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010, PASAL 14 BHW PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DIWAJIBKAN MEMPUNYAI ULP YANG DAPAT MEMBERIKAN PELAYANAN/PEMBINANAN DIBIDANG PENGADAAN BARANG/JASA; 3. PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERKA LKPP NO. 5 TAHUN 2012 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN; PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, DIMANA DALAM PASAL 45 AYAT (1) “… PEMERINTAH DAERAH DAPAT MEMBENTUK LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH.”

KONDISI EKSISTING KANTOR LAYANAN PENGADAAN KOTA JAYAPURA DIBENTUK TAHUN 2013 SK. WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA (KLPBJ) (27 September 2013) DIUBAH MENJADI KANTOR LAYANAN PENGADAAN ( KLP ) DENGAN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2014 (14 Agustus 2014)

TUJUAN PEMBENTUKAN KLP (Perda 15 Tahun 2014) Menjamin pelaksanaan pengadaaan barang/jasa lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan Tata Nilai Pengadaan (Prinsip-Prinsip dan Etika Pengadaan); Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kota Jayapura

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR LAYANAN PENGADAAN KOTA JAYAPURA LAMPIRAN : Peraturan daerah Kota Jayapura Nomor : 15 Tahun 2014 Tanggal : 14 Agustus 2014 RUANG KLP BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR LAYANAN PENGADAAN KOTA JAYAPURA KEPALA (ESELON III.A) KASUBAG TATA USAHA (ESELON IV.A) KELOMPOK JABATAN FUNG SEKSI PENGADAAN BARANG (ESELON IV.A) SEKSI PENGADAAN PEKERJAAN KONTRUKSI (ESELON IV.A) SEKSI PENGADAAN PEKERJAAN KONSULTANSI & JASA LAINNYA (ESELON IV.A) Keterangan : : :;;;:: Garis Komando : Garis Koodinatif Jln. Balai Kota No. l, Entrop - Jayapura Telp & Fax : (0967) 536805 Website : www.klp.jayapurakota.go.id Email : klp.kotajayapura@gmail.com KELOMPOK KERJA (POKJA) WALIKOTA JAYAPURA, ttd BENHUR TOMI MANO

TAHUN 2015

RENCANA AKSI KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG/JASA II PENGUSULAN PERUBAHAN KANTOR MENJADI BADAN; PENETAPAN PERDA TTG BPBJ 2016 OPERASIONALISASI BADAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA JAYAPURA 2017 PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN BPBJ KOTA JAYAPURA 2018

DASAR HUKUM UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH; PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BESERTA PERUBAHNNYA; PERATURAN KEPALA LKPP NO. 2 TAHUN 2015 TTG PERUBAHAN ATAS PERKA LKPP NO. 5 TAHUN 2012 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN;

LATAR BELAKANG PERAN KLP YANG LEBIH STRATEGIS SBG FUNGSI PEMBINAAN, PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN, SEHINGGA DIPERLUKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN & STRUKTUR ORGANISASINYA. BERLAKUNYA UU NO. 23 TAHUN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PP NO. 18 TAHUN 2016 TTG PERANGKAT DAERAH, PEMERINTAH KOTA JAYAPURA PERLU MENYESUAIKAN PERANGKAT DAERAH SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, TERMASUK KLP KOTA JPR. UU NO 23/2015 & PP 18/2016 TIDAK ADA NOMENKLATUR KANTOR, SEHINGGA KLP YG SUDAH DIBENTUK DGN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2014 DILAKUKAN PENYESUAIAN NOMENKLATURNYA, DG MEMBENTUK LEMBAGA YANG MEMPUNYAI KARAKTERISTIK SAMA DENGAN KANTOR SESUAI PER-UU-AN. MESKIPUN UU NO. 23/2014 DAN PP NO. 18/2016 TIDAK SECARA SPESIIFIK MENGATUR MENGENAI UNIT LAYANAN PENGADAAN; KLP KOTA JAYAPURA SBG SALAH SATU DARI 44 K/L/D/I YG MENJADI PILOT PROJECT ULP PERCONTOHAN DLM PROGRAM MODERNISASI PENGADAAN DI INDONESIA YG DILAKSANAKAN OLEH LKPP BEKERJASAMA DGN LKPP DAN DI BINA OLEH MCAI (MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT INDONESIA), SEHINGGA KLP KOTA JAYAPURA PERLU MENJADI SALAH SATU PELOPOR MODERNISASI PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIA.

PEMETAAN KARAKTERISTIK TUGAS & FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH (PASAL 29) BADAN (PASAL 46) 1. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YG MENJADI KEWENANGAN DAERAH 2. TUGAS : MEMBANTU BUPATI/WALIKOTA DLM MELAKS FUNGSI PENUNJANG UP 3. FUNGSI : A. PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS B. PELAKS TUGAS DUKUNGAN TEKNIS C. PEMANTAUAN, EVALUASI & PELAP PELAKS TUGAS DUKUNGAN TEKNIS D. PEMBINAAN TEKNIS PENYELENGG FUNGSI2 PENUNJANG UP SEKRETARIAT DAERAH (PASAL 29) SBG UNSUR STAF 2. TUGAS SETDA : A. MEMBANTU BUPATI/WALIKOTA DLM PENYUSUNN KEBIJAKAN B. PENGKOORDINASIAN ADMINISTRATIF TERHDP PELAKS TUGAS OPD SERTA C. PELAYANAN ADMINISTRATIF 3. FUNGSI : A. PENGKOORDINASIAN PENYUS KEBIJAK DAERAH B. PENGKOORDINASIAN PELAKS TUGAS OPD C. PEMANTAUAN & EVALUASI PELAKS KEBIJAK DRH D. PELAYANAN ADMINISTRATIF & PEMBINAAN ASN PADA INSTANSI DAERAH PP 18/2016 PERKA LKPP 5/2012 ULP 1. UNIT ORGANISASI BERFUNGSI MELAKS PBJ BERSIFAT PERMANEN, DPT BERDIRI SENDIRI ATAU MELEKAT PD UNIT KERJA YANG ADA 2. RUANG LINGKUP TUGAS & KEWENANGAN : PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA BJ YG PEMBIAYAANNYA BERSUMBER APBN/APBD KESAMAAN TUSI KEBIJAKAN TEKNIS FP UP PELAKS TUGAS TEKNIS PEMBINAAN TEKNIS FUNGSI PENUNJANG UP TIDAK ADA KESAMAAN TUSI

MENGAPA PEMBENTUKAN BADAN ? ULP BERFUNGSI MELAKSANAKAN PENGADAAN BARANG/JASA DI K/L/D/I YANG BERSIFAT PERMANEN, DAPAT BERDIRI SENDIRI ATAU MELEKAT PADA UNIT YANG SUDAH ADA” (PASAL 1 AYAT 8 PERPRES 54 /2010) NOMENKLATUR KANTOR TIDAK SESUAI LAGI DGN JENIS PERANGKAT DAERAH (PASAL 5 PP 18/2016) KESESUAIAN KARAKTERISTIK TUSI ANTARA ULP DENGAN BADAN (PASAL 46 PP 18/2016) : A. PELAKSANA KEBIJAKAN TEKNIS PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN; B. PELAKSANA TUGAS DUKUNGAN TEKNIS, C. PELAKSANAAN PEMANTAUAN EVALUASI & PELAPORAN D. PEMBINAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN FUNGSI PENUNJANG.

4. TERSEDIA RUANG UTK PEMBENTUKAN BADAN, SESUAI PASAL 46 (5) : A. UNSUR PENUNJANG UP : PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN & PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SERTA FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI PERATURAN PER-UU-AN; B. FUNGSI PENUNJANG LAINNYA TSB, DG KRITERIA : DIPERINTAHKAN PERATURAN PER-UU-AN & MEMBERIKAN PELAYANAN YG MENUNJANG PELAKS TUGAS DAN FUNGSI SEMUA OPD. 5. SURAT KEPALA LKPP NO 154/KA/8/2016 TANGGAL 5 AGUSTUS 2016 PERIHAL USUL PERUBAHAN PERMENDAGRI NO. 99 TAHUN 2014 TTG PEDOMAN PEMBENTUKAN ULP DI PEMPROV, KAB. KOTA. 6. SURAT KEPALA LKPP NOMOR 179/KA/9/2016 TANGGAL 20 SEPTEMBER 2016 PERIHAL PEMBENTUKAN BADAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA FUNGSI PENUNJANG LAINNYA.

PENETAPAN RAPERDA DLM SIDANG DPRD (14-10–2016) TAHAP EVALUASI PROVINSI PERATURAN DAERAH 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA JAYAPURA PENETAPAN RAPERDA DLM SIDANG DPRD (14-10–2016) TAHAP EVALUASI PROVINSI NAMA OPD : BADAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA JAYAPURA SUSUNAN ORGANISASI : KEPALA BADAN SEKRETARIAT BIDANG KELOMPOK KERJA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL MAKSIMAL SETARA TIPE C : SEKRETARIAT : 2 SUBBAG BIDANG : 2 BID & 2 SUB BID POKJA : 10 -15 ORANG JABFUNG : SESUAI KEBTHN

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH KOTA JAYAPURA KEPALA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS SUBBAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN DATA/ INFORMASI PBJ BIDANG PEMBINAAN SDM DAN ADVOKASI PBJ SUB BIDANG PELAYANAN PBJ SUB BIDANG PEMBINAAN SDM PBJ Keterangan : : :;;;:: Garis Komando : Garis Koordinatif SUB BIDANG PENGELOLAAN DATA/ INFORMASI PBJ SUB BIDANG ADVOKASI PBJ POKJA

ADANYA KOMITMEN PIMPINAN DAERAH KUNCI SUKSES ADANYA KOMITMEN PIMPINAN DAERAH PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN YG PERMANEN DAN BERDIRI SENDIRI; MODERNISASI PENGADAAN DI DAERAH; MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YG TERTIB ADMINISTRASI, TERTIB ATURAN, DAN BEBAS KKN.

MATERI DAPAT DIUNDUH MELALUI : klp.jayapurakota.go.id

SATU HATI MEMBANGUN KOTA UNTUK KEMULIAAN NAMA TUHAN BURUNG IRIAN BURUNG CENDERAWASIH….. CUKUP SEKIAN DAN TERIMA KASIH….. SATU HATI MEMBANGUN KOTA UNTUK KEMULIAAN NAMA TUHAN WANIAMBEY….