KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR 2016

PERUBAHAN KEBIJAKAN URAIAN UU NO. 7 TAHUN 1996 UU NO. 18 TAHUN 2012 PANGAN adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

URAIAN UU NO. 7 TAHUN 1996 UU NO. 18 TAHUN 2012 KETAHANAN PANGAN adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

ISU STRATEGIS RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR 2014-2019 Pola konsumsi masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) KETAHANAN PANGAN Keamanan Pangan masih memerlukan penanganan serius Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan beras Harga bahan pangan masih fluktuatif BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

VISI MISI RENCANA STRATEGIS 2014-2019 MEWUJUDKAN JAWA TIMUR LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING MELALUI KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN Meningkatkan ketersediaan pangan dan aksesibilitas pangan masyarakat secara berkelanjutan serta mengantisipasi dan menurunkan Kerawanan Pangan Mengembangkan penganekaragaman pangan menuju konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal Meningkatnya kualitas Sumberdaya Manusia Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan MISI

Meningkatkan Stock Pangan Masyarakat STRATEGI 1 Meningkatkan Stock Pangan Masyarakat KEBIJAKAN Pengembangan cadangan pangan pemerintah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 bulan Pengembangan cadangan pangan hidup (Optimalisasi pemanfaatan pekarangan) Menguatkan kelembagaan lumbung pangan masyarakat Pengembangan sistem cadangan pangan melalui LPDPM ataupun lembaga lainnya. LPDPM : Lembaga Pengembangan Distribusi Pangan Masyarakat

Mengembangan Produksi Pangan Alternatif Berbasis Sumberdaya Lokal STRATEGI 2 Mengembangan Produksi Pangan Alternatif Berbasis Sumberdaya Lokal KEBIJAKAN Pengembangan produksi pangan pada daerah lahan kering Pengembangan ketersediaan Pangan Berbasis Non Beras (Umbi-Umbian) Pengembangan ketersediaan Berbasis kacang-Kacangan (Non Kedele)

Meningkatkan Kelancaran Distribusi Pangan STRATEGI 3 Meningkatkan Kelancaran Distribusi Pangan KEBIJAKAN Pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat

Menjaga Stabilisasi Harga Pangan STRATEGI 4 Menjaga Stabilisasi Harga Pangan KEBIJAKAN Pengembangan Buffer stock Management (pembelian oleh pemerintah pada waktu panen dan operasi pasar pada waktu paceklik) pada komoditas pangan strategis, Peningkatan peranan Lembaga pembeli gabah dan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, Pengembangan sistem tunda jual, Pengembangan sistem informasi harga, pasokan dan akses pangan

Meningkatkan Penanganan Daerah Rawan Pangan STRATEGI 5 Meningkatkan Penanganan Daerah Rawan Pangan KEBIJAKAN Penanganan daerah rawan pangan transien dan kronis Pengembangan Desa Pariwisata, Mandiri Pangan dan Bio Energi Pengembangan Sistem Kewaspaadan Pangan dan Gizi Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Peyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan

Meningkatkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan STRATEGI 6 Meningkatkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan KEBIJAKAN Meningkatkan kelembagaan lokal dalam penyuluhan penganekaragaman pangan dan gizi, Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya diversifikasi pangan dengan melakukan kampanye/promosi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman, Melakukan sosialisasi penganekaragaman pangan pada keluarga, Meningkatkan pengetahuan pada anak sejak dini tentang penganekaragaman pangan .... 5.

Mengembangkan dan menyediakan paket paket teknologi agroindustri pangan skala pedesaan Meningkatkan ketrampilan masyarakat dengan melakukan penyuluhan, pembinaan dan pengembangan agroindustri pedesaan, Mengembangkan agroindustri pangan untuk produksi pangan pokok karbohidrat nonberas, non-terigu dan sumber protein hewani, serta sayur dan buah.

Meningkatkan Penanganan Keamanan Pangan STRATEGI 7 Meningkatkan Penanganan Keamanan Pangan KEBIJAKAN Pengembangan pengawasan keamanan pangan Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan keamanan pangan

STRATEGI 8 Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Nelayan Secara Berkelanjutan dan Terpadu KEBIJAKAN Optimasilisasi dan pemberdayaan kelembagaan petani/nelayan untuk meningkatkan akses petani/nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan

MEMBANGUN PEREMPUAN PRODUKTIF PENINGKATAN NILAI TAMBAH PRIORITAS KEGIATAN PENGEMBANGAN KARANGKITRI MELALUI Bantuan hibah karangkitri pada 279 desa, 2790 dasawisma, 27900 rumah tangga pada 38 Kabupaten/Kota. (bentuk bantuan : bibit/benih,saprodi dan kebun bibit desa (KBD) Pelatihan pengembangan karangkitri pada 279 anggota dasawisma pada 38 Kabupaten/Kota PENYANGGA KEMISKINAN

MEMBANGUN PEREMPUAN PRODUKTIF PENINGKATAN NILAI TAMBAH PRIORITAS KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI MELALUI Bantuan hibah KRPL pada 252 desa di 36 Kabupaten/Kota, (bentuk bantuan : bibit/benih ternak, Ikan (lele), sayuran (Sawi, Lombok, Bayam, Terong), buah-buahan, (pepaya, pisang) dan saprodi (Pupuk, Obat-obatan) Pelatihan pengembangan KRPL pada anggota kelompok KRPL di 252 desa pada 36 Kabupaten/Kota PENYANGGA KEMISKINAN

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN PENINGKATAN PRODUKTIFITAS MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN PENINGKATAN PRODUKTIFITAS PRIORITAS KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN MELALUI Pinjaman Dana bergulir pada 88 pengusaha pangan olahan/ UKM Pangan di Kabupaten/Kota Sosialisasi penguatan dana bergulir pada 88 pengusaha pangan olahan /UKM Pangan MENDUKUNG PENGEMBANGAN INDUSTRI PRIMER

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK PRIORITAS KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN LOKAL DAN TRADISIONAL MELALUI Pelatihan Enterpreneur bagi 400 pengusaha pangan di 38 Kab/Kota Festival kuliner makanan jawa timur bagi 50 pengusaha pangan/ UKM Pangan Bantuan hibah peralatan pangan olahan pada 50 Pengusaha Pangan/ UKM Pangan pada 10 Kab/Kota MENDUKUNG PENGEMBANGAN INDUSTRI PRIMER

PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN PENGUKURAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN Peta Ketahanan & Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability) 3 Tahunan Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan & Gizi (SKPG) (Bulanan & Tahunan)

PENGANTAR PENYUSUNAN FSVA PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN JAWA TIMUR (FSVA) 2015 PENGANTAR PENYUSUNAN FSVA Kerjasama: Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dan World Food Programme

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN JAWA TIMUR 2015 FSVA Jawa Timur 2015 menyediakan instrumen yang penting bagi para pembuat kebijakan dalam menentukan dan menyusun rekomendasi kebijakan untuk mengurangi daerah rentan dan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan. Dalam melaksanakan intervensi yang terkait dengan ketahanan pangan dan gizi, Pemerintah Indonesia masih terus meningkatkan sarana untuk penentuan target intervensi sasaran secara geografis yang dikenal dengan Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan Provinsi – Provincial Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA). Penyusunan FSVA tersebut bekerjasama dengan World Food Programme (WFP) yang memberikan dukungan teknis dan pendanaan kepada Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan memproduksi profil geografis yang komprehensif terkait kerawanan pangan dan gizi. 1

FSVA dibuat Berdasarkan 3 Pilar Ketahanan Pangan Ketersediaan Pangan: Sejumlah kebutuhan pangan yang tersedia secara fisik di rumah tangga, baik yang berasal dari produksi sendiri, membeli di pasar maupun bantuan pangan. 2. Akses Pangan: Kemampuan rumah tangga dalam memperoleh sejumlah pangan yang dibutuhkan. 3. Pemanfaatan Pangan: (a) Pemanfaatan pangan oleh rumah tangga (b) Kemampuan individual dalam menyerap nutrisi

Aspek Ketersediaan Pangan INDIKATOR FSVA No. Aspek/ Indikator Definisi Sumber Data Keterangan Aspek Ketersediaan Pangan 1 Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih serealia (padi, jagung, ubi kayu & ubi jalar) Konsumsi normatif produksi bersih serealia/hari/kapita dibagi dengan ketersediaan bersih serealia (dari produksi)/hari/kapita Kabupaten dalam Angka (2011-2013), BPS (ATAP), Jumlah penduduk 2012 Diolah menggunakan metode proporsional Aspek Akses Pangan 2 Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan Nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi stdanar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk hidup secara layak. SUSENAS 2013, Sensus Penduduk 2010, PODES 2014, BPS Diolah menggunakan metode SAE (Small Area Estimation) 3 Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang dapat dilalui kendaraan roda 4/lebih atau sarana transportasi air PODES 2014 BPS Data aggregate 4 Persentase rumah tangga tanpa akses listrik Persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap listrik dari PLN dan/atau non PLN, misalnya generator Diolah menggunakan metode SAE (Small Area Estimation)

Aspek Pemanfaatan Pangan No. Aspek/Indikator Definisi Sumber Data Keterangan Aspek Pemanfaatan Pangan   5 Angka harapan hidup pada saat lahir Perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya SUSENAS 2013, Sensus Penduduk 2010, PODES 2014, BPS Diolah menggunakan metode SAE (Small Area Estimation) 6   Persentase balita pendek (stunting) Anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya kurang dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) RISKESDAS 2013, Kementerian Kesehatan, Sensus Penduduk 2010, PODES 2014, BPS 7 Persentase perempuan buta huruf Persentase perempuan di atas 15 tahun yang tidak dapat membaca atau menulis huruf latin 8 Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih Persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari leding meteran, leding eceran, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung dan air hujan dengan memperhatikan jarak ke jamban minimal 10 m 9 Persentase desa dengan jarak lebih dari 5 Km dari fasilitas kesehatan Persentase desa dengan jarak lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan PODES 2014 BPS Data aggregate

Penggunaan FSVA Sebagai Alat Pentargetan Intervensi Identifikasi daerah yang memerlukan perhatian berkaitan dengan situasi ketahanan pangan dan gizi: Perencanaan program di tingkat kecamatan dan desa program peningkatan produksi pangan (NCPR), pembangunan faskes, program pengentasan kemiskinan dll. Kebijakan dan program daerah yang akan datang: RPJMD, RAD-PG, Renstra, dll Penentuan sasaran intervensi di Kemen Desa PDT, Bappenas, PU dan Pekerjaan Umum.

Temuan Umum FSVA Jawa Timur 2015 Tidak ada kecamatan yang tergolong dalam kelompok rawan pangan (Prioritas 1, 2 dan 3). Hal ini menunjukkan kondisi Jawa Timur secara umum berada pada tingkat tahan pangan. Kecamatan-Kecamatan Prioritas 4 (Tiga kecamatan) seluruhnya berada di daerah kepulauan di Kabupaten Sumenep, yaitu Kecamatan Gayam, Sapeken dan Kangayan. Kecamatan-kecamatan Prioritas 5 (189 kecamatan) dan Prioritas 6 (413 kecamatan) tersebar di sebagian besar kabupaten di Jawa Timur.

Perkembangan Kondisi Kerawanan Terhadap Kerentanan Pangan Di Jawa Timur (2010 – 2015) Sebanyak 26,3 persen telah berhasil meningkatkan status prioritas mereka sebanyak satu tingkat atau lebih, 72,6 persen tidak mengalami perubahan pada status prioritasnya dan 0,8 persen mengalami penurunan status sebanyak satu tingkat. Kecamatan-kecamatan yang tidak mengalami perubahan menunjukkan bahwa sejak tahun 2010 mereka telah berada pada kelompok Prioritas 5 dan 6 (tahan pangan).

Temuan FSVA Jawa Timur 2015 Produksi serealia terus meningkat dalam 10 tahun terakhir Pendapatan dan Angka harapan hidup juga meningkat Akses listrik dan jalan sudah mengcover hampir seluruh wilayah di Jawa Timur Tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun

Tantangan Bagi Provinsi Jawa Timur 36 persen balita masih mengalami stunting (balita tinggi kurang) Masih tingginya rumah tangga yang tidak memiliki akses memadai untuk sanitasi yang baik dan air layak minum 12 persen rumah tangga di jawa timur atau sekitar 4.7 juta masih hidup di bawah garis kemiskinan Dan masih terdapat 72 kecamatan dengan tingkat kemiskinan lebih dari 20 persen.

Terima Kasih