NEGARA KESEJAHTERAAN DAN WAJAH JAMINAN SOSIAL INDONESIA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Sesi 7: Manajemen Risiko & Asuransi
Advertisements

ASURANSI.
Pelayanan Dan Tunjangan Karyawan
Contoh dari kegiatan Pemulihan Ekonomi Lokal dan Kebijakan PBB untuk penciptaan lapangan kerja pasca konflik Proyek Maluku – Juni 2012.
Presentation to …… Jakarta, 1 Mei 2008.
BAB IV PERAN PEMERINTAH DAN PENGADILAN HI
LANDASAN KONSTITUSI DAN KONSEP JAMINAN SOSIAL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
NEGARA KESEJAHTERAAN DAN WAJAH JAMINAN SOSIAL INDONESIA
PEKERJAAN SOSIAL di DUNIA INDUSTRI
JENIS ASURANSI.
Ideologi dan Prediksi Perkembangan SJSN
GOOD GOVERNANCE.
Peran BPJS dan DJSN dalam SJSN
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
“Asuransi Keluarga & Kesehatan”
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN X) JAMSOSTEK Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU No.3 Th.1992) copyright by Elok Hikmawati.
KONSEKUENSI MORAL KEBIJAKAN & PARTISIPASI MASYARAKAT
KOPERASI SIMPAN PINJAM & PERUSAHAAN ASURANSI
KEBIJAKAN PENSIUN HUBUNGAN INDUSTRIAL.
 PKn dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara.
STOP DEBAT, Jalankan SJSN dg Konsisten
HUBUNGAN INDUSTRIAL(IAE40067) Kuliah 1
Grafik 1. Krisis pada great depression era slope: (rY / rX) = (45-22)/(68-20) = 0.48 X = tahun Y = harga emas (USD)
DISIPLIN PNS Disusun Oleh : SUTRISNO, S.H.,M.H
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
KONSEP DASAR PEMBIAYAAN KESEHATAN
KONSEKUENSI MORAL KEBIJAKAN & PARTISIPASI MASYARAKAT
Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan perlindungan.
Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana
JENIS ASURANSI.
EKONOMI PUBLIK.
ASURANSI KESEHATAN Tsulits Ana Mushlihatun, SE, M.S.M. & Kelompok V.
Dr. Muh. Yunanto, MM Magister Management Gunadarma University
Kupang, 5 Juli 2011 Sinta Satriana
BAB V INVESTASI JANGKA PENDEK & PENSIUN ( Pertemuan ke-6 )
ASURANSI KESEHATAN AKIBAT KECELAKAAN KERJA & PENYAKIT AKIBAT KERJA
Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
Kompensasi/Remunerasi PNS
Aspek Hukum Kesehatan Kerja
KONSEKUENSI MORAL KEBIJAKAN & PARTISIPASI MASYARAKAT
SISTEM KOMPENSASI (PAY SYSTEM)
PERUNDANG-UNDANGAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL INDONESIA
Negara Kesejahteraan (2)
By Aura Nabilla Zata Mulya
Negara Kesejahteraan dan Jaminan Sosial
Kesiapan implementasi JKN (Jaminan Kesh Nasional) dan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dilihat dari perspektif masyarakat Kelompok 1 Anggota: Aisyah.
KESEJAHTERAAN SOSIAL : SUATU PENGANTAR
SOCIAL WELFARE POLICY kebijakan kesejahteraan sosial
PRODUKSI NASIONAL PERPUTARAN PEREKONOMIAN
KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KEBIJAKAN EKONOMI PUBLIK
TUJUAN PERKULIAHAN Mengembangkan kemampuan dasar pengetahuan dan pengalaman dalam ekonomi warga negara Indonesia yang kreatif produktif berwawasan lokal,
ASURANSI KESEHATAN.
MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Nadia Puspaningtyas A (A ) Intan Dwi Astuti (A )
Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si. STISIP Widuri/ FH-UI
NEGARA KESEJAHTERAAN DAN WAJAH JAMINAN SOSIAL INDONESIA
JENIS ASURANSI.
Disusun Oleh: ANDHIKA ARIYANTO ( )
Analisis Investasi dan Penentuan Harga Pelayanan Publik
SJSN & BPJS Peluang atau Tantangan
Januari 2016 Dit.Kualifkasi SDM
Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana
PENGEMBANGAN KURIKULUM SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL PEMBINA UTAMA MADYA, GOL IV/d KEPALA BIDANG KURIKULUM PENDIDIKAN MENENGAH PUSAT KURIKULUM BALITBANG.
Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si. FISIP UI/ FH-UI
PROGRAM PENSIUN MENJELANG
Chapter 13 Benefits and Services
Transcript presentasi:

NEGARA KESEJAHTERAAN DAN WAJAH JAMINAN SOSIAL INDONESIA Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si.

Tonggak Welfare State POOR RELIEF ACT – Elizabeth I 1598, 1601 & Act 1662 on Poverty/ Village BEVERIDGE REPORT 1942 (Social Insurance and Allied Services) > Family Allowance Act 1945, National Health Service Act, National Insurance Act, National Insurance Industrial Act, National Assistance Act > Social Security Pension Act, Children Benefit Act 1980 –an UNIVERSAL > MEANS TESTED

BEVERIDGE’S FIVE GIANT EVILS POVERTY DISEASE SQUALOR IGNORANCE IDLENESS

Negara kesejahteraan bukanlah entitas berwajah tunggal. Luas cakupan dan ragam kebijakan sosial yang diterapkan oleh negara bervariasi dari satu negara kesejahteraan ke negara kesejahteraan yang lain.

Tipologi negara kesejahteraan (Titmuss) RESIDUAL WELFARE STATE INSTITUTIONAL WELFARE STATE

REZIM KESEJAHTERAAN MENURUT TITMUSS NEGARA PASAR KELUARGA

PENGGOLONGAN ESPING ANDERSEN RESIDUAL WELFARE STATE UNIVERSALIST WELFARE STATE SOCIAL INSURANCE WELFARE STATE

Residual Welfare State Tanggungjawab negara sebagai penyedia kesejahteraan berlaku jika keluarga dan pasar gagal menjalankan fungsinya Contoh > Australia, Canada, New Zealand, USA dengan basis rezim kesejahteraan liberal, dicirikan oleh jaminan sosial yang terbatas terhadap kelompok target yang selekftif Dorongan yg kuat bagi pasar untuk mengurus pelayanan publik

Institutional Welfare State Bersifat universal Mencakup semua populasi warga Terlembagakan dalam basis kebijakan sosial yang luas Rezim kesejahteraan sosial demokrat Dicirikan oleh cakupan jaminan sosial yang universal dan kelompok target yang luas Contoh : Denmark, Finland, Norway, Sweden, Holland

Social Insurance Welfare State Rezim kesejahteraan konservatif Dicirikan oleh sistem jaminan sosial yang tersegementasi dan peran penting keluarga sebagai penyedia pasok kesejahteraan Contoh : Austria, Belgium, France, Germany, Italy, Spain

Model Edi Suharto (2006) UNIVERSALIST WELFARE STATE WORK MERIT WELFARE RESIDUAL WELFARE STATE MINIMALIST WELFARE STATE

Minimalist Welfare State Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang amat kecil Program kesejahteraan dan jaminan sosial diberikan secara sporadis, parsial dan minimal serta umumnya hanya diberikan kepada pegawai negeri, anggota AB, pegawai swasta yang membayar premi. Anggaran negara untuk program sosial sangat kecil, di bawah 10% dari total pengeluaran negara

KRITERIA NEGARA KESEJAHTERAAN (Esping-Andersen) Social citizenship Full democracy Modern industrial relation system Rights of education and the expansion of modern mass education system

Minimalist welfare states Spain Italy Chile Brazil South Korea Philippines Sri Lanka Indonesia

Catatan terhadap Indonesia Negara-negara berkembang di di Asia Tenggara(Malaysia, Thailand, Indonesia) memiliki tingkat kesulitan yang lebih besar untuk mereplikasi secara utuh model serta jalur yang ditempuh dalam perkembangan negara kesejahteraan di Eropa dibandingkan dengan negara2 di Asia Timur (Gough, 2000)

Catatan Lindenthal terhadap Indonesia (2004) Cakupan sistem jaminan sosial yang terbatas, hanya melayani minoritas populasi (kurang dari 20%) Ketergantungan yang kuat pada keluarga serta komunitas untuk memberikan perlindungan sosial informal Ketergantungan yang terbatas (limited relation) pada majikan/ perusahaan Pilihan jaminan sosial yang terbatas bagi pekerja di sektor swasta

5. Paket social benefit yang relatif lebih komprehensif bagi PNS dan TNI dibandingkan yang diterima oleh kelompok masyarakat lainnya. 6. Tunjangan sosial pada penduduk miskin berbasis subsidi yang tidak memadai serta memiliki tingkat kebocoran dan biaya administrasi yang tinggi 7. Sistem kesehatan publik yang tidak didanai dengan memadai serta tidak mampu memberikan pelayanan yang memadai kepada seluruh warga

Fungsi Jaminan Sosial (Situmorang, 2013 : 24) Sistem proteksi dasar untuk masyarakat yang bekerja termasuk masyarakat luas yang mengalami musibah atau kemalangan baik yang disebabkan karena peristiwa hubungan industrial atau di luar hubungan industrial seperti kemiskinan

FUNGSI JAMINAN SOSIAL ECONOMIC INSECURITY ECONOMIC SECURITY

Economic Security (Situmorang, 2013) Adalah keadaan ekonomi dimana masyarakat memiliki daya beli untuk konsumsi tabungan dan adanya kesanggupan membayar iuran jaminan sosial sehingga memiliki perencanaan darurat karena pendapatan riil yang diterimanya mencukupi sehingga dapat menopang keluarga sejahtera yang mandiri.

Economic Insecurity (Situmorang, 2013) Kondisi ketenagakerjaan yang ditandai dengan adanya ketidakpastian kesempatan kerja disertai dengan tingkat pendapatan yang rendah Kemudian hilangnya pendapatan masyarakat karena adanya musibah yang tidak diimbangi dengan sistem jaminan sosial yang komprehensif menyusul mahalnya biaya pelayanan kesehatan.

Jaminan Sosial & Economic Security (Situmorang, 2013) Fungsi jaminan sosial secara ekonomi pada mulanya ditujukan untuk meminimalisasi ketidakamanan ekonomi, kemudian ditujukan untuk keamanan ekonomi. Keamanan ekonomi memerlukan penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang inklusif dalam arti penyelenggaraan jaminan sosial secara komprehensif yaitu dengan program yang lengkap dan perluasan kepesertaan universal.

Fungsi Jaminan Sosial (2) (Situmorang, 2013 : 24-25) Manfaat jaminan sosial mencakup > Santunan tunai untuk dukungan pendapatan pencari nafkah utama (cash benefit for the income support of the breadwinner. Kompensasi finansial untuk kasus kecelakaan kerja dan kematian dini Pelayanan kesehatan dan pemberian alat bantu (benefits in kind)

Program Jaminan Sosial Adalah cabang, manfaat dan skema jaminan sosial yang diperuntukkan bagi peserta beserta keluarganya bilamana peserta dan atau anggota keluarga mengalami sakit, persalinan, kecelakaan kerja, terkena PHK, menghadapi hari tua dan meninggal sebelum usia pensiun terutama untuk pencari nafkah utama.