KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENGEMBANGAN LKM-A PADA GAPOKTAN PENERIMA DANA BLM-PUAP
Advertisements

Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
KEBIJAKAN PENCATATAN SIPIL
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Pemanfaatan SIAK berkaitan dengan Card Reader KTP-El
RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
PADA ACARA : KUNJUNGAN KERJA DI PROVINSI DI. YOGYAKARTA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Yogyakarta, 11 JUNI 2012 PENGARAHAN SEKRETARIS JENDERAL.
PENERAPAN KTP ELEKTRONIK SECARA NASIONAL
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
PENYELENGGARAAN PEMILU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
RAPAT KOORDINASI Perkembangan Penggandaan dan Pendistribusian
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN. DELI SERDANG
TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI
KARTU ALUMNI 28 Keluarga Alumni SMAN 28 Jakarta
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL FORUM STATISTIK DAERAH
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN, NIK DAN KTP-el
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
KEBIJAKAN PENCATATAN SIPIL
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 17 November 2015
MEKANISME PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG ADMINDUK DALAM UPAYA
Pemanfaatan Hasil Konsolidasi dan Pembersihan Data Kependudukan
KONSOLIDASI DAN PEMBERSIHAN DATA ( PEMBERSIHAN DATA ANOMALI )
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
KERJA SAMA DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG
Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PROGRAM KERJA
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROV. SUMSEL
Selamat Datang Peserta Rakor Persiapan Pemilukada
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 4 November 2015
DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMANFAATAN KTP-el DALAM MENDUKUNG PEMILU ELEKTRONIK
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Kementerian Ketenagakerjaan RI
DAN PERUBAHAN UU NO. 24 TAHUN 2013 TTG PERUBAHAN UU NO. 23 TAHUN 2006
S E L A M A T D A T A N G.
SOP Aplikasi Sapa & Ppid kemendagri
TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI
MAKALAH PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (KK,KTP dan AKTA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI   Disusun dan diajukan.
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
Kementerian Ketenagakerjaan RI
PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (PPS)
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
KEBIJAKAN PENCATATAN SIPIL
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG ADMINDUK
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN kementerian dalam negeri dalam pembinaan PEMERINTAHAN DESA
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 17 November 2015
Oleh: Ir. Edison Siagian, ME
-Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil-
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
MEKANISME PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG ADMINDUK DALAM UPAYA PENCEGAHAN TIMBULNYA KORUPSI.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Transcript presentasi:

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Oleh : IR. I GEDE SURATHA, MMA SEKRETARIS DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI Disampaikan dalam : WORKSHOP STANDARISASI DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PEMERINTAHAN Jakarta, 16 November 2017

I. PENDAHULUAN II. SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN III. POSISI DAN TANGGUNG JAWAB IV. PERUBAHAN KE UU 24 TAHUN 2013 V. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

SYARAT TERBENTUKNYA NEGARA Penduduk Wilayah Pemerintahan yang berdaulat Pengakuan negara lain

PENGERTIAN PENDUDUK Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

TUGAS NEGARA Tugas Negara sesuai UUD dan Nawa Cita adalah memberikan perlindungan hukum kepada seluruh WNI Penduduk Indonesia dengan memberikan Dokumen Kependudukan secara cepat, akurat, lengkap, dan gratis. Negara harus hadir sampai ke pintu pintu rumah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Dokumen kependudukan meliputi: Biodata Penduduk, KK, KTP-el, KIA, Akta, Surat Keterangan.

II. SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Adminduk Yang Membahagiakan Rakyatnya Penyelenggaraan Adminduk Yang Membahagiakan Rakyatnya

96,4% 3,6% PERKEMBANGAN DATA KEPENDUDUKAN KTP-el NOVEMBER TAHUN 2017 ± 7 Juta Blangko Disediakan Ditjen Dukcapil KEMENDAGRI setiap tahun TIDAK termasuk kebutuhan khusus seperti pemekaran wilayah (189.630.855) Penduduk yang wajib memiliki KTP-el (4.381.144 jiwa berada di luar negeri) JARINGAN KOMUNIKASI DATA Sejak 2015 PT. Telkom sebagai pemenang tender penyedia jaringan komunikasi data. Sejak 31 Desember 2015 PT. Biomorf tidak lagi memegang pemeliharan sistem biometrik 96,4% WNI yang sudah merekam data kependudukan (261.142.385 jiwa Total Pddk Ind Semester I thn 2017) 3,6% BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN DAN AKAN TERSELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN 2018 25,9 juta blanko dicadangkan untuk menuntaskan program KTP-el di Tahun 2017 dan memenuhi kebutuhan tahun 2018. 7 juta telah terdistribusi ke seluruh Indonesia 7,4 Juta didistribusikan secara bertahap ke seluruh Indonesia 11,5 Juta berdasarkan surat Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan pengembangan sistem informasi LKPP Nomor: 9516/D.2/09/2017 akan dilaksanakan melalui E-CATALOG SEKTORAL Dengan demikian persediaan blangko akan mencukupi sampai akhir 2018

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN OLEH LEMBAGA PENGGUNA 20 Lembaga Akses NIK Terbanyak PEMANFAATAN DATA 1. BPJS KESEHATAN 2. BPJS KETENAGAKERJAAN 3. BANK BRI 4. PANSELNAS CPNS 5. TELKOMSEL 6. BANK BCA 7. BKN SSCN 2017 8. KORLANTAS POLRI 9. INDOSAT SELULAR 10. BPN 11. BANK BNI 12. XL SELULAR 13. BANK DANAMON 14. BNP2TKI 15. BANK MANDIRI 16. SMARTFREN 17. PANSELNAS PAN RB 18. ADIRA FINANCE 19. DITJEN PAJAK 20. TASPEN 32 K/L Sudah Menandatangani MoU PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN OLEH LEMBAGA PENGGUNA 481 Lembaga Pengguna Yang Telah Melakukan Penandatanganan Kerjasama Jumlah Akses Data Kependudukan oleh Lembaga Pengguna Sebanyak 463.449.701 NIK (15 November 2017) 3.540 Lembaga menggunakan Alat Baca KTP-El (Card Reader) 8.273 Alat Baca KTP-El (Card Reader) yang belum diaktivasi 121 Lembaga Mengakses Setiap Hari

32 K/L Yang Sudah Melaksanakan Penandatanganan MoU KOMISI YUDISIAL 13 KEMENAG 17 KEMENKUMHAM 1 KEMENKES 5 BP2TKI 9 BASARNAS 21 KEMENTERIAN PUPR 25 BKKBN 29 TNP2K 10 KOMINFO 6 OJK 14 KEMENKEU 2 KEMENSOS 18 KPK 22 BSN 26 30 BKPM PPN/ Bappenas 7 BANK INDONESIA 11 BKN 15 KEMENAKER 3 BPN 19 B.I.N 23 KEMENDIKBUD 27 31 BPOM KEMENPPPA 28 PPATK 12 BNN 16 KEMEN PAN-RB 20 K.P.U. 24 KEMEN-BUMN 4 Kepolisian RI 8 32 KEMENKOP

481 K/L (Lembaga Pengguna) Yang Sudah Melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) Askes (BPJS Kesehatan) Ditjen Pajak TNP2K Bareskrim POLRI Bank BRI Bank BNI Bank Mandiri Sekretariat Utama BNP2TKI Kementerian Kesehatan PPATK PT Pegadaian PT Taspen PT Jasa Raharja Bank Central Asia (BCA) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Indosat Telkom Telkomsel Setjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Baintelkam POLRI PT. BPR Karya Kurnia Utama PT. BPR Dana Karunia Sejatera PT. BPR Supra Arthapersada PT. BPR Harta Tanamas PT. BPR Karya Jatnikasadaya PT. BPR Bumi Bekasiartha PT. BPR Prabu Mitra PT. BPR Sinar Terang PT. BPR Cibitung Tanjungraya Sekretariat Utama Badan Intelijen Negara PT Bank Mega, Tbk PT Bank DBS Indonesia PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk DIV IT Mabes POLRI Deputi INDAK KPK PT Kiwoom Securities Indonesia PT Trust Securities PT Buana Capital Tbk Sampurna Telekomunikasi Indonesia Bank Sumut Bank Nagari Bank Riau Kepri Bank Jambi Bank Bengkulu Bank Sumsel Babel Bank Lampung Bank DKI Bank BJB (Bank Jabar Banten) Bank Jateng Bank BPD DIY Bank Jatim Bank Kalbar Bank Kalteng Bank Kalsel Bank Kaltim Bank Sulselbar Bank Sultra Bank BPD Sulteng Bank Sulut Bank Bukopin Bank BRI Syariah Bank OCBC NISP Bank Aceh Ditjen. PPI Kemenkominfo XL Axiata Hutchinson 3 Smart Smartfren Bakrie Telecom PANDI Ditjen Imigrasi, Kemenkumham Badan Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja, Kemenaker Sekretariat Menteri PPN/Sekretariat Utama Bappenas Koalisi Kependudukan Deputi Bidang SDM, Kemen PAN dan RB Walikota Bekasi Ditjen Pemasyarakatan, Kemenkumham Universitas Prof.Dr.Moestopo (Beragama) Bank BPD Bali Bank NTB Bank NTT Bank Maluku Bank Papua Bank Indonesia Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama , BNN Ditjen Bea dan Cukai Korlantas POLRI Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial (KEMENSOS) Bank Danamon Bank Permata Bank Syariah Mandiri Bank Sinarmas Bank BTPN PT. Pefindo KPU PT. POS Indonesia KY (Komisi Yudisial) Bank Tabungan Negara (BTN), Persero,Tbk

481 K/L (Lembaga Pengguna) Yang Sudah Melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama LANJUTAN PT Shinhan Sekuritas Indonesia PT Erdikha Elit Sekuritas PT Phintraco Securities PT Sucorinvest Central Gani PT Mandiri Sekuritas PT DBS Vickers Securities PT RHB Securities Indonesia PT Evergreen Capital PT Ekokapital Sekuritas PT Onix Sekuritas PT Yuanta Securities Indonesia PT KGI Sekuritas Indonesia PT Inti Teladan Sekuritas PT Ciptadana Securities PT Phillip Securities Indonesia PT Kresna Securities PT CLSA Sekuritas Indonesia PT Recapital Securities PT Reliance Securities PT Minna Padi Investama Tbk PT BNI Securities PT Danareksa Sekuritas PT NISP Sekuritas PT Yulie Sekurindo Tbk PT Universal Broker Indonesia PT Dwidana Sakti Sekurindo PT Primasia Securities PT Mahakarya Artha Securities PT Lautandhana Securindo PT Amantara Securities PT Daewoo Securities Indonesia PT Maybank Kim Eng Securities PT Trimegah Asset Management PT Danareksa Investment Management PT Corfina Capital PT Manulife Aset Manajemen Indonesia PT Quant Kapital Investama PT Pratama Capital Assets Management PT Recapital Asset Management PT Insight Investments PT OSO Manajemen Investasi PT Ciptadana Asset Management PT Equity Securities Indonesia PT Mandiri Manajemen Investasi PT RHB Asset Management Indonesia PT Bowsprit Asset Management PT Kresna Asset Management PT PNM Investment Management PT Maybank Asset Management PT Asia Raya Kapital PT MNC Asset Management PT XDana Investa Indonesia PT Pacific 2000 Securities PT Asjaya Indosurya Securuties PT Minna Padi Aset Manajemen PT Waterfront Securities Indonesia PT Panca Global Securities Tbk PT Archipelago Asset PT Panin Sekuritas Tbk PT Inti Fikasa Securindo PT HSBC Securities PT Nusantara Capital Securities PT Prime Capital Securities PT Artha Sekuritas Indonesia PT CIMB Securities Indonesia PT CIMB-Principal Asset Management PT Net Sekuritas PT Danasakti Securities PT Investindo Nusantara Sekuritas PT Bahana Securities PT Samuel Sekuritas Indonesia PT Danpac Sekuritas PT Paramitra Alfa Sekuritas PT BCA Sekuritas PT Harita Kencana Securities PT Supra Securinvest PT Dhanawibawa Arthacemerlang PT Indomitra Securities PT NH Korindo Securities Indonesia PT Anugerah Securindo Indah PT Jasa Utama Capital PT Magenta Kapital Indonesia PT Masindo Artha Securities PT Bosowa Sekuritas PT Semesta Indovest PT OCBC Sekuritas PT BNC Sekuritas Indonesia PT PT Inovasi Utama Sekurindo PT Pratama Capital Indonesia PT Bumiputera Sekuritas PT Danatama Makmur PT. Bursa Efek Indonesia PT. Indonesia Capital Market PT Pilarmas Investindo PT MNC Securities PT Indo Premier Securities Ditjen. Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, KemenPDT&Trans Ditjen. Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham PT Asuransi Adira Dinamika PT Adira Dinamika Multifinance Bank INA Perdana Bank Commonwealth Bank Sahabat Sampoerna Setjen Kementerian PUPR Astra Credit Company BCA Finance PT. Bank Artha Graha Int’l Sekretariat Utama BKKBN Pem. Kab. Bone Bolango

481 K/L (Lembaga Pengguna) Yang Sudah Melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama LANJUTAN Pem. Kab. Gorontalo Pem. Kota Gorontalo Pem. Kab. Pahuwato Deputi Bidang Penanaman Modal, BKPM DPP Kongres Advokat Indonesia PT. Bank Maybank Indonesia Kab. Padang Pariaman Badan Standarisasi Nasional PT. Bank CIMB Niaga Bank Nasional Nobu Bank BPR Intidana PT. Home Credit Badan Kepegawaian Negara Bank UOB Indonesia Bank Victoria PT. Summit Oto Finance PT. Oto Mutiartha PT. Shinhan Indofinance PT. Indomobil Finance PT. Sinarmas Hana Finance PT. Indosurya Inti Finance PT. Lima Ventura PT. Bank Panin, Tbk PT. Bank Keb Hana Indonesia PT. Bank BCA Syariah PT. Batavia Prosperindo Finance PT. Maybank Indonesia Finance Koperasi Simpan Pinjam Jasa PT. Danakita Data Prima PT. Sinar Mitra Sepadan Finance PT. Asuransi Jiwa BCA PT. Dipo Star Finance PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Bank Maspion Indonesia, Tbk PT. MNC Finance PT. Olympindo Multi Finance PT. Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Sejati PT. Toyota Astra Financial Service PT. Sahabat Financial Keluarga PT. Bahana TCW Investment Management PT. Bank Ganesha, Tbk PT. Federal Internasional Finance PT. BPR CILEDUG DHANA SEMESTA PT. BPR ARTHA MANDIRI SEJAHTERA PT. BPR ARTHA NUGRAHA PT. BPR ARTHA PONOROGO PT. BPR ARTHA SAMUDERA INDONESIA PT. DANAMITRA SURYA PT. BPR ARTHA ACEH SEJAHTERA PT. BPR ASHI PT. BPR DEWANGGA BALIARTHA PT. BPR EKA AYU ARTHA BHUWANA PT. BPR INDRA CANDRA PT. BPR JAYA KERTI PT. BPR NUSAMBA KUBUTAMBAHAN PT. BPR NUSAMBA MANGGIS PT. BPR NUSAMBA MENGWI PT. BPR NUSAMBA TEGALLALANG PT. BPR PADMA PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI PD. BPR WERDHI SEDANA PT. BPR KRISNA YUNA DANA PT. BPR NAGA PT. BPR NUR ABADI PT. BPR PASAR RAYA KUTA PT. BPR TRIDARMA PUTRI PT. BPR ULATIDANA RAHAYU PT. BPR EKA AYU ARTHA BHUWANA PT. BPR AMBARKETAWANG PERSADA PT. BPR ARTAJAYA BHAKTIMULIA PD. BPR BANK BANTUL PD. BPR BANK DAERAH GUNUNGKIDUL PD. BPR BANK JOGJA PD. BPR BANK PASAR KULONPROGO PD. BPR BANK SLEMAN PT. BPR BHAKTI DAYA EKONOMI PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA PT. BPR DANAGUNG ABADI PT. BPR DANAGUNG BAKTI PT. BPR DANAGUNG RAMULTI PT. BPR MADANI SEJAHTERA ABADI PT. BPR MLATI PUNDI ARTHA PT. BPR NATASHA BINTANG ANUGRAH PT. BPR NUSAMBA BANGUNTAPAN PT. BPR NUSAMBA TEMON PT. BPR SHINTA DAYA PT. BPR SHINTA PUTRA PENGASIH PT. BPR UNIVERSITAS GADJAH MADA PT. BPR KARANGWARU PRATAMA PT. BPR PROFIDANA PARAMITRA

481 K/L (Lembaga Pengguna) Yang Sudah Melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama LANJUTAN PT. BPR ARTA PUNDI MEKAR PT. BPR ARTADAMAS MANDIRI PT. BPR ASRI CIKUPA KARYA PT. BPR BANTORU PERINTIS PT. BPR BINA DANA SWADAYA PT. BPR CIKARANG RAHARJA PT. BPR DANA MULTI GUNA PT. BPR MENARAMAS MITRA PT. NUSANTARA BONA PASOGIT 19 PT. BPR PANCA DANA RAKYAT PT. BPR PRIMA NUSATAMA PT. BPR UNIVERSAL PT. BPR SUKMA KEMANG AGUNG PT. BPR ARTHA MITRA USAHA PT. BPR PRIMA SEJAHTERA PT. BPR ARTHAKELOLA CAHAYATAMA PT. BPR DP TASPEN PT. BPR KARUNIA KANAKA PT. BPR RAMA GANDA PT. BPR DAYA PERDANA NUSANTARA PT. BPR ARTHA PRIMA PERSADA PT. BPR BATANGHARI PT. BPR BUANA MANDIRI PT. BPR CENTRAL NIAGA ABADI PT. BPR CITRA DARMA WANGSA PT. BPR KENCANA MANDIRI PT. BPR MITRA LESTARI PT. BPR PERDANA CIPTA SEJAHTERA PT. BPR PONDOK MEJA INDAH PT. BPR PUNDI DANA MANDIRI PT. BPR BUMI BANDUNG KENCANA PD. BPR GARUT PT. BPR GUNADHANA MITRASEMBADA PT. BPR KERTA RAHARJA PT. BPR LEXI PRATAMA MANDIRI PT. BPR MITRA HARMONI INDRAMAYU PT. BPR NUSAMBA PLERED PT. BPR NUSAMBA SINGAPARNA PT. BPR NUSAMBA SUKARAJA PT. BPR NUSAMBA TANJUNGSARI PT. BPR NUSANTARA BONA PAGOSIT 27 PT. BPR NUSANTARA BONA PAGOSIT 29 PT. BPR PERMATA DHANAWIRA PT. BPR SARIKUSUMA SURYA PD. BPR SUBANG PT. BPR ARTHA PUSPA MEGA PD. BPR BANK BOYOLALI PD. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR PD. BPR BANK MAGELANG PD. BPR BKK LASEM PT. BPR GUNUNG SLAMET PT. BPR MEKAR NUGRAHA PT. BPR NUSAMBA ADIWERNA PT. BPR NUSAMBA AMPEL PT. BPR NUSAMBA CEPIRING PT. BPR NUSAMBA PECANGAAN PT. BPR SEMARANG MARGATAMA GUNADANA PT. BPR SURYA YUDHAKENCANA PT. BPR BKK KENDAL PT. BPR CEPER PT. BPR SURYA YUDHA PT. BPR ANGGA PERKASA PT. BPR ANUGERAHDHARMA YUWANA BANYUWANGI KBPR ARTA KENCANA PT. BPR ARTHA SWASEMBADA PD. BPR BANK DAERAH TULUNGAGUNG PD. BPR BANK JOMBANG PT. BPR CINDE WILIS PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA PT. BPR GENTENG PT. BPR MAJATAMA PT. BPR MITRA CATUR MANDIRI PT. BPR NUSAMBA BRONDONG PT. BPR NUSAMBA GENTENG PT. BPR NUSAMBA NGUNUT PT. BPR NUSAMBA RAMBIPUJI PT. BPR NUSAMBA WLINGI PT. BPR PORONG IDAMAN

481 K/L (Lembaga Pengguna) Yang Sudah Melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama LANJUTAN PT. BPR ANUGERAH DHARMA YUWANA JEMBER PT. BPR ANUGERAH DHARMA YUWANA BONDOWOSO PT. BPR ARTHATAMA CARUBAN PT. BPR CARUBAN INDAH PT. BPR DANA LESTARI PT. BPR DHAHA EKONOMI PT. BPR EKA USAHA PT. BPR GEMA NUSA PT. BPR KARYA PERDANA SEJAHTERA PT. BPR KAWAN PT. BPR MANDIRI ADIYATRA PT. BPR MULYO RAHARJO PT. BPR POLATAMA KUSUMA PT. BPR PUNDHI PT. BPR PURISEGAR SENTOSA PT. BPR RAGA SURYA NUANSA KBPR TAKERAN PT. BPR UTOMO WIDODO PD. BPR AMUNTAI TENGAH PT. BPRS BARKAH GEMADANA PD. BPR KANDANGAN PT. BPR SUNGAI PANDAN PD. BPR TAPIN UTARA PT. BPR BINUANG PT. BPR PARINGIN PT. BPR ARTHA KARYA PERDANA PT. BPR BANK PASAR RONGGOLAWE PT. BPR BEPEDE KUTAI SEJAHTERA PT. BPR DANAFLASH PT. BPR DHANARTA DWIPRIMA PT. BPR INGERTAD BANGUN UTAMA PD. BPR KABUPATEN BULUNGAN PD. BPR KOTA SAMARINDA PT. BPR KUTAI TIMUR PT. BPR DANA NUSANTARA PT. BPRS BANDAR LAMPUNG PT. BPR BUNGAMAYANG AGROLOKA PT. BPR CIPTA DANA MULIA PT. BPR CITRA DANA MANDIRI PT. BPR EKA BUMI ARTHA PT. BPR INTI DANA SENTOSA PT. BPRS KOTABUMI PT. BPRS LAMPUNG TIMUR PT. BPRS METRO MADANI PT. BPRS MITRA AGRO USAHA PT. BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH PT. BPR SWADAYA ANUGERAH UTAMA PT. BPRS TANGGAMUS PT. BPRS TANI TULANG BAWANG BARAT PT. BPR TARA DHARMA ARTHA PT. BPR UTOMO MANUNGGAL SEJAHTERA LAMPUNG PT. BPRS WAY KANAN PT. BPR DINAR ASHRI PT. BPR KABALONG ABDI SWADAYA PD. BPR NTB LOMBOK BARAT PD. BPR NTB MATARAM PT. BPRS PNM PATUH BERAMAL PT. BPR PRIMANADI PT. BPR SAMAS PT. BPR SOWAN UTAMA PT. BPRS TULEN AMANAH PT. BPR WIRANADI PT. BPR CENTRAL PITOBY PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA PT. BPR LUGAS GANDA PT. BPR MODERN KUPANG PT. BPR NUSANTARA ABDI MULIA PT. BPR SARI DINARKENCANA PT. BPR TALENTA RAYA PT. BPR TANAOBA LAIS MANEKAT PT. BPR DANAMAS BELU PT. BPR TANJUNG PRATAMA PT. BPR ANAK NEGERI PAPUA PT. BPR ARFAK INDONESIA PT. BPR IRIAN SENTOSA PT. BPR MODERN EXPRESS PT. BPR MODERN PAPUA PT. BPR PAPUA MANDIRI MAKMUR PT. BPR PHIDECTAMA ABEPURA PT. BPR CEMPAKA MITRA NAGORI KUANSING PT. BPR PAYUNG NEGERI BESTARI PT. BPR PRIMA RIAU SENTOSA PT. BPR ROKAN HILIR PT. BPR AGRIMAKMUR LESTARI

481 K/L (Lembaga Pengguna) Yang Sudah Melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama LANJUTAN PT. BPR HASA MITRA PT. BPR SULAWESI MANDIRI PT. BPR TARUNA JUJUR SAKTI PT. BPR MITRA NIAGA BANGGAI PT. BPR NUSTRIA MITRA ABADI PT. BPR PALU ANUGERAH PT. BPR PALU LOKADANA UTAMA PT. BPR PRIMA ARTHA SEJAHTERA PT. BPR YASPIS DANA PRIMA PT. BPR BUANA AGRIBISNIS PT. BPR GUNA RAKYAT PT. BPR LAKSANA ABADI SUNGGAL PT. BPR PIJER PODI KEKELENGAN PT. BPRS PUDUARTA INSANI PT. BPR BAHTERAMAS BAUBAU PT. BPR BAHTERAMAS BUTON PT. BPR BAHTERAMAS KENDARI PT. BPR BAHTERAMAS KONAWE SELATAN PT. BPR NUSA INTIM SENTAN

HASIL ANALISA DPT SUMBER DATA DPT JUMLAH DPT JUMLAH DPT = SIAK DPT ANOMALI DPT GANDA JML BLM SINKRON (%) 1 2 3 4 5 6 PILEG 2014 169.974.309 132.122.499 20.877.012 16.974.798 22,3 PILPRES 2014 160.317.573 131.824.794 16.770.667 11.722.112 17,8 PILKADA 2O15 100.411.792 90.134.551 3.617.516 6.659.725 10,2 PILKADA 2O17 41.382.293 40.494.199 712.833 175.261 2,1 TOTAL 472.085.927 394.576.003 41.978.028 35.531896 16,4

DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATANNYA Sesuai amanat Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri, antara lain untuk pemanfaatan : Pelayanan publik; Perencanaan pembangunan; Alokasi anggaran; Pembangunan demokrasi; Penegakan hukum dan pencegahan kriminal

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (1) KERJASAMA KEMENDAGRI DENGAN KAKORLANTAS – POLRI UNTUK SIM ONLINE

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (2) PENGUNGKAPAN IDENTITAS KORBAN WNI DLM MUSIBAH AIR ASIA QZ 8501 Sidik Jari diambil menggunakan Live scan Matching Sidik Jari Pada Server KTP-el SERVER KTP-el IDENTIFIKASI KORBAN AIR ASIA QZ 8501 NAMA KORBAN : WISMOYO ARI PRAMBUDI JUANITA LIMANTARA LIM HAYATI LUTFIAH KHAIRUNISA INDRA YULIANTO KEVIN ALEXANDER SOETJIPTO

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (3) KERJASAMA KEMENDAGRI DENGAN BARESKRIM – POLRI DALAM MENGUNGKAP IDENTITAS

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (4) PENGUNGKAPAN IDENTITAS KORBAN WNI DLM MUSIBAH PESAWAT MALAYSIA 370 SERVER KTP-el DARI DAFTAR MANIFES PENUMPANG PESAWAT DI CARI MENGGUNAKAN MAMBIS DARI 7 KORBAN WNI, ADA 6 ORANG YANG SUDAH MEREKAM KTP-EL NAMA KORBAN : INDRA SURIA TANURISAN SUGIANTO FERRY INDRA SUADAYA FIRMAN CHANDRA SIREGAR VINNY CHYNTHYA WANG WILLY SURIJANTO 1

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (5) PENGUNGKAPAN IDENTITAS OLAH TKP BOM STARBUCKS COFEE JL. MH. THAMRIN-JAKARTA PUSAT ; TGL. 14 JANUARI 2016 Dari hasil identifikasi Tim AFIS terhadap para korban meninggal dunia, tercatat sebanyak 8 (delapan) korban meninggal dunia dan 5 korban meninggal dunia terindentifikasi melalui perangkat MAMBIS, 1 korban melalaui CAAFIS, dan 1 korban dengan ideintifikasi AK-23, dan 1 korban Warga Negara Asing dengan menggunakan Paspor.

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (6) Layanan Terbaru Bank BRI dengan menggunakan NIK dan KTP Elektronik

III. POSISI DAN TANGGUNG JAWAB

KEWENANGAN PASAL 5 Pemerintah melalui Menteri berwenang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, meliputi: koordinasi antarinstansi dan antardaerah; penetapan sistem, pedoman, dan standar; fasilitasi dan sosialisasi; pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi dan konsultasi; pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional; menyediakan blangko KTP-el bagi kabupaten/kota; menyediakan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el melalui Instansi Pelaksana; dan pengawasan.

KEWENANGAN PASAL 6 Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan meliputi: koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; penyajian Data Kependudukan berskala provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

KEWENANGAN PASAL 7 Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi: koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan; pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan; pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan; penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Kewenangan

IV. PERUBAHAN KE UU 24 TAHUN 2013

KEBIJAKAN BARU ADMINDUK ANTARA LAIN : Pergeseran dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif Perubahan asas peristiwa menjadi asas domisili KTP el berlaku seumur hidup (sepanjang tidak ada perubahan elemen data) Pelayanan adminduk tidak boleh dipungut biaya/gratis Pejabat dukcapil diangkat dan diberhentikan oleh Mendagri Data Kependudukan untuk keperluan pembangunan dan pemerintahan menggunakan data Kemdagri Rekam dan cetak KTP el diluar domisili Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran Setiap makam memiliki Buku Pokok Pemakaman Pengurusan KTP-el dan Akta Kelahiran Tanpa Pengantar RT, RW, Kel/Desa Kartu Identitas Penduduk untuk Semua Usia (KIA)

V. PENUTUP

SIKAP KEMENDAGRI TERKAIT PUTUSAN MK Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan putusan MK karena bersifat final dan mengikat. Kata "agama" juga akan dimaknai "kepercayaan" sehingga penganut kepercayaan bisa mengisi kolom agama di KTP-nya, yang sebelumnya bertanda strip. Kementerian Dalam Negeri akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, untuk mendapatkan data kepercayaan di Indonesia. Kemudian memasukkan kepercayaan tersebut dalam sistem administrasi kependudukan. Kementerian Dalam Negeri akan memperbaiki aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan dan data base serta melakukan sosialisasi ke seluruh Indonesia. Kementerian Dalam Negeri akan mengajukan usul perubahan kedua atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

E-KATALOG SEKTORAL Selasa, 14 November 2017 telah ditanda tangani kontrak katalog pengadaan blangko kartu tanda penduduk elektronik melalui mekanisme katalog elektronik (e-katalog) sektoral dengan sejumlah perusahaan penyedia. Kemendagri menargetkan sebanyak 6,75 juta keping akan dapat dicetak hingga akhir tahun ini dan 16 juta keping dicetak tahun depan Tiga perusahaan penyedia blangko KTP-el yang menandatangani kesepakatan dengan Kemendagri adalah PT Pura Barutama, PT Trisakti Mustika Graphika, dan PT Jasuindo Tiga Perkasa.

REGISTRASI KARTU PRABAYAR Secara teknis, pengaturan registrasi kartu prabayar diatur melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Registrasi baru caranya ketik REG<spasi>NIK#Nomor KK#, sedang pelanggan lama formatnya ULANG<spasi>NIK#Nomor KK# kirim ke 4444 (Nomor yang ditetapkan Kementerian Kominfo). Registrasi prabayar mulai berlaku 31 Oktober 2017 sampai 28 Februari 2018. Nama ibu kandung tidak disertakan saat registrasi kartu prabayar, karena nama ibu kandung merupakan salah satu data rahasia penduduk. Registrasi hanya mensinkronkan antara NIK dan nomor KK.