JOINT VENTURE. JOINT VENTURE PEMBAHASAN Apa yang dimaksud dengan Joint Venture Apa alasan pembentukan Joint Venture Apa saja jenis-jenis Joint Venture.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Disampaikan oleh : Bahrul Ulum, Lawyer and Legal Consultant
Advertisements

Drs. Marzuki, SH, Hum 28 MARET 2011
MATERI 9 HUKUM PERUSAHAAN
Lembaga yang Berwenang Mengkoordinasikan Investasi
Pembiayaan Konsumen.
TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA
Materi-6 HAK MILIK DEWI NURUL MUSJTARI,S.H., M.HUM
Penyelesaian sengketa bisnis M-12
Badan Usaha dalam kegiatan Bisnis -1 M-3
KASUS-KASUS HUKUM PERUSAHAAN
Disusun Oleh: Randi Sanjaya Girsang
Segi Hukum Kartu Kredit
PERSEROAN TERBATAS 1.
Yudhi Setiawan, S.H., M.Hum Dalam Segi Hukum Pembiayaan Konsumen
Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha
MEKANISME PMA 1. MELALUI PENDIRIAN PERUSAHAAN PMA 2. MELALUI PEMBELIAN
Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum., Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
BAPEPAM WEWENANG DAN FUNGSINYA Pertemuan 1
Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
KAJIAN HARMONISASI RUU TENTANG BUMN
PELAYANAN PUBLIK OLEH BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 111 TAHUN 2014   TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA.
HUKUM PERUSAHAAN.
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL
LEMBAGA PEMBIAYAAN.
Modal ventura materi 21 oktober 2015
HUBUNGAN-HUBUNGAN BISNIS
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
PENDIRIAN BADAN USAHA Zainal Abidin.
Mata Kuliah : Manajemen Strategik
ORGANISASI & TATA KELOLA dalam PENYUSUNAN STATUTA PTS
PERATURAN , REGULASI DI BIDANG IT
LEMBAGA KEUANGAN NON BANK Badan Usaha Asuransi
Eksistensi Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca UU Nomor 23/2014 ttg Pemerintah Daerah dalam Perspektif Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Hotman.
oleh : NEDDY FARMANTO, SH
HUKUM INVESTASI DAN PASAR MODAL
Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
oleh: N. Pininta Ambuwaru, SH.MH.MM.LL.M
PENGELOLAAN BISNIS ASURANSI
Pengertian dan Pengaturan Anjak Piutang
PENGHEMATAN PAJAK ATAS TRANSAKSI TERTENTU
Pertemuan 10 Perseroan terbatas (1) PT bentuk Badan Hukum sempurna, Macamnya, Pendirian, Pendaftaran & PenGumuman, Anggaran Dasar, dan Nama PT.
BAB VIII PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
HUKUM PENANAMAN MODAL ASING
Universitas Esa Unggul
Bentuk Kerjasama Penanaman Modal
Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah ditentukan menjadi 3 bidang usaha: 1. Bidang Usaha Terbuka 2. Bidang Usaha Tertutup 3. Bidang.
PERIZINAN PENANAMAN MODAL
Bentuk Kerjasama Penanaman Modal
Bentuk Kerjasama Penanaman Modal
Etty R. Agoes Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung
LIBERALISASI PERBANKAN
BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Kontrak Internasional
Studi Kelayakan Bisnis
Bentuk-bentuk kerja sama dalam kegiatan bisnis
HUKUM PERUSAHAAN.
Kompetisi dalam Jasa Keuangan
Badan Usaha dan Para Pembantunya
PERSEROAN TERBATAS OLEH : Marsya Adelia Rosyid D ( )
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
KERJA SAMA DESA I .N Budhi Wirayadnya,ST TA-PMD Kota Denpasar.
Hukum Investasi dan Pasar Modal
STUDI KELAYAKAN BISNIS
STUDI KELAYAKAN USAHA/BISNIS
DASAR HUKUM PENANAMAN/ INVESTASI 1. UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL 2. PERPRES NO. 27 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU.
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
Memilih Bentuk Kepemilikan Usaha Pengantar Bisnis Manajemen, Pertemuan ke 3.
Transcript presentasi:

JOINT VENTURE

PEMBAHASAN Apa yang dimaksud dengan Joint Venture Apa alasan pembentukan Joint Venture Apa saja jenis-jenis Joint Venture Apa saja manfaat Joint Venture Apa saja tahapan dalam pembuatan Joint Venture Apa saja bentuk dan substansi tentang Joint Venture Siapa saja pihak dan objek yang terlibat dalam Joint Venture Berapa jangka waktu yang dibutuhkan Bagaimana penyelesaian sengketa Joint Venture Apa saja dasar hukum Joint Vennture Bagaimana kasus joint venture dan penyelesaiannya

- Joint Venture -           Peter Mahmud mengemukakan bahwa kontrak joint venture adalah ”suatu kontrak antara dua perusahaan untuk membentuk suatu perusahaan joint venture.” ( Peter Mahmud, 2000:10) Erman Rajagukguk dkk. mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan joint venture agreement adalah “ suatu kerja sama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional berdasarkan suatu perjanjian (kontraktual)” (Erman Rajagukuguk, dkk: 1995:200)

INTI DARI KEDUA DEFINISI TERSEBUT ADALAH BAHWA KONTRAK JOINT VENTURE MERUPAKAN : Kerjasama antara pemodal asing dan nasional Membentuk perusahaan baru, antara pengusaha asing dengan pengusaha nasional Didasarkan pada kontraktual

Alasan Pembentukan Joint Venture Alasan internal Tujuan persaingan Tujuan strategi

Jenis-Jenis Kontrak Joint Venture Joint venture domestic, terjadi antara perusahaan domestic, yaitu perusahaan yang terdapat di dalam negeri Joint venture internasional, apabila salah satu dari perusahaan itu adalah perusahaan asing

Manfaat Kontark Joint Venture Pembatasan risiko Manfaat Kontark Joint Venture Manfaat Kontark Joint Venture Manfaat Kontark Joint Venture Pembiayaan Menghemat tenaga Manfaat Kontark Joint Venture Rentabilitas Kemungkinan optimasi know-know Manfaat Kontark Joint Venture Manfaat Kontark Joint Venture Kemungkinan pembatasan kongkurensi (saling ketergantungan) Manfaat Kontark Joint Venture Manfaat Kontark Joint Venture Manfaat Kontark Joint Venture

Tahapan Dalam Pembuatan Kontrak Joint Venture Raaysmaker mengemukakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjajaki kerja sama joint venture, yaitu: masing-masing pihak dibutuhkan sikap meneliti atau mengenal kondisi dari patner yang diajak kerja sama bahwa untuk memperoleh tujuan yang dapat berlangsung dalam tenggang waktu yang lama, masing-masing pihak harus memikirkan pengetahuan  atau know-how dalam berbagai bidang.

Tahapan Dalam Pembuatan Kontrak Joint Venture 1. Jangka Waktu Perusahaan Joint Venture 2. Permodalan 3. Alokasi Saham 4. Berakhirnya Kontrak 5. Kepengurusan Perusahaan Joint Venture 6. Distribusi Keuangan 7. Risiko 8. Pengelolaan Perusahaan Sehari- hari 9. Adanya Pihak Pengganti Apabila Salah Satu Pihak Keluar Dari Perusahaan Joint Venture 10. Nonkompetisi Dengan Salah Satu Perusahaan Joint Venture tersebut. Tahapan Dalam Pembuatan Kontrak Joint Venture Peter Mahmud juga mengemukakan ada 10 hal yang harus diperhatikan oleh para pihak sebelum kontrak joint venture ditandatangani, antara lain:

Bentuk dan Substansi Kontrak Joint Venture Raaysmaker mengemukakan unsur-unsur pokok perlu dimuat dalam kontrak joint venture : Uraian tentang pihak-pihak di dalam kontrak Pertimbangan atau Konsiderans Uraian tentang tujuan Waktu Ketentuan-ketentuan perselisihan Organisasi dari kerjasama Pembiayaan Dasar penilaian Hubungan Khusus antara Patner dan Perusahaan joint venture Peralihan saham Bentuk hukum dan Pilihan Hukum Pemasukan oleh patner

Para Pihak dan Objek Dalam Kontrak Joint Venture Para Pihak yang Terkait Dalam Kontrak: Perusahaan  penanaman modal asing Wni Badan hukum indonesia Objek dari kontrak ini adalah adanya kerja sama patungan antara perusahaan pma dengan wni atau dan badan hukumi ndonesia terkait kepemilikan saham atau modal yang disetor.

Jangka Waktu Kontrak Joint Venture Selama 20 tahun dan dapat diperpanjang Akan tetapi dalam Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 ditentukan bahwa perusahaan yang didirikan dalam waktu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial.

PENYELESAIAN SENGKETA Hukum yang berlaku dalam pembentukan PT Joint venture adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan penyelesaian yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, maka harus tunduk pada ketentuan International Chambers of Commerce (ICC).

Regulasi Joint Venture Pasal 1 huruf (c) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU Penanaman Modal) Pasal 23 UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 15/SK/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing

PERUSAAN PERIKANAN CHINA & INDONESIA KASUS PERUSAAN PERIKANAN CHINA & INDONESIA Perusahaan perikanan China mulai merealisasikan kerja sama membentuk perusahaan patungan (joint venture) dengan Indonesia untuk mendapatkan izin penangkapan ikan di perairan Indonesia. Pekan ini, tim dari China akan datang untuk memantapkan pasal demi pasal mengenai joint venture yang akan dibentuk, dengan target menandatangani nota kesepahaman pada November tahun 2008.

ANALISIS KASUS Untuk meminimalisasi dampak dari kebijakan ini maka diperlukan : Pengawasan terhadap perusahaan Nasional yang mengadakan usaha join venture dengan perusahaan Asing agar perusahaan tersebut benar adanya bukan merupakan usaha banyangan. Monitoring Control System harus ditingkatkan, dan dipandang perlu mendirikan satu lembanga khusus untuk memonitoring semua kapal yang beroperasi di zona ZEEI. Membentuk lembaga perizinan satu pintu untuk memudahkan pengusahan dalam berurusan. Perlu ketegasan hukum terhadap kapal asing yang melakukan penangkapan ikan illegal di kawasan ZEEI.

TERIMAKASIH