Presented by: Syaiful Bakhri, S.Sos, MM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
REKOMENDASI RAKERDA FKUB PROV.SULUT Hotel aryaduta, 20 – 22 maret 2014 • Dengan senantiasa mengharapkan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Rapat Kerja Daerah.
Advertisements

MATERI (10) STRATIFIKASI SOSIAL
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN NEGARA
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
PEJABAT-PEJABAT PUBLIK :
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8
TUGAS KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA CINA
POLITIK PERTEMUAN KE 13.
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
KEKUASAAN, PENGARUH DAN LEGITIMASI
DEMOKRASI Prof. Dr. Amir Santoso.
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
LEMBAGA NEGARA DARI SISI FUNGSINYA
Pert. 9 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
a) Adm. Publik berperan menjamin pemerataan distribusi pendapatan Nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan. b) Adm. Publik melindungi.
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Aktor-aktor Yang Terlibat dalam
Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
Pegawai Negeri Sipil Peluang dan Tantangan
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya
Partai Politik & Pemilu
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
SISTEM PEMERINTAHAN DI BEBERAPA NEGARA
Isi ( Batang Tubuh ) UUU 1945 Apakah Batang Tubuh UUD 1945 itu ?
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
BENTUK & TIPE PEMERINTAHAN
PEMERINTAHAN YANG BERSIH
HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN ‘Hubungan Kepegawaian Pusat & Daerah’
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
Desentralisasi dan Demokratisasi di Daerah
TIPE-TIPE SISTEM POLITIK
Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
Apa dan Mengapa Demokrasi?
HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN ‘Hubungan Kepegawaian Pusat & Daerah’
MENGAPA HARUS ADA PEMILU
REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN GOOD GOVERMENT
PARTAI POLITIK (Kelas B)
BENTUK & TIPE PEMERINTAHAN
MUNCULNYA NEGARA MODERN
Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia AYU NOVITA ARUMSARI (19) DEA AMANDA AMELIA R (24)
Tugas HTN BAB 7 ORGAN DAN FUNGSI KEKUASAAN NEGARA
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Modul Sistem Politik Indonesia LEMBAGA / BADAN EKSEKUTIF
Tugas Presiden sebagai Kepala Negara
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Modul ke: Fakultas Program Studi PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Gunawan Wibisono SH MSi 05 Demokrasi Indonesia.
Universitas Brawijaya DR. Endah Setyowati S.SOS. MSI
TIPE-TIPE SISTEM POLITIK
TUGAS DAN KEWENANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Presented by: Syaiful Bakhri, S.Sos, MM
KEKUASAAN, PENGARUH DAN LEGITIMASI
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
Presented by: Syaiful Bakhri, S.Sos, MM
DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Transcript presentasi:

Presented by: Syaiful Bakhri, S.Sos, MM Rekrutmen Politik Presented by: Syaiful Bakhri, S.Sos, MM

Pendahuluan Struktur politik sebagai susunan kekuasaan negara secara konkret berisi lembaga-lembaga politik atau badan-badan politik. Tiap-tiap lembaga atau badan politik menjalankan fungsi-fungsi politik tertentu sesuai tugas yang dimilikinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar lembaga atau badan politik dapat menjalankan fungsinya maka jabatan-jabatan yang ada dalam lembaga atau badan tersebut harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kecakapan yang dipersyaratkan. Pengisian jabatan-jabatan tersebut tentu saja harus melalui mekanisme tertentu yang disebut dengan rekrutmen politik Rekrutmen politik dapat menjadi penentu dalam arah perjuangan partai ke depan. Sebab, dalam teori perilaku organisasi, perilaku dan budaya anggota organisasi secara otomatis akan menjadi perilaku serta budaya organisasi tersebut.

Definisi Rekrutmen Politik Proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk di dalamnya jabatan dalam birokrasi atau administrasi negara/pemerintah dan partai-partai politik

Makna proses rekrutmen politik Pertama, menyangkut seleksi untuk menduduki posisi-posisi politik yang tersedia, seperti anggota legislatif, kepala negara dan kepala daerah. Kedua, menyangkut transformasi peran- peran non-politik warga yang berasal dari aneka subkultur agar menjadi layak untuk memainkan peran-peran politik

Tiga pertimbangan dalam proses rekrutmen politik Pertama, rekrutmen politik merupakan indikator yang sensitif dalam melihat nilai-nilai dan distribusi pengaruh politik dalam sebuah masyarakat politik. Kedua, pola-pola rekrutmen politik merefleksikan sekaligus mempengaruhi masyarakat. Ketiga, pola-pola rekrutmen politik juga merupakan indikator yang penting untuk melihat pembangunan dan perubahan dalam sebuah masyarakat politik.

Mekanisme Rekrutmen Politik Rekrutmen terbuka Semua warga negara yang memenuhi syarat tertentu (seperti kemampuan, kecakapan, umur, keadaan fisik dan sebagainya) mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga negara/pemerintah. Rekrutmen tertutup Kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh sekelompok kecil orang.

Jabatan-jabatan Politik dan Administrasi Jabatan politis Contoh: Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Para Menteri, Ketua Lembaga Tinggi Negara, Gubernur BI, Gubernur, Bupati, Wali Kota dan Duta Besar Jabatan birokrasi. Anggota dalam birokrasi nasional atau birokrasi lokal dan pegawai negeri sipil, administrator negara bagian atau pejabat pemerintah lokal

Bentuk-bentuk Rekrutmen Politik Seleksi pemilihan Perebutan kekuasaan Patronage yaitu bagian dari sistem penyuapan dan korupsi yang rumit. "Ko-opsi" (co-option), yaitu pemilihan anggota-anggota baru atau pemilihan seorang ke dalam suatu badan oleh anggota-anggota yang ada.

Rekrutmen Politik dalam Sistem Politik Indonesia Di Indonesia sistem demokrasi belum berjalan sebagaimana mestinya. Peran pimpinan, terutama dalam partai politik sangat menentukan, meskipun keberadaan partai politik merupakan alat perwujudan dan lambang adanya demokrasi. Akibatnya, pelaksanaan rekrutmen politik di Indonesia dilakukan dengan cara semi terbuka.

Sekian, Terima Kasih…