KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KKP SD DESEMBER TAHUN 2014
Advertisements

Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan.
ANGKET PEMBACA HARIAN Field Data dan Sampel Angket dimuat pada hari Jumat, 1 Mei 2009 Penantian pengembalian Angket dari tanggal 1-15 Mei 2009 Jumlah.
ANGKET PEMBACA TABLOID Field Data dan Sampel Angket dimuat pada hari Jumat, 1 Mei 2009 Penantian pengembalian Angket dari tanggal 1-15 Mei 2009.
Kegiatan Statistik Kehutanan
LOGO Disampaikan Sosialisasi Akreditasi Sekolah/Madrasah Untuk Kepala Sekolah/Madrasah 2014 “Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Dr. Henny Hanna, Sp.KFR, MARS, PhD. Program Majelis Kesehatan (Divisi Pelayanan) merupakan kesepakatan MUKTAMAR ke-47 di Makassar pada tanggal 2 – 7 Agustus.
THE ISLANDS IN INDONESIAN. IN 1972, INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES (LIPI) PUBLISH AS MANY AS 6,127 NAMES OF ISLANDS IN INDONESIA. [CITATION NEEDED]
E-katalog BUKU KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TATALAKSANA PEMANTAUAN INDIKATOR DIT BINA OBAT PUBLIK
Peta Peningkatan Pemenuhan Energi Listrik Tiap Provinsi Hasil Model
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Pamsimas Komponen B
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Rakornas MAjlis Dikti-Litbang PP Muhammadiyah
WILAYAH SASARAN PROGRAM PKB PPPPTK MATEMATIKA 2017
Aplikasi Pemetaan Mutu
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
Efektivitas Penelitian Dosen Terhadap Pemberantasan Narkoba
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
PERATURAN KPU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
PPPPTK PENJAS DAN BK TAHUN 2017
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
MATERI II MEKANISME AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH Disampaikan pada :
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
AKREDITASI DALAM RANGKA PENILAIAN KELAYAKAN PROGRAM/SATUAN PENDIDIKAN
Pengembangan Kurikulum 2013 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
KEBIJAKAN & PROGRAM KERJA BAN-S/M 2017
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Sumber Jurnal: Agung Eddy Suryo Saputro PPT oleh: Siska Anggraeni
TOT Asesor Akreditasi Sekolah/Madrasah Bandung, September-Oktober 2013
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014
Lesson Learned 2015.
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
 PROGRAM KERJA DAN STRATEGI PELAKSANAAN AKREDITASI S/M TAHUN 2014
PENGELOLA PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK PROV/KAB/KOTA
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM PAI 2013
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M
Kebijakan dan Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2016
Trend menonton tv yang terus naik
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
KURIKULUM 2013 PADA JENJANG SEKOLAH DASAR
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Program Pelatihan K-13 TA 2018
Disusun oleh :       Kasmiati (H )
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI WILAYAH BVET MEDAN
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI 2017
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PENJELASAN PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN MEKANISME DESK
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
Progres dan Rencana Kerja Tindak Lanjut PFI
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Traditional Houses of Indonesia
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
Evaluasi Pendataan Semester Genap
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014 Profesional, Terpercaya, dan Terbuka KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014 “Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu” Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta, 21-23 Maret 2014

KEBIJAKAN UMUM TAHUN 2014 Prioritas akreditasi untuk sekolah/madrasah yang belum diakreditasi Implementasi POS secara penuh Implementasi sistem informasi akreditasi Implementasi perangkat akreditasi hasil revisi Penguatan sumber daya manusia Benchmarking akreditasi Penguatan lembaga akreditasi sebagai sumber data kependidikan Pengembangan media komunikasi Peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait

Realisasi akreditasi 2013 sebanyak 21.984 S/M meliputi: REALISASI AKREDITASI TAHUN 2013 Realisasi akreditasi 2013 sebanyak 21.984 S/M meliputi: Sasaran akreditasi APBN Kemdikbud sebanyak 23.110, hanya terealisasi sebesar 40% atau 9.326 S/M Sasaran akreditasi APBN Kemenag sebanyak 7.000 madrasah, terealisasi sebesar 5.919 madrasah APBD terealisasi sebesar 6.739 S/M

REALISASI AKREDITASI TAHUN 2013 No Jenjang Sumber Anggaran Jumlah APBN Kemdikbud APBN Kemenag APBD 1 SD/MI 4.003 2.613 4.005 10.621 2 SMP/MTs 2.575 2.511 1.139 6.225 3 SMA/MA 1.165 795 481 2.441 4 SMK 1.416 -  1.087 2.503 5 SLB 167 27 194 9.326 5.919 6.739 21.984

REALISASI AKREDITASI TAHUN 2013 No Jenjang Sekolah Madrasah Jumlah 1 SD/MI 7.541 3.080 10.621 2 SMP/MTs 3.026 3.199 6.225 3 SMA/MA 1.372 1.069 2.441 4 SMK 2.503 -  5 SLB 194 14.636 7.348 21.984

REALISASI PERPROVINSI TAHUN 2013 No Propinsi Jumlah 1 Aceh 1.194 18 Kalimantan Tengah 216 2 Sumatera Utara 1.925 19 Kalimantan Selatan 764 3 Sumatera Barat 1.012 20 Kalimantan Timur 504 4 Riau 354 21 Sulawesi Utara 346 5 Kepulauan Riau 129 22 Gorontalo 227 6 Jambi 85 23 Sulawesi Tengah 141 7 Sumatera Selatan 956 24 Sulawesi Selatan 1.348 8 Bangka Belitung 145 25 Sulawesi Tenggara 120 9 Lampung 1.300 26 Sulawesi Barat 104 10 Bengkulu 112 27 Maluku 291 11 DKI Jakarta 756 28 Maluku Utara 101 12 Jawa Barat 4.400 29 Bali 202 13 Banten 570 30 Nusa Tenggara Barat 195 14 Jawa Tengah 2.119 31 Nusa Tenggara Timur 15 D.I. Yogyakarta 442 32 Papua - 16 Jawa Timur 1.312 33 Papua Barat 279 17 Kalimantan Barat 306 21.984

CAPAIAN MANAJEMEN TAHUN 2013 POS 1 Manajemen data 2 Perangkat akreditasi 3 Surveilen 4 1 Kerjasama dengan pihak terkait 5

AKUNTABILITAS Pengakuan masyarakat terhadap akreditasi Pertimbangan dalam memilih sekolah/madrasah Pertimbangan penerimaan karyawan/pegawai Hasil akreditasi dijadikan sebagai dasar kebijakan Penyelenggaraan ujian nasional Penandatanganan ijazah Mutasi siswa antar sekolah Pertimbangan penerimaan mahasiswa baru Pertimbangan pemberian bantuan pendidikan Pertimbangan pemberian beasiswa

Sasaran akreditasi APBN Kemdikbud tahun 2014 sebesar 21.136 S/M SASARAN AKREDITASI TAHUN 2014 Sasaran akreditasi APBN Kemdikbud tahun 2014 sebesar 21.136 S/M Sampai akhir 2013 S/M yang belum pernah diakreditasi sebanyak 54.850 S/M Sasaran akreditasi tahun 2014 diprioritaskan bagi S/M yang belum pernah diakreditasi, termasuk yang didanai oleh APBN Kemenag dan APBD

IMPLEMENTASI POS TAHUN 2014 Proses akreditasi tahun 2014 harus berpedoman pada POS Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah (15 langkah) POS berlaku untuk pelaksanaan akreditasi yang didanai oleh APBN Kemdikbud, APBN Kemenag, dan APBD Setiap langkah POS harus didukung dengan dokumen dan laporan pelaksanaan

Terima kasih