Sumber : RPJMD Kab.Samosir

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD

Advertisements

1 MODUL PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.

STRUKTUR BELANJA DAERAH

Pendapatan Asli Daerah; Potensi yang Terabaikan

Pertemuan Ke empat… APBD.

kemampuan struktural organisasinya, kemampuan aparatur daerah, kemampuan mendorong partisipasi masyarakat kemampuan keuangan daerah.

Akuntansi Keuangan Daerah Sebagai Bagian dari Manajemen Keuangan Daerah Siti Khairani.

ASSALAMU ‘ALAIKUM Wr. WB. Kelompok - 2 AHMAD WAHYUDIN ( ) NELA NUR AINI M ( ) MUHAMMAD IMADURIDHO ( ) NAJMUL LAILI ( )

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Department of Business Adminstration Brawijaya University

Akuntasi Sektor Publik Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Daerah

AKUNTANSI PENDAPATAN (Aplikasi pada SAPD PPKD)

RASIO KEUANGAN KOTA SURABAYA

PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN

SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA

PENGANGGARAN SANITASI

Kabid. Anggaran DPKAD Kota Semarang

AKUNTANSI PENDAPATAN Powerpoint Templates.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Selayang pandang layanan unggulan SAMSAT di 5 KPPD DIY pengembangan layanan antara lain : SAMSAT DIY DI KABUPATEN/ KOTA

PEMUTAKHIRAN DATA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA

KELOMPOK 1 ANGGI LAKSITA R. / KHOIRUNNISA R. /

KEBIJAKAN PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN

APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)

SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERKIRAAN EKONOMI MAKRO

RENCANA PEMBIAYAAN.

APBN DAN APBD Oleh : ALAN NUR’ALIM XI IPS 4 Editor:

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Pertemuan 15 Keuangan Desa.

STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH

Pertemuan 3 Pola Hubungan Keuangan

APBN DAN APBD By: Dyah Setyowati A

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DINAR GIRINDIAWATI SMA N 1 UNGARAN.

APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK

SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Pengantar Pendapatan Daerah

Forum Gabungan SKPD Tahun 2016

Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Menggunakan Ratio

Pertemuan 3 Pola Hubungan Keuangan

RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

SUMBER-SUMBER PENERIMANAN

APBN DAN APBD Untuk SMA KELAS XI Semester 1 Ricky Cahyo Pamungkas

APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.

OLEH: LILI MURDIASTUTI NIM A

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)

Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia

BAGIAN 2 Bagian 2 secara umum membahas mengenai teknik penjurnalan. Adapun teknik penjurnalan yang dapat digunakan di dalam akuntansi keuangan daerah.

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Deskripsi Penerimaan Kabupaten Pacitan

Konsepsi Dasar APBD Dr. H. DIDIK SUSTYO, SE. MSi.

STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI

APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK

BARANG MILIK DAERAH 1 Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH

ANALISIS DAN PREDIKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2020

PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018

Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan

N 01 STRUKTUR PENDAPATAN % -1% Daerah 48% PENDAPATAN : RP. 10 M

Transcript presentasi:

Sumber : RPJMD Kab.Samosir 2016-2021 Target PAD APBD 2017 Sumber : RPJMD Kab.Samosir 2016-2021 Catatan : Rata-Rata Pertumbuhan Target Pendapatan Asli Daerah = 112,87 %

Target Pajak Daerah Berdasarkan Perda No 6 Tahun 2016 120 Milliar 75 Milliar 40 Milliar 13 ,5 Milliar 13 Milliar Catatan : Rata-Rata Pertumbuhan Target Pajak Daerah = 92.6 %

Target Retribusi Daerah Berdasarkan Perda No 6 Tahun 2016 103 Milliar 65 Milliar 35 Milliar 9,1 Milliar 7,50 Milliar Catatan : Rata-Rata Pertumbuhan Target Retribusi Daerah = 112,8%

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Berdasarkan Perda No 6 Tahun 2016 10 Milliar 8 Milliar 7 Milliar 2,46 Milliar 2 Milliar Catatan : Rata-Rata Pertumbuhan Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan = 64 %

Target Lain-Lain PAD Yang Sah Berdasarkan Perda No 6 Tahun 2016 38 Milliar 31 Milliar 26,5 Milliar 26 Milliar 24 Milliar Catatan : Rata-Rata Pertumbuhan Target Target Lain-Lain PAD Yang Sah = 15,9%