EVALUASI KOORDINASI KEBIJAKAN PROGRAM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Advertisements

Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PENDATAAN PAUDNI 2014
GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
Penjaminan Mutu Pendidikan
SOSIALISASI BOK TAHUN 2015 Dr. Hj.Pramesti G. Dewi,M.Kes, M. Si
Pengantar Diskusi Komisi I PAUD dan DIKMAS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
ALUR PEMETAAN MUTU PAUD DAN DIKMAS TAHUN 2017
Aplikasi Pemetaan Mutu
RAKOR SOSIALISASI SEKOLAH MODEL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
PENELUSURAN & PENGELOLAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
PEMETAAN MUTU PAUD DAN DIKMAS
SISTEM PENANGGULANAGN BENCANA NASIONAL
TATA KELOLA SEKOLAH LABORATORIUM UPI
DATA POKOK PENDIDIK (DAPODIK) PAUDNI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
LPMP Provinsi Jawa Timur Di Hotel Utami – Sidoarjo
Program Keahlian Ganda (PKG)
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
ARAH DAN KEBIJAKAN P2RPN
VERIFIKASI SEKOLAH MODEL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017
Peran himpaudi dalam perluasan pelayanan, akses dan mutu
BAHAN KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS HUKUM UII 2016
BIDANG PAUD DAN DIKMAS DINAS PENDIDIKAN KAB. LUMAJANG
APLIKASI PEMETAAN MUTU PAUD – DIKMAS 2017
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
IMPLEMENTASI PROGRAM ADIWIYATA
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KEBIJAKAN & MEKANISME AKREDITASI PAUD & PNF
PEDOMAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
KEBIJAKAN PUSAT KURIKULUM
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kebijakan Pendataan Dapodikdasmen
PEDOMAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA MELALUI KEMITRAAN BERSAMA MEMBANGUN
PEMETAAN MUTU RAPAT KOORDINASI
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Program PAUD-Dikmas Tahun 2018
LAPORAN KEGIATAN DRD TAHUN 2011
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH (BAP S.M) JAWA BARAT 12 APRIL 2017.
Dr. Kusnohadi, M.Pd Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur
Sosialisasi Penuntasan PAUD Minimal Satu Tahun Pra-SD
SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN) SATU DATA INDONESIA (SDI)
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Model PAUD dan Dikmas Sebagai Dukungan Penjaminan Mutu Lembaga
KEBIJAKAN PP-PAUD - DIKMAS DAN STRATEGI PENGEMBANGAN MUTU
HERNAWATI SYAM KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
Kebijakan implementasi
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
PAPARAN BAN PAUD DAN PNF PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
MEKANISME AKREDITASI BAN PAUD DAN PNF. Kover: 1.LKP : Kuning 2.PKBM : Merah 3.PAUD : Biru Cek Keberadaan dokumen untuk kategori Major.
Pembangunan Jawa Barat Disdik Provinsi Jawa Barat
Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi
Sosialisasi Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) BAN PAUD dan PNF
Transcript presentasi:

EVALUASI KOORDINASI KEBIJAKAN PROGRAM BP-PAUD DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2017 BIDANG INFORMASI DAN KEMITRAAN KASI INFORMASI & KEMITRAAN

PEMETAAN MUTU SATUAN PAUD-DIKMAS Pemetaan mutu PAUD-Dikmas merupakan pemetaan mutu satuan dan program PAUD-Dikmas berdasarkan standar nasional pendidikan (8 standar). Tugas ini merupakan salah satu tugas pokok UPT sebagai lembaga penjamin mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Jumlah satuan PAUD-Dikmas di Provinsi Jawa Timur sangat banyak (40.065 satuan) sehingga membutuhkan pendekatan khusus agar pemetaan mutu berjalan lebih cepat. Untuk tahun 2017, bekerjasama dengan 18 Kabupaten/Kota dapat dipetakan 11.169 satuan (dengan rincian 10.839 PAUD, 144 LKP & 186 PKBM), dan telah diketahui pula agregat untuk masing-masing satuan.

SIMULASI PERANGKAT PEMETAAN MUTU (ORTEK) PENGELOLA SIMULASI PERANGKAT PEMETAAN MUTU (ORTEK) INPUT DATA PENILIK VERIFIKASI DATA ANALIS D. ANALISI DATA & LAPORAN

DATA DAN INFORMASI PAUD-DIKMAS Publikasi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, disamping merupakan kegiatan strategis untuk memperkenalkan keberadaan sebuah institusi layanan publik. Penyediaan data dan informasi sebagai bagian dalam kegiatan publikasi harus dilaksanakan oleh BP-PAUD Dikmas Jawa Timur. Kegiatan ini mencakup kegiatan penyediaan publikasi internal, layanan publikasi media massa dan layanan informasi publik. Untuk dapat menyediaan data dan informasi yang baik, kegiatan ini harus dimulai dari kegiatan pengumpulan data dan informasi, seperti liputan, pendataan dan pemetaan, serta pendokumentasian informasi. Untuk pendataan diperlukan adanya kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota agar data yang disediakan selalu valid dan ter up-date.

KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN KAB/KOTA PENGELOLAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN DASAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN NON FORMAL Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PAUD & DIKMAS PERLUASAN AKSES KENAIKAN IPM LAYANAN PAUD & PNF TERINTEGRASI PERCEPATAN AKREDITASI PELATIHAN GTK PENDIDIKAN DASAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN NON FORMAL PENINGKATAN MUTU

KEMITRAAN DAN KERJASAMA PAUD-DIKMAS Model atau pun program yang dikembangkan BP-PAUD Dikmas yang diterapkan dalam skala lebih luas (Kabupaten/Kota sampai dengan Nasional) sangatlah sedikit. Hal ini salah satu penyebabnya adalah tidak tersosialisasikannya hasil-hasil pengembangan dengan baik, disamping faktor lainnya. Agar tersosialisasi dengan baik dan dapat diterapkan dalam skala yang lebih luas diperlukan adanya kemitraan dan kerjasama melalui kegiatan konsolidasi dan kesepahaman (MoU) dengan calon pengguna dan pengambil kebijakan pelaksanaan program di semua tingkatan, minimal pada tingkatan Kabupaten/Kota. Konsolidasi yang diteruskan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) merupakan pendekatan yang efektif agar model/program yang dikembangkan UPT dapat diterapkan dalam skala lebih luas. Dengan adanya kemitraan yang bersifat menetap dapat dikembangkan model/program baru yang sesuai dengan kebutuhan Kabupaten/Kota secara khusus.

MEKANISME HUBUNGI BP PAUD & DIKMAS KAJIAN KEBUTUHAN PENYUSUNAN PROGRAM BERSAMA (KONSOLIDASI) PENANDATANGANAN MoU PELAKSANAAN MoU PENDAMPINGAN MoU

KEBUTUHAN KABUPATEN/KOTA IMPLEMENTASI MODEL/PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL BERSAMA DATA DASAR KABUPATEN/KOTA KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA MODEL/PROGRAM SESUAI KEBUTUHAN KABUPATEN/KOTA IMPLEMENTASI MODEL/PROGRAM KAJIAN IMPLEMENTASI REVIEW MODEL/PROGRAM

TERIMAKASIH Matur nuwun

1.