KONSEP PRAKTIS MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN WILAYAH DENGAN INOVASI EKONOMI (Pengalaman India) Oleh: Maryunani

Tujuh Prinsip Dasar Pengembangan Wilayah Sikap menentukan prestasi Pendidikan, investasi masyarakat merupakan prioritas utama bagi pemerintah Penyatuan pandangan institusi-institusi masyarakat agar dapat bekerja sama dalam menyukseskan wilayahnya Resiko usaha harus dihargai dan mendorong usaha individual Adanya evolusi untuk kesuksesan suatu wilayah dan meningkatkan kembali nilai hubungan Wilayah yang sukses, dapat menjaga pentingnya kompetisi dis- insentif yang dapat mengungguli daripada mencoba dan meniru apa yang dilakukan di lembah silicon Inovasi teknologi merupakan bentuk kebebasan dan faktor emansipasi suatu wilayah dan masyarakat yang memiliki jati diri untuk menekan keuntungan.

Kebijakan Pemerintah Dalam Menciptakan Kompetisi Antar Wilayah Rintangan terbesar kewirausahaan adalah kebijakan pemerintah yang protektif. Pada The Industry Enterpreneurs (TIE), ketertarikan pada kewirausahaan berakar dalam budaya Silicon Valley : perputaran bebas, mengambil resiko, dan menemukan cara baru untuk melakukan sesuatu. Di India terjadi perubahan, mereka memperkirakan 60% kemungkinan membuka relasi dengan daerah-daerah mana saja yang diperlukan. Peraturan menjadi fleksibel dan proses birokrasi menjadi sederhana. Pada lima tahun terakhir, pemerintah India menjadi sangat terbuka terhadap ide dari luar.

The Industry Enterpreneurs (TIE) Menjadi Agen Perubahan Kebijakan Pemerintah India Pemerintah India sering merasa tidak nyaman dengan model ekonomi tertutup Di India, privatisasi secara signifikan lebih tinggi, karena pemerintah masih memberlakukan insentif dan dis-insentif. Konsep kepemilikan saham tidak ada di India sampai tahun 1997. Pertama kali diperkenalkan ketika perusahaan India, seperti Infosys (sebuah perusaaan sofware terkemuka di India), diketengahkan dalam Nasdaq di Amerika Serikat.

Membuka Isu Telekomunikasi Monopoli telekomunikasi oleh pemerintah adalah contoh yang paling menonjol dari kebijakan sosialis dari pemerintah India. Di India, Pemerintah tidak dapat mengatur TV kabel. Imaginasi pengusaha telekomunikasi memutuskan mengenalkan produk layanan ke tetangga-tetangga sekitar. Dalam satu bulan, konsumen dapat menikmati 60 saluran, dan sekitar 50 juta rumah tangga terhubung dengan dunia. Pemerintah tidak dapat bertindak apa- apa dengan hukum apapun yang dapat melarang fenomena ini. Tahun 1963 India mempunyai masalah besar di bidang pangan. Pemerintah memberikan jalan keluar dan memberikan petani kebebasan, fasilitas dan pajak perangsang untuk berkembang. Sekarang, India tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan bagi jutaan penduduknya, tetapi juga ekspor hasil pertanan, susu, ayam potong dan lainnya ke luar (misal ke US). Selan itu, juga memiliki cadangan makanan terbesar.

Memperoleh Keuntungan Atau Penurunan Kemampuan Berpikir ? Pada saat pemerintah mendikte masyarakat, justru pada saat itulah pemerintah telah membuat negara tidak bisa bersaing. Hanya pengusaha yang bisa membuktikan posisi negara mereka di pasar dunia, sedangkan pemerintah hanya menyediakan kebijakan dan infrastruktur untuk memaksimalkan potensi negara. Arus kebebasan dapat berdampak positif dalam persaingan. Aktivitas ekonomi juga sangat bergantung pada kondisi lingkungan suatu wilayah. Di India Pemerintah berperan sebagai orangtua atau sama dengan sistem negara Inggris dahulu, yaitu raja memegang kekuasaan dan memberikan sedikit untuk rakyat. Dengan kata lain, pemerintah melihat rakyat sebagai milik negara. Di Israel Aktivitas ekonomi di Israel sangat dipengaruhi oleh aktivitas politik dan militer. Hal inilah yang menyebabkan banyak orang yang pergi meninggalkan Israel.

Peran Industri Teknologi Tinggi Dalam Ekonomi Global Ada suatu kecenderungan pada era sekarang bahwa setiap negara kaya memiliki tanggung jawab untuk memajukan negara yang kurang kaya. Berkat kemajuan teknologi tinggi di bidang informasi, orang dapat mengetahui apa yang sedang terjadi di sekitar mereka atau di tempat yang jauh dari mereka. Dari situlah kita dapat memberikan respon terhadap apa yang terjadi tersebut. Pada proses pemberian dan penerimaan respon tersebut terjadi interaksi antar 2 atau lebih negara.

Contoh Kasus Di Indonesia Menurut Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, jumlah telepon di Indonesia baru sekitar 8,7 juta telepon tetap dan sekitar 23 juta telepon seluler. Walau terlihat besar jumlahnya, penyebaran telepon seluler hanya terkonsentrasi di kota-kota besar dan satu orang dapat mempunyai beberapa nomor. Pemerintah Indonesia harus mencari penyebab lambannya pembangunan telekomunikasi, yang penetrasinya baru sekitar 4 persen. Kita malu pada Malaysia yang 19,79 persen, Singapura 46,36 persen, Thailand 9,87 persen, Vietnam 6,85 persen dan Filipina 4,17 persen (sumber: International Telecommunication Union). Persaingan telekomunikasi domestik masih diungguli oleh PT Telkom karena ketersediaan infrastruktur yang lebih baik. BUMN ini menguasai lebih 90 persen telepon tetap dan lebih dari 50 persen telepon seluler. Hal yang bisa dijadikan pertimbangan adalah konvergensi telekomunikasi dan teknologi informasi memerlukan pengaturan pada satu instansi. Ini dapat berupa penggabungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi pada Menteri Komunikasi dan Informasi.

Contoh Kasus Di Indonesia Pasar domestik telah diserbu produk impor, diindikasikan oleh merosotnya indeks jumlah produksi industri besar dan sedang. Intinya, bahwa industri domestik rontok karena kita belum siap menghadapi globalisasi. Respons dari gelombang globalisasi yang merugikan, bisa saja muncul gerakan atau kesadaran untuk "menolak" globalisasi dengan mengukuhkan tradisi atau potensi lokal. Beberapa kebijakan yang disarankan untuk melindungi lokalisme antara lain, (1) jangan melakukan impor barang dan jasa yang bisa diproduksi sendiri; (2) (site-here-to-sell-here rules); (3) (localizing money flows); (4) mendorong kompetisi lokal untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi; dan (5) reorientasi kebijakan perdagangan dengan menitikberatkan pada penguatan ekonomi lokal. Dalam konteks Indonesia, kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah nampaknya merupakan jawaban yang cukup ideal untuk membangun potensi daerah dan memperkuat identitas lokal tanpa harus menolak mentah-mentah arus globalisasi.

Contoh Kasus Di Negara Lain Pendidikan bukan saja melahirkan sumberdaya manusia (SDM) berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Sebagai ilustrasi, pada dekade 1960-an GNP per kapita Korea hanya 87 dollar AS, sementara Kenya 90 dollar AS. Memasuki dekade 1970- an GNP per kapita Korea mulai meningkat menjadi 270 dollar AS, namun masih lebih rendah dibanding Zimbabwe yang telah mencapai 330 dollar AS. Pada tahun 1996 GNP per kapita Korea telah mencapai 10,600 dollar AS (meski lalu menurun menjadi 7.980 dollar AS tahun 1998 saat terjadi krisis moneter). Sedangkan GNP per kapita Kenya dan Zimbabwe masing-masing 320 dollar AS dan 610 dollar AS. Salah satu kunci keberhasilan pembangunan ekonomi di Korea adalah komitmen yang kuat dalam membangun pendidikan.

PENUTUP Dalam upaya pengembangan ekonomi wilayah perlu diperhatikan 7 hal pokok, seperti: penghargaan terhadap ilmu pengetahuan, pendidikan, penyatuan pandangan, daya saing dan inovasi teknologi. Dibutuhkan kebijakan – kebijakan yang dapat menciptakan iklim kompetisi. Perlunya perhatian yang besar terhadap pendidikan, karena pendidikan merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi. Hal ini telah dibuktikan oleh beberapa negara yang telah maju, seperti Korea selatan dan Jepang.