PENDAPATAN NASIONAL PAJAK TAHUN 2013

Kelompok 2 Disusun Oleh : F a u z i . A z h a r i M a r u k i W a n t K t i r a n M u s t f a C h a i u l l a h M. H a t a B a i h a k M. R e z a R a l d i S a i m a

Latar Belakang Rumusan Kesimpulan Saran

Latar Belakang Dalam struktur penerimaan Negara perpajakan masih merupakan primadona dan komponen terbesar dalam negeri untuk menopang pembiayaan operasional pemerintahan dan pembangunan. Penerimaan perpajakan selalu mengalami peningkatan setiap tahun begitu juga dengan pengeluran pemerintah yang meningkat lebih cepat yang menyebabkan fiscal gap dan defisit anggaran. Peningkatan penerimaan perpajakan jika dibandingkan dengan PDB ternyata tax ratio kita masih rendah dibandingkan dengan beberapa negara Asia dan ASEAN.

Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional. Indonesia sebagai negara di dunia tidak terlepas dari dunia internasional yang menyebabkan aspek perpajakan yang lebih kompleks yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah untuk mengatur kebijakan dan harmonisasi dengan dunia internasional. Sebagai perbandingan penerimaan pajak terhadap pendapatan nasional (tax ratio) dari di beberapa negara Asia menunjukkan urutan sebagai berikut :

Perbandingan penerimaan pajak terhadap pendapatan nasional (Tax Ratio ) di beberapa Negara Asia No. Urut Negara Tax Ratio 1 2 Jepang Korea 27,40 % 26,80 % 3 4 India Thailand 17,70 % 17,00 % 5 6 Malaysia Srilanka 15,50 % 15,30 % 7 8 Philipina Singapura 14,40 % 13,00 % 9 10 Indonesia Pakistan 12,40 % 10,20 % 11 Myanmar 4,9 % Sumber. Direktorat Jenderal Pajak 2010

Rumusan Pendapatan nasional adalah merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama satu tahun. Konsep Pendapatan nasional adalah Sebagai Berikut : Produk Domestik Bruto Produk Domestik Regional Bruto Produk Nasional Bruto Produk Nasional Neto Pendapatan Nasional Neto Pendapatan Perorangan Pendapatan Disposabel

PENDAPATAN NEGARA Rp1.507,7 TRILIUN RAPBN Tahun 2013 sebagian besar akan ditopang oleh sumber- sumber penerimaan negara yang berasal dari kemampuan bangsa Indonesia sendiri: Dalam tahun 2013, Pendapatan Negara direncanakan Rp1.507,7 T, naik 11 % dari target APBN-P 2012, atau meningkat dua kali lipat dibanding realisasi tahun 2007; Peningkatan pendapatan negara yang signifikan tersebut telah memperbesar kemampuan membangun, memperluas ruang gerak pendanaan bagi berbagai program peningkatan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan kemandirian bangsa. Dalam lima tahun terakhir, peranan Penerimaan Pajak dalam Pendapatan Negara meningkat dari 60% menjadi hampir 70%, kontribusi Penerimaan Kepabeanan & Cukai stabil sekitar 10%, sedangkan sumbangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menurun dari 30% menjadi lebih dari 20%. Termasuk dalam pendapatan negara di atas adalah Penerimaan Hibah sebesar Rp4,5T

Perkembangan Pendapatan Negara

Penerimaan Pajak Rp1.031,7 Triliun Penerimaan Pajak dalam RAPBN 2013 ditargetkan Rp1.031,7 T, naik 5,2 % dari target APBN-P 2012, atau meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding realisasi tahun 2007. Penerimaan PPh dan PPN menjadi andalan dalam pencapaian target penerimaan pajak tahun 2013. Penerimaan PPh berperan lebih dari 50 %, sedangkan penerimaan PPN & PPnBM menopang lebih dari 40% total Penerimaan Pajak. Peningkatan target penerimaan pajak tahun 2013 akan dicapai dengan melanjutkan langkah-langkah reformasi perpajakan, antara lain melalui peningkatan partisipasi masyarakat, perbaikan regulasi dan sistem perpajakan, serta penegakan hukum: Peningkatan kualitas pelayanan pajak kepada publik; Pembenahan peraturan PPh & PPN; Pemberian insentif perpajakan bagi masyarakat dan dunia usaha; Penggalian potensi pajak, terutama pada sektor-sektor unggulan, seperti sektor pertambangan;

Lanjutan Penguatan keberpihakan perpajakan pada kepentingan nasional dan pencegahan penghindaran pajak; Sinergi pertukaran data antar instansi untuk memperkuat basis data potensi pajak; Peningkatan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional; Pengembangan jaminan kualitas (quality assurance) untuk perbaikan kualitas pemeriksaan dan penyidikan pajak; Penegakkan hukum yang lebih tegas dan adil (tanpa pandang bulu). Untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, dalam tahun 2013, pengalihan pemungutan PBB perkotaan dan pedesaan (PBB P-2) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang telah dimulai sejak 2011, akan tetap dilanjutkan.

Lanjutan Dengan peningkatan penerimaan pajak yang signifikan pada RAPBN 2013 tersebut, maka perbandingan (rasio) penerimaan perpajakan (pusat) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau tax ratio (dalam arti sempit), meningkat dari 11,9 % pada APBNP 2012 menjadi 12,7 % di tahun 2013. Jika dimasukkan unsur penerimaan sumber daya alam serta pajak daerah, tax ratio (dalam arti luas), telah meningkat dari 14,1 % pada 2009 menjadi 15,6 % di tahun 2013

Penerimaan Pajak

Sejalan dengan makin bertambah besarnya kemampuan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan, anggaran belanja negara dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan Rp1.657,9 T, naik Rp109,6 T (7,1%) dari pagu APBNP 2012, atau meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding tahun 2007 (Rp757,6 T). Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat Rp1.139,0 T, dan belanja untuk daerah Rp518,9 T. Komitmen peningkatan kualitas belanja dalam RAPBN 2013 diwujudkan melalui kebijakan penghematan guna dialihkan bagi peningkatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dalam upaya meningkatkan daya saing dan daya tahan ekonomi nasional menghadapi perlambatan ekonomi global, maupun dalam rangka memperluas dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kesimpulan Pendapatan nasional adalah ukuran nilai output berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu Negara dalam periode tertentu atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu Negara dalam satu tahun. Konsep pendapatan nasional adalah sebagai berikut produk domestik bruto (GDP), produk sasional bruto (GNP), pendapatan nasional netto (NNI), pendapatan perseorangan (PI), Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI). Cara untuk menghitung pendapatan nasional dengan cara pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

Saran-saran Kami sebagai penyusun materi ini, sangat mengharap atas segala saran – saran dan kritikan dari teman-teman yang saya hormati guna untuk membangun pada masa yang akan datang untuk menjadi yang lebih baik dalam membenarkan alur-alur yang semestinya kurang memuaskan bagi tugas yang akan laksanakan. Atas nama kelompok kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan masukan yang telah teman-teman berikan

Konsep Pendapatan Nasional 1. Produk Domestik Bruto (PDB)/Gross Domestic Product (GDP) Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor- faktor produksi milik warga negara, negara tersebut dan warga negara asing yang tinggal di negara tersebut dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). GDP merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan, penjumlahan nilai tambah, dan penjumlahan pendapatan di dalam perekonomian selama periode waktu tertentu. Back

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)/ Gross Domestic Regional Product (GDRP) PDRB adalah jumlah keseluruhan dari nilai bruto yang berhasil diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berada pada suatu wilayah selama periode tertentu. Misalnya PDRB DKI Jakarta, PDRB Jawa Barat, dan PDRB Aceh. Back

3. Produk Nasional Bruto (PNB)/Gross National Product (GNP) Produk Nasional Bruto (PNB) atau yang dalam bahasa inggris Gross National Product (GNP) adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional hanya barang- barang dan jasa-jasa yang diproduksi atau dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang dihasilkan warga negara sendiri baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri selama suatu periode (biasanya satu tahun). Back

4. Produk Nasional Neto (PNN)/Net National Product (NNP) Produk Nasional Neto (PNN) atau Net National Product (NNP) adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama satu periode (biasanya satu tahun) yang telah dikurangi penyusutan (depresiasi). Jumlah PNN sama dengan jumlah pendapatan rumah tangga konsumsi sebagai imbalan atas penyerahan faktor-faktor produksi. Dengan demikian NNP dirumuskan sebagai berikut : NNP = GNP- Penyusutan Jika ada subsidi atas barang/jasa yang dihasilkan maka rumus perhitungan NNP adalah sebagai berikut : NNP = (GNP- Penyusutan) + Subsidi *Penyusutan merupakan penurunan nilai harga Back

5. Pendapatan Nasional Bersih/Net Nasional Income (NNI) Pendapatan Nasional Bersih/Net National Income adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyrakat dalam suatu periode (biasanya satu tahun) setelah dikurangi pajak tidak langsung. Dengan demikian NNI dirumuskan sebagai berikut : NNI = NNP- Pajak Tidak Langsung * Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dikenakan Back

6. Pendapatan Perseorangan (PI)/Personal Income (PI) Pendapatan Perseorangan adalah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar jatuh ke tangan masyarakat. Tidak semua NNI diterima oleh masyarakat, karena masih harus dikurangi dengan laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseorangan dan ditambah dengan pembayaran pindahan (transfer payment). Dengan demikian PI dirumuskan sebagai berikut : PI = ( NNI + Transfer Payment) – (iuran Jaminan Sosial + iuran Asuransi + Laba Ditahan + Pajak Perseorangan) Transfer Payment adalah adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu Back

7. Pendapatan Disposible (Disposable Income/DI) Pendapatan Disposible (DI) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan. Jadi DI merupakan pendapatan yang benar-benar menjadi hak penerimanya. Dengan demikian DI dirumuskan sebagai berikut : DI = PI – Pajak langsung * Pajak Langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib Back