Pertemuan Persiapan Kegiatan PMR Pokja Industri Penyusunan Profil GRK dan Pengembangan Sistem MRV Pelaporan Emisi GRK Bogor, 18-20 September 2017

Partnership for Market Readiness Indonesia Disampaikan oleh: Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bogor, 18-20 September 2017

Pengantar Indonesia rentan terhadap resiko perubahan iklim. Indonesia telah secara aktif ikut dalam negosiasi perubahan iklim global. Perkembangan terakhir, Perjanjian Paris (2015) telah mengikat negara-negara maju dan berkembang untuk bersama-sama menjaga kenaikan suhu global tidak lebih dari 2 derajat dibandingkan masa pra-industrialisasi. Pemerintah Indonesia telah menyampaikan komitmennya untuk menurunkan emisi GRK Komitmen RAN-GRK (2011), penurunan emisi GRK sebesar 26% (+15%) pada tahun 2020 dari kondisi BAU Komitmen NDC (2016), komitmen penurunan emisi GRK sebesar 29% (+12%) pada tahun 2030 dari kondisi BAU Dana pemerintah saja tidak akan cukup untuk mencapai target tersebut. Perlu adanya peningkatan upaya-upaya mitigasi perubahan iklim, pelibatan semua pihak dan inovasi pendanaan. Dalam COP 21 di Paris presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa “Indonesia memiliki kondisi geografi yang rentan terhadap perubahan iklim: dua per tiga wilayah terdiri dari laut, memiliki 17.000 pulau, dan banyak di antaranya pulau-pulau kecil, 60 persen penduduk tinggal di pesisir, 80 persen bencana selalu terkait dengan perubahan iklim.” Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada tahun 2011-2012 telah melakukan kajian Mitigation Fiscal Framework (MFF) yang berfokus pada aksi mitigasi di sektor kehutanan-lahan gambut dan energi-transportasi.  Berdasarkan kajian tersebut diestimasikan bahwa biaya untuk aksi mitigasi dalam RAN-GRK adalah sekitar Rp. 670 triliun (USD 70,5 miliar) sampai pada tahun 2020.

PMR? PMR adalah sebuah forum untuk inovasi dan pendanaan dan dukungan kolektif untuk negara-negara berkembang dalam menyiapkan dan mengimplementasikan kebijakan perubahan iklim, termasuk instrumen harga karbon, untuk meningkatkan upaya-upaya mitigasi perubahan iklim Program ini diluncurkan pada 2010 dengan latar belakang: Penanganan perubahan iklim akan memerlukan kontribusi dari semua negara, tidak hanya negara maju. Perlu inovasi pendanaan karena sumber daya negara (public funding) tidak akan mencukupi untuk menjaga pemanasan global <2 derajat. Kemitraan global >30 negara mewakili 80% emisi RGK global

Kronologi PMR Indonesia PMR Global diluncurkan Kemenko Ekon sebagai koordinator PMR Indonesia Kick off 1 Maret 2010 2012 - 2013 2015 2016 2017 Pengembangan MRP 2013: MRP disetujui UNDP ditunjuk sebagai Delivery Agent

Kronologi Pertemuan Pokja Industri 1 Hasil Pertemuan 1: perkenalan PMR & usulan pembentukan anggota pokja industri Hasil Pertemuan 2: kesepakatan substansi TOR kegiatan profiling emisi GRK Hasil Pertemuan 3: Revisi & penambahan anggota pokja industri, Usulan cakupan industri untuk lingkup kegiatan profiling, Usulan peningkatan kapasitas Diantara pertemuan pokja, terdapat beberapa pertemuan terkait sub sektor dan pertemuan bersamaan dengan pokja pembangkit 3 Rapat koordinasi Internal Pokja Industri Rapat persiapan sub sektor makanan Rapat persiapan profiling pokja industri 2017 Site visit Sari Husada Site visit Bogasari Jkt, 1 Maret Jkt, 13 April Bogor, 8-10 Mei Bogor, 2-3 Juni Bogor, 17-18 Juli Bogor, 18-19 Juli Bogor, 10-11 Aug Srby, 14-15 Aug Rapat pembahasan Persiapan MRV Secara umum Pembangkit & industri Pening-katan kapasitas MBI Pelatihan perhitungan emisi GRK sub sektor Man&Min PROJECT KICK OFF Rapat pembahasan TOR profiling industri 2

PMR Indonesia Sifat program PMR Indonesia adalah (a) Tidak Mengikat dan (b) No-regret Measures. Program PMR Indonesia Sektor Fokus Area Program Pengembangan profil dan baseline emisi Pembangkit Listrik Pengembangan sistem MRV dan ujicobanya Energi Industri Lahap-Energi Perencanaan instrumen berbasis pasar

Tujuan Program PMR Pengembangan profil dan baseline emisi Estimasi potensi penurunan emisi dan biayanya di tingkat teknologi Baseline emisi di sektor fokus. Mendukung upaya pelaporan, pengelolaan dan penurunan emisi GRK Meningkatkan akurasi, kualitas dan konsistensi data Mendukung penerapan kebijakan, program dan strategi pemerintah yang terkait Mendukung penerapan instrumen berbasis pasar Acuan bagi sektor lainnya Pengembangan sistem MRV dan ujicobanya Perencanaan instrumen berbasis pasar Review penerapan instrumen berbasis pasar (MBI) di negara-negara lain Identifikasi opsi MBI yang dapat diterapkan di Indonesia Review berbagai aspek yang dibutuhkan untuk penerapan MBI Pengembangan konsep MBI yang dapat diterapkan di Indonesia dan rencana aksinya Ujicoba MBI di sektor terpilih

Struktur Organisasi PMR Program PMR Indonesia akan dilaksanakan dibawah koordinasi Kementerian Perekonomian dengan UNDP sebagai mitra pelaksana. Kegiatan akan diarahkan oleh Komite Pengarah dan Kelompok Kerja. Project Board Senior Beneficiary CMEA Executive UNDP Project Director (DCD) Senior Supplier WB – PMR Secretariat Steering Committee Power Working Group Industry Working Group MBI Working Group Project Assurance UNDP Programme Manager TO WG Power TO WG Industry TO WG MBI Admin Support

Kelompok Kerja PMR Program PMR Indonesia akan dilaksanakan dibawah koordinasi Kementerian Perekonomian dengan UNDP sebagai mitra pelaksana. Kegiatan akan diarahkan oleh Komite Pengarah dan Kelompok Kerja. Kementerian Koordinator Perekonomian sedang menyiapkan SK PMR Pokja Pembangkit Pokja Industri Pokja MBI Koordinator DJK, ESDM BPPI, Kemenperin DPPI, KLHK Anggota Kemen ESDM, PLN, IPP, dll Puslitbang IHLH & Dit Teknis terkait lainnya KLHK, Kemenkeu, Sektor terkait, dll  Asosiasi industri dalam hal ini akan menjadi mitra kerja Pokja Industri  Keterlibatan Asosiasi dan industri sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan

Ruang Lingkup: Industri Tekstil Semen Keramik Kimia Baja Pulp & Kertas Pupuk Makanan & Minuman Industri lahap-energi Target: Industri Lahap Energi: - 8 sub-sektor terkait Cakupan Sumber-sumber emisi untuk penyusunan profil emisi GRK: Energi IPPU Limbah

Pertemuan hari ini Pertemuan ini merupakan pertemuan ke-4 untuk pokja industri, dimana pertemuan hari ini diadakan dengan tujuan: Pertukaran informasi terkait dengan sistem pelaporan online dan offline yang sudah dilaksanakan di tingkat nasional dan sektoral khususnya terkait dengan industri dan dukungan PMR terkait modalitas tersebut; Identifikasi kebutuhan Pemerintah Indonesia terkait dengan pengembangan sistem MRV emisi dan bagaimana PMR dapat mendukung kebutuhan tersebut; Persiapan kegiatan penyusunan profil emisi GRK dan persiapan kegiatan pengembangan sistem MRV dan kesepakatan uji coba MRV Dalam COP 21 di Paris presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa “Indonesia memiliki kondisi geografi yang rentan terhadap perubahan iklim: dua per tiga wilayah terdiri dari laut, memiliki 17.000 pulau, dan banyak di antaranya pulau-pulau kecil, 60 persen penduduk tinggal di pesisir, 80 persen bencana selalu terkait dengan perubahan iklim.” Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada tahun 2011-2012 telah melakukan kajian Mitigation Fiscal Framework (MFF) yang berfokus pada aksi mitigasi di sektor kehutanan-lahan gambut dan energi-transportasi.  Berdasarkan kajian tersebut diestimasikan bahwa biaya untuk aksi mitigasi dalam RAN-GRK adalah sekitar Rp. 670 triliun (USD 70,5 miliar) sampai pada tahun 2020.

TERIMA KASIH