KONSEP POSTER KELOMPOK 6 GEOVANI GAJAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
NEGARA, HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA,
Advertisements

PROBLEMATIK EKONOMI Pertemuan 2.
Asas Kewarganegaraan Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman.
Analisis Empiris Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Di Kota Depok
Demokrasi Ekonomi Indonesia
Uvi Mitsaqi Putri ( ) Adi Prayogo ( ) HAK ATAS PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI START.
KELAS IX SEMESTER I SMP NEGERI 8 YOGYAKARTA
KELOMPOK 2 FAZA AISYADEA / 11 MUHAMMAD HILMI ALFIKRI / 19
Program Studi Ekonomi Pembangunan
HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA
BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PADA KARYAWAN
WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN
Kondisi Kemiskinan.
WARGA NEGARA INDONESIA
PELANGGARAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Imam Gunawan, M. Kom.
Sistem Ekonomi Indonesia
KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL
Luruhnya Hak Publik (Bangsa) di Tangan Lembaga Publik (Negara)
HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA/ PEMERINTAH
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA
Transfer dan Perekonomian Prov. Maluku
Dan Pengingkaran Kewajiban Warga negara
Latihan soal Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Keterkaitan Antara UU NO
Materi Kuliah EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
KESADARAN BERKONSTITUSI
EKONOMI PEMBANGUNAN.
PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM RELASI HUKUM DAN KEKUASAAN SERTA DALAM MENGHADAPI ISU-ISU GLOBAL Kelompok 10 Anesta Ebri Dewanty
UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Ancaman Terhadap Kebebasan Berekspresi.
PELAKU EKONOMI DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
Ketenagakerjaan.
Sikap Keterbukaan Dan Keadilan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara
EKONOMI PEMBANGUNAN.
BAB 3 Berkomitmen Terhadap Kaedah Pokok Fundamental
UNIVERSITAS NEGRI JAKARTA
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
KETENAGAKERJAAN Penduduk dan Kesempatan Kerja
Oleh: Zulaiha Nur Rahmawati.
Hak-hak Pekerja Disampaikan pada Pendidikan Organiser
WARGA NEGARA DAN PEWARGANEGARAAN
STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASARKOMPETENSIDASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN EVALUASI Pendidikan Kewarganegaraan MATERI PEMBELAJARAN (Pasca UTS)
BAB II PEMBANGUNAN EKONOMI.
EKONOMI SMA KELAS XI SEMESTER 1
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
Peran Badan Usaha Dalam Perekonomian Indonesia
WARGA NEGARA DAN PEWARGANEGARAAN
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA
PERTEMUAN 4.
Universitas Muhammadiyah Surakata
Oleh : Denita Anggarini.
NEGARA INDONESIA.
Analisis Empiris Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Di Kota Depok
PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Environmental Equity/Environmental Justice
Sistem Ekonomi Indonesia
KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN. 1. KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN 11. HUBUNGAN KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN OVERVIEW.
PENGANGGURAN Pertumbuhan Penduduk Inflasi GDP Upah Kurs Kenaikan BBM Perkembangan IT.
K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Faktor Utama Unsafe Action: Tindakan Tak Aman (80%)‏ Unsafe Condition: Kondisi Tak Aman (20%)‏ (HW. Heinrich th 1931.
Environmental Equity/Environmental Justice
latar belakang pendidikan anak berbakat
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
KESEMPATAN KERJA DAN PENGANGGURAN
HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA MATA KULIAH : KEWARGANEGARAAN.
DASAR HUKUM SERTA TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN STMIK DIPANEGARA MAKASSAR 2014 Pertemuan I : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
LEMBAGA-LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUMBU PADA KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT Direktorat Pembelajaran.
Transcript presentasi:

KONSEP POSTER KELOMPOK 6 GEOVANI 21040117120029 GAJAH 21040117130077 AYLA 21040117130083 KHAFIDA 21040117130094 FAQIH 21040117140063 DANDY 21040117140065

PERKEMBANGAN EKONOMI Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan pendapatan nasional tanpa memandang kenaikan pendapatan nasional tersebut melebihi pertumbuhan penduduk. Dalam hal ini suatu negara bisa dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila jumlah produksi barang dana jasa nya terus meningkat

PEKERJAAN YANG LAYAK Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

KATEGORI PEKERJAAN YANG LAYAK Suasana kerja aman dan nyaman Pendapatan sesuai UMR Mendapat Jaminan Sosial Legalitas pekerjaan Tidak merugikan masyarakat

JUDUL ALASAN PEMILIHAN JUDUL PERKEMBANGAN EKONOMI DAN PEKERJAAN YANG LAYAK ALASAN PEMILIHAN JUDUL Masih banyak angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia

LOKASI Tambak Rejo Tanjung mas

ALASAN PEMILIHAN LOKASI Penduduk di daerah Tambak Rejo belum memiliki pekerjaaan yang layak

Konsep Poster Menampilkan gambar hasil survey berupa pekerjaan yang kurang layak. Terdapat tulisan “hargai mereka, perhatikan pekerjaanya, peduli perekonomian bangsa”. Lebih di tujukan untuk pemerintah agar lebih memperhatikan masyarakat yang ekonominya rendah karena pekerjaannya kurang layak.

TERIMA KASIH 