BAB 4: TEKNIK PENINGKATAN STANDAR ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH Kelompok 4: 43. Ade 41. Hendri 23. Andry 15. Lia 21. Atik 27. Mahani 52. Bobby 17. Meily 2. Citra 58. Miftah 57. Dien 11. Mila 31. Febri 49. Nana 18. Yogo

PENTINGNYA STANDAR ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH Perlunya reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Tuntutan zaman dan masyarakat. Perlu peningkatan standar etika Mengikuti perkembangan kondisi zaman Standar etika berhubungan dengan sistem pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Standar etika yang tidak meningkat pelayanan masyarakat tidak optimal citra yg tidak baik pada pemerintah. Citra yg tidak baik menurunnya kepercayaan masyarakat. Tanpa kepercayaan masyarakat pemerintah tidak akan mampu menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien

PENYUSUNAN STANDAR ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH Upaya penyusunan standar etika organisasi dan aparatur pemerintah dilakukan dengan mengidentifikasi apa saja harapan dan tuntutan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan aparaturnya. Proses identifikasi tersebut dapat dilakukan dengan: melibatkan masyarakat melalui lembaga-lembaga perwakilannya contoh: YLKI, Lembaga Ombudsman, media cetak dan elektronik, kotak saran, dll komunikasi interaktif dengan berbagai lapisan masyarakat. contoh: inspeksi mendadak dari pejabat terkait, media cetak dan elektronik, SMS studi atau kajian perbandingan terhadap berbagai negara melakukan riset seperti audit komunikasi yang dilakukan setiap tahun.

PENGAWASAN DAN EVALUASI PENERAPAN ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH Pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan oleh: Pengawasan internal BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan0 Inspektorat Jenderal PP No. 10 tahun 1979 tentang DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) Pengawasan eksternal Lembaga swadaya masyarahkat YLKI ICW WALHI Lembaga semi pemerintahan Komnas HAM Lembaga Ombudsman nasional Partai politik

Strategi Peningkatan Standar Etika Menetapkan visi & misi. Penataan organisasi & tata kerja Pemantapan sistem manajemen Peningkatan kualitas SDM

1. Strategi Visi & Misi Visi harus jelas, ideal, dan dapat dicapai Visi harus disosialisasikan

2. Strategi Penataan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi ditata sesuai dengan visi, misi, sasaran dan program. Desentralisasi pemerintah. Contoh: UU BHMN dan RUU BHP

3. Strategi Pemantapan Sistem Manajemen Penggunaan beragam perangkat untuk mendukung pelayanan prima (cepat, tepat, mudah, memuaskan, transparan, dan non- diskriminatif). Contoh: sertifikasi ISO Pengembangan sistem informasi agar manajemen efisien, efektif, dan akuntabel. Contoh: Sistem Informasi Pegawai (SIPEG) UI.

4. Strategi Peningkatan Kualitas SDM Pendekatan: Pendekatan Larangan; Pendekatan Untung-Rugi Pendekatan Sistem Pendekatan Kerjakan Tridharma PT: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian.

AGENDA PERUBAHAN Agenda aktual: perumusan kembali visi organisasi dan keluar dari kebiasaan Agenda manajerial: membangun struktur kerjasama dan jaringan kerja yang tepat Agenda perilaku:mengembangkan gaya kepemimpinan, sistem belajar & kompetensi.

TERIMA KASIH